Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hasanuddin Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal de jure Jurnal Lex Suprema Prosiding Seminar Nasional Sastra, Bahasa, dan Seni (Sesanti)
Rosdiana
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal de jure

 1 
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ROSDIANA, ROSDIANA
jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tanaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No : 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp Suhadi Suhadi; Rosdiana Rosdiana; Ries Fitri Amalia
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.497

Abstract

Penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pecandu Narkotika berupa rehabilitas adalah upaya penanggulangan yang lebih efektif untuk mengurangi jumlah pencandu Narkotika. Namun dalam kenyataannya sebagian besar pencandu Narkotika berakhir dengan hukuman penjara bukan rehabilitas. Seperti perkara tindak pidana Narkotika putusan Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp terhadap terdakwa Hasan di mana  hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bukan Rehabilitas padahal terdakwa merupakan korban pecandu Narkotika. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan. Berdasarkan hasil analisis hukum, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp terhadap Pecandu Narkotika bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan dan lebih teliti dalam memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan hakim hanya memperhatikan Pasal 127 ayat (1). Dalam pasal 127 ayat (2) bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.  Sudah jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2). Dalam Pasal 54 juga menyatakan bagi pecandu Narkotika rehabiltas bersifat wajib dan Pasal 103 Ayat (1) tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitas. Berdasarkan syarat-syarat klasifikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa terdakwa juga telah memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjalani rehabilitas dan hakim juga tidak memperhatikan adanya alat bukti berupa surat rekomendasi rehabilitas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Nomor  R/363/IX/KA/RH.01/2019/BNNK-BPN dengan saran dapat diberikan pelayanan rehabilitas.
Analisa Peran Pencegahan Maladministrasi Dalam Positioning Ombudsman Jangka Panjang Ria Maya Sari; Rosdiana Rosdiana
Jurnal de jure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i2.553

Abstract

ABSTRACTThis article aims to analyze few issues, which are: the development of Indonesian Ombudsman’s model after its 21 years’ establishment, the comparison of Ombudsman’s roles and functions before and after the enactment of Ombudsman Regulation Number 41/2019 concerning the procedures to prevent the maladministration in public services delivery, the analysis of the extent of the prevention roles in Ombudsman’s long-term positioning, the potential challenges Ombudsman will deal in implementing its prevention roles which are based on the writer’s experiences of having been working in Ombudsman Representative Office of East Kalimantan, and the recommendation proposals to tackle such challenges. This paper uses explorative research with qualitative analysis method on various related literatures and academic researches in addition to combine the normative-empiric approach according to the relevant regulations and the writer’s experience as aforementioned. This article proposes a few recommendations, most importantly: the streghtening of the knowledge and data management’s function, the networks of media, as well as the political lobbies to Ombudsman’s strategic partners; the necessity of academic research related to Ombudsman’s SWOT analysis and the formation of Ombudsman’s policy roadmap; and for the long term, to incorporate the Ombudsman into the Constitution for its institutional reinforcement.                                     Keywords: Knowledge; Maladministration; Prevention; Ombudsman; Public Services
Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Elfrida Ratnawati; Faruqy Nailufar; Rosdiana Rosdiana
Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.806

Abstract

Guidelines for implementing consumer understanding in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which provide boundaries and scope of application, which were originally very broad and in general becomes narrower and specific where the definition of consumer in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is only specifically for Final Consumers as in the Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Chief of Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021 and Number KB/2/VI/2021 which provides guidelines for implementing the definition of the word "consumer" namely in number 5 letter f which reads "The definition of a consumer in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection." . The purpose of this writing is to conduct a legal analysis related to how the protection of Intermediate Consumers is not regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the application of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The research method and approach in this paper is to use normative law which aims to study the law of development which is limited to the norms contained in the provisions of laws and regulations Keyword: End consumers; Intermediary Consumer, ITE
Co-Authors Alian, Andhika Crisna Ameilia, Veronica Ditasya Anisa Riani Eka Kurniawan Elfrida Ratnawati Faruqy Nailufar Mohamad Nasir Muhamad Muhdar Nur Hairunisa Piatur Pangaribuan Rachel Ayu S.H.P Ria Maya Sari Ries Fitri Amalia Sari, Riska Dwi Apriliana SITI FATIMAH Sri Endang Rayung Wulan Suhadi Suhadi Susanto, Adie Ulum Janah