Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Legal Reasoning Refleksi Pembelajaran Inovatif BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Bedah Hukum Journal Equity of Law and Governance Jurnal Interpretasi Hukum
Isnawan, Fuadi
Fakultas Hukum UII
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Fuadi Isnawan
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 4 No 2 (2019): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v4i2.558

Abstract

This paper aims to examine the In Vitro Fertilization (IVF) program in the perspective of Islamic Law, and positive law in Indonesia, so that it is clear whether or not IVF practice is religiously or legally Indonesian. In conducting the analysis, the authors used a qualitative type of library research with a normative approach. The results of this paper are: (1) IVF artificial insemination program is allowed in Islamic Law, with the condition that the sperm must be from the husband himself. In vitro insemination with the uterine rental model Surrogate Mother, there are two opinions. The first opinion states that the Surrogate Mother is prohibited because it creates a mixture of lineage which is also related to mahram and inheritance. The second opinion states that Surrogate Mother was allowed on emergency grounds. (2) The implementation of IVF in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning health. The Law stipulates how the requirements and procedures must be fulfilled in order to participate in the program so that the babies made in the program do not violate the ethics in society and religion
Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Penggunaan Kata “Anjay” dalam Pergaulan Remaja Fuadi Isnawan
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol 13 No 1 (2021): September 2021
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v13i1.1300

Abstract

This study focuses on the association of today's teenagers with increasingly complex and diverse relationships in their daily interactions. This complex interaction spawned a new culture in communication, namely using swear words in responding to certain things. One of the popular words is the word "anjay" which is a derivative of the word "dog". The word dog that has a negative connotation is changed to the word "anjay" which has a more subtle meaning than the word dog. The word "anjay" is usually used by teenagers to express awe, amazement, joy and surprise. Unlike the word dog which is more often used for swearing. The method used is a literature study that will discuss social etiquette and ethics in communicating in Islam. and politeness in society. It is not permissible to use the word even in a good and not negative sense. In addition to conflicting with social etiquette, the word "anjay" will also conflict with the ethics of communication in Islam which upholds nobility in every word that exists, such as the principles of Qaulan Layyina, Qaulan Karima and Qaulan Ma'rufa
Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19 Fuadi Isnawan
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.493

Abstract

Pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia membuat pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulanginya salah satunya dengan masker. Penggunaan masker ini diharaplan dapat memutus rantai penyebaran virus covid-19 ini. Masyarakat yang belum tertib bermasker ini belum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap aturan pemerintah yang sebenarnya digunakan untuk kebaikan mereka sendiri. Penyebab mereka tidak memiliki kesadaran hukum itu dikarenakan mereka kurang menginternalisasi hukum ke dalam dirinya dan ke dalam kehidupan dirinya dalam kehidupan bermsayarakat. Kesadaran hukum ini bertalian erat dengan kepatuhan hukum. Dengan masyarakat sadar hukum,mereka akan taat hukum. Kesadaran lebih ke hal yang bukan bersifat paksaan, sedangkan ketaatan bersifat paksaan dengan sanksi nyata bagi para pelanggaranya. Peningkatan kesadaran hukum ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain Tindakan Nyata berupa sanksi, Pendidikan, Kampanye dan Penyuluhan hukum. Dengan keempat hal tersebut akan tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang membuat penggunaan masker selama pandemic COVID-19 ini berjalan efektif.
Fenomena Penggunaan Kata Anjay Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia Fuadi Isnawan
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.580

