Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Husnul; Marilang Marilang
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.19329

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Dalam UU Perlindungan Anak telah dirumuskan beberapa hak-hak anak jalanan yang bersifat non-diskriminatif diantaranya hak untuk hidup, hak pendidikan, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan belum bisa dikatakan maksimal karena kurang memadainya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar AbstractThe main problem of this research is the Legal Protection of Street Children Rights in Makassar City, Islamic Law Perspective. From these main problems, several sub-problems arise which are formulated as follows: 1) How is the guarantee of legal protection for the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children in Makassar City? The results obtained from this study include: 1). In the Child Protection Law, several non-discriminatory street child rights have been formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street singers in the city of Makassar; 3). The implementation of the policy on the rights of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.Keywords: Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City

THE SUBSTANCE OF THE PROHIBITION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN THE MANIFESTATION OF THE MAQASID AL-SHARI’A IN LAND OF PAPUA Baitur Rohman; Lomba Sultan; Marilang Marilang; Hamzah Hasan
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 2 (2020): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i2.12801

This paper elaborated on the Substance of the Prohibition of Alcoholic Beverages in the Provincial Regulation of Papua Number 15 of 2013 concerning the Prohibition of the Production, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages in the Manifestation of Maqasid al-Shari’a in Papua. This type of research was qualitative empirical legal research with a normative theological approach, statute approach, and sociological approach. The results showed that the substance of the prohibition of alcoholic beverages in the Provincial Regulation of Papua Number 15/2013 which totally prohibited the production, distribution, sales, and consumption of alcoholic beverages was legally contrary to Presidential Decree Number 74 of 2013. Based on the principle of “Lex Superiori Derogad Lege Inferiori”, the Provincial Regulation of Papua Number 15 of 2013 could be ruled out by the Presidential Decree Number 74 of 2013. Therefore, the Ministry of Home Affairs canceled the Provincial Regulation Number 15 of 2013 because it violated the principle of the hierarchy of laws and regulations. Based on the perspective of maqasid al-shari’a, the regulation of alcoholic beverages in the Provincial Regulation of Papua was a necessity of daruriyyat. Thus, everything to make it happen was also daruriyyat.

Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020) Nur Fitri Hariani; Muh. Saleh Ridwan; Marilang Marilang
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19414

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan teologi normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil surrogate mother juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dibuktikan dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Anak hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum islam anak hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melalukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara, yaitu tidak boleh menggunakan nama ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya. Meski demikian, anak tersebut masih bisa menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2015 DI KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asnawi Anwar Mangkualam; Marilang Marilang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The main problem of this article is how to implement the Regional Regulation of Majene Regency Number 19 of 2015 in the Permit for the Establishment and Arrangement of Self-Service Layout in Majene Regency from an Islamic Law Perspective. This type of research is classified as field research with a syar'i normative theology approach and an empirical juridical normative approach. The results of this study indicate that the application of the Regional Regulation of Majene Regency number 19 of 2015 in the application of the permit to establish supermarkets in Majene Regency shows that the application of the permit to establish supermarkets in Majene has been implemented, but the application for the establishment permit has not been maximized because there are still violations and points that have not been carried out in accordance with perda In view of Islamic law, the protection of the empowerment of small businesses and traditional markets is an activity that updates the development of human life so that they can benefit with ulil amri from government decisions, in accordance with Maqāṣid al-Syari'ah.

Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Dikabupaten Gowa Intan Sakinah Auliah; Marilang Marilang
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10939

AbstrakUpaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Gowa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diawali dengan menyusun kebijakannya yang tertuang dalam dokumen perencanaan, selain itu Pemerintah Daerah Gowa juga melakukan survey ke berbagai daerah di Kabupaten Gowa untuk mencari objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk kemudian dijadikan wajib pajak. Peranan pajak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Gowa memiliki peranan yang paling penting, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pendapatan dari pajak yang lebih dominan dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang ada di Kabupaten Gowa. Pajak dapat dijadikan sumber pendanaan pembangunan di kabupaten Gowa ditinjau dari hukum tata negara Islam karena pada masa kepemimpinan para sahabat-sahabat Rusulullah saw pun menerapkan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan bagi negeri yang mereka pimpin. Kata Kunci : Pajak, Pembangunan Daerah, Pendanaan. AbstractEfforts made by the Gowa Regional Government in optimizing tax revenue begin with compiling its policies contained in the planning document, besides the Gowa Regional Government also conducts surveys to various regions in Gowa Regency to look for tax objects that haven’t been registered as taxpayers and then become taxpayers. The role of taxes in regional development in Gowa Regency has the most important role, this is evidenced by the amount of tax revenue that is more dominant compared to other original regional revenue sources in Gowa Regency. Taxes can be used as a source of development funding in Gowa district in terms of Islamic state administration law because during the leadership of the friends of Rasulullah saw also applied tax as a source of development funding for the country they lead.Keywords: Taxes, Funding, Regional Development.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH Riana Riana; Marilang Marilang; Nurjannah Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah iman desa, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma.Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Sistem Gadai. AbstractThis research is how The Islamic Law review of the rice field pawn system in subdistrict of Polongbangkeng Utara Regency of Takalar. The type of this research is classified as a qualitative with the research approach used is : Normative Juridical and Normative Theological. The data source from this research is The Village Priest, The Mortage Giver (Rahin) and The Mortage Receiver (Murtahin). Furthermore, the data collection methods that used were observation, interviews and documentation. Then, the management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of paddy pawning systems in Balangtanaya Village, in general The Pawners (Rahin) came to the pawn recipient (Murtahin) with the aim of borrowed money to fill the needs and rice fields as collateral. The right to control / use the rice fields is in debt on the part of the mortgagee or the pawnbroker depending on the agreement until payment. The payment of the debt has no time limit, the debt can be paid off when the pledge has had money. The reviewed of the implementation of contract, it has met the pillars and conditions of the mortgage. The practice of pawning is carried out without a time limit by taking benefits from the fields as collateral controlled by a pawn recipient which occurs in Balangtanaya Village is considered invalid according to the Koran, Al-Hadith and Ijma.Keywords: Islamic Law, Paddy Pawn, Pawn System.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MASYARAKAT NELAYAN Israh Maudya Makmur; Marilang Marilang
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16430

AbstrakPenelitian menggunakan sampel penelitian dengan memilih beberapa orang yang terdiri dari Punggawa, Juragan/papalele, dan Buruh Nelayan/sawi desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, data yang diterima kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Patorani) di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Hasil penelitian di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar mengenai Sistem Bagi hasil belum sepenuhnya berjalan dengan adil, pada beberapa kasus, ketidak adilan biasa terjadi dilakuakan oleh pinggawa kepada sawi, seperti menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi. Sistem bagi hasil antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik modal atau Papalele memberikan dana kepada Pinggawa untuk dipergunakan untuk menangkap telur ikan, dengan sistem pembagiaan yang didasarkan pada perhitungan 30% diambil papalele dan 70% akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa. Namun, pada beberapa kasus jika Pinggawa dan sawi tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tangkapan telur ikan. Maka, Pinggawa dan sawi tidak akan mendapatkan uang sepeserpun dari hasil melaut, bahkan pinggawa dan sawi memiliki hutang terhadap pemilik modal yakni Papalele untuk membayar kerugian yang diperoleh.Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Masyarakat Nelayan. AbstractThe study used a research sample by selecting several people consisting of Punggawa, Juragan/papalele, and fishermen / sawi workers in Pala'lakkang Village, Galesong District, Takalar Regency, the data received was then analyzed to determine how the Fishermen Community Profit Sharing System (Patorani) in Pala Village 'lakkang, Galesong District, Takalar Regency. The results of research in Pala'lakkang Village, Galesong District, Takalar Regency regarding the profit sharing system have not been fully implemented fairly. The profit sharing system between Papalele, pinggawa, and mustard greens in Palalakkang Village, Galesong District is included in the mudharabah muqayyadah category, in which the owner of the capital or Papalele gives funds to Pinggawa to be used to catch fish eggs, with a sharing system based on a 30% calculation of papalele and 70% will be divided by Pinggawa and sawi with a count of two parts will be obtained by pinggawa. However, in some cases, Pinggawa and sawi did not get any profit from the sale of fish egg catch. So, Pinggawa and sawi will not get a penny from the proceeds from fishing, even pinggawa and sawi have a debt to the owner of the capital, namely Papalele to pay for the losses they have earned.Keywords: Fishermen Community, Islamic Law, Profit Sharing.

Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar Baso Kifliansyah; Marilang Marilang; Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24036

The main problem of this research is the Juridical Analysis of Land Ownership Disputes in Takalar Regency. This research is descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research). so that the data collection method is sourced from informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and from the government in this case the Lakatong Village. Data was collected through the methods of observation, interviews and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through a Juridical Sociology approach. The conclusions from the results of this study are: 1) the problem is that the land located in Kaporengeng, Lakatong Village, Manggarabombang District, Takalar Regency (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Pesil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ± 10 acres (1000 m²) with boundaries according to the results of local inspections, 2) based on legal considerations for the petitum which basically states that ACCUSED I controls the Disputed Land I, Rinkik land with an area of :±4Are(± 400M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an unlawful act (onrechtmatige daad) and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of :±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an act Against the law (onrechtmatige daad), 3) Dictum / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs. Keyword: Land Dispute, Property Rights

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search