Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN Pebri Anwar; Ari Widiarti
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1142

Abstract

The existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power. Article 24 subsection (3) of the constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the law number 48/2009 about judicial power admitting quasi yudicial institutionshas judicial powers. The purpose of establshing BPSK is to protec consumer and producer by designing consumer protection system that contain legal certainty. The problems that the decision of BPSK has characteristic final and binding however it can be carried out to the district court and the decision cannot be executed directly or realized. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between BPSK and Supreme Court as top judicial power organization.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN BULLYING DI SKH ISLAM TERPADU YARFIN Dani Firlanddani; Ardiansah; Evi Rahmatin; Harfinsha Aftha Assiddiqie; Intansari; Muhammad Alfatsany Wildan; Muhammad Raihan; Pebri Anwar; Rahmadi; Tati Karhati; Erma Hari Alijana
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Juni (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan dalam masyarakat, terutama dalam konteks perundungan (bullying). Perlindungan hukum terhadap mereka menjadi aspek krusial dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada siswa, guru, serta orang tua di Sekolah Khusus Islam Terpadu (SKH IT) YARFIN mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas dan perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh ketika menjadi korban bullying. Melalui sosialisasi ini, peserta akan dibekali dengan pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan yang dapat ditempuh jika terjadi kasus perundungan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif dalam mencegah dan menanggulangi perundungan terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan sekolah.
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA QUASI PERADILAN Pebri Anwar; Ari Widiarti
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1142

Abstract

The existence of quasi-judicial institution as a part of judicial power. Article 24 subsection (3) of the constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the law number 48/2009 about judicial power admitting quasi yudicial institutionshas judicial powers. The purpose of establshing BPSK is to protec consumer and producer by designing consumer protection system that contain legal certainty. The problems that the decision of BPSK has characteristic final and binding however it can be carried out to the district court and the decision cannot be executed directly or realized. For maximalize exercising of the quasi-judicial institutions are needed legal policy for supporting functional-constitusional relations between BPSK and Supreme Court as top judicial power organization.