Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Hukum Prima Buana Ilmu Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Caraka Justitia
Farhan Asyhadi
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS) Farhan Asyhadi; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3056

Abstract

Artikel ini membahas perihal proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. Data sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangant pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Hasil pengamatan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang Penggugat ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Penggugat dan almarhum Hady Setiawan dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.
Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; Ahmad Saprudin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1495

Abstract

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, dua sumber utama yang mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan studi hukum normatif. Teknik penelitiannya adalah pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, syarat-syarat dan keadaan-keadaan perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 KHES. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi para pihak, kesepakatan, tujuan, dan sasaran utama perjanjian. Berbeda dengan 15 asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 KHES menyebutkan 17 asas perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perbedaan dalam syarat dan kriteria hukum antara KUHPerdata dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.
SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sartika Dewi; M. Gary Gagarin; Farhan Asyhadi
BUANA ILMU Vol. 10 No. 1 (2025): Buana Ilmu
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/het7x247

Abstract

Antibiotik Disebut juga obat golongan G (gevaarlijk: berbahaya) atau Ethical. Ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, serta huruf K berwarna hitam. Semua jenis psikotropika dan antibiotik termasuk dalam golongan ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Mengonsumsi antibiotik untuk mengatasi berbagai penyakit karena bakteri tentu harus sesuai dengan anjuran dokter. Antibiotik merupakan jenis obat yang sering digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri. Biasanya, jika infeksi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dokter tidak perlu meresepkan obat antibiotik. Sementara untuk kasus infeksi bakteri yang sudah parah, dokter baru akan meresepkan penggunaan obat antibiotik. Kondisi lain yang membutuhkan obat antibiotik, yaitu orang-orang dengan kondisi imun tubuh yang lemah, contohnya seperti pengidap HIV atau kanker. Hal yang perlu ditegaskan, antibiotik harus dikonsumsi berdasarkan resep dan anjuran dokter. Sebab, obat ini bisa menimbulkan berbagai efek samping bila digunakan secara sembarangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran obat keras (antibiotic) tanpa resep dokter dan apa saja efek samping kesehatan yang ditimbulkan akibat penggunaan antibiotic tanpa resep dokter. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan Analisa data study kepustakaan. Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari tersangka antara berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela, dan tersangka menyadari tindakan yang dilakukan tersebut salah. Sebelum bisa dilakukan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektifnya, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku., pengaturanmengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualanobat keras tanpa resep dokter tercantum dalam Pasal 196-197 Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Efek samping obat keras diantaranya : mempengaruhi kerja otak, risiko obesitas, masalah Kesehatan pada usus dan resistensi antibiotic
Analysis Of The Application Of The Principle Of Pacta Sunt Servanda In Judges' Decisions On Debt Disputes Based On Unwritten Agreements Lia Amaliya; Farhan Asyhadi; Ahmad Saprudin
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 9 No. 1 (2026): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unwritten debt agreements can cause various problems in the future. One of them is uncertainty regarding the contents of the agreement. One of the most fundamental principles in contract law is the principle of pacta sunt servanda or the principle of legal certainty. This principle relates to the consequences of the agreement. The purpose of this study is to determine the legal provisions related to debts made unwritten based on contract law and to determine the judge's considerations in applying the principle of pacta sunt servanda to debt disputes based on unwritten agreements. This study uses a normative juridical research type. The conclusion in this study is that a valid agreement is an agreement that has fulfilled the requirements for a valid agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and will have legal consequences for the parties who made it. One of the legal consequences that binds the parties is Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which relates to the principle of Pacta sunt servanda.  
Analisis Yuridis Tentang Status Hukum dan Pengangkatan Anak di Pengadillan Negeri Karawang: Studi Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg Mochammad Adi Alamsyach Fadillah; Farhan Asyhadi; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v5i2.2317

Abstract

Adoption functions as a formal legal process aimed at protecting children’s rights and welfare, especially for those without parental care from their birth parents. It aims to provide legal security, familial stability, and social protection for adopted children within a legitimate family structure. This study presents a normative legal analysis of the procedural aspects of child adoption and critically examines the judicial considerations outlined in the Decision of the Karawang District Court Number 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg. Employing a normative juridical approach combined with a case study and conceptual analysis, the research finds that the adoption application submitted by Silwanus Betti and Maria Agustina Kono complies with both formal and material legal requirements. The judge took into account the child’s background, born to a single mother facing economic hardship, and emphasized the best-interests of the child principle. The petition was supported by authentic documents and credible witness testimonies. The court’s ruling not only provides legal legitimacy and protection for the adopted child but also establishes legal certainty for all parties involved in the adoptive family relationship.
Co-Authors Ahmad Saprudin Deny Guntara Lia Amaliya Lia Amaliya M. Gary Gagarin Mochammad Adi Alamsyach Fadillah Muhamad Abas Sartika Dewi