Garuda - Garba Rujukan Digital

THE APPLICATION OF CORRUPTION LAW TOWARD CRIMINAL ACT IN THE FIELD OF FORESTRY Ifrani Ifrani
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the practice occurduringthe handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry, Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. In Article 14 explicitly states that the provision that: "Any personwho violates the provisions of the legislation expressly declare that the violation of the provisionsof the law as corruption apply the provisions stipulated in this law". It means that such article of the Law on Corruption Eradication can be used to prosecute other crimes as criminal acts in the forestry, criminal acts in the banking, criminal acts in the taxation, and other crimes, as long as a criminal offense in the enactment laws related qualification as criminal offense corruption.

PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN Reza Noor Ihsan; Ifrani Ifrani
Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i2.9059

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji pelaksanaan terkait pelaksanaan prinsip tanggung jawab mutlak strict liability dalam tindak pidana lingkungan dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan liar. Hasil penelitian ini adalah Prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) merupakan prinsip pertanggung jawaban hukum (liability) yang telah berkembang sejak lama melahirkan suatu kriteria yang menentukan, bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai strict liability jika penggunaan tersebut bersifat non natural atau di luar kelaziman, atau tidak seperti biasanya. Pertanggung jawaban hukum konvensional selama ini menganut asas pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault), artinya bahwa tidak seorangpun dapat dikenai tanggung jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan. Dalam kasus lingkungan dokrin tersebut akan melahirkan kendala bagi penegakan hkum dipengadilan karena dokrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industri modern yang mengandung resiko-resiko potensial terhadap tanggungjawab mutlak/strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

PUTUSAN PEMIDANAAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Eko Setiawan; Ifrani Ifrani
Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i1.8287

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur pidana pengganti denda apabila korporasi tidak membayar denda, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar dalam pasal 30 KUHP tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui jenis pidana yang ideal untuk dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau “case approach” yang hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pertama : pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain, kedua : pidana kurungan kepada orang yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan aset korporasi. Dalam pidana perampasan aset korporasi terdapat putusan yang tidak menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya dan terdapat pula putusan yang menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya.

BUDAYA BERHUKUM BANGSA INDONESIA ifrani ifrani
Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v4i2.8311

Tata cara, ketertiban dan ketaatan kepada hukum dalam penegakannya dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah budaya masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa penulis menawarkan tiga indicator yang dapat dijadikan haluan bagi perbaikan budaya hukum masyarakat yakni kepatuhan hukum masyarakat, moral hukum masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat. Namun pemenuhan tiga indikator yang penulis tawarkan ini terkendala dengan cara berhukum di Indonesia yang masih lebih didominasi berhukum dengan peraturan daripada berhukum dengan akal sehat. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang ditulis dalam teks secara mentah-mentah. Cara berhukum dengan peraturan ini akan membawa pada kepatuhan hukum, tetapi tidak akan menumbuhkan moral hukum masyarakat yang dibutuhkan untuk mencapai kesadaran hukum. Adapun dalam hal ini berhukum dengan akal sehat adalah kunci penting guna membangun kesadaran hukum masyarakat.

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NIRMALA SARI; DIANA HAITI; IFRANI IFRANI
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa adanya model mediasi penal ini yaitu merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup pada lahan basah di provinsi Kalimantan Selatan, yang secara substantial sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang win-win solution. Metode yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat.

DISHARMONI PENGATURAN TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DI INDONESIA Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Sektor kehutanan sangat potensial menimbulkan berbagai kasus korupsi. Berbagai kegiatan di sektor itu menjadi titik kritis terjadinya kasus korupsi. Dari belum memadainya peta kawasan hutan, batas kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian ijin hingga tebangan di luar blok menjadi sumber terjadinya kasus korupsi di sektor ini. Terhadap penyelesaian berbagai kasus korupsi di sektor kehutanan, pada upaya pencegahan. Di samping tersedianya peta kawasan hutan yang mudah diakses dengan tata batas kawasan yang jelas, diharapkan pula ada penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kehutanan. Kata Kunci : Disharmoni, Pengaturan, Kawasan Hutan

SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN Reza Noor Ihsan; Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.3400

Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan keadilan hukum, karena pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidananya, akan tetapi pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bersesuaian dengan asas keadilan bilamana ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim dan bagi terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilihat case by case apabila memenuhi kriteria – kriteria tertentu yang didukung oleh bukti, dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum, serta dalam penjatuhan pidana itu harus memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis serta manfaat yang didapat dari diadakannya penjatuhan pidana itu dalam kaitannya pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi memuat pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN SUBUR DALAM KERANGKA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Abdul Halim Barakatullah; Syahrida Syahrida; Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Penelitian ini meneliti tentang Perlindungan Lahan Pertanian Subur dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Solusi tersebut diharapkan akan dapat memberikan arah pada kebijakan untuk mempertahankan ketahanan pangan dan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dalam pengelolaan pertanian di Kabupaten Barito Kuala, dan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mempertahankan dan memelihara lahan pertanian subur di Kabupaten Barito Kuala. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pengurangan lahan pertanian subur terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Barito Kuala. Kata Kunci : Lahan Pertanian, Ketahanan Pangan,

KEBIJAKAN KRIMINAL NON-PENAL OJK DALAM MENGATASI KEJAHATAN CYBER MELALUI SISTEM PEER TO PEER LENDING Ifrani Ifrani; M.Yasir Said
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Hadirnya FinTech memunculkan diskursus mengenai kerentanannya terhadap sistem proteksi anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme dalam FinTech berbasis kredit. Adapun artikel ini berusaha menjawab bagaimana kebijakan kriminal non-penal OJK dalam mengatasi perkembangan teknologi informasi dibidang keuangan dalam perspektif Teori Hukum. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative legal research dengan Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun beberapa teori yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji ini antara lain: (1) Teori Pembuatan Kebijakan oleh Wayne Parson; (2) Teori Sistem Kebijakan Publik; (3) Teori Klasifikasi Hukum oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick; (4) Teori Keadilan Utilitarianism; (5) Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

PERAN KOPERASI PADA PROGRAM KEMITRAAN INTI PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT UNTUK MENINGKATKANTARAF HIDUP MASYARAKAT Muhammad Topan; Ifrani Ifrani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.4145

Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan inti plasma perkebunan sawit dan peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wilayah perkebunan sawit di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diatur dalam perundang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search