Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

CIVIL SOCIETY, SHADOW STATE DAN LOCAL STRONGMEN DALAM KAJIAN POLITIK LOKAL Gili Argenti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.656 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14737

Abstract

Civil society merupakan kelompok masyarakat bersifat mandiri, dalam sistem demokrasi eksistensinya sangatlah diperlukan sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Representasi civil society berupa organisasi non pemerintah (ornop) yang menjadi wadah berkumpul masyarakat, di era demokratisasi peran kelompok-kelompok civil society ini sangat penting sebagai kekuataan pengontrol jalannya roda pemerintahan di daerah, diharapkan dengan semakin kuatnya civil society, pembangunan politik ke arah konsolidasi demokrasi. Sehingga anomali demokrasi di daerah seperti kemunculan Shadow State dan Local Strongmen dapat terminimalisir. Tulisan ini merupakan sebuah kajian teoritik tentang arti penting civil society sebagai pilar kekuataan demokrasi di Indonesia.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Sahara Faddila; Gili Argenti; Gun Gun Gumilar
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.378 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.5105

Abstract

Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap anggota DPRD terdapat tiga fungsi legislative dan fungsi Anggaran, fungsi pengawasan yang lebih berfokus pada DPRD dalam pengawasan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan pengawasan APBD perlu pengawasan terhadap masyarakat untuk menjalankan tugas dan wewenangan DPRD Kabupaten Bekasi dalam pengawasan pelaksanaan, diatur dalam perarturan DPRD Kota Bekasi 1 tahun 2010 pelaksanaan terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, dapat diketahui secara jelas dampak dari penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hambat – hambatan internal mengenai factor pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi adalah Pendidikan, Pengalaman, Sumber Daya Manusia, Peraturan dan Program kerja, sedangkan hambatan eksternal adalah peruabhan pearuran perundang – undangan, rekrutmen partai politik, partisipasi masyarakat dan media, Pemerintah Daerah perlu transparan terhadap Media untuk masyarkat sehingga masyarakat bisa memantau kinerja apa saja yang dilakukan oleh DPRD.
Islam Politik di Indonesia: Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi Gili Argenti
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v4i2.3228

Abstract

Aksi Bela Islam 212 memiliki keunikan tersendiri sebagai gerakan sosial. Aksi unjuk rasa berubah menjadi aksi lebih terlembagakan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Aksi Bela Islam 212 menggunakan ideologi Islam sebagai spirit perjuangan dan perlawanan. Sumber daya berupa masjid dan pesantren menjadi sumber daya yang membantu secara maksimal eskalasi partisipan aksi. Proses transformasi gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 ke lembaga sosial, ekonomi dan politik, menandakan telah terjadi perubahan tujuan arah gerakan, tujuan mereka tidak hanya sampai divonis bersalahnya Ahok saja, tetapi mengalami pergeseran tujuan beragam. Tulisan ini merupakan studi literatur yang ingin menjelaskan fenomena Aksi Bela Islam 212, dari gerakan demonstrasi menjadi aksi lebih terlembagakan.Kata Kunci: Aksi Bela Islam 212, Gerakan Sosial dan Transformasi Gerakan.
Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia Gili Argenti
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3731

Abstract

Kemunculan Masyumi Reborn awal Maret 2020 kembali mengingatkan publik politik Indonesia mengenai Partai Masyumi. Partai politik Islam yang pernah berjaya pada masa demokrasi liberal atau parlementer ini diklaim sangat ideologis bila dibandingkan dengan partai-partai Islam saat ini. Tulisan ini merupakan studi mengenai sejarah, kiprah politik dan ideologi Partai Masyumi ketika masa pemerintahan Orde Lama. Tulisan ini memfokuskan perdebatan di Konstituente. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang menggunakan literatur untuk mendapatkan data, dan kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk membingkai data yang dianalisis. Landasan teoritik yang digunakan adalah partai politik Islam, ideologi dan relasi Islam dengan negara.  Berdasarkan hasil penelitian literatur ternyata ditemukan terjadi pergeseran ideologi Masyumi di akhir masa sidang konstituante, mereka bergeser sedikit ke arah subtansi dari sebelumnya ideologinya bercorak formalis. Meski mengalami kegagalan di Konstituante pengaruh dari ideologisasi Masyumi ini masih terasa sampai saat ini, pengaruhnya tidak saja di kelompok Islam politik di Indonesia, tetapi juga di negara Malaysia.Kata Kunci: Partai Masyumi, Ideologi, Partai Politik Islam, Konstituante
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SI TETEH DALAM PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG Siti Sopiyah; Gili Argenti; Rudyk Nababan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 2 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v6i2.1888

