Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justisi : Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Astri Safitri Nurdin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA Astri Safitri Nurdin; Muhamad Abas; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3052

Abstract

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan illegal logging menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian. Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara dan pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam praktik illegal logging dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, subyek tindak pidana pembalakan liar atau illegal logging tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability terhadap praktik illegal logging perlu diterapkan sehingga pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KESAMAAN ANTARA MEREK TERDAFTAR DENGAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN : Legal Certainty of Similarity Between Registered Trademarks and Domain Names That Have Been Used by Other Parties ZUL AMIRUL HAQ; Bagus Satryo Ramadha; Astri Safitri Nurdin; Devika Tryza Ayodhya
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.478

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain.Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan prosedur pendaftaran Merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, prinsip kepemilikan terhadap Merek mengacu pada pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran, serta Negara tidak akan memberikan merek yang memiliki persamaan kepada pihak lain. Sedangkan Penyelesaian sengketa pada persaaman Merek dengan Nama Domain jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE terhadap pembatalan Nama Domain yang dianggap merugikan pemilik Merek diselesaikan melalui hukum keperdataan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
Co-Authors Bagus Satryo Ramadha Deny Guntara Devika Tryza Ayodhya Muhamad Abas Zul Amirul Haq