Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NIRMALA SARI; DIANA HAITI; IFRANI IFRANI
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.465 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.345

Abstract

Pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa adanya model mediasi penal ini yaitu merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup pada lahan basah di provinsi Kalimantan Selatan, yang secara substantial sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang win-win solution. Metode yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat.
Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Terhadap Pinjaman Yang Tidak Didaftarkan Hak Tanggungan Dody Susanto; Diana Haiti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1898

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah Indonesia melakukan transformasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mencegah pemalsuan dokumen, dan memperkuat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum sertipikat tanah elektronik terhadap pinjaman yang tidak didaftarkan hak tanggungan serta mengevaluasi implikasi hukumnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis preskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan perbandingan internasional dengan praktik di Belanda, Australia, dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak didaftarkannya hak tanggungan menyebabkan hilangnya asas publisitas, kekuatan eksekutorial, dan hak preferen bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi pertanahan berbasis digital melalui harmonisasi UU Hak Tanggungan, Permen ATR/BPN, dan praktik perbankan, sehingga tercipta sistem administrasi pertanahan elektronik yang efisien, transparan, dan berkeadilan.
Legal Reform Regarding the Authority of Public Prosecutors in Implementing Diversion Programs for Children in Conflict with the Law Imma Purnama Sari; Diana Haiti; Nurunnisa Nurunnisa
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 2 (2025): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i2.791

Abstract

The Indonesian Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice Sistem (SPPA Law) established Diversion and Restorative Justice as core pillars for handling Children in Conflict with the Law (CICL). The Public Prosecutor (JPU) plays a mandatory role in attempting Diversion, as stated in Article 7(1) of the SPPA Law. However, the implementation of Diversion is hindered by judicial limitations, such as restrictions on crimes with a prison sentence of less than seven years and the lack of specific government regulations (PP). These barriers often deny children the opportunity for Diversion, exposing them to the formal justice process and stigmatization. This study analyzes the challenges within the JPU’s authority regarding Diversion and proposes legal reforms to strengthen their role. Using normative legal research and a conceptual approach, the study examines primary and secondary legal materials and suggests the implementation of a Digital Decision Support Sistem (DSS) to guide prosecutorial discretion. The findings reveal that restrictive penal criteria and the absence of a review mechanism for rejected Diversion cases undermine Restorative Justice efforts. The paper argues that legal reforms are necessary to revise penal limitations, develop a detailed regulatory framework, and implement an integrated information sistem to support rehabilitation programs, ensuring the best interests of children and reducing reoffending.
Reconstruction of The Application of Restorative Justice to Criminal Offenses Due to Negligence (Culpa) in The Indonesian Criminal Justice System Muhammad Ali; Mispansyah Mispansyah; Diana Haiti
Law and Justice research journal Vol. 1 No. 4 (2025): October: Law and Justice research journal
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/ljrj.v1i4.126

Abstract

The paradigm of the Indonesian criminal justice system is currently undergoing a significant shift from a retributive approach toward a restorative one. Criminal offenses resulting from negligence (culpa) present a unique case within this transition, as they lack malicious intent (mens rea in the form of dolus), yet often result in severe harm or loss of life. Despite its potential, the application of restorative justice for culpa offenses remains hindered by fragmented and sectoral regulations among law enforcement agencies, leading to legal uncertainty and inconsistent implementation. This research aims to analyze the urgency of restorative justice in negligence cases and proposes a model for its reconstruction. Using a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study examines existing regulations from the National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the current framework requires a structural reconstruction through the synchronization of inter-institutional policies and the integration of restorative justice principles into the National Criminal Procedure Code (KUHAP). This reconstruction is essential to ensure a unified standard that balances legal certainty, the rehabilitation of the offender, and the restoration of the victim’s rights in unintentional crimes.