Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Analisis Hukum Jurnal Real Riset
Benni Erick
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Studi Kasus Desa Seneubok Kabupaten Aceh Barat) Benni Erick; Zainal Abidin
Jurnal Real Riset Vol 3, No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jrr.v3i2.414

Abstract

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga korban, pelaku dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran aparatur Gampong dalam penyelesaikan perkara pidana Anak berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Peran Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan   Istiadat menunjukkan bahwa: (1) Keberadaan Peradilan Adat Gampong dipandang masyarakat Seuneubok sebagai alternatif dan potensi positif dalam penyelesaian pelanggaran ringan yang bisa diatasi oleh masyarakat. Selain itu, adanya peradilan adat ini dapat mengurangi akumulasi kasus di pengadilan dan dapat membantu warga mengakses perlindungan hak mereka. (2) Terdapat dua model penyelesaian sengketa di desa Seuneubok, yakni model penyelesaian sengketa yang sederhana dengan keterlibatan Geuchik dan pelibatan unsur Tuha Peut Desa secara keseluruhan. Model lainnya yakni model penyelesaian sengketa yang menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh.
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Benni Erick; Masyitah Masyitah
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 3, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v3i2.312

Abstract

Peran perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dramatis. Disatu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor, disisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan, dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarir. Perempuan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara. Disamping itu, perempuan sering di hantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.  Dalam pandangan siyasah syar’iyyah tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dilihat dari kedudukan perempuan fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat liberal-progresif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara konstektual dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki.  Kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam legislatif dilihat dari keterlibatan peran perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara. Maka dapat dipastikan bahwasannya perempuan memiliki andil yang sanagt luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia Benni Erick; M. Ikhwan
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.363 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i2.3763

Abstract

This study describes the resolution of general election disputes in Indonesia. Elections should be a democratic party filled with enjoy, starting from preparation, and implementation to receiving election results through a process with integrity. However, the opposite is possible, so it is necessary to explain the mechanism for resolving general election disputes. This paper uses a library research method and is a normative juridical legal research with secondary data such as books, journals, and other documents used as the main data using a statute approach. From the research conducted, it is concluded that: First, the general election is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council (DPR), members of the Regional Representatives Council (DPD), President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council (DPRD). which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, the dispute resolution of the election process can be carried out through the General Elections Supervisory Agency or abbreviated as Bawaslu, and through the State Administrative Court. However, disputes over election results can only be resolved through the Constitutional Court. Third, the resolution of process disputes and outcome disputes can be followed by mediation and adjudication procedures.  
Co-Authors M. Ikhwan Masyitah Masyitah Zainal Abidin