Abstract

The background of this research is that there is still physical printing of documents carried out at the Office of the Investment and One-Stop Service (DPMPTSP) Office of Karawang Regency. DPMPTSP is committed to providing the best service to the community, such as efforts to shorten the time, procedures, and costs for licensing and non-licensing, also supported by Electronic Services (PSE). This is regulated in Karawang Regent Regulation Number 40 of 2017 concerning Electronic Licensing Services and Karawang Regent Regulation Number 50 of 2018 concerning Amendments to Karawang Regent Regulation Number 40 of 2017 concerning Electronic Licensing Services. The purpose of this study is to describe how the implementation of the Si Teteh Program Policy in Licensing Services at the Office of Investment and One-Stop Integrated Services, Karawang Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Then the data collection techniques were used in several ways, namely literature study, observation, interviews, and documentation. The data analysis technique was carried out through data reduction, data presentation, and also drawing conclusions and verification. The results of this study explain that the implementation of the Si Teteh program policy in licensing services has not been effective, because based on the theory of policy implementation by Charles O. Jones, (1994:166) which consists of three dimensions has not been fulfilled properly, among others: 1) Organization, Resources Human Resources consist of ASN and Non-ASN, facilities such as computers, printers and internet network; 2) Interpretation, socialization through social media, billboards, brochures, invitations from representatives of investment holders, mass media and online media as well; and 3) Implementation, an evaluation meeting is held every time there are problems or new regulations in the Si Teteh application.
Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang: studi Kasus Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Rio Nardianto; Gili Argenti; Evi Priyanti
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.596 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v5i02.2442

Abstract

Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang
Implementasi Program Vaksinasi Keluarga Covid-19 di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Ardi Cahya; Gili Argenti; Sopyan Resmana Adiarsa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.753 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3600

Abstract

AbstrakPenelitian Implementasi Program Vaksinasi Keluarga Covid–19 di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dengan rumusan permasalahan Komunikasi dari pelaksanaan vaksinasi keluarga Covid-19 khususnya 12 Tahun di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat dengan dilihat dari Sumber daya dari Puskesmas Karawang maupun Disposisi dalam pelaksanaanya, serta Struktur Birokrasi dari program vaksinasi keluarga (Anak) di Puskesmas Karawang Kecamatan Karawang Barat belum mencapai target. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan jumlah partisipan sebanyak 7 orang yang ditentukan secara teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 Kepala Puskesmas Karawang, 1 Staff Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Karawang, serta 5 Orang Masyarakat Vaksinasi Covid-19 . Hasil pembahasan dari Komunikasi Puskesmas Karawang sudah optimal dengan bekerjasama dari tingkat RT dan RW yang tersampaikan kepada masyarakat untuk informasi Vaksinasi Covid-19. Sumber Daya yang ada di Puskesmas Karawang sudah baik dengan pelayanan yang baik, cepat dan pembagian tugas yang tepat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Disposisi dari Program Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan dengan baik oleh Puskesmas Karawang. Sedangkan, Struktur Birokrasi dari program Vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik dengan landasan hukum untuk pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19.Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, Vaksinasi Covid-19, Vaksinasi Keluarga Covid-19 AbstractVaccination Program Implementation Research The Covid-19 family at the Karawang Health Center, West Karawang District, Karawang Regency, with the formulation of Communication problems from implementation vaccination Covid-19 families, especially 12 years at the Karawang Health Center, West Karawang District with seen from Source power from Puskesmas Karawang and Disposition in implementation, and structure Bureaucracy of the vaccination program family (Children) at the Karawang District Health Center West Karawang yet reach the target. Method study descriptive with approach by qualitatively carried out with studies library and study field. Studies field conducted through observation, interview, documentation, and triangulation with amount participant as much 7 people specified by technique purposive sampling consisting of of 1 Head Karawang Health Center, 1 Covid-19 Vaccination Staff at Karawang Health Center, and 5 Covid-19 Vaccination Community People. Discussion results from Communication Public health center Karawang is already optimal with cooperate from RT and RW levels delivered to Public for information Covid-19 Vaccination. Source The power at the Karawang Health Center is already good with good service, fast and distribution right task in implementation Covid-19 Vaccination. Disposition from the Covid-19 Vaccination Program implemented with well by the Karawang Health Center. Meanwhile, Structure Bureaucracy from the ongoing Covid-19 Vaccination program with good with base law for implementation of the Covid-19 Vaccination program.Keyword: Implementation, Development, Covid -19 Vaccination, Vaccination Covid-19 Family
Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat Fahrezi Fahrezi; Maulana Rifai; Gili Argenti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.292 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3627

