Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Toleransi: Media Ilmiah komunikasi Umat Beragama Hukum Islam Jurnal Ilmiah Peuradeun Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
Aris Bintania
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
SUMPAH LI’AN DAN MEKANISMENYA DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF Aris Bintania
PERADA Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1039.953 KB) | DOI: 10.35961/perada.v2i2.42

Abstract

Pada tulisan ini penulis melakukan kajian mengenai sumpah Li’an dan mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam. Mekanisme Li’an di Lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, mengacu kepada al-Qur’an Surat al-Nur ayat 6 s/d ayat 9. Kemestian terpenuhinya sumpah tidak hanya dari pihak suami sebagai penuduh zina, tetapi juga harus ada pengucapan sumpah dari pihak isteri yang menolak tuduhan tersebut untuk terjadinya cerai dengan jalan Li’an secara normatif adalah untuk memenuhi ketentuan ayat al-Qur’an tersebut.
HAK ASUH (HADLANAH) ISTERI MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc) Aris Bintania
TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 3, No 1 (2011): Januari - Juni
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/trs.v3i1.1066

Abstract

Peradilan Agama is a court of Islamic Community in Indonesia and regarded as one of court for people who are seeking for the justice, especially after the ratification of Islamic Court Law Number 7 in 1989. The aim of the ratification this Islamic Court Law is to unity and to terminate the variety source of regulation that regulate structure, competency and procedural law of Islamic Court in Indonesia. Nevertheless, until now, there are still many source of regulation, even though that Islamic Court Law had been modify and revised by Ordinance Number 3 in 2006. Ironically the rule of Section 54 of Islamic Court Law still enforce procedural law of national court which its source is very multifarious, beside the very minimum special procedural law were ruled. As a result the source of procedural law in Islamic Court is still multifarious. The variety source of Islamic Court Regulation, especially procedural law, caused many problems and contradictions. On one side Peradilan Agama is a national court that must be compatible with nationality spirit but in other side so Peradilan Agama is Islamic Court that should always obeys Islamic norms and codes that sometimes not compatible with nationality spirit and impossible to synchronize. This paper concern about this issues and attempt to analyze from the law and regulation way of view that completed with fiqh analysis.
REALISASI PRODUK AHA (AFFORDABLE HYPERSPEED ACCESS) PADA PT BAKRIE TELECOM CABANG PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM aris Bintania
Hukum Islam Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v14i2.995

Abstract

PENGARUH IDENTITAS TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Aris Bintania
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.3082

Abstract

Identitas merupakan hal pokok yang melekat pada diri seseorang, adanya pemalsuan dan perubahan identitas untuk maksud yang tidak dibenarkan oleh hukum adalah bertentangan. Untuk itu kewaspadaan terhadap identitas ini penting menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh individu, masyarakat bahkan lembaga peradilan. Sebagai bagian upaya menciptakan hukum yang bermartabat dan tepat.
Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang Aris Bintania
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 2 No 01 (2020)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.782 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v2i01.68

Abstract

Penelitian ini berjudul “KARAKTERISTIK KEBUTUHAN MUSTAHIQ DAN ANALISIS PRIORITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG.”. Persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kebutuhan mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang dan bagaimana mekanisme dan prioritas penyaluran zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang. Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan di Baznas Kota Tanjungpinang didapatkan keterangan bahwa sejak tahun 2016 kegiatan pengelolan berupa aktifitas pengumpulan dan penyaluran zakat sudah mulai berlangsung, dalam masa kerja lebih dari 2 tahun. Di antara pengalaman para komisioner Baznas Kota Tanjungpinang dalam mengelola, mensosialisasikan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat telah mereka jalani, Tidak kurang berbagai persoalan terkait dengan berbagai bentuk persoalan ekonomi umat yang telah mereka terima dan fasilitasi, dalam upaya memberikan solusi nyata bagi para mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang berbagai upaya telah mereka lakukan, ini juga sangat terkait dengan persoalan sosialiasi dalam rangka mengarahkan masyarakat Kota Tanjungpinang ke arah terbentuknya masyarakat sadar zakat guna menghimpun dana zakat yang memadai.
Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dan Relevansinya dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama Bintania, Aris; Fajrin, Rahmanida
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 01 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v5i01.978

