Garuda - Garba Rujukan Digital

A Buffer Stock Model to Ensure Price Stabilization and Availability of Seasonal Staple Foods under Free Trade Considerations Bahagia, Senator Nur; Cakravastia, Andi; Arisamadhi, T.M.A.; Sutopo, Wahyudi
Journal of Engineering and Technological Sciences Vol 44, No 2 (2012)
Publisher : ITB Journal Publisher, LPPM ITB

PriceÂ volatilityÂ andÂ scarcityÂ haveÂ becomeÂ aÂ greatÂ problemÂ inÂ the distributionÂ systemÂ ofÂ seasonalÂ stapleÂ foodsÂ producedÂ byÂ theÂ agricultural industry.Â ThereÂ isÂ aÂ salientÂ supplyÂ disparityÂ duringÂ theÂ harvestÂ andÂ planting seasons.Â ThisÂ conditionÂ couldÂ causeÂ disadvantagesÂ toÂ stakeholdersÂ suchÂ as producers,Â wholesalers,Â consumers,Â andÂ government.Â ThisÂ paperÂ proposesÂ a bufferÂ stockÂ modelÂ underÂ free-tradeÂ considerationsÂ toÂ substituteÂ quantitative restrictionsÂ andÂ tariffsÂ withÂ anÂ indirectÂ marketÂ interventionÂ Â instrument.Â This instrumentÂ wasÂ developedÂ usingÂ aÂ bufferÂ stockÂ schemeÂ inÂ accordanceÂ with Â a Â warehouse receipt systemÂ (WRS) andÂ aÂ collateral management system.Â AÂ public serviceÂ institutionÂ forÂ stapleÂ foodÂ bufferÂ stockÂ Â (BLUPP)Â isÂ proposedÂ asÂ the wholesalerâs competitor,Â withÂ as main responsibilityÂ Â to ensure price stabilization and availability of staple food. Multi-criteria decision-making is formulated as a singleÂ objectiveÂ mixedÂ integerÂ non-linearÂ programmingÂ (MINLP)Â model.Â The resultsÂ showsÂ thatÂ theÂ proposedÂ modelÂ canÂ beÂ appliedÂ toÂ solveÂ theÂ distribution problemÂ andÂ canÂ giveÂ moreÂ promisingÂ outcomesÂ thanÂ itsÂ counterpart,Â direct market intervention.

Dampak Paket Kebijakan Otomotif 1999 terhadap Daya Saing Produk C Bahagia, Senator Nur; Priyanto, Bayu
Jurnal Manajemen Teknologi Vol 1, Juni 2002
Publisher : SBM ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3372.78 KB)

Selama hampir tiga dasa warsa industry otomotif nasional telah tumbuh dan berkembang sehingga mencapai kandungan hampir mencapai 45% untuk kendaraan niaga dan kurang dari 40% untuk kendaraan penumpang pribadi. Perubahan besar telah terjadi dengan adanya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997, ditambah lagi dengan kekalahan Indonesia di panel WTO mengenai MOBNAS mengakibatkan berbagai konsekuensi, diantaranya adalah diputuskannya oleh WTO bahwa kebijakan lokalisasi komponen otomotif dengan system insentif tidak boleh diteruskan, regulasi perpajakan dibidang otomotif nasional harus diganti dengan yang adil. Untuk itulah muncul Paket Kebijakan Industri Otomotif 1999. Yang menjadi permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana dampak regulasi 1999 terhadap produk otomotif nasional dan apakah produk nasional khususnya produk â€œCâ€ masih bisa bertahan dalam persaingan setelah regulasi 1999 tersebut berlaku? Untuk mengkaji masalah ini pendekatan yang digunakan adalah analisis sistem rantai nilai (Value Chain System). Hasil kajian menunjukan bahwa regulasi tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi penurunan biaya proses perakitan â€œCâ€ di dalam negeri, tetapi sangat berarti dampaknya bagi produk CBU. Dengan penurunan bea masuknya membuat harga produk CBU di tangan konsumen menjadi jauh lebih rendah dibanding sebelum regulasi, hal ini membuat struktur pasar diperkirakan dapat bergeser ke produk CBU, khususnya untuk produk yang volume permintaan konsumennya rendah. Dampak terhadap persaingan baru pasca regulasi ditentukan oleh citra produk dan Nilai Tukar. Munculnya pesaing baru dalam bentuk CBU diperkirakan akan lebih banyak merebut pangsa pasar dari kelompok produk yang berada di papan bawah dibanding menyedot dari produk yang berada di posisi citra yang jauh lebih tinggi seperti produk 'C'.Katakunci:Â Otomotif, Deregulasi, Value Chain dan Persaingan

