Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Ulil Albab
Lomba Sultan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-‘URS) DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Heradani Heradani; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11425

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan budaya. Untuk memperoleh data maka digunakan metode pengumpulan data, yaitu library research dan field research yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah: Faktor gengsi, yaitu faktor yang dimana masyarakat Bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan; untuk menyenangkan hati para tamu undangan, para penonton, para mempelai; dan untuk publikasi pernikahan. Dalam padangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengadung unsur kekejian atau tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Bontomarannu, jika ingin menyelenggarakan Walimah tidak perlu mengejar gengsi, apalagi sampai berhutang. Kepada seluruh umat muslim khususnya yang hendak mengadakan suatu Walimah, alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, jangan mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterima.Kata Kunci: Hiburan, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is sunnatullah, the natural law in the world. What is the view of Islamic law on entertainment traditions in marriage parties and its influencing factors. This research includes field research or qualitative field research with a qualitative research approach using the syar'i approach and culture. To obtain data, the data collection methods are used, namely library research and field research namely observation, interviews, and documentation. Then the data obtained is then analyzed and concluded. The results showed that the factors causing entertainment in a marriage party were: Prestige factor, which is a factor in which the Bontomarannu people are willing to owe for entertainment; to please the invited guests, the audience, the bride and groom; and for marriage publications. In the view of Islamic law about entertainment at a wedding party is permissible, while not containing elements of atrocity or does not violate Islamic law. Therefore, to the entire Bontomarannu community, if you want to hold wedding, you don't need to pursue prestige, or even go into debt. To all Muslims, especially those who want to hold a wedding, it would be nice if they hold a recitation because of the great merit to be received, do not hold entertainment that causes immorality because it will bring sin/ wickedness.Keywords: Entertainment, Islamic Law, Marriage.
Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar Wahyuddin Nasir; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17043

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur dirPengadilan MilitermIII-16tMakassar” yang dikhususkan untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedural penyelesaian tindak asusila di pengadilan Militer III Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok penelitian yakni proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan teologi normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik observasi data (studi lapangan) yang dimuat dalamnputusang PengadilaniMiliter III-16iMakassar terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur yang menguraikan proses penanganan perkara secara sistematis melalui proses peradilan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Maka dari itu, penelitian ini mendapati suatu hasil dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar diuraikan pertama, Gambaran proses penyelesaian tindakupidanasasusilah dimpengadilan militermIII-16zMakassar, kedua, Gambaran umum dampak dari tindak pidana asusila yang di lakukan prajurit TNI di pengadilan militer III-16 Makassar, ketiga,’Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses penyelesaian rtindak pidanai asusila di;pengadilan militer ;III-16 Makassar.Kata Kunci: Prajurit TNI, Pengadilan Militer, Pidana.AbstractThis research is an attempt to make observations related to "Settlement of the Crime of Indonesian Military Soldiers Against Minors at Military Court III-16 Makassar" which is devoted to knowing several procedural sequences for settling immoral acts in Makassar Military III court. This type of research is field research (Descriptive Qualitative Field Research), which is research conducted by tracing some factual data about the problem which is the subject of research, namely the process of resolving criminal acts of indecency of TNI soldiers against underage children in Makassar Military III-16 Court. Furthermore, the approach in this research is the normative syar'i theological approach. The data collection method used is the data observation technique (field study) which is contained in the decision of the Military Court III-16 Makassar on the Settlement of TNI Soldiers' Immoral Crimes against Children Underage which describes the systematic case handling process through the judicial process and the provisions of applicable regulations. Researchers also took literature as secondary data. Therefore, this research finds a result in the settlement process of TNI Soldier's Immoral Crime Against Minors at Military Court III-16 Makassar is described first, the description of the process of solving criminal acts of assassination in military court III-16 Makassar, second, general description of the impact of immoral crimes committed by TNI soldiers at military court III-16 Makassar, third, Overview of Islamic law review in the process of settling immoral crimes in military court III-16 Makassar.Keywords: TNI Soldier, Military Court, Criminal.
Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa) Al Wiah; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.20085

