Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DESA KARYAMAKMUR KABUPATEN KARAWANG Jayanti Ayu Mandasari; Rahman Rahman; Sopyan Resmana Adiarsa
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i10.2022.3984-3988

Abstract

Dalam mengatasi masalah kemiskinan akibat dampak dari Pandemi Covid-19 pemerintah membuat sebuah program bantuan sosial yang disalurkan dalam berbagai bentuk bantuan, diantaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang sumbernya dari Dana Desa, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai dari Kementrian Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 di Desa Karyamakmur dilakukan dengan. Pertama adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh Aparatur Pemerintah Desa, Masyarakat dan tokoh-tokoh, serta BPD, kemudian yang kedua adalah melakukan pengelolaan data para KPM penerima Bantuan Sosial Covid-19, dan yang ketiga atau yang terakhir barulah menyalurkan Bantuan Sosial tersebut. Selain itu bantuan dari pemerintah ini di salurkan langsung ke rumah-rumah warga agar bantuan tersebut benar-benar diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial Covid-19.
Koordinasi dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten karawang dalam melayani permohonan pensiun pegawai negeri sipil Yayu Eka Kustari; Hanny Purnamasari; Sopyan Resmana Adiarsa
KINERJA Vol 18, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jkin.v18i3.9740

Abstract

Koordinasi pada suatu organisasi atau instansi memiliki peranan penting untuk menciptakan keselarasan bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi juga penting dilakukan dalam pelayanan permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang untuk Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada bidang pendidikan yang telah memasuki usia pensiun sesuai dengan yang dicantumkan oleh Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 5 Pasal 87 ayat 1 huruf c. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dalam melayani permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil melalui pengukuran faktor keefektifan koordinasi yang dikemukan oleh Hasibuan yang meliputi; 1) Kesatuan Tindakan; 2) Komunikasi; 3) Pembagian Kerja, 4) Disiplin. Untuk mengukur keefektifan koordinasi berdasarkan faktor yang dikemukan oleh Hasibuan, peneliti mewawancarai Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan koordinasi dalam pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dari data yang telah terkumpul, peneliti menemukan bahwa faktor komunikasi dan disiplin belum dapat teraktualisasikan dengan baik dalam pelayanan permohonan pensiun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
PROSTITUSI ONLINE DAN EKSISTENSI KEKUASAAN PEMERINTAH Teza Yudha; Wahyu Utamidewi; Sopyan Resmana Adiarsa
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 1 (2018): JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.44 KB) | DOI: 10.20884/1.juss.2018.2.1.1178

Abstract

Information globalization has placed Indonesia as part of the world's information society, requiring the establishment of arrangements for the management of information and electronic transactions at the national level. In line with these developments, the internet has changed everything, from the way people think, communicate, connect, work, shop, to the pattern of people in making love. Sexual access can now be easily obtained, from contemporary pornographic content to online prostitution, produced and distributed massively and very quickly on the internet.The idea of sexuality that used to be taboo now obtains a space to discuss. Through the internet, sexuality is used as a recreational arena and a biological necessity as an essential outlet for desire and lust. As Foucault shows that sexuality is not merely a biological drive, but is a form of behavior and thoughts that are subordinated by power relations that are carried out for the purpose other objectives outside the interests of sexuality itself. It is this power that should be used as "social control", legal decisions, to government regulation of sexuality freedom on the internet. The purpose of this study is to find out how the reality of online prostitution is now growing and its relation to government arrangements. This study uses a virtual ethnographic method. The results showed that the Internet became a medium of online prostitution development that increases rapidly so that almost abandon the government power to regulate it.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN TELAGASARI KABUPETAN KARAWANG Nurul Alfenia; Rudyk Nababan; Sopyan Resmana Adiarsa
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1581-1588

Abstract

Guna mengatasi kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan serta program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satunya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai  yang selanjutnya disingkat BPNT ialah bantuan sosial yang penyalurannya dilakukan setiap bulan secara nontunai dari pemerintah kepada KPM berupa uang elektronik guna membeli bahan pangan yang telah e-warong tentukan.  Program BPNT sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Karawang sejak tahun 2018 termasuk Kecamatan Telagasari yang menjadi lokus penelitian ini. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tetang kejadian yang ada di lingkungan sosial. Pada Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program menurut Wirawan yang terdiri dari aspek (1) masukan (input); (2) proses (process); manfaat (outcomes); dan akibat (impact). Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa program BPNT di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik, dikarenakan SDM yang tersedia belum memadai, proses penyaluran dan pemanfaatan dana belum terlaksana dengan baik, KPM BPNT belum menerima bantuan sesuai dengan haknya, serta masih belum tepatnya sasaran penerima BPNT.
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM : STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024 Riko Daniel Simatupang; Haura Atthahara; Sopyan Resmana Adiarsa
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37858

Abstract

Keadaan ekonomi yang kurang baik dan rendahnya Pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang yang terjadi pada pemilian umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengalaman pemilih terkait motif praktik politik uang pada Pemilu Tahun 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fenomenologi Alfred Schutz dengan dua dimensi yaitu Because Motive dan In Order To Motive. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal ini politik uang pada pemilu 2024 dalam dimensi Because Motive menunjukkan bahwa mayoritas politik uang terjadi karena disebabkan faktor internal seperti kurangnya faktor pengetahuan politik, ekonomi dan tingkat pendidikan sehingga mereka belum memahami konteks pemilu secara substansial serta kesadaran politik yang rendah. Kemudian dalam dimensi In Order To Motive menunjukkan bahwa alasan masyarakat menerima politik uang karena suatu keadaan ekonomi dan kebutuhan pokok masyarakat yang perlu di beli dengan uang dan alasan lainya yaitu pemilih berpendapat bahwa cukup disayangkan jika ada yang memberi akan tetapi tidak diterima.
SINERGITAS DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM MENERTIBKAN PENDUDUK NONPERMANEN: (Studi Pada Desa Dinas dan Desa Adat Dalung) Komang Reisha Oktavian Wiraparamita Giri; Dadan Kurniansyah; Sopyan Resmana Adiarsa
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.6828

