Claim Missing Document
Check
Articles

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN FUNGSI TERHADAP PENINGKATAN IPM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN ( STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH) Bandiyono, Agus
JURNAL INFO ARTHA Vol 2, No 1 (2018): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (914.476 KB) | DOI: 10.31092/jia.v2i1.235

Abstract

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap peningkatan capaian IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan pro poor expenditure dalam mengentaskan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runut waktu (time series) dan data silang (cross section). Populasi yang digunakan adalah 23 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh dan penelitian menggunakan periode waktu selama tahun 2008-2013. Periode waktu ini dipilih mengingat terdapat perbedaan struktur belanja daerah sebelum dan setelah tahun 2007, sehingga sulit untuk dilakukan pengelompokan jenis belanja yang sesuai. Pemilihan tahun 2008 juga didasari fakta bahwa mulai tahun 2008 kabupaten/kota di Aceh mulai menerima transfer dana Otsus yang berimbas pada peningkatan alokasi belanja yang sangat signifikan. Sementara pembatasan periode penelitian pada tahun  2013 dikarenakan BPS telah mengubah perhitungan IPM terhitung mulai tahun 2014, sehingga sulit untuk dilakukan penyesuaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Variabel belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi, sementara nilai belanja yang digunakan adalah nilai realisasi. Berdasarkan penelitian statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa realisasi belanja fungsi kesehatan pada kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan IPM di Provinsi Aceh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menolak hipotesis awal yang telah dibangun berdasarkan penelitian sejenis yang berhasil membuktikan bahwa belanja fungsi kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Walapun secara umum, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel sarana kesehatan (Puskesmas) mampu menjelaskan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (IPM), dimana puskesmas merupakan perwujudan penyaluran belanja pemerintah fungsi kesehatan, pada dasarnya belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa belanja fungsi kesehatan pada Kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Seharusnya dengan alokasi belanja kesehatan yang besar, pemerintah daerah mempunyai kapasitas fiskal yang memadai dalam menjalankan program-program peningkatan derajat kesehatan seperti pengobatan gratis, peningkatan kualitas gizi, program Ibu dan Anak dan program-program lainnya yang pro terhadap masyarakat miskin.
The Effect of Good Corporate Governance and Political Connection on Value Firm Bandiyono, Agus
Jurnal Akuntansi Vol 23, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.49 KB) | DOI: 10.24912/ja.v23i3.599

Abstract

This study aims to determine the effect of applying good corporate governance and political connections to firm value. The data of this study are secondary data of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. Data were analyzed using panel data estimation. The results of this study indicate that partial corporate governance has a positive and significant effect on firm value, political connection variables have a positive and significant effect on firm value and together corporate governance and political connections have a positive and significant effect on firm value. 
TINJAUAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Bandiyono, Agus; Andiani, Sri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.10.1.p.47-52

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai sistem pelelangan secara sederhana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dan membandingkan proses Pengadaan Barang/Jasa berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan metode lelang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah: metode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Hasilnya yaitu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran pengadaan barang pada Kanwil DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang telah dilaksanakan. Berikutnya, penyedia barang/ jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia melaksanakan kontrak, melakukan serah terima barang dan menyelesaikan pekerjaannya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak.
PELAKSANAAN E-BILLING PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK Bandiyono, Agus; Septiana, Bella Florissa
Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.9.1.p.19-26

Abstract

 Implementation of Tax e-Billing in Tax Office. This study aims to see how theimplementation of e-Billing tax is especially in the Tax Office Serpong and want to see theimplementation of e-Billing tax when compared with the provisions contained in the Regulation ofthe Director General of Tax No. Per-26 / PJ / 2014 on Payment System Electronic Tax. This researchmethod uses literature study method and field study conducted to obtain data describing the actualcondition in the field. The results of this study indicate that the implementation of tax e-Billing inKPP Pratama Serpong in general has been implemented according to the procedure and has beenrunning as it should though e-Billing own taxes still cause some problems for Taxpayers especiallyfor taxpayers who are still less aware of IT will be very affect the use of e-Billing tax itself. On theother hand, the application of tax e-Billing has its own advantages. Proven to minimize human errorbecause it reduces entry error by officer counters and become more accurate. Another advantage ofe-Billing tax is environmentally friendly because it does not require a lot of paper, it is easier to paybecause Taxpayers can pay taxes in many ways, anytime, and anywhere, and faster without havingto queue.Sedangkan when compared between Regulation of Director General Tax No. PER - 26 / PJ/ 2014 on Electronic Tax Payment System and the facts on the ground generally have gone accordinglywithout any deviation.
KUALITAS PELAYANAN INSTITUSI, INFRASTRUKTUR, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN, SERTA KEPATUHAN PAJAK Bandiyono, Agus; Hazmi, Rizaldi Al
Jurnal Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.7.1.p.%p