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap kawin hamil  (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Gowa). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab kawin hamil karena siri’ di KUA kec. Pallangga kab. Gowa? 2.) bagaimana prosesi pelaksanaan kawin hamil di KUA kec. Pallangga ,Gowa? 3. Bagaimana pandangan islam terkait kawin hamil di KUA pallangga,Gowa. Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikaha kawin hamil karena siri’  pada masyarakat kecamatan palangga  pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikaha kawin hamil karena siri’  pada masyarakat kecamatan palangga  pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang, Prosesi ini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan prosesi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang tidak menginginkan prosesi ini namun karena faktor siri’ pernikahan ini tetap dilaksanakan, Prosesi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak keluarga dalam menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah guna untuk menutupi aib kelurga maka prosesi ini kemudian muncul.Kata kunci  hukum islam, kawin hamil, KUA.AbstractThe main problem of this research is the Islamic law review on pregnant marriage (case study in KUA pallangga,district. Gowa)the sub problems are : 1.) what are the factors that cause a pregnant marriage due to siri’ in KUA palangga district Gowa 2) how is the process of the implementation or a pregnant  marriage in KUA Pallangga district Gowa 3) what is the view related to pregnant marriage in KUA palangga district gowa. The result of this study indicate that the procession of a pregnant married marriage duo to siri’ in the pallangga sub-district community has been proven and has been going on from ancient times to the present. This prosession is a marriage carried out by the Makassar tribal community and its implementation can still be found in villages or acties that are still carrying out processions in the family, but there are also some families what do not want this processions but due to the siri’factor activity carried out by the family in marrying of their pregnant child out of wedlock in order to cover up the disgrace of the family, so this processions then appears.  Keywords: Islamic law, pregnant marriage, KUA
TRADISI GANTARANGKEKE DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (Studi Kasus di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng) Husnul Maabi; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21387

Abstract

AbstrakPokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Tradisi Gantarangkeke dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah yang ada di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan fenomenologi, teologis, sosiologis, dan pendekatan syar’i. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya suatu tradisi tahunan yang diyakini oleh masyarakat mampu memberikan keberkahan dan manfaat serta berpengaruh dalam kehidupan mereka, kemudian juga menggambarkan bagaimana pandangan hukum islam utamanya Sadd al-Dzari’ah terhadap keyakinan tersebut. Sebagai umat muslim yang sangat yakin adanya Allah, mereka juga yakin terhadap adanya berkah yang dapat diperoleh dari berbagai bentuk pemujaan yang dilakukan. Tradisi Gantarangkeke dikenal mengandung unsur islami oleh para penggiatnya, apalagi pelaksanaannya menjelang bulan romadhan tepatnya pada pertengahan bulan sya’ban. Inilah salah satu hal yang mempengaruhi aqidah dan akhlak seorang muslim.Kata Kunci: Tradisi, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ahAbstractThe main issue discussed is the Gantarangkeke Tradition in the Sadd Al-Dzari'ah Perspective in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. This research is a qualitative research or field research using phenomenological, theological, sociological, and syar'i approaches. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The sources of data from this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders, and several related institutions. The results of this study indicate that there is an annual tradition that is believed by the community to be able to provide blessings and benefits and influence their lives, then also describes how the views of Islamic law, especially Sadd al-Dzari'ah, towards this belief. As Muslims who strongly believe in the existence of Allah, they also believe in the blessings that can be obtained from various forms of worship. The Gantarangkeke tradition is known to contain Islamic elements by its activists, moreover its implementation before the month of Ramadan, precisely in the middle of the month of Sha'ban. This is one of the things that affect the aqidah and morals of a Muslim..Keywords: Tradition, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ah
Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia Lomba Sultan
Al-Ulum Vol. 13 No. 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.457 KB)

