Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum
Teguh Basuki
French Department, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELATIHAN DIGITAL MARKETING PADA BUMDES PARAMAYASA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN PERILAKU KONSUMEN Rahayu, Budi; Basuki, Teguh; Susilo, Untung; Septyaningtyas, Dinar Rika; Alfiah, Siti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23098

Abstract

Digital Marketing berdampak pada terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat khususnya untuk konsumsi produk- produk dari yang biasanya berbelanja offline di toko, gerai, supermarket atau mall sebagian konsumen beralih ke belanja online. Merespon fenomena tersebut, pebisnis perlu segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan menyesuaikan dengan perubahan perilaku berbelanja masyarakat Indonesia, yaitu dengan merubah sistem pemasaran dari pemasaran offline menuju digital marketing atau kombinasi offline dan online. Beberapa tujuan dalam kegiatan PKM ini adalah: 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam digital marketing, 2) memiliki akun marketplace yang dapat digunakan untuk menjalankan digital marketing, 3) Bagi dosen dan mahasiswa, yaitu mendapatkan data dan informasi terkini penerapan ilmu manajemen sumber daya manusia, pemasaran dan pengetahuan dan teknologi di masyarakat dalam rangka pengkajian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pelaksanaan PKM ini terdiri empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan (survei, penyampaian materi, diskusi dan pelatihan, pendampingan demonstrasi lapangan) dan monitoring dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini masyarakat mitra mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital marketing dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen dengan baik dan efisien sehingga BUMDES Paramayasa mencapai keberlanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Analisis Yuridis Operasionalisasi Pasal 38–39 UU No. 1 Tahun 2023 dalam Paradigma Therapeutic Justice dan Urgensi Pendirian Mental Health Courts Basuki, Teguh; Mariyani, Yohana Rosita Dewi
Jurnal de jure Vol 18, No 1 (2026): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v18i1.1232

Abstract

Paradigma pemidanaan retributif dalam hukum pidana klasik menimbulkan persoalan serius ketika diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Pemenjaraan terhadap individu yang mengalami gangguan kognitif atau volisional tidak hanya mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana, tetapi juga berdampak anti-terapeutik serta berpotensi meningkatkan residivisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran paradigma melalui penerapan sistem dua jalur (dual-track system), khususnya melalui Pasal 38 dan 39 yang membedakan pidana dan tindakan (maatregel). Penelitian ini bertujuan menganalisis operasionalisasi Pasal 38–39 UU No. 1 Tahun 2023 dalam kerangka Therapeutic Justice, serta menilai urgensi pembentukan Mental Health Courts sebagai model peradilan khusus bagi pelaku gangguan jiwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 39 memberikan dasar normatif bagi penerapan tindakan berupa perawatan medis dan rehabilitasi, ketentuan tersebut masih bersifat “norma pasif” karena ketiadaan mekanisme eksekusi, pengawasan, dan evaluasi yudisial berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dilema perlindungan hak asasi manusia ganda, yakni pelanggaran hak atas kesehatan pelaku dan hak atas keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Mental Health Courts merupakan kebutuhan mendesak untuk mengoperasionalkan sanksi tindakan secara terapeutik, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan antara pemulihan pelaku dan perlindungan publik.
Reconstructing Anti- Strategic Lawsuits Against Public Participation Regulation: A Legal-Political Response to 'Rubber Articles' and Democratic Regression in Indonesia's Criminal Justice System Nabela, Nadia; MPB, Andi Srikandi; Basuki, Teguh
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Issue 5, July 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v6i5.3953

Abstract

Introduction: This study analyzes the systemic threat of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) to Indonesian democracy, particularly how 'rubber articles' within the criminal law are weaponized to silence dissent. Purposes of the Research: The research evaluates the legal politics perpetuating SLAPPs and proposes the urgent establishment of comprehensive, cross-sectoral Anti-SLAPP regulations. Employing qualitative doctrinal legal research with statute, conceptual, and comparative approaches. Methods of the Research: The method used in this study is qualitative doctrinal legal research to examine criminal law practices. The research comprehensively integrates three main approaches, namely a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Primary and secondary legal materials were collected through structured documentary study and analyzed prescriptively. Findings of the Research: it finds that multi-interpretable norms in the Electronic Information and Transactions Law and Criminal Code, coupled with a lack of early dismissal mechanisms, create a chilling effect and undermine constitutional rights. This research recommends legal reconstruction through the adoption of Anti-SLAPP regulations, including constitutional threshold tests and cost-shifting rules, to protect democratic integrity and restore the rule of law. Keywords: Anti-SLAPP; Legal Politics; Rubber Articles; Criminalization; Constitutionalism.
Co-Authors Budi Rahayu, Budi Mariyani, Yohana Rosita Dewi MPB, Andi Srikandi NABELA, Nadia Septyaningtyas, Dinar Rika Siti Alfiah Untung Susilo