Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Jurnal Bisnis Mahasiswa Journal of Governance, Taxation, and Auditing
Lino, Maria Magdalena
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unversitas Nusa Cendana Kupang
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REFORMASI SISTEM BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG William Djani; Maria Magdalena Lino
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4126

Abstract

Abstract, This paper is intended to provide answers to some bureaucratic reform efforts related to systems and procedures in public services in Kupang City. Indonesia's public bureaucracy has undergone significant reform, which is a result of the convergence of external and internal factors in supporting change. Bureaucratic reform can be classified into three groups, namely institutional reform, apparatus resource reform and system and procedure reform. This review & review on the dimensions of Systems and procedures, which provide an evaluation of bureaucratic reforms carried out in the previous decade. The contents and spirit of bureaucratic reform reflect a new understanding of bureaucracy that is very different from the classical form of bureaucracy. As such, it has the potential to bring considerable change, not only in the role of the national public bureaucracy, but in the relations of systems and procedures. However, this study discusses the commitment of the Kupang City Government and the application of systems and procedures as a hindering factor in implementing effective bureaucratic reform.Keywords: Bureaucracy, System and procedure reform, Public Service. Abstrak, Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya reformasi birokrasi terkait sistem dan prosedur dalam pelayanan publik di Kota kupang. Birokrasi publik Indonesia telah mengalami reformasi secara signifikan, yang merupakan hasil dari konvergensi faktor eksternal dan internal dalam mendukung perubahan. Reformasi birokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu reformasi kelembagaan, reformasi sumberdaya aparatur dan reformasi sistem dan prosedur. Kajian & ulasan ini pada dimensi Sistem dan prosedur, yang memberikan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan dalam dekade tahun sebelumnya. Isi dan semangat reformasi birokrasi mencerminkan pemahaman baru birokrasi yang sangat berbeda dari bentuk birokrasi klasik. Dengan demikian, memiliki potensi untuk membawa perubahan yang cukup besar, tidak hanya dalam peran birokrasi publik secara nasional, tetapi dalam hubungan Sistem dan prosedur. Namun demikian, kajian ini membahas komitmen Pemerintah Daerah Kota Kupang dan penerapan sistem dan prosedur sebagai faktor yang menghambat dalam pelaksanaan  reformasi birokrasi yang efektif.Kata kunci: Birokrasi, Reformasi Sistem dan prosedur, Pelayanan Publik
The Role of Regional Revenue Agency in Increasing Land and Building Tax Revenue (Pbb) Case Study nn Maulafa District, Kupang City LONA, Aldha Solina; LINO, Maria Magdalena; ROZARI, Petrus de
Journal of Governance, Taxation and Auditing Vol. 2 No. 4 (2024): Journal of Governance, Taxation and Auditing (April - June 2024)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jogta.v2i4.1063

Abstract

This research aims to determine the role of the Regional Revenue Agency of Kupang City in increasing land and building tax revenue in Maulafa District, Kupang City, and to identify factors that are obstacles to increasing PBB revenue. The type of approach used in this research is descriptive research using a qualitative approach. The research informants were nine people, and purposive sampling was used to take informants. In this research, there are four focuses to look at the role of the Regional Revenue Agency of Kupang City in increasing Land and Building Tax Revenue in Maulafa District, Kupang City, namely planning, determining targets for determining Land and Building Tax at the Regional Revenue Agency of Kupang City does not involve lower-level employees in this case officers in the field. First, distributing and billing are carried out in 9 sub-districts for three months starting from the issuance of the PBB SPPT. Second, the PBB and BPHTB sectors formed collection groups for several sub-districts to collect receivables and PBB for the current year. Third, the implementation of Land and Building Tax Services Role Model Week. Fourth, Bapenda collaborates with Law Enforcement Officials (APH), namely Satpol PP and the Prosecutor's Office. Several inhibiting factors that are often faced in efforts to increase Land and Building Tax revenues in Maulafa District, Kupang City, are Double-printing of PBB Tax Payable Letters, Unclear Taxpayer Addresses who are domiciled outside the region and data in Payable Tax Returns that are not up to date.
Pentingnya Data dan Informasi bagi Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan Lino, Maria Magdalena; Djani, William; Neolaka, Melkisedek Noh Bernabas Cervesius
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 5 No 1 (2025): JAMSI - Januari 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.1422

