Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Abdimas Bina Bangsa Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Global Education Journal Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Hana Krisnamurti
Universitas Langlangbuana
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pola Pengasuhan terhadap Anak Dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Anak di Kelurahan Pasanggrahan Kota Bandung Krisnamurti, Hana
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v2i1.1358

Abstract

Violation cases of children rights in every years more increase. Indonesian Child Protection Commision said that complaints to KPAI in 2015 were 4309 cases, after that in 2016 up to 4622. In 2017 were 4579 cases and in2018 reaching 4885 cases This phenomena its happened in society based on information from Indonesian Child Protection Commision that every year more and more increase. The fact that Violation cases of children rights caused og parents doesn’t know and realize about Child Protection Laws. Due to this problem, urgently needed socialize ang law counseling in giving a knowledge and understanding to the people, especially parental regarding a child’s rights guarantee in Child Protection Law then to provide assistance in preparing legal product, rules and assistance in preparing working program, its expected this activity will have awarnesess and attention to be able in helping government regarding a buse of child cases. The methode used is counseling and getting an outreach and assistance of each participants will be given a hardcopy materials/discussion/asking a question and answers and assistance to create a child friendly environment in order to realize a child protection and to prevent of a child against the law and to minimize increasing a numbers of abuse child cases.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Nursyamsu, M. Rizqi Anshori; Kurniati, Yeti; Krisnamurti, Hana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20769

Abstract

Globalisasi menyebabkan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat bagi seluruh dunia. Dampak negatif dari berkembangnya teknologi adalah adanya tindak pidana siber. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat Desa atau Keluruhan menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelatihan dan pencegahan kejahatan siber oleh Bhabinkamtibmas. Spesifikasi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitan deskriptif analitis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi dokumen dan dilakukan pula proses wawancara di Polres Karawang untuk menambah validitas data yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas di Polres Karawang belum optimal dalam mengatasi tindak pidana siber sebab belum memiliki keterampilan teknis memadai untuk menghadapi tantangan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber. Upaya penanggulangan untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi tindak pidana siber diperlukan. Diperlukan upaya pelatihan dan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan tindak pidana siber di era digital.
Pertanggungjawaban pidana pelaksana uji kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Krisnamurti, Hana; Chalil, Sri Mulyati; Anjani, Anasyaira Padila
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1714

Abstract

Pada tahun 2023, terjadi lebih dari 152.000 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sekitar 27.000 kematian. Pada umumnya penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, kendaraannya, dan jalan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor jalan sepenuhnya di luar kendali pengemudi. Sementara faktor manusia (pengemudi) sepenuhnya dikuasai oleh pengemudi. Sementara itu faktor kendaraan hanya sebagian yang dikuasai oleh pengemudi, sisanya dipengaruhi oleh berbagai hal di luar diri pengemudi. Khususnya terkait dengan penggunaan kendaraan yang memerlukan pengujian secara berkala, faktor penguji (orang yang melakukan pengujian) turut menentukan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan yang diujinya. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, pada umumnya faktor manusia dan faktor jalan lebih mendapat sorotan, tetapi sangat jarang faktor orang yang menguji kelayakan operasional kendaraan yang mengalami kecelakaan mendapat sorotan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, berfokus pada makna fakta hukum. Pelaksana uji kendaraan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa pasal, termasuk suap, pemalsuan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas melibatkan langkah pre-emtif, preventif, dan represif, seperti penanaman nilai positif, sosialisasi pentingnya pengujian berkala, peningkatan profesionalisme penguji, dan harmonisasi peraturan.
Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia's Positive Law to Achieve Dignified Justice: Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat Krisnamurti, Hana
LITIGASI Vol. 26 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i2.22645

