Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea
Tri Budiyono
Universitas Kristen Satya Wacana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan terhadap Appellate Body World Trade Organization Fobia, Maranatha L.H.; Budiyono, Tri; Jumiarti, Jumiarti
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p183-202

Abstract

World Trade Organization dalam kompleksitasnya, membangun sebuah sistem hukum perdagangan yang lengkap dengan berdasar kepada konsensus sebagai metode pengambilan keputusan. Dalam kapasitas tersebut, WTO membagi kekuasaannya ke dalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh alat kelengkapan tersebut. Peristiwa penolakan penunjukan anggota Appellate Body oleh Amerika Serikat menjadi fenomena bom waktu yang mengungkap adanya celah dalam pembagian dan pemisahan kekuasaan tersebut, yang dapat disebut permasalahan prosedural dalam tubuh WTO. Tulisan ini bertujuan memberi analisa terhadap posisi Appellate Body dalam WTO secara struktural dan normatif, serta mengenai sebab dan akibat hukum penolakan Amerika Serikat terhadap penunjukan anggota Appellate Body. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan prinsip dalam konstitusionalisme dan hukum organisasi internasional untuk sampai pada kesimpulan bahwa WTO perlu mereformasi bentuk ajudikasi Appellate Body menjadi ajudikasi penuh dan pemilihan hakim Appellate Body yang dijalankan dengan konsensus terbalik
KAJIAN YURIDIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Anggraeni, Denova Dyah; Budiyono, Tri
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol6.no2.p100-117

Abstract

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penulisan ini membahas konstruksi pengaturan mengenai KPBU dalam pengandaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan model KPBU dalam pengandaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Pada peraturan-peraturan terkait infrastruktur yang masuk kriteria kepentingan umum yang bersifat strategis nasional dan penyediaannya dapat dikerjasamakan terdapat Pasal-Pasal yang tidak sesuai (disharmoni) satu sama lain terutama pada Pasal yang membahas tentang pengertian instansi, proses pengadaan dan perolehan tanah, serta dalam hal modal pembiayaan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur model kerjasama yang sering digunakan adalah model Build Operate Transfer (BOT).  Proyek infrastruktur dengan menggunakan model BOT ini dianggap paling efektif. Karena dengan minimnya dana yang dimiliki oleh pemerintah, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan bantuan investor yaitu pihak swasta tanpa kehilangan aset daerah.
Co-Authors Anggraeni, Denova Dyah Christina Maya Indah Susilowati Fobia, Maranatha Lisatyaningrum Hainekam Jaedin Jaedin Jumiarti Jumiarti Jumiarti, Jumiarti Milthon Herman Laturette