Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.749

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Islam Futura Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya PALITA: Journal of Social - Religion Research Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Ulul Albab Edumaspul: Jurnal Pendidikan Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Universalia : International Journal of Islamic Studies and Social Sciences Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Analisis Hukum SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Journal of Social, Humanity, and Education Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy MAQASIDI Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan Jurnal Sejarah Islam Kartika: Jurnal Studi Keislaman ISLAMIC PEDAGOGY: Journal of Islamic Education ISTIFHAM Dinika: Academic Journal of Islamic Studies.

M. Ikhwan

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Author-ID : 3162384

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama Ikhwan, M.; Jamal, Anton
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v15i1.4689

This paper explain the discourse of Islamic law in the Indonesian context in order to understand the substantive values of religion in national life. The development of the times raises the complexity of problems in life, including the presence of Islamic law in the nation-state, this of course requires a comprehensive discourse in order to answer each of these problems. This paper uses a qualitative research method with a narrative approach by referring to secondary sources so that it can be concluded. First, the formulation of Islamic law in Indonesia needs to be considered in terms of prioritizing the application of the noble values of religion itself (substantive). Second, the role of religion is very large in public life, hence the exclusion of religion from the private sphere or vice versa (placing religious law into the public sphere) needs to be viewed from various aspects. Third, the formalization of Islamic law in several perspectives of the Indonesian legal system is relatively difficult to materialize because of historical, ideological, sociological, political, juridical, religious and cultural considerations, both at the national and international levels.

Tokoh Lintas Agama Merawat Kerukunan Umat (Belajar Multikultural Dari Kota Malang) M. Ikhwan
Palita: Journal of Social Religion Research Vol 5, No 2 (2020): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v5i2.1503

Abstract[English]: This study explains the experience of interfaith leaders in realizing religious harmony in Malang. The theory will be used the idea of spiritual connection and the meaning of religious peace on sharia and human rights theory. This study uses a qualitative method with a phenomenological research approach. The research subject is an interfaith figure in Malang, who is incorporated in the Religious Harmony Forum (FKUB). The type of data presented is primary data from the results of in-depth interviews with the research subjects. The data that has been collected is analyzed in five stages, namely transcribing data as it is, reducing and eliminating data, classifying data, validating data, and making a description as a final report. The results of this study are twofold: The first, Malang City interfaith leaders are active in anticipating and resolving conflicts and maintaining religious harmony that has been created in various ways such as dialogue, silaturrahim and cooperation. The second, the interfaith leaders of Malang interpret religious harmony by mutual tolerance, mutual respect, and mutual freedom in terms of social and humanity but still in their faith by not uniting them.Abstrak[Indonesia]: Penelitian in menjelaskan pengalaman tokoh lintas agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Malang. Teori yang akan digunakan adalah teori kerukunan umat beragama, teori hukum islam dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Subjek penelitiannya adalah tokoh lintas agama di Kota Malang yang tergabung di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jenis data yang disajikan adalah data primer dari hasil wawancara mendalam dengan para subjek penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan lima tahapan yaitu mentranskrip data apa adanya, mereduksi dan mengeliminasi data, mengklasifikasi data, memvalidasi data, dan membuat deskripsi sebagai laporan akhir. Adapun hasil penelitian ini ada dua: Pertama, tokoh lintas agama Kota Malang aktif dalam mengantisipasi dan menyelesaiakan konflik serta memelihara kerukunan umat beragama yang sudah tercipta dengan berbagai cara seperti berdialog, silaturrahim dan gotong royong. Kedua, tokoh lintas agama Kota Malang memaknai kerukunan umat beragama dengan saling toleran, saling menghormati, dan saling memberi kebebasan dalam hal sosial dan kemanusiaan namun tetap dalam iman masing-masing dengan tidak menyatukannya.