Abstract

Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduces the principle of Judicial Pardon under Article 54(2), reflecting a progressive effort to advance substantive justice in Indonesia’s criminal justice system. However, its implementation remains problematic because procedural criminal law does not provide a clear mechanism for applying judicial pardon in practice. This study examines the concept and significance of judicial pardon from the perspective of dignified justice and proposes strategies to harmonize its regulation within the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on Judicial Power. Using a descriptive-analytical method, this research focuses on judicial pardon as regulated in the Criminal Code and applies qualitative juridical analysis to interpret the findings systematically. The results show that judicial pardon grants judges discretion to prioritize justice over legal certainty, yet such discretion requires procedural safeguards to ensure consistency and accountability. A comparison with the Dutch legal system confirms the importance of detailed procedural rules to prevent arbitrary application. This study recommends harmonization through: (1) technical guidelines in a Draft Government Regulation outlining procedures and parameters for judicial pardon; (2) formal recognition of judicial pardon as a type of judicial decision in Law Number 20 of 2025 on Criminal Procedure Law; and (3) revision of the Law on Judicial Power to establish ethical and technical standards for judges. Such harmonization is essential to build a criminal justice system that upholds dignified justice.
Challenges And Reconstruction Of Regulations On The Responsibility Of Digital Platforms For The Misuse Of Personal Data In The Artificial Intelligence Ecosystem: A Contemporary Cyber Law Perspective Gatot Sihombing, Indra; Krisnamurti, Hana; Pranadita, Nugaraha; Azhari, Arie; Setia Gunawan, Dini Eka; Permata Bunga, Dinda; Farida, Ade
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10352

Abstract

This study examines cyber law issues in regulating the responsibility of digital platforms for the misuse of personal data based on Artificial Intelligence. The focus of the study is on the inconsistency between the development of autonomous technology and a legal framework that is still based on a conventional paradigm. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach to analyse the regulation of personal data protection and the legal responsibility of digital platforms. The results of the study show that existing regulations do not provide adequate legal certainty, particularly in terms of algorithm control and the division of legal responsibility. Therefore, it is necessary to reconstruct cyber law regulations that place digital platforms as active legal subjects with risk-based obligations and prevention principles. This reconstruction is expected to strengthen the protection of data subjects' rights and ensure the responsible use of Artificial Intelligence.
Learning Empirical Legal Research Methods in Understanding Living Law in Society Hana Krisnamurti; Erika Srie Mustika; Nelawati Nelawati; Rezky Muliamarta; Mikael Irfan Limbong; Muhammad Dwi Yuliandy
Global Education Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.1416

Abstract

In essence, law cannot be separated from social life, as it emerges, develops, and functions to regulate patterns of relationships between individuals within a social order. The concept of living law emerged, namely law that lives and develops through customs, traditions, and behavioral patterns recognized as guidelines for action. This study aims to analyze the role of empirical legal research methods in identifying and understanding living law in society. This research method uses a juridical-empirical approach by observing legal practices, social behavior, and the interaction between written legal norms and prevailing social norms. The results show that the empirical legal method enables an understanding of law as a dynamic social reality, while simultaneously revealing the gap between normative law and actual legal practice. This approach is also capable of identifying social, cultural, economic factors, and public legal awareness that influence the effectiveness of law. Thus, the empirical legal research method is a crucial instrument for the development of legal science, particularly in formulating legal policies that are responsive to societal needs and realities. Understanding living law through an empirical approach can encourage the creation of a legal system that is not only formally valid but also effective, relevant, and socially just.
Co-Authors Ade Farida, Ade Anjani, Anasyaira Padila Arif Rusmana Azhari, Arie Cindy Desiana Erika Srie Mustika Gatot Sihombing, Indra Mikael Irfan Limbong Muhammad Dwi Yuliandy Nelawati Nelawati Nursyamsu, M. Rizqi Anshori Permata Bunga, Dinda Pranadita, Nugaraha Rezky Muliamarta Rizal Nugraha Setia Gunawan, Dini Eka Siti Anah Kunyanti Sri Mulyati Chalil Yeti Kurniati