Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH Mizan: Journal of Islamic Law
Nisrina Mutiara Dewi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL of LEGAL RESEARCH

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal Budi Firmana Firdaus; Muhammad Ali Hanafiah Selian; Nisrina Mutiara Dewi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.18070

Abstract

Metode Penelitian ini menggunakan tipe kajian pustaka (Library Research) yang mengkaji berbagai dokumen terkait penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah  metode penulisan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait dengan perlindungan  hukum  bagi  investor  pada  pasar  modal  di  Indonesia  sudah memiliki kerangka dan kekuatan hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 91, pasal 92, dan pasal 93. Dalam rangka melindungi para investor di pasar modal dari tindak kejahatan manipulasi transaksi yang sedang marak, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh OJK.   
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Antara Pt Migo Anugerah Sinergi Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Azdho Muhamad Ramadhon; Soefyanto Soefyanto; Nisrina Mutiara Dewi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i1.22562

Abstract

The purpose of this thesis is to establish and define the kind of legal protection that will be provided to the parties bound by the PT Migo Anugerah Sinergi partnership agreement in order for them to fulfill their rights and obligations. PT Migo Anugerah Sinergi has entered into an agreement with Migo Station, which serves as its partner, to explain the rights and obligations of the parties regarding legal protection in the event of a loss, as well as the type of legal protection that will be provided to them by the Migo Ebike transportation service provider, in order to better understand the implementation or application of the agreement. As a result of their participation in the partnership arrangement, they have suffered losses. Because the relationship between PT. Migo Anugerah Synergy and Migo Station is not only established in writing through a partnership/cooperation agreement, but it is also established through an electronic agreement, both parties are required to approve and sign the electronic agreement. A qualitative research approach is used in this study, which employs a normative empirical approach based on Indonesian laws and regulations, specifically Article 1 paragraph (13) and Article 11 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Article 4, Article 5, Article 6, and Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 4, Article 5, and Article 6 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Small and Medium-Sized.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skin Care Skin1004 atas Penjualan Produk Kemasan (Share In Jar) Almira Mey Theda; Yayan Sopyan; Nisrina Mutiara Dewi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i3.18650

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memberi pengetahuan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT. Skin 1004 Indonesia sebagai pemegang hak atas merek skin care Skin1004 asal negara Korea terhadap penjualan produk kemasan (share in jar) merek Skin1004 serta akibat hukum yang diterima penjual dari hasil penjualan produk kemasan (share in jar) terhadap merek Skin1004.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggabungkan pendekatan normatif dengan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peraturan-peraturan tersebut dikaitkan atas permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek Skin1004.Hasil penelitian ini menujukan bahwa penanganan kasus penjualan produk kemasan (share in jar) menggunakan merek Skin1004 terjadi kekosongan perangkat hukum. Hal tersebut menyebabkan tidak ada aturan hukum yang secara spesifik melanggar peredaran produk kemasan (share in jar) menggunakan merek Skin1004 di kalangan masyarakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan kebingungan masyarakat terkait kualitas produk skin care merek Skin1004. Sedangkan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Laporan tahun 2018 bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menjadikan peredaran produk kemasan (share in jar) sebagai kajian kejahatan obat dan makanan. Sehingga apabila terdapat penggunaan terhadap merek Skin1004 pada produk kemasan (share in jar) tanpa adanya izin dari pemilik merek yang sah, maka pemilik merek Skin1004 tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk kemasan (share in jar) tersebut.  Kata Kunci :Perlindungan Merek, Skin1004, Share In Jar
Co-Authors Ahmad Bahtiar Almira Mey Theda Asmawi Asmawi Azdho Muhamad Ramadhon Budi Firmana Firdaus Feby Wijayanti Gine Putri Pertiwi Hasanudin Hasanudin Hasanudin Hasanudin Isnawati Rais Muhammad Ali Hanafiah Selian Pertaminawati, Hendra Pertiwi, Gine Putri Prawiro, Teguh S.Pd. M Kes I Ketut Sudiana . Soefyanto Soefyanto Wijayanti, Feby Yayan Sopyan