Abstract

Kualitas Pelayanan Institusi, Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan, serta KepatuhanPajak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan atau korelasi indeks institusi,indeks infrastruktur, serta indeks kepatuhan dan pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak diIndonesia, Malaysia, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan denganpendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks institusi, indeks infrastruktur,dan indeks kesehatan dan pendidikan memiliki kekuatan korelasi masing-masing terhadap tax ratiotiap negara. Akan tetapi, adanya perbedaan bentuk geografis, kondisi ekonomi, sosial, politik,dan lain-lain menyebabkan perbedaan kebutuhan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah danreaksi atau feedback pelaku ekonomi atas peningkatan atau penurunan setiap indeks. Dengankata lain, peningkatan pelayanan publik secara umum memiliki hubungan dengan tax ratio. Akantetapi, seberapa besar dan pelayanan publik sektor apa serta unsur pelayanan publik mana yangpaling memiliki hubungan dengan tax ratio berbeda-beda pada tiap-tiap negara.
Budget Participation and Internal Control for Better Quality Financial Statements Bandiyono, Agus
Jurnal Akuntansi Vol 24, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/ja.v24i2.699

Abstract

This study aims to determine the effect of budgetary participation on the quality of the internal control system's financial statements as a moderating variable. This research is a quantitative research with the respondents are the principal, the vice-principal, the teacher, and the school committee of SMA and SMK throughout Tangerang City. SEM PLS was used to analyze this research data. The data used in this study came from a questionnaire collected using the survey method. The results of this study are that budget participation has a positive and significant effect on the quality of financial reports, while the internal control system as a moderating variable has a strong enough influence on the variable of budget participation in improving the quality of financial reports.
Good Government Governance in The Internal Control System and Audit Opinion Bandiyono, Agus
Jurnal Akuntansi Vol 25, No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/ja.v25i1.728

Abstract

This study wants to describe the impact of the implementation of the internal control system in the Governance of local governance to the audit opinion CPCs local governments achieved with the application of the principles of good government governance as a moderator variable. This study is a descriptive quantitative study that seeks to describe an application of an internal control system to BPK's audit opinion by applying the principles of good government governance as a moderating variable. Respondents in this study were OPD-OPDs in the Banten Province government, Pandeglang Regency Government, and Serang City Government. The data used in the analysis of this research is data that comes from a questionnaire which is then filled in by the respondent. SEM PLS is used as a tool to analyze the data in this study. The results of this study indicate that the implementation of a good internal control system can have a positive and significant impact on the audit opinion of BPK RI. The moderator variable in the application of the principles of good governance is also able to act as a moderating variable, namely being able to increase a positive and significant impact on the Audit Opinion Raihan BPK.
PENERAPAN REFORMASI KEHUMASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN SECARA E-FILING Lufti Puji Setiadi; Bandiyono, Agus
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume II Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taxation education is one of the duties of the Directorate General of Taxes as the tax administrator in Indonesia. The General Elucidation of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as amended several times, most recently by UU Number 16 of 2009 states that tax administration duties include guidance, research, supervision and application of administrative sanctions. This study uses a descriptive type of research that compares the efiling of the annual tax return of personal taxpayers and the realization of tax education in 2018-2019. This research uses qualitative methods. The data used are interviews, document analysis, and literature study. Based on the results of the study, it was found that the contribution of the realization of tax education was directly proportional to the annual tax return of individual taxpayers for that year. To increase the annual tax return, the Bengkulu and Lampung Regional Tax Office made a new breakthrough and adjusted direct and indirect tax education. This is expected to help taxpayers understand the importance of taxation for the nation's development and increase taxpayer compliance. Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak selaku administratur perpajakan di Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan meliputi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang membandingkan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara efiling dan realisasi penyuluhan perpajakan tahun 2018-2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu wawancara, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa kontribusi realisasi penyuluhan perpajakan berbanding lurus dengan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung melakukan terobosan baru dan menyesuaikan penyuluhan perpajakan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak memahami pentingnya perpajakan bagi perkembangan bangsa dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU Anwari, Alfian; Bandiyono, Agus
Educoretax Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.643 KB)

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak risiko bagi kesehatan masyarakat dan secara nyata berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan pajak yang diterbitkan pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 ialah perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme restitusi pajak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19 Sitindaon, Rani Santhy L; Bandiyono, Agus
Educoretax Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.38 KB) | DOI: 10.54957/educoretax.v1i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan atas implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, tinjauan efektivitasnya, dan mengidentifikasi hambatan atas implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah metode dokumentasi dan metode wawancara. Berdasarkan tinjauan implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih sedikit Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut; Pada tinjauan efektivitas pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan. Hal ini dikarenakan berlakunya PMK No 86/PMK.03/2020 untuk memberikan insentif bagi UMKM, tidak serta merta menyebabkan berkurangnya penerimaan PPh Final UMKM meskipun diketahui bahwa dengan memanfaatkan insentif tersebut Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak; Dari identifikasi hambatan dalam implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, penulis menyimpulkan masih terdapat hambatan, baik dari sisi fiskus maupun dari sisi Wajib Pajak UMKM.