Abstract

Islamic constitution context recognizes three agencies of state power, namely: the executive power (sulthah tanfiziyah), the legislative power (sulthah tasyri `iyah), and the judicial power (sulthah qadha` iyah). During the Rasulullah periods, all three agencies concetrated on one region of power; but during the Khalifah Umar Bin Khattab, the judicial power begin separate caused the Islamic region extends out Arabiah peninsula. Furthermore during the Umar bin Abdul Aziz regime, judicial power especially al-hisbah and al-mazalim can really be enforced in accordance with good public sense of justice. It happened because the law enforcement wer implemented without any selective with each other. Therefore, if the two kind of agencies can also be applied in Indonesia, besides the existing judicial institutions under the Supreme Court that the General Court, the Religious Courts, Military Justice, and State Administrative Court, then the problem of law enforcement and justice can be resolved according to expectations of society.
THE SUBSTANCE OF THE PROHIBITION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN THE MANIFESTATION OF THE MAQASID AL-SHARI’A IN LAND OF PAPUA Baitur Rohman; Lomba Sultan; Marilang Marilang; Hamzah Hasan
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 2 (2020): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i2.12801

Abstract

This paper elaborated on the Substance of the Prohibition of Alcoholic Beverages in the Provincial Regulation of Papua Number 15 of 2013 concerning the Prohibition of the Production, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages in the Manifestation of Maqasid al-Shari’a in Papua. This type of research was qualitative empirical legal research with a normative theological approach, statute approach, and sociological approach. The results showed that the substance of the prohibition of alcoholic beverages in the Provincial Regulation of Papua Number 15/2013 which totally prohibited the production, distribution, sales, and consumption of alcoholic beverages was legally contrary to Presidential Decree Number 74 of 2013. Based on the principle of “Lex Superiori Derogad Lege Inferiori”, the Provincial Regulation of Papua Number 15 of 2013 could be ruled out by the Presidential Decree Number 74 of 2013. Therefore, the Ministry of Home Affairs canceled the Provincial Regulation Number 15 of 2013 because it violated the principle of the hierarchy of laws and regulations. Based on the perspective of maqasid al-shari’a, the regulation of alcoholic beverages in the Provincial Regulation of Papua was a necessity of daruriyyat. Thus, everything to make it happen was also daruriyyat.
PENEGAKAN KEADILAN HAKIM DALAM PRESPEKTIF ALQURAN Lomba Sultan
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.639

Abstract

Pada dasarnya setiap manusia mendambakan adanya perlakuan secara benar dan adil. Itulah sebabnya,  institusi peradilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang masih kehidupannya sangat  terbelakang, maupun masyarakat yang telah mengalami kemajuan. Dengan demikian, tidak ada manusia yang ingin diperlakukan haknya secara  sewenang-wenang, baik yang berkaitan dengan hak material maupun non-material.Alquran yang merupakan sumber hukum Islam utama, tentunya harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam, khususnya para penegak hukum untuk  menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah pencari keadilan  tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya.   Jika kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip dalam ajaran Islam,  maka akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai maksud Tuhan menurunkan syariat Islam kepada umat manusia, yakni terciptanya kemaslahatan umum, dan menghindari terjadinya kemudaratan di tengah-tengah masyarakat.
PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Putri Rezky Ramadhani; Lomba Sultan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.23522

