Articles
<![CDATA[Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat ]]>
<![CDATA[Isnawan, Fuadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (782.433 KB)
|
DOI: 10.26555/novelty.v9i1.a8032
<![CDATA[The law in peoples lives serves as a safeguard in living life. The law is present as a guardian of society. However, in fact, the law often found unimplemented. This fact will effect on providing security for the community. The Powerless of the law would lead to what so called street justice or court justice. The long way to get legal procedure grows the societyâs anger and leads them to take down the punishment by them self. The phenomenon of street justice influenced by several factors, such as the lack of law awareness and its legal compliance. In this paper, we will use empirical research with the perspective of legal sociology.]]>
<![CDATA[Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20214
<![CDATA[Mudahnya media sosial terakses oleh masyarakat memberikan dampaik baik sekaligus danpak buruk bagi mereka. Salah satu dampak buruknya adalah bebasnya akses ke situs yang berbagu pornografi, sensual dan vulgar seperti konten – konten yang ada di situs OnlyFans. Ada dasarnya situs ini tidak dikhususkan untuk mengunggah hal yang berbau pornografi, akan tetapi karena pornografi lebih diminati, maka suburlah konten yang berbau pornografi di situs tersebut. Di dalam tulisan ini meneliti dua hal yang penting dan krusial, yaitu apakah konten dewasa di dalam situs OnlyFans itu merupakan sebuah pelacuran dalam tinjauan hukum Islam? Dan Bagaimanakah mengatasi maraknya peredaran konten dewasa di dalam OnlyFans sesuai dengan anjuran Alquran? Metode yang digunakan adalah metode normatif yang mengkombinasikan literatur ilmiah dan Al – Qur’an serta Hadis dalam mengkajinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kreator yang mengunggah konten pornografi, vulgar dan sensual di OnlyFans telah melakukan pelacuran terhadap dirinya sendiri karena merendahkan harkat, nilai dan martabatnya.]]>
<![CDATA[Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pan-dangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10207
<![CDATA[Fenomena degradasi moral ini malah terjadi di era milenial. Sungguh ironis sekali, di era modern yang berkembang pesat justru banyak remaja yang moralnya merosot. Prank merupakan salah satu bentuk dark comedy yang dapat membuat penonton merasa terhibur dan tertawa lepas. Sekilas tayangan tersebut bersifat menghibur penonton, akan tetapi justru belakangan ini menimbulkan banyak kecaman dari penonton. Konten yang seharusnya berisi tayangan yang menghibur, justru dinilai keterlaluan dan menimbulkan kemarahan bagi para penonton. Salah satu kasus yang hangat terjadi adalah konten Ferdian Paleka yang membuat prank kepada para waria. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa tindakan seperti itu terjadi? Bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Dua pertanyaan inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisis konten prank tersebut. Hasil yang didapat adalah, konten tersebut dibuat oleh sang creator demi like dan subscribe akun media sosial mereka yang akan berpengaruh kepada pengakuan masyarakat kepadanya. Selain itu mereka mempunyai kecenderungan perilaku antisosial di dalam masyarakat sehingga melakukan tindakan seperti itu. Di dalam hukum Islam pun dilarang melakukan prank yang akan menimbulkan kemarahan, kekecewaan karena menyinggung perasaan orang lain sebagai korban. Sudah banyak aturan yang melarangnya, baik dalam Al-Quran maupun Hadits untuk melakukan prank yang membuat orang lain tersinggung.]]>
<![CDATA[Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Legal Reasoning Vol 2 No 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2219
<![CDATA[Fenomena Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) menjadi sebuah hal yang banyak diperbincangkan akhir–akhir ini. Banyak yang mengatakan hal tersebut menyimpang dari ajaran agama. Disamping itu juga tidak sedikit yang menyuarakan keadilan untuk LGBT dan mereka mempunyai alasan yang begitu kuat dalam membenarkan hal tersebut. Pembenaran yang kuat didasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu fenomena LGBT yang akhir ini santer adalah pesta gay yang ada di Kuningan Jakarta Selatan. Hal ini tentunya membuat masyarakat resah dan bertanya mengapa mereka mengingkari kodratnya sebagai seorang manusia yang seharusnya mencitai lawan jenis. Lalu, pertanyaan muncul dalam pikiran masyarakat, apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan seperti itu? Bukankah hal tersebut dilaknat oleh Allah SWT? Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pesta gay tersebut hukumnya haram karena sumbernya adalah homoseksual. Ulama telah setuju dalam mengharamkan hal tersebut. Akan tetapi, berbeda dalam penjatuhan hukumnya. Peran pemerintah selaku pembuat kebijakan juga penting mengingat pencegahan dan penanggulangan fenomena tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang dibuatnya.]]>
<![CDATA[Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (782.433 KB)
|
DOI: 10.26555/novelty.v9i1.a8032
<![CDATA[The law in people's lives serves as a safeguard in living life. The law is present as a guardian of society. However, in fact, the law often found unimplemented. This fact will effect on providing security for the community. The Powerless of the law would lead to what so called street justice or court justice. The long way to get legal procedure grows the society’s anger and leads them to take down the punishment by them self. The phenomenon of street justice influenced by several factors, such as the lack of law awareness and its legal compliance. In this paper, we will use empirical research with the perspective of legal sociology.]]>
<![CDATA[Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Bambang Sutiyoso]]>;
<![CDATA[Ayu Atika Dewi]]>;
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art9
