Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Hukum Sasana JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS
Dwi Seno Wijanarko
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Problematics Violence in Household Reviewed From Viewpoint Criminology and Victimology Dwi Seno Wijanarko; Fransiska Novita Eleanora
UIR Law Review Vol. 4 No. 1 (2020): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).4279

Abstract

Domestic violence is an increasingly widespread problem, and is often triggered or caused by a variety of things, but the most prominent is economic problems or primary needs. Perpetrators as people who commit violence can be reviewed why to do it, due to several factors in him, such as the environment, heredity, psychiatric disturbed so that in solving household problems is often done with high emotions and full of inappropriate words spoken to the interlocutor. While the victim as the party suffering due to the treatment given by the perpetrator must also be seen, the perception of the victim as a weak party, the victims here based on the type there are victims who really want themselves to be victims, there are victims who are truly themselves victims, exploited by the perpetrators, where violence there are various forms of physical, psychological, sexual violence and neglect of the household, this is seen when viewed from the perception of criminology and victimization. The research method used is normative juridical that is by tracing the literature and legislation relating to the problem under study. The result is that the perpetrators of domestic violence are seen from the aspect of the perpetrators' responsibilities regarding their age to be able to punish and sanction, the victims see their role when the crime is related to the loss suffered, and the settlement of the household according to the law on the elimination of violence in the household namely number 23 of 2004, namely by preventing the occurrence of criminal acts, protecting victims, providing emergency assistance, assisting the process of determining the application for protection.
Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dwi Seno Wijanarko; Irman Jaya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.671

Abstract

Miranda Rules merupakan salah satu instrument penting dalam peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan, apabila ia tidak dapat mendatangkan kuasa hukum, maka menjadi kewajiban bagi instansi terkait untuk mendatangkannya. Tulisan ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan besar terkait Miranda Rules, yakni bagaimana konsepi Miranda Rules dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka? Serta bagaimana Miranda Rules diimplementasikan dalam tataran praktis? Tulisan ini menghasilkan dua pembahasa utama: Pertama, Miranda Rule merupakan poin penting dalam peradilan pidana karena menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Sebagai salah satu negara hukum di dunia, Indonesia secara konsekuen menegakkan Miranda Rule ditandai dengan diadopsinya konsep Miranda Rule kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. Kedua, meskipun Miranda Rule memberi peran besar dalam penegakan hukum, namun pada praktinya masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap Miranda Rule. Pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rule membawa akibat hukum berupa tidak absahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka, karena dakwaan tersebut didasarkan pada penyidikan dan pernyataan yang tidak sah sehingga batal demi hukum. Melihat urgensi Miranda Rule dalam sistem peradilan, maka kedepan diperlukan upaya wajib patuh terhadap penegakan hukum yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada struktur hukum sebagai anak panah dalam penegakan hukum.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MASA PANDEMI COVID-19 Dwi Seno Wijanarko
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i7.2021.2335-2348

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk Mengembangkan Pola Berfikir Penegak Hukum dalam menindak Para pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negeri ini. Dengan keadaan yang Tertentu seperti halnya yang dialami Dunia dan juga salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu adalah Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ). Kebijakan Pemerintah dalam Pengadaan Bantuan Sosial ( Bansos ) Covid-19 yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk membantu Masyarakat Jabodetabek yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 ini adalah Kebijakan yang tepat sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Namun sangat disayangkan Program tersebut bukan hanya Program kepedulian Pemerintah terhadap masyarakatnya melainkan disamping itu sebagai Program untuk memperkaya diri sendiri dan beberapa kolega terpilih yang ikut serta terhadap Pengadaan Bansos Covid-19 tersebut.  Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka / dokumentasi yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini adalah terkait penerapan hukuman mati yang seharusnya bisa di eksekusi sebagai bahan pertimbangan Penindakan Tindak Pidana Korupsi kedepannya bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nekat melakukan Tindak Pidana Korupsi disaat negara dalam status bencana Nasional non alam seperti Coronavirus Disease 2019 ( Covid- 19 ) saat ini. Yang mana jelas saja Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur dan dilarang oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
DAMPAK PENANAMAN MODAL TERHADAP PEMBANGUNAN ERA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA Sri Iin Hartini; Dwi Seno Wijanarko
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.43

Abstract

Business is one of the world that cannot stand alone. A country will be develop if business of the world to work and develop. Business of the law to quickly develop and advance without to set by signs and rule to clear cannot profit in the end. Most aspects from various kinds in other world, also involved both directly and indrectly with the world of this business. In relation to the sometimes do not give a priority for business that ultimately make the effort to bow and follow signs and ofthen even prioritizing business so ignore rules that there has been. Happened Practice Monopoly and competition effort unhealthy in Indonesia look from the big efforts to mastery the practice of up to the downstream upstream. The Constitutions No. 5 of 1999 about The Prohibition Practice Monopoly and The Competition of Business Unhealthy, to hope able bind business of the world of Indonesia.The present of Constitutions No. 5 of 1999 as control tool social that is effort to keep the public interest and prevent practice monopoly and/ competition effort unhealthy create a climate conducive through the business setting competition a healthy and tried to create the effectiveness of and efficiency in business activities. The duty of CSBC are supervise the implementation of Constitutions, with supervision to hopefully the perpetrator effort to compete with healthy so that the economic activities can walk more efficient and gave the benefits to consumers widely. CSBC have authority among other: received reports from the public and/ from the perpetrators effort on suspicion of the practice monopoly and/ competition unhealthy effort; doing research on suspicion of the busines activities or action of the effort that can lead to the practice monopoly and competition unhealthy effort. In researching case suspicion of the practice monopoly and competition effort unhealthy by CSBC also the authority to fall sanctions administrative to the perpetrators effort to contravene of the Constitutions resistant Monopoly.
Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dwi Seno Wijanarko; Slamet Pribadi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i02.7178

