Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Agama Islam Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Tri Budiyono
Universitas Kristen Satya Wacana
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING, SERTA PROBLEMATIKA IMPLEMENTASINYA Tri Budiyono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.782 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2021.v5.i2.p145-160

Abstract

Hubungan pengusaha dan buruh cenderung diwarnai ketegangan yang bersifat tolak-tarik. Pengusaha memelihara kontinuitas usaha untuk mendapat keuntungan yang optimal, sementara buruh berusaha untuk mendapat upah atau kesejahteraan yang layak. Bentuk perjuangan buruh dilakukan melalui jalur konstitusional, dengan mengajukan judicial review terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan pendekatan konseptual dan filosofis terhadap bahan hukum putusan MK yang relevan dengan pokok kajian, penelitian ini mengkaji perjuangan buruh untuk mendapat jaminan legal yang lebih berkepastian hukum. Temuan dari hasil penelitian ini adalah: (a) konstatasi hukum “demi hukum” yang seharusnya mampu memberi perlindungan hukum yang kuat, masih menimbulkan multi tafsir yang berujung hilangnya perlindungan hukum yang berkepastian. (b) Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, telah meletakkan dasar legalitas yang lebih berkepastian hukum melalui implementasi norma perlindungan buruh secara berjenjang. (c) putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun memberi kepastian hukum pada aras normatif, namun masih menyisakan ketidakpastian perlindungan hukum pada aras empirik.
ASAS KEADILAN BERKONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL DALAM KASUS SENGKETA MARINA BAY Milthon Herman Laturette; Tri Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol5.no1.p1-20

Abstract

Kajian ini hendak memberikan anotasi terhadap pertimbangan Arbiter dalam memutus sengketa Marina Bay antara PT. Asia Mandiri Lines yang berkedudukan di Indonesia sebagai pembeli selanjutnya pada proses arbitrase disebut sebagai pemohon/claimant dan Marina Bay Shipping B.V. sebagai penjual selanjutnya pada proses arbitrase disebut sebagai pihak termohon/respondent. Sengketa ini terjadi karena adanya cacat tersembunyi pada objek jual beli kapal yang tidak diungkapkan oleh penjual sehingga menjadi dalil oleh pembeli untuk dibawa ke Arbitrase. Arbiter yang memutus sengketa ini menyatakan menolak klaim pembeli atas kerugian yang dialami. Hal ini dianggap tidak adil karena putusan Arbiter tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dalam berkontrak terkait keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Seharusnya Arbiter yang memeriksa perkara a quo mengkaji secara komprehensif fakta hukum dan kebenaran yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.
Pola Pendidikan Khulafa’ur-Rasyidin Emilya, Inten; Handika, Siti; Budiyono, Tri; Ramedlon
Rayah Al-Islam Vol 8 No 4 (2024): Rayah Al Islam November 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v8i4.1158

Abstract

Pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib berperan signifikan dalam memajukan pendidikan berbasis ajaran Islam. Pada masa ini, fokus utama pendidikan adalah pengajaran Al-Qur'an, Hadits, serta penanaman nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan hidup umat Islam. Di bawah kepemimpinan Umar, pendidikan diatur dengan lebih sistematis melalui pembentukan lembaga pendidikan di masjid-masjid dan penunjukan guru-guru yang berkualitas. Selain itu, kurikulum pendidikan pada era tersebut tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, pola pendidikan Khulafaur Rasyidin tetap menjadi acuan penting dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di zaman modern. Dengan memahami pola ini, diharapkan generasi sekarang dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang beretika dan beradab. The pattern of education during the Khulafaur Rasyidin period was a very important period in the history of Islamic education. After the death of the Prophet Muhammad (peace be upon him), caliphs such as Abu Bakr, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, and Ali bin Abi Talib played a significant role in advancing education based on Islamic teachings. At this time, the main focus of education is the teaching of the Qur'an, Hadith, as well as the cultivation of moral and ethical values that are the foundation of the life of Muslims. Under Umar's leadership, education was regulated more systematically through the establishment of educational institutions in mosques and the appointment of qualified teachers. In addition, the educational curriculum in that era not only includes religious aspects, but also general science that is relevant to the needs of society. Various studies show that despite facing a number of challenges in its implementation, the Khulafaur Rasyidin education pattern remains an important reference in the development of the Islamic education system in modern times. By understanding this pattern, it is hoped that the current generation can apply these values in their daily lives to create an ethical and civilized society.
The Strategy of Islamic Religious Education in Facing the Challenges of Multiculturalism in the Muslim Community of Suro Lembak Village, Kepahiang Regency Tambunan, Zulham Luthfi; Astuti, Winda; Budiyono, Tri; Asiyah, Asiyah
-
Publisher : AR-RASYID : Jurnal Pendidikan Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/arrasyid.v4i2.21856