<![CDATA[o overcome the barriers in the dispute settlement in court, the Supreme Court issued a new mechanism for the settlement of civil cases, called as simple civil claims. The procedure mechanism was introduced through the issuance of PERMA No. 2 of 2015 concerning Simple Civil Claim. The researcher in this study intended to observe the implementation of the PERMA of Simple Civil Claim in Yogyakarta DistrictCourt, along with the obstacles. The study was conducted using the empirical juridical research methodand analytical descriptive data analysis. From the research results, it can be concluded that the implementation of PERMA No. 2 of 2015 concerning Simple Civil Claim in Yogyakarta District Court is still ineffective in practice. This has been determined by various factors such as the rule of law, legal officers, facilities and infrastructure and community. The researcher also found a number of obstaclesfaced in implementing PERMA, some of which were related to the existence of options to choose the procedure mechanism, tight case qualifications that could be submitted through simple program procedures and lack of PERMA socialization.]]>
<![CDATA[KAJIAN FILOSOFIS PRO DAN KONTRA DILARANGNYA EUTHANANSIA ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.312 KB)
<![CDATA[Life is derived by all humankind of any race or class without exception. These rights is the fundamental right of every human being in this world. Even in the medical world of medicine, there is a very famous oath, the oath Hiprokrates which states that any doctor would keep the lives of every human being, from birth to death the man. Here the medical profession spearhead the implementation of the oath, and every doctor should perform their duties based on the oath they say before they undergo the profession. Each physician is required to maintain the lives of patients - patients, should megupayakan various things in order to examine the patient lives of these patients can be saved. It can be concluded that every doctor should keep every person's life and can not be the God to end the life of his patient, whether intentionally or not, or the so-called euthanasia, the doctor puts a series of measures to end the lives of patients who are already in the terminal stages.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v4i1.458
<![CDATA[Kehidupan senantiasa bergerak lebih cepat dari pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena hal inilah kadang terjadi benturan dan gesekan antara das sollen dan das sein di dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang telah tertinggal dari kenyataan haruslah di ubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada agar kehidupan di dalam masyarakat dapat kembali harmonis. Salah satu contohnya adalah perzinahan. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan pezinahan adalah jika salah satu sudah menikah. Hal ini memang wajar karena KUHP kita adalah warisan dari Belanda. Secara kultur, masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarkat Belanda, oleh karenalah maka pasal perzinahan di dalam KUHP itu harus dirubah sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, maka akan timbul pertanyaaan, bagaimanakah pengaturan tentang delik perzinahan dalam KUHP yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Di dalam penulisan ini penulis mengunakan metode penelitian secara yuridis normative dimana penulis menggunakan artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah pembaharuan pasal perzinahan di dalam KUHP. Dari tulisan ini dapat kita ketahui bahwa ada banyak factor mengapa pasal tersebut harus diperbaharui. Dasar dari pembaharuan itu antara lain: perzinahan itu sejatinya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia, perzinahan itu adalah perbuatan yang bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat, kebijakan kriminalisasi delik pezinahan harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana, pelanggaran terhadap lembaga perkawinan, pelanggaran terhadap ketentuan agama, dan masalah Perzinahan Menimbulkan masalah kesehatan.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v5i1.805
<![CDATA[Adolescence is a period where adolescents look for their identity. The search for his identity will also be influenced by several internal and external factors. This factor will affect the identity of adolescents. Adolescents who get factors that are less supportive in the search for their identity will have a distorted identity and tend to be more wicked in character or who are more subtle. This deviation does not bring the teenager to do some acts that are prohibited by law, can be mild or severe actions. One of the things that made me astonished was the teenagers who carried out sadistic killings and tended to be calm in executing their victims. How can a young teenager have thoughts of killing and he feels satisfied with it. This raises the question, why can such intentions arise? In this article, we will discuss why this can happen, which will be dialysisist in Criminology combined with Legal Psychology. These two analysis blades will help to answer why this happened. From this article we can take it as a joint learning so that we evaluate ourselves and society so that we do not encourage someone to do evil, either consciously or unconsciously. Keywords: Murder, Social Control Theory, Adolescents]]>
<![CDATA[Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 3 No 1 (2018): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.722 KB)
|
DOI: 10.25217/jf.v3i1.275
<![CDATA[Deradicalisation is every effort to neutralize radical ideals through interdisciplinary approaches, such as law, psychology, religion, economics, education, humanity and socio-culture for those who are influenced or exposed to radical and / or pro-violence. Implementation of Deradicalization Program (Development) can be done through Deradicalization in Prisons with the Target of terrorism prisoners who are in prison by identifying, Rehabilitation, Reeducation and Resosialisation. Deradicalisation has a goal, among other things, to restore the actors involved who have a radical understanding to return to a more moderate mindset. Deradicalisation of terrorism is very important because terrorism has become a serious problem for the international community because at any time it will endanger the national security for the country hence deradicalization program is needed as a formula of prevention and prevention of radical understanding like terrorism. Keywords: Deradicalisation, Terrorism, Development, Radicalism]]>