Pembayaran Kompensasi Tanah Rakyat dalam Perspektif Ihya al-Mawat dan Hukum Positif di Indonesia M. Ikhwan M. Ikhwan; Edwar Ibrahim; Luthfiani Musir
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 2 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pembayaran kompensasi terhadap tanah rakyat dalam perspektif fikih muamalah (Ihya al-Mawat) dan hukum positif yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pembayaran kompensasi tanah masyarakat kerap menuai persoalan yang disebabkan oleh pihak yang ingin menguasai lahan yang bukan miliknya atau sebaliknya tanah sah miliknya ingin dikuasai oleh orang lain atau negara. Padahal mengklaim lahan tanpa penyelesaian yang jelas termasuk ghasab yang dilarang. Sehingga penelitian diajukan untuk mendalami persoalan tersebut dengan pendekatan konsep ihya al-mawat dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu mengumpulkan data kepustakaan (library research) berupa buku-buku atau jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan pembayaran kompensasi tanah rakyat. Dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran kompensasi tanah rakyat dapat dilakukan hanya untuk kepentingan umum semata dan bukanlah keuntungan pribadi. Pembayaran kompensasi tanah rakyat dalam kajian fikih muamalah dikaitkan dengan konsep ihya al-mawat, sedangkan dalam hukum positif pembayaran kompensasi mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan menggunakan dua pendekatan di atas, pembayaran kompensasi tanah rakyat dibolehkan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Penelitian ini membahas tentang restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum pidana Islam. Anak sebagai bagaian dari subjek hukum sekaligus kelompok rentan dalam setiap penyelesaian hukum yang mereka alami, sehingga tulisan ini ingin melihat implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis pengumpulan datanya menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif. Dari penelitian yang telah dilakuakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam hukum posistif di Indonesia, restoratif justice dikenal sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Kedua, dalam hukum pidana Islam, kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebut diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.

Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia M Ikhwan; Muhammad Heikal Daudy
Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences Vol 1 No 2 (2019): Islam Universalia
Publisher : Cyber Media Indonesia

This research seeks to explain the implementation of Islamic law in Aceh, especially the institutionalization Islamic criminal law through the implementation of Jinayat Law as part of the criminal justice system in Indonesia. Positive law in Indonesia is the legal norms derived from Islamic jurisprudence as a result of normative ‘marriage’ between sharia law and local wisdom Indonesia, even though the constitution 1945 did not mention Indonesia as an Islamic state, but Islamic law in Indonesia is living amidst society. Formerly it was only limited to the field of Ahwal Al-Syakhsiyah and Muamalat, however, nowadays partake into the Islamic criminal law (Jinayah). Aceh province is given authority to implement the Islamic jurisprudence (qanun), have since recorded constitution no. 44 of 1999, constitution no. 18 of 2001, and constitution no. 11 of 2006, all of which is a product of positive law governing Indonesia about privileges and specificity of Aceh. This research method using library research and juridical normative legal research with secondary data and use approaches regulations (statute approach). This research concludes that Islamic criminal law (jinayat) that are implemented in Aceh as part of the criminal justice system, which complements the general rules that apply nationally and the law of criminal procedure has not been full of the legal community in Indonesia especially Muslims in Aceh. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3467458

Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama M. Ikhwan; Anton Jamal
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi Anton Jamal; M. Ikhwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

This research is an attempt to look deeper into why delaying early marriage is appropriate during the COVID-19 pandemic based on the view of Islamic law and the human rights approach. The phenomenon of early marriage during the pandemic had appeared and even jumped based on the data collected. This phenomenon encourages conditions of vulnerability (fiqh: mudharat) which will have an impact on the emergence of new problems and even conflicts for young people, especially if they already have children, given the pandemic conditions that often threaten the household economy. This study departs from the question of why Islamic law and human rights must play a role in reducing the number of early marriages during the pandemic based on the assumption of household vulnerability? How is the phenomenon of early marriage during the pandemic seen from the point of view of human rights and maqasid? This research is analytical descriptive with qualitative methods, and data collection is carried out by literature study on secondary materials to observe the phenomenon of early post-marriage during the pandemic. The results show that the function of Islamic law and human rights can be an important instrument to suppress the surge in early marriage, which will save young households from the vulnerability of household conflicts based on observations made during the covid pandemic.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia Benni Erick; M. Ikhwan
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