Abstract

The research objective is to identify and analyze the factors that must be considered in preventive efforts. This study uses a normative juridical approach. Normative legal research is a procedure and method of scientific research to find the truth based on the scientific logic of law from a normative perspective. The result of the research is that preventive legal protection provides protection for legitimate trademark owners. Preventive legal protection is a form of protection that leads to actions that prevent a violation or dispute. The aim is to minimize opportunities for violations to occur and to provide limitations in carrying out an obligation to the mark. The principle adopted by the Mark registration system in Indonesia is the First to File (constitutive) principle. The Constitutive System is the principle whereby the owner of the rights to a mark that is considered valid is the one who first registers at the Ministry. This system guarantees legal certainty in the form of benefits to registrants (legal owners/holders of Marks) whose trademark registration is accepted as a Mark in the form of a certificate as proof of rights to the Mark as well as being considered the first user of the registered Mark. It is necessary to prove whether the mark registration is done in good or bad faith. In Article 4 paragraph (1) of Law Number Concerning Trademarks and Geographical Indications, that a mark can only be registered on the basis of a request by a brand owner in good faith. The trademark law protects the mark based on Article 21 paragraph 1 explaining that the trademark application will be rejected if the mark has similarities in principle or in whole with the registered mark of another party for similar goods and/or services and a well-known mark owned by another party for goods and/or similar services. Legal protection for brands is regulated based on Law Number concerning Marks and Geographical Indications.
KEDUDUKAN MIRANDA RULES DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Dwi Seno Wijanarko
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.084 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.160

Abstract

Miranda Rules merupakan salah satu instrument penting dalam peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan, apabila ia tidak dapat mendatangkan kuasa hukum, maka menjadi kewajiban bagi instansi terkait untuk mendatangkannya. Tulisan ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan besar terkait Miranda Rule, yakni bagaimana konsepi Miranda Rules dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka? serta bagaimana Miranda Rules diimplementasikan dalam tataran praktis?. Tulisan ini menghasilkan dua pembahasa utama : Pertama, Miranda Rule merupakan poin penting dalam peradilan pidana karena menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Sebagai salah satu negara hukum di dunia, Indonesia secara konsekuen menegakkan Miranda Rule ditandai dengan diadopsinya konsep Miranda Rule kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. Kedua, meskipun Miranda Rule memberi peran besar dalam penegakan hukum, namun pada praktinya masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap Miranda Rule. Pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rule membawa akibat hukum berupa tidak absahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka, karena dakwaan tersebut didasarkan pada penyidikan dan pernyataan yang tidak sah sehingga batal demi hukum. Melihat urgensi Miranda Rule dalam sistem peradilan, maka kedepan diperlukan upaya wajib patuh terhadap penegakan hukum yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada struktur hukum sebagai anak panah dalam penegakan hukum
Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Masa Covid-19 Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang) Dwi Seno Wijanarko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.827 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i2.6163

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak menghilangkan harkat kemanusiaan yang dimiliki, sehingga posisinya sebagai narapidana tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Ketentuan ini kemudian menjiwai hadirnya sistem pemasyarakatan dengan seperangkat instrument hukum yang menyertainya, termasuk sistem pembinaan yang diejawantahkan dalam bentuk program asimilasi. Sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pelaksanaan asimilasi mendapati tantangan di masa pandemi Covid-19. Berangkat dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan asimilasi di masa pandemi covid 19 dengan meletakkan locus penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mengetahui proses pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang; 2) Mengetahui dampak yang dihasilkan dari adanya pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mendasarkan penelitian pada temuan temuan yang terdapat di lapangan, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini pertama, pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020. Dengan berdasar pada sumber hukum tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang telah memberikan sebanyak 533 hak asimilasi kepada Narapidana. Kedua, pemberian asimilasi yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 selanjutnya membawa dampak positif dan dampak negatif sekaligus.
PENYULUHAN HUKUM BAGI SISWA DAN SISWI SMAN 3 TAMBUN SELATAN TERKAIT UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH Fransiska Novita Eleanora; Dwi Seno Wijanarko; Fanny Afifah; Pramesty Anindya Putri; Sulistiawati Sulistiawati; Salma Salsabila; Sony Ryan Pradana; Maulana Fahrul Hidayat; Kevin Louis; Aimee Malca Luwinanda
Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 3 (2023): JULI 2023
Publisher : FIP UNIRA MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/eduabdimas.v2i3.2649

Abstract

The phenomenon of acts of sexual violence is increasing rapidly which can also be in the form of sexual harassment which often makes children become victims because children are very weak and vulnerable to actions or actions in the form of harassment and sexual violence. The occurrence of sexual violence can occur anywhere and anytime, both in the environment where children live and also in the school environment where children get knowledge and education for the future, but instead children get actions that violate decency and result in trauma and depression. and stress which results in or has the effect of decreasing enthusiasm for learning, silence, sadness or even contemplating a lot and of course the child is not as cheerful as usual. Therefore, so that children or students do not become perpetrators or even victims of acts of harassment and even sexual violence, it is necessary to prevent efforts in the form of increasing understanding of the extent of sexual harassment and violence that students need to know so that they can respond and protect themselves. to always be vigilant and careful not to fall victim.
Co-Authors Aimee Malca Luwinanda Fanny Afifah Fransiska Novita Eleanora Irmanjaya Thaher Kevin Louis Maulana Fahrul Hidayat Pramesty Anindya Putri Salma Salsabila Slamet Pribadi Sony Ryan Pradana Sri Iin Hartini Sulistiawati Sulistiawati