Abstract

This study aims to analyze the strategies of Islamic religious education in addressing the challenges of multiculturalism in Suro Lembak Village, Kepahiang Regency, focusing on how Islamic education fosters harmony among religious communities amidst cultural and religious diversity. Using a qualitative approach and library research methods, the data sources include books and journals related to Islamic education and multiculturalism. Descriptive analysis was employed to identify relationships between categories and derive relevant theories. The main findings reveal that Islamic religious education in Suro Lembak Village is implemented through formal and non-formal educational institutions, religious outreach (dakwah), and collaborative interfaith activities. Institutions such as madrasas and Quranic learning centers (TPA) teach Islamic values that promote tolerance and respect for differences, while dakwah emphasizes the importance of coexistence and interfaith dialogue to strengthen social harmony. Collaborative activities between religious groups have also successfully enhanced community solidarity. Despite the effectiveness of these strategies, the study notes several limitations, such as a lack of educators with expertise in multiculturalism, insufficient local policy support, and limited societal perceptions of diversity. The study suggests that teacher training, the development of contextually relevant teaching materials, and local government policy support are essential to strengthening multicultural education in the village.
Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan terhadap Appellate Body World Trade Organization Fobia, Maranatha L.H.; Budiyono, Tri; Jumiarti, Jumiarti
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2024.v8.i2.p183-202

Abstract

World Trade Organization dalam kompleksitasnya, membangun sebuah sistem hukum perdagangan yang lengkap dengan berdasar kepada konsensus sebagai metode pengambilan keputusan. Dalam kapasitas tersebut, WTO membagi kekuasaannya ke dalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh alat kelengkapan tersebut. Peristiwa penolakan penunjukan anggota Appellate Body oleh Amerika Serikat menjadi fenomena bom waktu yang mengungkap adanya celah dalam pembagian dan pemisahan kekuasaan tersebut, yang dapat disebut permasalahan prosedural dalam tubuh WTO. Tulisan ini bertujuan memberi analisa terhadap posisi Appellate Body dalam WTO secara struktural dan normatif, serta mengenai sebab dan akibat hukum penolakan Amerika Serikat terhadap penunjukan anggota Appellate Body. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan prinsip dalam konstitusionalisme dan hukum organisasi internasional untuk sampai pada kesimpulan bahwa WTO perlu mereformasi bentuk ajudikasi Appellate Body menjadi ajudikasi penuh dan pemilihan hakim Appellate Body yang dijalankan dengan konsensus terbalik
ANALISIS PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Budiyono, Tri; Br. Purba, Neni Marlina
SCIENTIA JOURNAL Vol 3 No 3 (2021): Volume 3 Nomor 3 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study to analyze the effect profitability, company size and sales growth on firm value in the Indonesia Stock Exchange. The population of this research is 10 pharmaceutical sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. This study uses a sampling technique with purposive sampling method so that there are 7 companies that meet criteria. The data in this study used secondary data obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange and the representative IDX office of the Riau Islands. The data collection technique used is documentation technique. The data analysis technique used the classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. Then proceed with the use of multiple linear regression analysis and hypothesis testing consisting of partial test or T test, simultaneous test or F test and analysis of the coefficient of determination. The results showed that partially profitability and firm size had a significant effect on firm value and sales growth had no significant effect on firm value. The results of the F test show that profitability, company size and sales growth simultaneously have a significant effect on firm value.
ANALISIS PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Budiyono, Tri; Br. Purba, Neni Marlina
SCIENTIA JOURNAL Vol 3 No 4 (2021): Volume 3 Nomor 4 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of profitability, company size and sales growth on firm value in the Indonesia Stock Exchange. The total population in this study were 10 manufacturing companies in the pharmaceutical sub sector which were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. This study the sampling technique used a purposive sampling method so that 7 companies that met the criteria desired by the researcher were selected. The data used is secondary data obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) and the Riau Islands representative IDX office in Batam City. The data used consists of documentation techniques. This study uses the SPSS version 25 program in processing data. The results of the t test are partially, profitability and firm size have a significant effect on firm value and sales growth has no significant effect on firm value. The results of the F test show that simultaneously profitability, company size and company sales growth have a significant effect on firm value.
KAJIAN YURIDIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Anggraeni, Denova Dyah; Budiyono, Tri
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol6.no2.p100-117

Abstract

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penulisan ini membahas konstruksi pengaturan mengenai KPBU dalam pengandaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan model KPBU dalam pengandaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Pada peraturan-peraturan terkait infrastruktur yang masuk kriteria kepentingan umum yang bersifat strategis nasional dan penyediaannya dapat dikerjasamakan terdapat Pasal-Pasal yang tidak sesuai (disharmoni) satu sama lain terutama pada Pasal yang membahas tentang pengertian instansi, proses pengadaan dan perolehan tanah, serta dalam hal modal pembiayaan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur model kerjasama yang sering digunakan adalah model Build Operate Transfer (BOT).  Proyek infrastruktur dengan menggunakan model BOT ini dianggap paling efektif. Karena dengan minimnya dana yang dimiliki oleh pemerintah, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan bantuan investor yaitu pihak swasta tanpa kehilangan aset daerah.
Co-Authors Anggraeni, Denova Dyah Asiyah, Asiyah Christina Maya Indah Susilowati Emilya, Inten Fobia, Maranatha L.H. Handika, Siti Jaedin Jaedin Jumiarti Jumiarti Jumiarti, Jumiarti Milthon Herman Laturette Purba, Neni Marlina BR Ramedlon Tambunan, Zulham Luthfi Winda Astuti