Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Sociology and Law
DIANA HAITI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NIRMALA SARI; DIANA HAITI; IFRANI IFRANI
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.465 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.345

Abstract

Pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa adanya model mediasi penal ini yaitu merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup pada lahan basah di provinsi Kalimantan Selatan, yang secara substantial sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang win-win solution. Metode yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat.
Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum: Preliminary Results Of Thesis Research Protection Of The Confidentiality Of Electronic Medical Records For Persons With Mental Disorders At Sambang Lihum Mental Hospital Agustina Riswanti; Diana Haiti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan kerahasiaan rekam medis elektronik (RME) terhadap orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum dalam konteks penerapan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan manajemen rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RME di RSJ Sambang Lihum telah sejalan dengan regulasi yang berlaku, dengan dukungan dari kebijakan internal, sistem pengamanan data, serta komitmen manajerial. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti kapasitas listrik, kecepatan internet, serta gangguan eksternal menjadi kendala signifikan. Selain itu, belum semua tenaga profesional pemberi asuhan (PPA) memiliki kompetensi yang merata dalam pengoperasian RME, terutama tenaga senior. Perlindungan kerahasiaan pasien juga dilakukan melalui koordinasi antarunit serta mekanisme verifikasi sebelum akses data diberikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, perencanaan anggaran berkelanjutan, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pasien dengan gangguan jiwa
Profesi Keperawatan Dalam Perspektif Hukum Dengan Mutu Pelayanan Di Rsud Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin: The Nursing Profession from A Legal Perspective and Service Quality at Sultan Suriansyah Regional General Hospital, Banjarmasin City. Muhammad Ridhani; Diana Haiti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan klinis perawat serta mengevaluasi profesi keperawatan dari perspektif hukum dalam kaitannya dengan mutu pelayanan di RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin. Melalui pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan dari studi pustaka, observasi, dan wawancara terhadap tenaga keperawatan dan pemangku kebijakan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan klinis belum sepenuhnya sesuai dengan jenjang karir perawat dan regulasi yang berlaku, yang berimplikasi pada kualitas pelayanan keperawatan. Hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan klinis meliputi kurangnya sosialisasi peraturan, beban kerja tinggi, keterbatasan sertifikasi, serta ketidakmerataan distribusi tenaga keperawatan. Secara hukum, pelaksanaan praktik keperawatan tanpa kewenangan klinis dan STR (Surat Tanda Registrasi) dapat menimbulkan konsekuensi pidana dan perdata. Oleh karena itu, kredensial dan rekredensialisasi menjadi mekanisme penting untuk menjamin kompetensi, keselamatan pasien, serta akuntabilitas pelayanan keperawatan
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Penyerangan Fisik Atau Mental Dalam Melakukan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau: Legal Protection for Healthcare Workers Experiencing Physical or Mental Assault During Medical Services at Datu Sanggul Regional General Hospital, Rantau Sumarni; Diana Haiti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7970

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental, dalam menjalankan tugas pelayanan medis di RSUD Datu Sanggul Rantau. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap tenaga kesehatan serta menganalisis mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh institusi kesehatan dalam merespons insiden tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan teori perlindungan hukum, teori negara hukum, dan teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama kekerasan terhadap tenaga kesehatan antara lain kondisi psikologis keluarga pasien yang tidak stabil, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, serta kurangnya komunikasi efektif di ruang pelayanan darurat. Penyelesaian yang dilakukan RSUD Datu Sanggul masih bersifat non-litigasi melalui mediasi kekeluargaan dan pelaporan internal, dengan keterbatasan dalam pendampingan hukum maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan, peningkatan pelatihan manajemen konflik, serta penguatan regulasi untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi tenaga kesehatan di lingkungan fasilitas pelayanan medis.
Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Terhadap Pinjaman Yang Tidak Didaftarkan Hak Tanggungan Dody Susanto; Diana Haiti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1898

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah Indonesia melakukan transformasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mencegah pemalsuan dokumen, dan memperkuat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum sertipikat tanah elektronik terhadap pinjaman yang tidak didaftarkan hak tanggungan serta mengevaluasi implikasi hukumnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis preskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan perbandingan internasional dengan praktik di Belanda, Australia, dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak didaftarkannya hak tanggungan menyebabkan hilangnya asas publisitas, kekuatan eksekutorial, dan hak preferen bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi pertanahan berbasis digital melalui harmonisasi UU Hak Tanggungan, Permen ATR/BPN, dan praktik perbankan, sehingga tercipta sistem administrasi pertanahan elektronik yang efisien, transparan, dan berkeadilan.
Legal Reform Regarding the Authority of Public Prosecutors in Implementing Diversion Programs for Children in Conflict with the Law Imma Purnama Sari; Diana Haiti; Nurunnisa Nurunnisa
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 2 (2025): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i2.791

Abstract

The Indonesian Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice Sistem (SPPA Law) established Diversion and Restorative Justice as core pillars for handling Children in Conflict with the Law (CICL). The Public Prosecutor (JPU) plays a mandatory role in attempting Diversion, as stated in Article 7(1) of the SPPA Law. However, the implementation of Diversion is hindered by judicial limitations, such as restrictions on crimes with a prison sentence of less than seven years and the lack of specific government regulations (PP). These barriers often deny children the opportunity for Diversion, exposing them to the formal justice process and stigmatization. This study analyzes the challenges within the JPU’s authority regarding Diversion and proposes legal reforms to strengthen their role. Using normative legal research and a conceptual approach, the study examines primary and secondary legal materials and suggests the implementation of a Digital Decision Support Sistem (DSS) to guide prosecutorial discretion. The findings reveal that restrictive penal criteria and the absence of a review mechanism for rejected Diversion cases undermine Restorative Justice efforts. The paper argues that legal reforms are necessary to revise penal limitations, develop a detailed regulatory framework, and implement an integrated information sistem to support rehabilitation programs, ensuring the best interests of children and reducing reoffending.
Co-Authors Agustina Riswanti Dody Susanto Ifrani Ifrani Imma Purnama Sari Muhammad Ridhani Nirmala Sari Nurunnisa Nurunnisa SUMARNI