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman yang benar tentang pembangunan desa berkelanjutan dan juga pemahaman yang benar tentang arti pentingnya data dan informasi bagi perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dan aparatur desa masih sering mengalami persoalan dalam pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan ; karena masih kurangnya pengetahuan tentang arti pentingnya data bagi perencanaan pembangunan desa berkelanjutan sehingga data yang ada di desa stagnan tidak diperbaharui setiap tahun .Sosialisasi ini diberikan kepada 40 peserta yang berasal dari kepala desa, BPD dan perangkat desa, serta semua unsur yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa yakni RT, RW, Kadus, PKK, karang taruna, LKMD dan pemangku adat Desa Sanggoen. Hasil sosialisasi 95 % peserta menyatakan bahwa pengabdian tersebut sangat bermanfaat dan merasa memiliki pengetahuan dan kesadaran akan arti pentingnya data dan informasi. 78% peserta melanjutkan ke tahap pendampingan pengisian kelengkapan monografi/profil desa dan 83% peserta berharap Desa Sanggoen dapat menjadi desa binaan Universitas Nusa Cendana. Kendala dan hambatan terkait keterbatasan waktu dan keterbatasan internet, namun dapat teratasi dengan baik selama kegiatan.
Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan Menggunakan Sidik Jari di Rumah Sakit TK. III Wirasakti Kupang Ulle, Sonia Klarita Marliana; Lino, Maria Magdalena; Seran, Delila A Nahak
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 4 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.725

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan pendaftaran rawat jalan menggunakan sistem sidik jari di Rumah Sakit Tk. III Wirasakti Kupang. Berfokus pada penerapan sistem biometrik dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan data, dan kepuasan pasien BPJS. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dianalisis melalui teori efektivitas Gibson yang mencakup input, proses, dan output, serta model Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis untuk mengukur penerimaan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi input, SDM cukup kompeten namun jumlahnya masih terbatas, teknologi belum terintegrasi penuh dengan SIMRS, dan sosialisasi kebijakan masih kurang. Dari sisi proses, alur layanan sudah sistematis namun terkendala teknis dan kesiapan pasien lansia. Dari sisi output, sistem berhasil meningkatkan akurasi data, tetapi belum efektif mempercepat pelayanan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan pasien. Kesimpulannya, meskipun sistem sidik jari meningkatkan validitas identitas pasien, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala teknis dan kebutuhan edukasi berkelanjutan bagi pengguna.
Sustainable Collaborative Governance Liman Beach Nature Tourism, South Semau District, Kupang Regency ANDHIKA, Yutriani; NEOLAKA, Melkisedek N.B.C.; LINO, Maria Magdalena; DJAHA, Syukur M. Adang
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 6 No. 5 (2025): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Sep
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v6i5.1515

Abstract

This study aims to analyze collaborative governance practices in the management of sustainable local tourist destinations in Liman Beach, South Semau District. Sustainable tourism, according to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2018), considers economic, social, and environmental impacts to meet the needs of tourists and host communities. The collaborative governance model developed by Ansell and Gash (2008) is a reference in evaluating the interaction between actors in building consensus and shared responsibility. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach to evaluate the relationship between stakeholders and institutions that support sustainable tourism management. The results of the analysis show that although initial interaction between actors has occurred, structured and inclusive collaborative practices have not been established due to government dominance, lack of formal recognition of local communities, and lack of inclusive institutions. This study concludes that strengthening customary institutions, involvement of the private sector, and empowering local communities through deliberative forums are key in creating sustainable and equitable tourism management.
Co-Authors Andhika, Yutriani de Rozari, Petrus E. DJAHA, Syukur M. Adang LONA, Aldha Solina Neolaka, Melkisedek N.B.C. Neolaka, Melkisedek Noh Bernabas Cervesius Seran, Delila A Nahak Ulle, Sonia Klarita Marliana William Djani