Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis Surakarta Law and Society Journal UNTAG Law Review Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Revolusi Indonesia JOSAR (Journal of Students Academic Research)
Aliwarman, Fauzul
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana bagi Penderita Psikopat dalam Hukum Positif Indonesia Dwi Novitasari; Fauzul Aliwarman
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 10 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i10.186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan orang dengan gangguan psikopat bagian dari penyakit kejiwaan yang tidak dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dipakai untuk pemberian sanksi pidana dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penderita psikopat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dana analisa data melalui studi pusataka. Sumber data diperoleh dari mengutip buku-buku literatur ilmu hukum dan ilmu psikologi, dan juga ketentuan perundang-undangan. Analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif analisis, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahn hukum yang menjadi obyek kajian. Hasil penelitian dapat disimpulkan orang dengan gangguan psikopat cenderung melakukan tindak pidana pembunuhan. Saat mereka melakukan tindakan tersebut dalam keadaan tenang tidak seperti orang pada biasanya. Pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh orang dengan gangguan psikopat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana.
Pemenuhan Hak dan Fasilitas Pekerja Wanita Hamil Pabrik Kayu X di Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tifa Nanda Kautsar; Fauzul Aliwarman
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 11 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i11.205

Abstract

Pemenuhan hak dan fasilitas pekerja/buruh wanita hamil merupakan kewajiban bagi Pabrik Kayu X dalam kesejahteraan seluruh pekerja/buruh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan fasilitas pekerja wanita hamil di pabrik kayu x Gresik berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala bagi perusahaan dalam memenuhi hak pekerja wanita hamil di Pabrik Kayu X Gresik dan upaya-upaya yang sudah dilakukan Pabrik Kayu dalam pemenuhan hak pekerja/buruh perempuan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dan cara penelitian lapangan yang melihat serta mengamati penerapan peraturan perundang-undangan dalam kenyataan yang ada. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan huku primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan fasilitas pekerja wanita hamil masih ada yang belum dipenuhi oleh pabrik kayu x dikarenakan adanya kendala-kendala yang terjadi seperti tidak disediakan ruang laktasi di pabrik karena minimnya ruangan yang berada di pabrik, kemudian kurangnya kesadaran pabrik kayu x dalam memberikan fasilitas bpjs kesehatan, dan kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja Gresik. Pabrik kayu x telah berupaya dengan memenuhi hak normatif pekerja/buruh perempuan lainnya dan perusahaan juga menjamin haknya pekerja perempuan hamil untuk bisa kembali ke posisi yang sama atau posisi yang setara, serta mendapatkan upah yang setara seperti sebelum mengajukan cuti melahirkan.
STRENGTHENING THE AGENCY CONSULTATION, MEDIATION AND LEGAL ASSISTANCE THROUGH DIRECT AND VIRTUAL CONSULTATION IN HIGHER EDUCATION IN THE EFFORT TO HELP PEOPLE CAN NOT AFFORD THE PERSPECTIVE OF DIGNIFIED JUSTICE Sutrisno Sutrisno; Fauzul Aliwarman; Hervina Puspitosari; Anajeng Edhi Mahanani Esri
Surakarta Law and Society Journal VOL. 2 NO. 2 FEBRUARY 2020
Publisher : Surakarta Law and Society Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal issues in the community are quite haunting, especially for specters. ordinary people who have no or less knowledge related to legal provisions. This ignorance is not without impact. Ignorance of legal provisions and readiness to deal with legal issues can reduce people's readiness in dealing with the law, or even create new legal problems, if because of ignorance it makes people who do not understand the law violate the law. This is what then drives the number of legal aid institutions ready to serve and provide legal assistance. Higher education legal aid institutions become laboratories that can, in real terms, utilize expertise in the field of law to disadvantaged communities in the realization of dignified justice. Besides that students can also practice becoming paralegals, and also can develop themselves in the field of legal assistance. The process of providing legal aid services can be done by assisting both litigation and non-litigation. So the need for strengthening the role of universities in providing legal assistance through legal aid agencies or institutions to help poor people. Keywords: Mediation and Legal Aid Consultation Board, Direct, Virtual.
THE VALUES OF ISLAMIC LAW IN JAVA TONDANO COMMUNITY DIVERSITY IN THE MIDDLE OF MINAHASA CHRISTIAN MAYORITY IN THE CONTEXT OF BHINNEKA (DIVERSITY) Fauzul Aliwarman
UNTAG Law Review Vol 4, No 2 (2020): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.718 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v4i2.1831

Abstract

The Javanese Tondano (Jaton) community is a different entity (with Muslim beliefs) compared to other Minahasa communities. This is formed from a piece of past history that brought them to the land of Minahasa. In an effort to maintain their identity there is a power relationship that is formed between the Minahasa Christians and the Jaton people. This study aims to see the application of Islamic law values in the diversity of the Jaton Society in Minahasa and the challenges of Javanese Tondano Muslim diversity in the perspective of diversity. The method used is through an empirical juridical approach with qualitative descriptive analysis. The results obtained indicate the value of the Jaton community's diversity as an ethnic identity with a very strong belief in holding Islamic law in interacting with local communities. Even though the early and later generations had mixed marriages with Minahasan people themselves and other ethnic groups, they still maintained their beauty and Javanese culture until now. They did not choose to become reformist Islam which has recently flourished in Indonesia. However, their existence is not considered to disturb or threaten the existence of the majority of Christian Minahasa people.
The Existence of the Tondano Javanese Muslim Community in Maintaining Harmony Rohmatul Faizah; Fauzul Aliwarman
Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2021.0928