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA SISTEM PENYELENGGARAAN JALAN TOL MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI INDONESIA Rostiyanti, Susy F.; Tamin, Rizal Z.; Soekirno, Purnomo; Nur Bahagia, Senator
Jurnal Teknik Sipil Vol 11, No 2 (2012): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penyelenggaraan jalan tol sudah dimulai di Indonesia sejak tahun 1978 yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembentukan dan penunjukan PT Jasa Marga. Selama periode 1978 sampai 1988 tingkat pertumbuhan jalan tol hanya 26,88km/tahun. Rendahnya pertumbuhan jalan tol mendorong pemerintah mulai mengikutsertakan swasta dalam pengelolaan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pada periode kedua ini dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan, PT Jasa Marga berperan sebagai regulator sekaligus operator jalan tol. Namun, periode 1989 sampai tahun 2004, tingkat pertumbuhan jalan tol menurun menjadi 23km/tahun. Peran ganda PT Jasa Marga ditengarai sebagai penyebab turunnya pertumbuhan jalan tol. Semenjak tahun 2004, sistem penyelenggaraan jalan tol diubah dimana peran regulator dikembalikan kepada Pemerintah melalui pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pemerintah juga melakukan beberapa perubahan pada kerangka hukum penyelenggaraan jalan tol. Perubahan sistem penyelenggaraan jalan tol ternyata tidak dapat meningkatkan kinerja sistem dengan menurunnya tingkat pertumbuhan jalan tol menjadi hanya 21,43km/tahun. Makalah ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol yang kemudian dapat diaplikasikan untuk mengukur kinerja sistem saat ini. Diharapkan dengan pengukuran kinerja maka dapat teridentifikasi permasalahan yang menyebabkan rendah tingkat pertumbuhan jalan tol. Kerangka pengukuran mencakup elemen tata kelola KPS, elemen kerangka hukum serta elemen kerangka institusional. Melalui kajian literatur yang intensif maka studi mengidentifikasi 44 indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol.

A Buffer Stock Model to Ensure Price Stabilization and Availability of Seasonal Staple Foods under Free Trade Considerations Wahyudi Sutopo; Senator Nur Bahagia; Andi Cakravastia; T.M.A. Arisamadhi
Journal of Engineering and Technological Sciences Vol. 44 No. 2 (2012)
Publisher : Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/itbj.eng.sci.2012.44.2.3

Price volatility and scarcity have become a great problem in the distribution system of seasonal staple foods produced by the agricultural industry. There is a salient supply disparity during the harvest and planting seasons. This condition could cause disadvantages to stakeholders such as producers, wholesalers, consumers, and government. This paper proposes a buffer stock model under free-trade considerations to substitute quantitative restrictions and tariffs with an indirect market intervention instrument. This instrument was developed using a buffer stock scheme in accordance with a warehouse receipt system (WRS) and a collateral management system. A public service institution for staple food buffer stock (BLUPP) is proposed as the wholesaler's competitor, with as main responsibility to ensure price stabilization and availability of staple food. Multi-criteria decision-making is formulated as a single objective mixed integer non-linear programming (MINLP) model. The results shows that the proposed model can be applied to solve the distribution problem and can give more promising outcomes than its counterpart, direct market intervention.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA SISTEM PENYELENGGARAAN JALAN TOL MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI INDONESIA Susy F. Rostiyanti; Rizal Z. Tamin; Purnomo Soekirno; Senator Nur Bahagia
Jurnal Teknik Sipil Vol. 11 No. 2 (2012)
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penyelenggaraan jalan tol sudah dimulai di Indonesia sejak tahun 1978 yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembentukan dan penunjukan PT Jasa Marga. Selama periode 1978 sampai 1988 tingkat pertumbuhan jalan tol hanya 26,88km/tahun. Rendahnya pertumbuhan jalan tol mendorong pemerintah mulai mengikutsertakan swasta dalam pengelolaan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pada periode kedua ini dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan, PT Jasa Marga berperan sebagai regulator sekaligus operator jalan tol. Namun, periode 1989 sampai tahun 2004, tingkat pertumbuhan jalan tol menurun menjadi 23km/tahun. Peran ganda PT Jasa Marga ditengarai sebagai penyebab turunnya pertumbuhan jalan tol. Semenjak tahun 2004, sistem penyelenggaraan jalan tol diubah dimana peran regulator dikembalikan kepada Pemerintah melalui pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pemerintah juga melakukan beberapa perubahan pada kerangka hukum penyelenggaraan jalan tol. Perubahan sistem penyelenggaraan jalan tol ternyata tidak dapat meningkatkan kinerja sistem dengan menurunnya tingkat pertumbuhan jalan tol menjadi hanya 21,43km/tahun. Makalah ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol yang kemudian dapat diaplikasikan untuk mengukur kinerja sistem saat ini. Diharapkan dengan pengukuran kinerja maka dapat teridentifikasi permasalahan yang menyebabkan rendah tingkat pertumbuhan jalan tol. Kerangka pengukuran mencakup elemen tata kelola KPS, elemen kerangka hukum serta elemen kerangka institusional. Melalui kajian literatur yang intensif maka studi mengidentifikasi 44 indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMPONEN DARAH DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP DI PMI KOTA BANDUNG Muchammad Fauzi; Senator Nur Bahagia
Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan Vol. 5 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Widyatama

