Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.683

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Agama Islam Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Tri Budiyono

Universitas Kristen Satya Wacana

Author-ID : 244622

Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

ANALISIS PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Budiyono, Tri; Purba, Neni Marlina Br.
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 10 perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sehingga terdapat 7 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan kantor perwakilan BEI Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau uji t, uji simultan atau uji F dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji F menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

PERGESERAN POLITIK HUKUM KOPERASI DALAM UU RI NO. 25 TAHUN 1992 DAN UU RI NO. 17 TAHUN 2012 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU RI -XI/2013 Tri Budiyono; Christina Maya Indah S
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research revealed the shift of political law as a result of implementation Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 that reposition Act of Republic of Indonesia No.25of 1992. The implementation of Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 leaved crusial problem because of the lack of values ethic of cooperative. The crucial problems in Act of Republic of Indonesia No.17of 2012 related with the reduce of cooperative concept by limited as a legal entity. Beside that, the capital aspect has potential to reduce the value of cooperative, the appointment of cooperative management of non members, and the power of supervisory board of cooperatice, and the distribution of surplus operating results . The constitutional court with erga omnes character canceled act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 and maked transtitional to re implement Act of Republic of Indonesia No 25 of 1992 as a focus in this research.

PROBLEMATIKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM UU PT DAN UU PASAR MODAL Tri Budiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

These studies are tries to compare and analysis of share buyback under the Corporation Act ( Act 40/2007) and Capital Market Act (Act 811995). The results of these studies are they are two kind of share buyback under Corporation Act, voluntary share buyback (under art. 37-40), compulsory share buyback (under art.62). The other variations were found under Capital Market Act. There are tree kinds of share buyback. There are share buyback which specifically used by Mutual Fund, share buyback used by corporation under normal situation, and share buyback used by corporation under crisis situation.

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI COVID-19: ANTARA SOLUSI DAN JEBAKAN Tri Budiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.232-243

Dunia Bisnis terpapar oleh pandemi Covid-19. Bagi pengusaha yang memiliki kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi (kemungkinan) pemanfaatan PKPU dalam masa Covid-19, termasuk kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur. Oleh karena itu, debitur harus cermat dalam memilih pola penyelesaian utang yang memiliki risiko paling kecil. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki risiko rendah bagi debitur, sedang PKPU lebih baik diposisikan sebagai pilihan terakhir.

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH Tri Budiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi). Oleh karena penerbitan obligasi daerah dapat mempengaruhi keuangan Negara secara makro, maka pada setiap penerbitan obligasi daerah harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Relasi kelembagaan dalam penerbitan obligasi daerah ini memunculkan konstruksi pemikiran tentang keterhubungan Pemerintah Daerah-BI. Bertitik tolak pada prinsip asas negara kesatuan, maka interpretasi analogik dapat dipergunakan untuk menjelaskan keterhubungan Pemerintah dengan BI sebagai model keterhubungan antara Pemerintah Daerah dan (perwakilan) BI di daerah. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan bukan hanya pada proses, tetapi harus pula memperhatikan akibatakibat yang dapat diperkirakan dari penerbitan obligasi daerah tersebut.

PROBLEMATIKA POSISI BURUH PADA PERUSAHAAN PAILIT Tri Budiyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The company which is stated in bankruptcy, sometimes have to face crucial problem in accordance with employees’ right to recieve sum of money, which is called normative rights. The Indonesian legal system has protected the employees’ right by classifying the employees’ wage as a privilege debt. However, in empiric manner the employees’ rights are often ignored because another creditors have the right to pay previously than employees. In this condition, employees and their federation try to file the lawsuit in Constitution Court, to cancel the rule that weakens the employees’ normative rights, but unfortunately employees’ effort was fail. Nevertheless, Constitution Court sent ethical messages that is necessary social programs to cover the weakness of the law. Those ethical messages was addresed to the government. According to the ethical messages, the Government should have the improvement of legal rule in order to give a certainty of the employees’ right. Key words : bankruptcy, employee, normative rights, corporation/ employer, privilege right. Abstrak Perusahaan yang dinyatakan pailit, seringkali menghadapi permasalahan krusial dengan para pekerjanya nerkenaan dengan pembayaran hak normatifnya. Sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh dengan mengklasifikan hak buruh atas pembayaran gajinya sebagai hutang preferen (dengan hak mendahulu). Namun demikian, secara empirik hak buruh tersebut seringkali terabaikan karena kreditor memiliki hak mendahulu yang derajadnya lebih tinggi dibanding dengan hak buruh. Dalam keadaan yang demikian pekerja melalui Federasi Pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan ketentuan hukum dalam UU Kepailitan yang memperlemah posisi buruh, sayangnya gugatan tersebut ditolak. Namun demikian, MK memberikan memberikan perintah etis kepada pemerintah. Perintah etis tersebut pada dasarnya meminta negara untuk mengembangkan ketentuan hukum agar memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja. Kata kunci : pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen