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam di kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy tetap dilaksanakan. Namun, tetap mengikuti protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama RI Nomor: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan pelaksanaan protokol Kesehatan Covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. Dalam pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi adalah sunnah, apabila walimah dianggap penting dan mendesak di masa pandemi dan terlebih dahulu di ukur kedaruratannya seperti apa. Bagi pihak yang di undang untuk menghadiri walimah di masa pandemi, apabila terdapat suatu hal yang buruk, para ulama sepakat bahwa tidak wajib hukumnya bagi orang yang di undang untuk menghadiri undangan tersebut. Implikasi Penelitian ini adalah 1) Seharusnya Pemerintah lebih menegaskan terkait surat edaran yang diterbitkan oleh Kementrian Agama agar dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan bukan hanya di tujukan pada nasional saja melainkan ditujukan juga pada regional (wilayah) di karenakan perkembangan virus masing-masing di wilayah itu berbeda. 2) bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan atau walimah hendaknya bersabar untuk menunda pelaksanaannya sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelaksanaan, Walimatul ‘ursy.AbstractThe main problem of this research is the implementation of walimatul 'ursy in the midst of the covid-19 pandemic in the perspective of Islamic law in the Ujung Bulu sub-district, Bulukumba Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the implementation of Walimatul 'Ursy in the midst of the Covid-19 Pandemic in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? 2)What is the Islamic Law Perspective regarding the Implementation of Walimatul 'Ursy in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? The results of this study indicate that the implementation of walimatul 'ursy is still carried out. However, continue to follow the health protocol in accordance with government recommendations. Based on the circular letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 regarding the appeal for the implementation of the Covid-19 Health protocol in public areas within the Directorate General of Islamic Community Guidance. In the view of Islamic law, the implementation of walimatul 'ursy in the midst of a pandemic is sunnah, if walimah is considered important and urgent during a pandemic and first, what kind of emergency is measured. For those who are invited to attend the walimah during the pandemic, if there is something bad, the scholars agree that it is not obligatory for the person invited to attend the invitation. The implications of this research are 1) The government should emphasize more regarding the circular issued by the Ministry of Religion so that it can pay more attention to the provisions that are more specific and not only aimed at the national but also at the regional (regional) due to the development of the virus in each country. each in the region is different. 2) for people who want to carry out marriages or walimah, they should be patient to delay the implementation temporarily until an undetermined time limit.Keywords: Implementation, Islamic Law, Walimatul ‘Ursy.
FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hijriah Mahrani Anwar; Lomba Sultan; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.28670

Abstract

The main problems in this study are: First: the rate of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, Second: The impact of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, and Third: The provisions of Islamic law on divorce among career women. The type of research used in this study is Case and Field Research. The results of this study indicate that the divorce rate for career women at the Sunggminasa Religious Court has increased every year but with a non-significant increase. The highest increase rate will occur in 2021 and the dominant career women who sue are from civil servants. The impact felt by divorced career women consists of positive and negative impacts. The perceived positive impact is more dominant than the negative. The positive impact experienced by career women is being free from heartache due to husbands who commit violence, do not provide a living, and have a third person from the relationship. Career women will also not feel difficulties in life because they already have a job and are more able to improve their career. The negative impact found from career women is the difficulty in economic terms to support children. Career women who want to divorce their husbands can file a lawsuit to the Religious Courts if the wife can no longer accept the behavior of her husband and wife in a condition that is not able to endure anymore with her husband, then both of them can agree to end their relationship. Keywords: Level, Impact, Career Woman Divorce
IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Tsamratus Syifa' Kafrawi; Lomba Sultan; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem in the research is how to implement of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 at the KUA, Bontoala District, Makassar City. The type of this research are qualitative descriptive research and field research, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, with data analysis techniques through data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the revision of the Marriage Law concerning the minimum age of marriage still requires various fulfillments, the KUA of Bontoala District conducts socialization such as lectures and cooperates with the local sub-district. Regarding the addition of the minimum age limit for marriage, it is considered still not effective because it does not have a significant impact and still requires in-depth evaluation in preventing underage marriages in Bontoala District. Keywords: Marriage Age, Marriage Regulation, Islamic Law.
Co-Authors Abd. Rauf Muhammad Amin Abdul Halim Talli Abdul Wahid Haddade Ahmad Musyahid Ahmad Zulkifli Affandi Al Wiah Andi Muhammad Akmal Andi Sartika jufri Andi Titah Niagara Unga Putri Asriana, Ria Asriana azman arsyad Baitur Rohman Darmi Dwi Harjana Fahrul Anggara Putra Fatmawati Fatmawati Fitriani Halik Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamzah Hasan Heradani Heradani Herlina Hijriah Mahrani Anwar Hindun Umiyati Husnul Maabi Imam Makmun Kurniati M. Miswar Zarah M. Qahar Awaka Marilang Marilang Muammar Muh. Bakry Muh. Fadel As'ad Muh. Isra Syarif Muh. Jamal Jamil Muhammad Fajri Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Sukri Munadi Nur Hikmah Anugrah Ramadan Nur Saiful Nur Umniati Kalsum nurfaika ishak Nurjannah Putri Rezky Ramadhani Putri Rezky Ramadhani Rezki Syafaat, Andi Airiza Sardo Mangatur Pardamean Sibarani Supardin Tsamratus Syifa' Kafrawi Wahyuddin Nasir Zarul Arifin