Abstract

Pergaulan remaja yang semakin terbuka dan luas memberikan beberapa hal yang bisa bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya dapat berupa sikap maupun perkataan yang kurang beretika. Salah satu kata yang sedang trend adalah penggunaan kata anjay di dalam pergaulan remaja sekarang ini. Banyak pemerhati anak dan remaja yang menilai hal ini berbahaya dan dapat dikenai pidana. Oleh beberapa orang, kata tersebut harus dikriminalisasikan gara penggunaan kata tersebut akan bisa diminimalisir karena dirasa bertentangan dengan kesopanan. Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), telah mengeluarkan surat himbauan bahwa kata tersebut harus dilihat dari berbagai perspektif yang ada, karena tidak mesti kata tersebut bernada umpatan yang menjurus ke penghinaan yang dapat berujung pidana. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri belum tentu kata tersebut dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena sifat subyektifitas orang yang mendapatkan kata tersebut. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kata anjay tersebut dapat mengekspresikan kekaguman, ketakjuban, kesenangan bahkan pujian. Sifat pengaturannya di dalam KUHP sendiri bersifat aduan dan orang yang mendapatkan kata anjay tersebut bisa melaporkan atau tidak, karena itu bisa bersifat penginaan atau tidak tergantung sisi subjektif dari orang yang mendapatkannya.
Pengembangan Desain Pembelajaran Daring Etentertaiment Education System pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia Alif Lukmanul Hakim; Siti Latifah Mubasiroh; Dian Kus Pratiwi; Fuadi Isnawan
Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol 3, No 2 (2021): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya, dan di Universitas Islam Indonesia pada khususnya, harus mengalami perubahan yang sebelumnya dilakukan secara luring (luar jaringan) menjadi pembelajaran daring (dalam jaringan). Pembelajaran daring menjadi sebuah tantangan bagi pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi, tidak hanya berkutat pada proses penyampaian materi yang sesuai CPL dan CPMK, namun juga bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswa. Oleh karenanya, pengembangan pembelajaran daring ini juga dikembangkan model Entertaiment Education System atau Edutainment System dalam proses pembelajarannya. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Pengembangan (Research and Development), yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Dari hibah pengembangan desain pembelajaran daring ini diharapkan dapat terwujudnya inovasi pengembangan pembelajaran daring dalam bentuk: a) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan basis daring, b) Konten Bahan Kajian, berbentuk; PPT materi tiap pertemuan, video materi, dan pemicu, dan c) Skenario pembelajaran setiap pertemuan. Kegiatan pengembangan pembelajaran daring dilakukan berbasis Education Entertaint System, yang diwujudkan dengan pembelajaran sinkron dan asinkron melalui media pembelajaran. Pada Mata Kuliah pendidikan Kewarganegaraan ini, manfaat pembelajaran edutainment yang diterapkan berimplikasi kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana telah jelas dipaparkan dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Kemudian langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena belajar menyenangkan akan mempengaruhi kinerja otak dalam memproses, menyimpan dan mengambil informasi yang ada, sehingga tercipta proses belajar yang efektif dan proses belajar yang efektif ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep edutainment.
Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam Fuadi Isnawan
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol 4 No 1 (2023): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v4i1.871

Abstract

This study aims to examine the views of Islamic law regarding the phenomenon of online begging and the nature of work in Islam. The research method in this research is normatively that will examine these problems will be examined regarding the teachings of the Qur'an and hadith regarding this matter. The results obtained are that begging online is illegal because it is deceitful and takes advantage of certain people's circumstances in order to get as many gifts as possible. The essence of work in Islam is to worship, in addition to fulfilling one's own needs. This is done as a real form of human servitude. The conclusion of this paper is for those who are still powerful and strong, it is forbidden to beg, either online or conventionally because of Allah swt. curse them in the hereafter. Ethics in work is important, because in Islamic teachings, work must be earnest and must have a work ethic that will get the pleasure of Allah swt.
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” Online Melalui Media Sosial Fuadi Isnawan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.106

Abstract

Fenomena perkembangan teknologi yang berkaitang dengan live streaming semakin banyak dan menjamur diera ini. Banyak yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendulang ketenaran dan keuntungan yang didapat dengan melakukan live streaming di akun edia sosialnya. Fenomena yang disoroti dalam tulisan ini adalah fenomena pengemsisan yang marak belakangan ini dengan mandi lumpur di media sosial. Tulisan ini membahasa dua hal yang krusial, yaitu mengenai apakah pengemisan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, dan bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi perbuatan tersebut. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dalm mengkajinya dengan mengkaji teori yang relevan terhadap fenomena tersebut dan fungsi kepolisian. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pengemisan online tersebut dapat dijatuhi pidana dengan Pasal 504 KUHP dan peran kepolisian begitu besar dalam penanggulangan ini sesuai dengan UU Kepolisiran Republik Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini ialah siapapun yang melakukan pengemsian di media sosial TikTok akan dikenai sanlksi pidana yang nyata. Kepolisian memiliki fungsi pre-emtif, preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan tersebut.
Crime in Culture: Analysis of the Sarong War in the Holy Month from a Criminal Law Perspective Fuadi Isnawan
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.4.1.9456.9-23