TATAKELOLA KOPERASI DI SALATIGA Tri Budiyono Budiyono; Christina Maya Indah
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tata kelola koperasi yang tidak berbasis pada prinsip good cooperative governance berpotensi rmemunculkan dampak buruk bagi kesehatan koperasi dan kelangsungan pengembangan bagi koperasi yang seharusnya dipumpunkan pada upaya untuk mensejahterakan anggota. Kajian penelitian dilakukan dengan pendekatan juridis sosiologis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merefleksi penatakelolaan koperasi di Kota Salatiga. Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Good coorporative governance didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan.

Perbandingan Ketentuan Perlindungan Hukum Upah Minimum Negara Mesir Dengan Indonesia Prespektif Keadilan Jhon Rawls Jaedin Jaedin; Tri Budiyono; Jumiarti Jumiarti
Jurnal Iqtisad Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v7i1.3453

Abstract Legal protection for minimum wages provides certainty for a living wage. Minimum wage policy with the aim of achieving balance and fairness for workers and employers. However, the minimum payment must not be used after demonstrations every year to raise the minimum wage, as well as the minimum payment policy for each different district and city, causing turmoil in each region. So, with the decentralization policy of minimum wages in Indonesia, there are still many pros and cons, while in Egypt, the centralized model policy only sets minimum wages, national level, closer to welfare, John Rawls, in relation to distributive equality.

MENGGAGAS SINTESA GLOBAL-LOKAL DALAM MEMBANGUN HUKUM EKONOMI Tri Budiono
Perspektif Vol 11, No 2 (2006): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i2.394

Business paradigm has change. The newest business paradigm rooted on critical theory and postmodernism thinking. This condition should be accepted as a prerequisite condition for economic law to be developed. In the field of corporation law the government has enacted Corporation Act in 1995 (Act No. 1, 1995). According to the Corporation Act, there are many doctrines which were transplanted from common law traditions into Indonesian Corporation Act which applied in a civil law traditions. From this point of view, many problems arose especially on how those doctrines should be implemented. This articles try to discuss this problem.

PENJAMINAN SIMPANAN DARI WAKTU KE WAKTU (STUDI PENJAMINAN SIMPANAN DI INDONESIA) Tri Budiyono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Dari 3 (tiga) pilar industri keuangan, bank memiliki peran yang lebih penting. Goncangan terhadap bank, akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sekalipun Indonesia memiliki kesejarahan pengaturan penjaminan nasabah bank sejak tahun 1973, akan tetapi perhatian secara serius baru diberikan sejak tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Penelitian ini difokuskan pada optik kesejarahan lembaga penjaminan simpanan nasabah di Indonesia. Penelitian normatif dengan pendekatan kesejarahan dan dipadukan pendekatan perbandingan, menghasilkan simpulan bahwa perkembangan lembaga penjaminan nasabah bank dapat dipilah menjadi 3 (tiga) periode yang masing-masing menggunakan pola blanket guarantee dan limited deposit insurance. Perbandingan dengan Singapore of Deposit Insurance Company (SDIC) menghasilkan lesson learning perlunya Indonesia mengembangkan penjaminan yang mencakup Industri Keuangan Bukan Bank dan menerapkan sistem agregat.

Co-Authors Anggraeni, Denova Dyah Asiyah, Asiyah Christina Maya Indah Susilowati Emilya, Inten Fobia, Maranatha L.H. Handika, Siti Jaedin Jaedin Jumiarti Jumiarti Jumiarti, Jumiarti Milthon Herman Laturette Purba, Neni Marlina BR Ramedlon Tambunan, Zulham Luthfi Winda Astuti

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search