PMI of Bandung City experienced overstock. Overstock and expired blood supplies must be destroyed. In the overstock phase every month, PMI of Bandung City experiences waste and needs to be controlled inventory. In the blood have six components that need to be controlled, but it takes a long time to analyze each component of the bloood. It is necessary to determine the priority blood components that must bee controlled immediately so that they are expected to influence the reduction in the destroyed cost. The purpose of this study is find out what blood component are prioritized to control their supply. Determination of blood component priority using the AHP (Analitycal Hierarchy Process) approach. The AHP method is decision making model that breaks down complex multi-criteria problems into a hierarchy. The priority blood component to be controlled is Packed Red Cell (PRC) component of 0.338. This value is obtained because it is influenced by the weight of the supply criteria of 0.709, demand of 0.113; and lifetime of 0.179.

INTEGRASI KEBIJAKAN PERSEDIAAN-TRANSPORTASI (PENGIRIMAN LANGSUNG DAN BERBAGI) DI SISTEM RANTAI PASOK 4-ESELON Amelia Santoso; Senator Nur Bahagia; Suprayogi Suprayogi; Dwiwahju Sasongko
Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri Vol. 11 No. 1 (2009): JUNE 2009
Publisher : Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University

Coordination among manufacturers, distributors and retailers is a key of success in supply chain management. Moreover, coordination is also needed in distributing product (managing inventory and transportation) from an echelon to its successive echelons. The transportation policy and inventory policy affect each others so the inventory and transportation policy should be integrated. This paper develops model of integrated inventory-transportation policies in 4-echelons supply chain systems that consist of a manufacturer, a distribution center, distributors and retailers. This model considers continuous production process as well as time-dependent demand. We consider direct and sharing shipping at distributor when we only consider direct shipping at manufacturer and distribution center. The production policy at the manufacturer, replenishment policies at the distribution center, distributors and retailers, and transportation policies at the manufacturer, distribution center and distributors will be determined in order to minimize system cost. The system cost consists of total costs at the manufacturer, distribution centers, distributors and retailers. Due to the model is classified as NP-hard model, the model is solved using genetic algorithm. From the result of genetic algorithm, the total system cost if the distributors who use sharing shipping as well as direct shipping, is lower stasitiscally than the distributors who only use direct shipping for delivering produk to their retailers. Abstract in Bahasa Indonesia: Koordinasi antar pabrik, distributor dan pengecer merupakan kunci keberhasilan dalam sistem rantai pasok. Koordinasi diperlukan saat pendistribusian produk (pengaturan persediaan dan transportasi) dari satu eselon ke eselon di bawahnya. Kebijakan transportasi mempengaruhi kebijakan persediaan dan sebaliknya oleh karena itu kedua kebijakan tersebut seharusnya ditetapkan secara terintegrasi. Paper ini mengembangkan model integrasi kebijakan persediaan-transportasi di sistem rantai pasok 4-eselon yang terdiri dari sebuah pabrik dengan proses produksi kontinu, sebuah gudang penyangga, multi distributor dan multi pengecer. Model ini mempertimbangkan permintaan yang bergantung pada waktu, pengiriman langsung di pabrik dan gudang penyangga serta pengiriman langsung dan berbagi di distributor. Paper ini menetapkan kebijakan produksi di pabrik, kebijakan pemesanan di gudang penyangga, distributor dan pengecer serta kebijakan transportasi di pabrik, gudang penyangga dan distributor untuk meminimumkan ongkos sistem. Ongkos sistem terdiri atas ongkos total di pabrik, gudang penyangga, distributor dan pengecer. Model yang dikembangkan termasuk dalam kategori NP-hard sehingga dikembangkan metode solusi yang berbasis pada algoritma genetika. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil algoritma genetika menyatakan bahwa ongkos total sistem lebih kecil secara statistik jika pengiriman langsung dan berbagi dipergunakan di distributor dibandingkan hanya menggunakan pengiriman langsung. Kata kunci: integrasi, kebijakan persediaan, kebijakan transportasi, multi eselon

Modeling the Competitiveness of Indonesian Palm Oil Industry: A Conceptual Model Using Hierarchical Multi-Level System Approach Roland Y.H. Silitonga; Senator Nur Bahagia; Tota Simatupang; Joko Siswanto
Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri Vol. 15 No. 2 (2013): DECEMBER 2013
Publisher : Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University