Abstract

AbstrakSalah satu bidang penting dalam pembangunan nasional adalah bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi perlu didukung oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang untuk melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang. Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang ditentukan secara teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 Kepala Bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, 1 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, 5 orang Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Hasil pembahasan dari isi kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik, hanya saja dalam implementasi dari kebijakan tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh. Dikarenakan dalam hal anggaran sehingga Dinas Koperasi dan UMKM hanya dapat membantu pengembangan sebagian UMKM dan berfokus pada UMKM yang memiliki produk. Sedangkan dari lingkungan implementasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik dengan segala upaya yang semaksimal mungkin baik dari pelatihan, pengadaan alat produksi, dan surat izin usaha, hanya saja dalam lingkungan implementasi tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh.Kata Kunci: Pengembangan UMKM, Pelatihan, Bantuan Alat AbstractOne of the important fields in national development is the economic sector. The implementation of national development in the economic sector needs to be supported by the central government together with local governments. The purpose of this study was to determine the extent to which the Dinas Koperasi dan UKM in Karawang Regency to develop Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency. The field study was conducted through observation, interviews, documentation, and triangulation with a total of 7 informants determined by purposive sampling technique consisting of 1 Head of Division Head of Micro Business Empowerment Dinas Koperasi dan UKM Karawang Karawang Regency, 1 Head of Development, Strengthening and Protection Section Micro Enterprises Office of Dinas Koperasi dan UKM Karawang Karawang Regency, 5 Micro, Small and Medium Enterprises. The results of the discussion of the contents of the policy of the Department of Cooperatives and UMKM in Karawang Regency are good, it's just that the implementation of the policy to the target has not touched all the perpetrators of UMKM as a whole. Because in terms of budget, Dinas Koperasi dan UKM Karawang Office can only help develop some UKM and focus on UKM that have products. Meanwhile, the implementation environment of Dinas Koperasi dan UKM Karawang Service has been good with all the maximum possible efforts, both from training, procurement of production equipment, and business licenses, it's just that in the implementation environment the target has not touched all UKM actors as a whole.Keywords: UMKM Development, Training, Tool Donation
Analisis kualitas pelayanan publik bagian kependudukan di kecamatan cibitung bekasi Egy Ferdian; Gili Argenti; Prilla Marsingga
KINERJA Vol 18, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jkin.v18i3.10071

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang pelayanan publik di suatu lembaga pemerintahan. Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik salah satunya di bidang kependudukan. Kendala, dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yaitu terkendala pada terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi sehingga terdapat keterlambatan dalam pembuatan kartu keluarga. Tujuan dalam artikel ini yaitu untuk menganalisi serta mengkaji kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.  Metode dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil kajian dalam artikel ini yaitu pelayanan public yang dilakukan oleh Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan  kesadaran pegawai, adanya aturan, faktor organisasi, faktor kemampuan dan ketrampilan, faktor sarana pelayanan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal yang harus ditingkatkan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang berarti aparat pemerintahan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM TENAGA KERJA BERBASIS JARINGAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA Manarul Azmi Hidayah; Gili Argenti; Indra Aditya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.70-75

Abstract

Pada era globalisasi ini hampir semua bidang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan adanya kemajuan ini, pemerintah harus berlomba dalam inovasi-inovasi yang di berikan untuk pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang tentunya membutuhkan inovasi adalah pelayanan publik terhadap pelayanan pencarian tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya berupaya membuat inovasi pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dalam pecaraian tenaga kerja. Inovasi yang diberikan ini dengan menggunakan sistem tenaga kerja berbasis jaringan diharapkan akan memudahkan para tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan khususnya dalam pembuatan surat kuning AK.1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memeberikan gambaran bagaimana inovasi yang telah dilakukan oleh dinas tenaga kerja dalam pembuatan system berbasis jaringan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan penulis mendapatkan data buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan berupa sarana dan prasaran yang lebih dioptimalkan kembali, pengawasan dan pelatihan bagi para pegawai. Hal tentunya dapat dimaksimalkan kembali sehingga pelayanan publik berbasis jaringan ini lebih baik.