Abstract

This study explores the synergy between the Village Office and the Dalung Traditional Village in regulating non-permanent residents through communication and coordination. This qualitative research with a phenomenological approach aims to determine, analyze and describe the communication and coordination carried out by the Village Office and the DalungTraditional Village in regulating non-permanent residents through the experiences of the actors involved. The analysis of this study uses the synergy theory of Najiyati and Rahmat which includes communication, namely communicators, media, openness and trust as well as feedback and coordination which includes continuity, dynamics, clear objectives and formulation of authority and responsibility. The results of the study indicate that two-way communication has been established between the Village Office and the Dalung Traditional Village in implementing the non-permanent population inspection activities through compatible communicators with media that are easily accessible to the actors who realize openness to each other so as to foster trust and create positive feedback. The synergy between the Village Office and the Dalung Traditional Village is also evident in the coordination established by the actors, spanning the planning and evaluation stages. This is flexible and dynamic, with clear and aligned objectives and clear delegation of tasks for each actor. The synergy between the Village Service and the Dalung Traditional Village is reflected in the existence of communication and coordination that complement each other and the synergy between the two village institutions also provides benefits for the village government and the regional government in controlling the rate of non-permanent population in the area.  
Implementasi Program Vaksinasi Keluarga Covid-19 di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Ardi Cahya; Gili Argenti; Sopyan Resmana Adiarsa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3600

Abstract

AbstrakPenelitian Implementasi Program Vaksinasi Keluarga Covid–19 di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dengan rumusan permasalahan Komunikasi dari pelaksanaan vaksinasi keluarga Covid-19 khususnya 12 Tahun di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat dengan dilihat dari Sumber daya dari Puskesmas Karawang maupun Disposisi dalam pelaksanaanya, serta Struktur Birokrasi dari program vaksinasi keluarga (Anak) di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat belum mencapai target. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan jumlah partisipan sebanyak 7 orang yang ditentukan secara teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 Kepala Puskesmas Karawang, 1 Staff Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Karawang, serta 5 Orang Masyarakat Vaksinasi Covid-19 . Hasil pembahasan dari Komunikasi Puskesmas Karawang sudah optimal dengan bekerjasama dari tingkat RT dan RW yang tersampaikan kepada masyarakat untuk informasi Vaksinasi Covid-19. Sumber Daya yang ada di Puskesmas Karawang sudah baik dengan pelayanan yang baik, cepat dan pembagian tugas yang tepat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Disposisi dari Program Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan dengan baik oleh Puskesmas Karawang. Sedangkan, Struktur Birokrasi dari program Vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik dengan landasan hukum untuk pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19.Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, Vaksinasi Covid-19, Vaksinasi Keluarga Covid-19 AbstractVaccination Program Implementation Research The Covid-19 family at the Karawang Health Center, West Karawang District, Karawang Regency, with the formulation of Communication problems from implementation vaccination Covid-19 families, especially 12 years at the Karawang Health Center, West Karawang District with seen from Source power from Puskesmas Karawang and Disposition in implementation, and structure Bureaucracy of the vaccination program family (Children) at the Karawang District Health Center West Karawang yet reach the target. Method study descriptive with approach by qualitatively carried out with studies library and study field. Studies field conducted through observation, interview, documentation, and triangulation with amount participant as much 7 people specified by technique purposive sampling consisting of of 1 Head Karawang Health Center, 1 Covid-19 Vaccination Staff at Karawang Health Center, and 5 Covid-19 Vaccination Community People. Discussion results from Communication Public health center Karawang is already optimal with cooperate from RT and RW levels delivered to Public for information Covid-19 Vaccination. Source The power at the Karawang Health Center is already good with good service, fast and distribution right task in implementation Covid-19 Vaccination. Disposition from the Covid-19 Vaccination Program implemented with well by the Karawang Health Center. Meanwhile, Structure Bureaucracy from the ongoing Covid-19 Vaccination program with good with base law for implementation of the Covid-19 Vaccination program.Keyword: Implementation, Development, Covid -19 Vaccination, Vaccination Covid-19 Family
REPRESENTASI POLITIK SELEBRITAS SEBAGAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PERSEPSI PUBLIK DI YOUTUBE Saep Saep; Rachmat Ramdani; Sopyan Resmana Adiarsa
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 02 (2026): Agustus 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i02.7773

Abstract

This study analyzes the forms of political representation embodied by Alfiansyah Bustami “Komeng” as a member of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) through public perceptions expressed in social media comments. The theoretical framework employed in this research refers to Hanna Pitkin’s four dimensions of representation. The data were collected from comments posted on a YouTube video entitled “KOMENG MODE PEJABAT” and were analyzed using thematic content analysis. The findings reveal that substantive representation is the most dominant dimension, followed by descriptive, symbolic, and formalistic representation. The public places high expectations on Komeng’s concrete performance in advocating for the people’s aspirations, while also associating his presence with a symbol of hope and renewal in the political sphere. These findings indicate that the combination of popularity, personal closeness, and work integrity constitutes an important factor enabling celebrity-politicians to gain public legitimacy and succeed in political contestation. In the context of digital democracy, celebrity politics as represented by Komeng demonstrates positive potential in broadening the spectrum of representation and increasing public engagement with representative institutions.