Indonesian Palm Oil Industry has the largest market share in the world, but still faces problems in order to strengthen the level of competitiveness. Those problems are in the industry chains, government regulation and policy as meso environment, and macro economic condition. Therefore these three elements should be considered when analyzing the improvement of competitiveness. Here, the governmental element is hoped to create a conducive environment. This paper presents the industry competitiveness conceptual model, using hierarchical multilevel system approach. The Hierarchical multilevel system approach is used to accommodate the complexity of the industrial relation and the government position as the meso environment. The step to develop the model firstly is to define the relevant system. Secondly, is to formulate the output of the model that is competitiveness in the form of indicator. Then, the relevant system with competitiveness as the output is built into a conceptual model using hierarchical multilevel system. The conceptual model is then discussed to see if it can explain the relevant system, and the potential of it to be developed into mathematical model.

Genetic Algorithm for Solving Location Problem in a Supply Chain Network with Inbound and Outbound Product Flows Suprayogi Suprayogi; Senator Nur Bahagia; Yudi Thaddeus
Jurnal Teknik Industri Vol. 18 No. 2 (2016): DECEMBER 2016
Publisher : Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University

This paper considers a location problem in a supply chain network. The problem addressed in this paper is motivated by an initiative to develop an efficient supply chain network for supporting the agricultural activities. The supply chain network consists of regions, warehouses, distribution centers, plants, and markets. The products include a set of inbound products and a set of outbound products. In this paper, definitions of the inbound and outbound products are seen from the region’s point of view. The inbound product is the product demanded by regions and produced by plants which flows on a sequence of the following entities: plants, distribution centers, warehouses, and regions. The outbound product is the product demanded by markets and produced by regions and it flows on a sequence of the following entities: regions, warehouses, and markets. The problem deals with determining locations of the warehouses and the distribution centers to be opened and shipment quantities associated with all links on the network that minimizes the total cost. The problem can be considered as a strategic supply chain network problem. A solution approach based on genetic algorithm (GA) is proposed. The proposed GA is examined using hypothetical instances and its results are compared to the solution obtained by solving the mixed integer linear programming (MILP) model. The comparison shows that there is a small gap (0.23%, on average) between the proposed GA and MILP model in terms of the total cost. The proposed GA consistently provides solutions with least total cost. In terms of total cost, based on the experiment, it is demonstrated that coefficients of variation are closed to 0.

Model Integrasi Keputusan Lokasi, Perutean Kendaraan, dan Pengendalian Persediaan Pada Sistem Rantai Pasok Tiga Eselon Nova Saragih; Senator Nur Bahagia; Suprayogi Suprayogi; Ibnu Syabri
Jurnal Teknik Industri Vol. 19 No. 1 (2017): JUNE 2017
Publisher : Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University

Keputusan lokasi, perutean kendaraan, dan kebijakan persediaan merupakan keputusan yang saling terkait satu dengan yang lain. Keputusan pengendalian persediaan, seperti ukuran lot pemesanan dan frekuensi pemesanan akan mempengaruhi baik itu ongkos persediaan dan ongkos transportasi. Sebagai contoh, pengiriman dalam kuantitas yang sedikit dan frekuensi yang sering menyebabkan pengurangan ongkos persediaan tetapi membutuhkan tambahan ongkos transportasi. Selanjutnya, keputusan perutean dan keputusan pengendalian persediaan akan mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi sebab pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan kriteria ongkos sistem minimum. Kegagalan dalam melibatkan ongkos persediaan dan ongkos transportasi ke dalam pertimbangan ketika memilih lokasi dapat menyebabkan sub-optimalitas sebab keputusan pemilihan lokasi memiliki dampak yang besar pada ongkos persediaan dan ongkos transportasi. Oleh karena itu, bagaimana memilih lokasi, menentukan rute kendaraan, dan mengendalikan persediaan yang optimal menjadi isu yang penting dalam merancang sebuah sistem logistik. Penelitian ini mengembangkan model integrasi yang secara simultan mengoptimisasikan keputusan lokasi, rute kendaraan, dan pengendalian persediaan pada sistem rantai pasok tiga eselon yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Entitas yang terlibat dalam rantai pasok kajian terdiri dari satu Pemasok, multi Depot, dan multi Ritel. Karakteristik permintaan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini bersifat probabilistik dan jumlah produk terdiri dari satu produk. Model integrasi yang dikembangkan selanjutnya dipecahkan dengan metode optimal dan metode heuristik. Setelah dilakukan perbandingan dengan model dekomposisi diperoleh kesimpulan bahwa model integrasi menghasilkan ongkos total sistem yang lebih kecil.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search