This study describes the resolution of general election disputes in Indonesia. Elections should be a democratic party filled with enjoy, starting from preparation, and implementation to receiving election results through a process with integrity. However, the opposite is possible, so it is necessary to explain the mechanism for resolving general election disputes. This paper uses a library research method and is a normative juridical legal research with secondary data such as books, journals, and other documents used as the main data using a statute approach. From the research conducted, it is concluded that: First, the general election is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council (DPR), members of the Regional Representatives Council (DPD), President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council (DPRD). which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, the dispute resolution of the election process can be carried out through the General Elections Supervisory Agency or abbreviated as Bawaslu, and through the State Administrative Court. However, disputes over election results can only be resolved through the Constitutional Court. Third, the resolution of process disputes and outcome disputes can be followed by mediation and adjudication procedures.

Peusijuek Local Wisdom Resilience of the Acehnese Within the Cultural Globalization Discourse Adi Kasman; M. Ikhwan; Roni Hidayat
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 24, No 2 (2022): (December)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v24.n2.p187-194.2022

This research is an effort to explain the experiences of acehnese people in defending local culture from the rapid flow of cultural globalization. Cultural globalization is the dissemination of ideas, meanings, and values that transcend cultural boundaries because they are assisted by the internet, media, and foreign travel so that it becomes a challenge for the local wisdom of the community. The purpose of this study is to see the transformation process carried out by the Acehnese people in maintaining the local wisdom of peusijuek as a cultural heritage of the Acehnese people in the past. The method used in this study is qualitative research with an anthropological approach to identify indicators used by the Acehnese people in maintaining the existence of local wisdom. This research was carried out in Aceh Barat Regency by considering the locus that was very supportive to be observed by the author. The results of the study show that the transformation process of peusijeuk local wisdom involves various dimensions such as educational institutions, traditional institutions, and also the level of public awareness of the importance of the value of local wisdom.

Islamic Education as a Strengthening of Aqidah and Akhlaq in The Society 5.0 Era Adi Kasman; M. Ikhwan; Darlis Aziz
Cendekia: Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol 20, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/cendekia.v20i2.4962

With the rapid times, Islamic education faces many challenges. The industrial era 4.0 and society 5.0 has shifted the development of world civilization. This research investigates the challenges of a shifting era for Islamic education. It includes aqidah and akhlaq, which must be prepared to enter the new era. These two things are guidelines that need to be prepared, especially for children as a generational advocates to fortify themselves from the currents of globalization that are not following the teachings of Islam. This research employed qualitative research with a normative approach. It used secondary sources such as books, journals, newspapers, and other documents. Those were valid. Data analysis used descriptive analysis to draw conclusions. This study found that Islamic education can adapt to the new era of society 5.0 by prioritizing critical and innovative thinking. Next, Islamic education must ensure the availability of reliable and competent human resources to strengthen the aqidah and morals of students, especially teachers and education staff.

Co-Authors Adi Kasman Afif Alfiyanto Al-Fairusy, Muhajir Alfiansyah Alfiansyah Alfiyanto, Afif Amrizal Hamsa, MA Anton Jamal Anzari, Mudhafar Azhar M. Nur Aziz, Darlis Benni Erick Darlis Aziz Darlis Aziz Dedi Wahyudi Dedi Wahyudi Edwar Ibrahim Fitri Hidayati Ghazali, Muhammad Gumilang, Randi Muhammad Hanif Hanif Ikhram, Ikhram Iskandar Ismul Karimah Kasman, Adi Luthfiani Musir M. Agus Wahyudi M. Agus Wahyudi Mahdi Mahdi, Mahdi Mailizar Mailizar Misbahul Jannah Muhammad Fuadi Muhammad Heikal Daudy Muhammad, Mufakhir Muji Mulia NZ, Adriansyah Putri, Nur Kemala Roni Hidayat Saiful Saiful Sehat Ihsan Shadiqin SH, Hendra Silahuddin Silahuddin Syafrullah, Haidir Syaibatul Hamdi Syamsuar Syamsuar Syamsuar, Syamsuar Syamsul Rijal Syatria Adymas Pranajaya Syukriah Syukriah, Syukriah Teuku Zulfikar Zsalsabilla Amanda

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search