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang sistem gugatan dalam peradilan Islam dan relevansinya dengan formulasi gugatan yang berlaku di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Filsafat, Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama yakni dari segi aspek pengertian dan defenisi, dari aspek syarat-syarat mengajukan gugatan, dan dari aspek formulasi gugatan. Namun demikian terdapat juga beberapa perbedaan, antara lain: pertama dalam fiqh al-qadha seseorang yang dungu atau bodoh dan tidak mampu menggugat menyebabkan fasad atau rusaknya gugatan, sementara menurut hukum positif ia dapat diwakili pihak formil yaitu wali atau pengampunya (curator). Kedua mengenai keharusan hadir pihak-pihak dalam persidangan. Ketiga kemungkinan hakim mengadili tergugat yang tidak hadir. Keempat sistem pemeriksaan apakah harus lisan atau dapat secara tertulis. Kelima perbedaan dari sistem pembuktian dan dalam mengklasifikasi alat bukti yang menjadi dasar putusan hakim.
Judicial System in the Islamic Judicial Heritage in the Malay World: The Study of Tsamarat al-Muhimmah, Written by Raja Ali Haji Bintania, Aris; Setyadiharja, Rendra; Mawazi, Abd. Rahman
PERADA Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the study of qadha fiqh in the judicial system that was in the Malay world, especially in the kingdoms of Johor, Pahang, Terengganu, Riau-Lingga, by reviewing the book Tsamarat al-Muhimmah by Raji Ali Haji. This study is divided into two main discussions: the legal and judicial systems in the kingdom. It is known that royal law, its legal system applies, which refers to Islamic law (shari'a). Whereas the justice system refers to fiqh qadha as contained in the fiqh study, which contains the meaning of the court, the composition of the judicial officials' functions and duties, the source of applicable law is Islamic law based on the Qur'an and Hadith, etiquette and ethics of judicial officials, procedures for deliberating officials adjudication, procedures for settling differences of opinion among judges (qadi), decision making (law) is carried out after the examination is complete. All conditions are fulfilled, Qadi al-Qudat as the leader of the qadi, must appoint a judge who has the appropriate expertise in examining cases, prohibit the Qadi from accepting gifts (gratifications), the procedures for selecting judicial officials and the criteria, the oath of allegiance to the appointment of judicial officials. This indicates the need for a judicial institution that is legally valid, and its officials must have ethical values so they can make decisions in accordance with the Shari'ah and the laws that apply in the kingdom.
The Relationship of Muzakki to Increasing Individual Welfare: Analysis at Baznas Tanjungpinang City Bintania, Aris; Hantoro, Ramandha Rudwi; Layla, Muslena
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v12i1.1037

Abstract

Every human wants his life to be prosperous because one’s welfare is the characteristic of happiness. Welfare is even a benchmark for the stability of a country. From the Islamic perspective, one way to achieve welfare is to pay zakat. This article describes the relationship of muzakki to increasing individual welfare. The method used in this research is quantitative. The population of this study was non-ASN muzakki, who were registered at the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Tanjungpinang City as many as 200 muzakki. One hundred thirty-two (132) people were sampled; however, because the method used was purposive sampling, only 44 people were sampled and carried out randomly. The results showed an effect of zakat on the welfare of muzakki (r) of 0.660 percent. The regression line equation with a value of Y = 1.199 + 0.689X means that there is a positive influence between zakat and the welfare of muzakki of 0.689. If you want to improve welfare, muzakki must increase the quantity in zakat; the probability value shows a significant value of 0.019. The considerable value is 0.019 < 0.05, so H1 is accepted.
Co-Authors Fajrin, Rahmanida Hantoro, Ramandha Rudwi Layla, Muslena Mawazi, Abd Rahman Rendra Setyadihardja