Abstract

Indonesia is a country that has many ethnicities and ethnic groups, and therefore Indonesia is also a multi-cultural and very pluralistic country. This makes Indonesia a country that is rich in culture but on the other hand, it also has enormous potential for conflict. The potential for large conflict in Indonesia is not only due to the diversity of races and ethnicities but also because of many other differences in beliefs and culture. All of this is mixed into one in Indonesia. To avoid this conflict, a sense of tolerance is needed to maintain harmony between religious communities in Indonesia. One area that can maintain a sense of tolerance and harmony is Minahasa, North Sulawesi, where the majority Christian population can live side by side in harmony with Muslim minorities. Kampung Jawa Tondano (Jaton) is a village full of history with the majority of its residents being Muslim, but the villagers can exist, adapt and interact well with other Minahasa residents who are Christian.
PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER PAKAIAN YANG DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL Sarrah Istighfarrin; Fauzul Aliwarman
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2857

Abstract

Dalam menciptakan desain sebuah pakaian, dibutuhkan proses panjang untuk memperoleh inspirasi dan pertimbangan yang matang disertai riset terlebih dahulu. Namun, dengan proses yang cukup memakan waktu tersebut menyebabkan banyak orang tidak menghargai proses menciptakan desain sebuah pakaian. Hingga banyak orang memutuskan untuk melakukan peniruan pada desain yang telah ada sebelumnya milik orang lain. Pelanggaran dalam hak desain industrial yang dibahas oleh penulis ini ialah Penggunaan Desain Pakaian Tanpa Izin padahal hal tersebut telah ditentukan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Padahal, hal itu tentunya melanggar hak cipta atas karya yang diciptakan oleh desainer tersebut, dimana dia tidak mendapatkan hak komisi yang seharusnya ia dapatkan. Pada penelitian ini sendiri penulis mengunakan metode penelitian analisa yuridis, dimana akan dianalisis secara yuridis dan teoritis berkaitan dengan perlindungan hukum dan juga upaya hukum bagi desainer yang merasa dirugikan tersebut. Hasil penelitian ini ialah dimana pada dasarnya desainer pakaian yang desainnya digunakan secara ilegal mendapatkan perlindungan hukum secara perundang-undangan, namun juga harus dibarengi dia dapat membuktikannya bahwa itu memang benar-benar karya otentiknya, lalu juga dia jika memang sudah kejadian dia dapat mengajukan upaya hukum secara litigasi atau non litigasi.
OBSTACLES OF THE PROSECUTOR IN DETERMINING CRIMINAL PROSECUTIONS AGAINST CRIMINAL ACTS OF CORPORATE CORRUPTION Asmadila Aqil Syahputri; Fauzul Aliwarman
JOSAR (Journal of Students Academic Research) Vol 7 No 1: March 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/josar.v8i1.2137

Abstract

This study aims to determine the barriers to prosecution of criminal acts of corporate corruption in accordance with the development of existing laws and regulations and to find out the obstacles to its application in real life. This research is an empirical legal research, using the law approach, interview approach, and data collection approach. corporations as legal subjects are in modern society, the role of corporations is very strategic, even in practice it can be a means to commit crimes (corporate criminals) and profit from the proceeds of crime (crimes for corporations) therefore to protect the public and provide legal certainty in the enforcement process. Government law seeks to regulate corporations as legal subjects in dealing with the public and other corporations. Corporations are legal subjects who can be held accountable but in practice there are still many obstacles to law enforcement in determining the prosecution of criminal acts of corporate corruption. Those obstacles. With the issuance of Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 corporations can be held accountable for corruption crimes committed by management or corporate organs.
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS FOR ELECTRONIC GOODS THAT DO NOT HAVE SNI (INDONESIAN NATIONAL STANDARD) Dani fadhlurrahman; Fauzul Aliwarman
JOSAR (Journal of Students Academic Research) Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/josar.v8i2.2636

Abstract

The purpose of writing this article is to examine legal protection for consumers for electronic goods that do not have SNI (Indonesian National Standard), and understand consumer legal remedies for resolving disputes over losses caused by electronic goods that do not have SNI (Indonesian National Standard). The research method used is a normative legal research method through an approach to legislation. The results of this study show that the legal protection for consumers of electronic goods that do not have SNI (Indonesian National Standards) is protected not only by law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 8 paragraph (1) letter a, but is also regulated by Law No. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment and is also regulated by the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 concerning the Enforcement of Indonesian National Standards (SNI). In Mandatory Audio Video and Similar Electronic Products. Consumer legal efforts in resolving disputes over losses caused by electronic goods that are not SNI (Indonesian National Standard) based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection are regulated in Article 45 paragraph (1). Consumers can sue business actors through an institution tasked with resolving disputes between consumers and business actors/consumers can sue through a court within the scope of the general court.
Co-Authors Asmadila Aqil Syahputri Dani fadhlurrahman Dwi Novitasari Hervina Puspitosari Mahanani, Anajeng Esri Edhi Sarrah Istighfarrin Sutrisno Sutrisno T. F., Mas Anienda Tifa Nanda Kautsar