Abstract

The phenomenon of crimes committed by teenagers is growing day by day. These crimes can be led by various factors which make them vent their emotions to other people or groups. One of the phenomena that occurred in the holy month of Ramadan is the phenomenon of sarong wars, which used to be a tradition that has now turned into something motivated by emotions because of mutual challenges on social media victimized by teenagers. This phenomenon is a surprising thing because in the holy month where they should worship a lot, they instead commit various kinds of crimes, namely the sarong war. This research focuses on how the responsibility of teenagers involved in the sarong war is what efforts are made by the police to prevent the phenomenon of the sarong war. This research is conducted in a normative juridical method that will examine the research topic which will be processed by using various kinds of relevant reference sources to obtain a deep understanding of the topics and problems studied in this study. One result obtained from this research is that adolescents have the ability to be responsible in the criminal act because they do not have psychiatric disorders that have been included in the law. So that those involved can be subject to strict sanctions. Efforts made by the police are to conduct patrols to prevent the sarong war, which is physical and cyber.
Police and Social Media: Law Enforcement Against Defamation and Libel in Social Media Comment Sections Fuadi Isnawan
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.4.1.9649.173-189

Abstract

While social media has great potential to facilitate useful information exchange and positive interactions, it is also a platform for harmful behaviors, including offensive and defamatory comments. Offensive and defamatory comments on social media raise concerns in modern society. This phenomenon can adversely affect the targeted individuals, damaging their reputation and self-esteem, and can cause stress, anxiety and depression. This article uses a normative juridical research method conducted through document studies, namely by using sources of legal materials in the form of laws and regulations, legal theories, and experts' opinions to examine cases relevant to the topic using a case approach. The research results include Defamation involves harming someone's reputation through false statements and is a criminal offense covered by both the Criminal Code and the ITE Law. The ITE Law, particularly Article 27 paragraph (3), addresses defamation involving electronic information and documents, requiring intentionality and lack of right for it to be considered defamatory. The law applies to everyone, including Indonesian and foreign citizens and legal entities. Key to understanding defamation in this context is the element of distributing, transmitting, and making electronic information accessible. The ITE Law defines these actions to provide legal clarity and combat social media defamation effectively. Electronic information includes written, audio, and visual data, while electronic documents cover digital data forms, both crucial for prosecuting defamation cases. The ITE Law's concept of defamation aligns with Article 310 of the Criminal Code, which criminalizes attacks on someone's honor or reputation intended for public dissemination. This ensures that traditional principles of criminal defamation law are applied to digital contexts, offering a comprehensive legal framework for addressing defamation on social media. Law enforcement plays a pivotal role in maintaining societal order and justice. It involves not only applying legal provisions but also reflecting the underlying values of the law and exercising discretion in decision-making. The Indonesian National Police (POLRI) holds the primary responsibility for law enforcement, operating within the framework of the rule of law. Investigations into crimes such as hate speech in social media rely on reports from victims or those with legal standing. Evidence gathering involves various methods, including testimony from witnesses and analysis of electronic evidence by experts. Investigators must conduct their duties transparently and accountably to uphold the principles of justice. The investigation process, as regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP), aims to collect evidence, identify criminal offenses, and find suspects. Investigators must adhere to legal principles, respecting the dignity and rights of suspects, who are presumed innocent until proven guilty. Arrest and confiscation are among the enforced measures to secure suspects and gather evidence, respectively, with strict adherence to procedural requirements. Confiscated items serve as crucial evidence in legal proceedings, ensuring the integrity of the investigative and judicial processes.
Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja Fuadi Isnawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6700.145-163

Abstract

Bullying dulu dikenal dengan istilah perundungan sekarang di era teknologi yang berkembang ini dikenal dengan istilah cyberbullying. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap fenomena cyberbullying yang semakin merajalela di kalangan remaja di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki tinjauan Hukum Pidana Indonesia terhadap tindakan cyberbullying yang dilakukan oleh remaja. Dalam konteks ini, penelitian akan mengulas aspek-aspek hukum yang relevan yang terkait dengan tindakan cyberbullying, serta bagaimana regulasi hukum tersebut dapat diterapkan untuk melindungi individu yang menjadi korban. Selain itu, penelitian ini juga akan memfokuskan perhatian pada upaya konkret yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana cyberbullying tersebut. Selanjutnya, penelitian akan mengeksplorasi efektivitas dan peran cyber patrol yang dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana cyberbullying. Penelitian ini dikaji secara yuridis normatif yang akan menggaji berbagai macam literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif dan juga dapat membuat paham mengenai tindak pidana cyberbullying ini. Untuk melakukan analisis terhadap fenomena cyberbullying yang dilakukan oleh remaja, bahan hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah tindak pidana cyberbullying diancam di dalam hukum Indonesia dan siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya cyber patrol yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencegah adanya penghinaan tersebut karena hal tersebut terintegrasi ke dalam media sosial dan dapat mencegah terjadinya cyber bullying tersebut.
Co-Authors Alif Lukmanul Hakim Ayu Atika Dewi Bambang Sutiyoso Dian Kus Pratiwi Siti Latifah Mubasiroh