Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Ari Widiarti
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELANGGARAN MEREK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Ari Widiarti
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1074.59 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.332

Abstract

Dalam era modern sekarang ini dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional, peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha. Merek sebagai salah satu karya Intelektual memiliki peranan penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu pemsahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor l4 tahun 1997 tentang Merek, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek terdaftar dari perbuatan melawan hukum, karena sering terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar baik merek dagang maupun jasa sebagai usaha persaingan yang tidak sehat. Pelanggaran Merek yang kerap terjadi seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja tidak hanya akan merugikan pemilik merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen.Kata Kunci: Pelanggaran, Merek, Melawan Hukum
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN Pebri Anwar; Ari Widiarti
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1142

Abstract

The existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power. Article 24 subsection (3) of the constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the law number 48/2009 about judicial power admitting quasi yudicial institutionshas judicial powers. The purpose of establshing BPSK is to protec consumer and producer by designing consumer protection system that contain legal certainty. The problems that the decision of BPSK has characteristic final and binding however it can be carried out to the district court and the decision cannot be executed directly or realized. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between BPSK and Supreme Court as top judicial power organization.
Perilaku Menyimpang Judi Online Di Kalangan Pelajar Sri Endah Indriawati; Ari Widiarti; Wahib
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i1.47074

Abstract

Judi online merupakan fenomena yang semakin berkembang di era digital ini dan telah merambah ke kalangan pelajar. Keberadaan judi online sebagai perilaku menyimpang yang meresahkan mengundang perhatian serius, terutama karena dampaknya yang dapat merusak perkembangan akademik, psikologis, dan sosial siswa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di SMA PGRI 2 Informatika Pondok Petir sangat relevan dan mendesak. Kegiatan ini penting untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif dari judi online yang dapat mengganggu proses belajar siswa. Judi online seringkali mengakibatkan penurunan motivasi belajar, kecanduan, dan bahkan masalah keuangan yang serius. Dengan adanya program ini, diharapkan pelajar dapat memahami bahaya judi online secara menyeluruh dan belajar bagaimana cara menghindarinya. Pengetahuan ini akan membantu mereka mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi yang lebih baik. Tema ini akan membahas berbagai aspek terkait judi online, termasuk bagaimana bentuk perjudian online ini bekerja, dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik pelajar, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi jika terlibat. Selain itu, kegiatan ini akan mencakup strategi pencegahan yang efektif, seperti cara menolak tawaran judi, mencari bantuan saat terjerumus, dan peran penting keluarga serta sekolah dalam mendukung upaya pencegahan. Melalui seminar, workshop, dan diskusi interaktif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya judi online dan cara-cara untuk menghindarinya. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan para pelajar di SMK PGRI 3 Depok dapat dilindungi dari perilaku menyimpang dan dapat berkembang dalam lingkungan yang lebih sehat dan mendukung.
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN Pebri Anwar; Ari Widiarti
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1142

Abstract

The existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power. Article 24 subsection (3) of the constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the law number 48/2009 about judicial power admitting quasi yudicial institutionshas judicial powers. The purpose of establshing BPSK is to protec consumer and producer by designing consumer protection system that contain legal certainty. The problems that the decision of BPSK has characteristic final and binding however it can be carried out to the district court and the decision cannot be executed directly or realized. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between BPSK and Supreme Court as top judicial power organization.
REKONTRUKSI HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE ( PINJOL ) TERHADAP PROBLEMATIKAN PINJAMAN ONLINE Sa'adah, Nur; Ari Widiarti
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i1.49895

Abstract

Financial technology is a term used to describe these technology-based financial services. Some examples of fintech, such as online loans and peer-to-peer lending, offer easier and more flexible loan terms and conditions compared to conventional financial institutions like banks. Furthermore, online loan terms can be tailored to your needs. Risks of breach include personal data theft, high interest rates, and unilateral collection. This is highly likely and can impact customers of these online lending companies. Consequently, many customers who use these online lending services face problems. For example, they may be unable to pay their bills because the interest is too high or the term is too short. This research aims to address and describe the legal construction of online loan agreements (pinjol) according to applicable laws and regulations in Indonesia, as well as the legal certainty and fairness for online loans according to applicable laws and regulations in Indonesia. This research is socio-legal research, which views law as an empirical social phenomenon. This research is descriptive, gathering information regarding the status of a variable or theme, a phenomenon, or an existing condition, namely the condition of the symptom as it was at the time of the research. In an effort to protect consumers who use financial services, the OJK continues to intensively implement its programs based on Article 28 letter (a) of Law Number 21 of 2022 concerning the OJK, which explains that to protect consumers and the public, the OJK is authorized to take preventive measures against consumer and public losses, one of which is providing information and education to the public regarding the characteristics of the financial services sector, its services and products.            
Co-Authors Pebri Anwar Sa'adah, Nur Sri Endah Indriawati Wahib