Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KABUPATEN KARAWANG M. Gary Gagarin Akbar; Muhamad Abas; Lia Amaliya
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i1.1425

Abstract

Corporate social responsibility merupakan kewajiban dari peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada setiap perusahaan agar memperhatikan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Tujuan corporate social responsibility adalah untuk ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan melakuka pembangunan secara berkesinambungan bersama pemerintah daerah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana impelentasi kewajiban hukum perusahaan dalam memberikan corporate social responsibility di kabupaten karawang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum adanya kesadaran hukum bagi perusahaan di Kabupaten Karawang untuk memberikan corporate social responsibility kepada lingkungan dan Kabupaten Karawang pada umumnya. Padahal menurut ketentuan perundang-undangan perusahaan wajib memberikan corporate social responsibility sebagai kewajibannya untuk melakukan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang ada di suatu daerah. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Perusahaan dan Kewajiban Hukum
PROFIL DESA BERKELANJUTAN DI DESA NAGASARI Lia Amaliya; Robi Ardiansyah; Demi Nurdiyanti Fadilah; Muhamad Lutpi; Muhamad Maulana Fahrudin; Muhammad Firmansyah; Muhammad Harbi Hanif; Oka Angsoka; Rodhiyah Qona'ah; Ryan Gunawan; Teti Trisnawati; Via Novianti; Vuri Lestari Oktaviani; Yanuar Arifin
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 3 No 1 (2021): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.478 KB) | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v3i1.1527

Abstract

Kelurahan atau Desa merupakan salah satu unsur kewilayahan terkecil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun demikian, Desa/Kelurahan mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan. Profil Desa merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi Sumber daya Alam, Suber daya Manusia, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana, serta Perkembangan Kemajuan & Permasalahan yang dihadapi Kelurahan/desa. Data profil desa / kelurahan tersebut perlu didayagunakan untuk mendorong pertumbuhan perkembangan desa/kelurahan, sebagai proses perencanaan dalam menyusun program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan Universita Buana Perjuangan Karawang di Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang mengusung tema “Profil Desa Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” telah melakukan gambaran umum profil Desa/Kelurahan Nagasari meliputi Potensi Desa, Pedidikan, Kesehatan, Lapangan Kerja, keagamaan, industry kecil, Lembaga pemberdayaan masyarakat, pendapatan daerah, dan lain-lain, yang diharapkan potensi desa dapat diketahui oleh masayrakat umum dan terlebih dapat dikembangkan sebagai nilai lebih untuk desa. Kata Kunci: Desa/Keluarahan Nagasari, Profil Desa, Pembangunan Berkelanjutan Village is one of the smallest territorial elements in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). However, the village has a strategic role in achieving development goals. The Village Profile is a comprehensive picture of the character of the village which includes Basic Family Data, Natural Resource Potential, Human Resources, Institutions, Infrastructure and Facilities, as well as the Development of Progress & Problems facing the village. The village profile data needs to be utilized to encourage the growth of village development, as a planning process in formulating development programs and community welfare. Real Work Lecture (KKN) conducted by Universita Buana Perjuangan Karawang in Nagasari Village, Karawang Regency, West Java Province which carries the theme "Village Profile for Sustainable Development Goals" has carried out an overview of the Nagasari Village profile including Village Potential, Education, Health, Employment, Religion, small industry, community empowerment institutions, regional income, and others, it is hoped that the potential of the village can be known by the general public and moreover it can be developed as an added value for the village. Keywords: Nagasari Village, Village Profile, Sustainable Development
Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Taufiqoh Bina Ariani; Lia Amaliya; Teuku Syahrul Ansari
Recital Review Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i2.34259

Abstract

In order for the parties to be able to use arbitration as a means of resolving disputes that may or may not have already existed, the most important thing they need to do is come to an agreement in advance that is written down and approved by the parties. In view of this, the issues that will be examined in this paper are: What is the place of the assertion proviso in Regulation Number 30 of 1999 concerning Discretion and Elective Question Goal, How is the limiting force of the mediation condition in light of agreement regulation. The system utilized is regulating juridical and is concentrated on utilizing the resolution approach and is connected to the issues examined. This study's findings are based on Law No. 30 of 1999, which stipulates that parties must first enter into an arbitration agreement or clause before arbitrating a dispute can be resolved. The reason for the limiting force of the discretion statement is Article 1338 passage (1) of the Common Code and Article 11 of Regulation Number 30 of 1999. A contract has binding force and must be carried out by the parties if it contains an arbitration clause.
Suntik Mati (Euthanasia) dalam Perspektif Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sartika Dewi; Lia Amaliya; Zarisnov Arafat; Muhammad Gary Gagarin Akbar
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5781

Abstract

The development of treatment or medical procedures is greatly utilized by humans to cure diseases and even to end a person's life or death. If a human experiences pain and there is no longer any hope for him to recover, plus several other factors that aggravate his situation, it can give rise to thoughts of ending his life. With advances in technology in the health sector, someone who can no longer stand the pain they are suffering from can ask a doctor to end their life. In medical terms, a person's request to a doctor to end their life because they can no longer stand the pain is usually called euthanasia. Lethal injection (Euthanasia) is the act of ending the life of a person who is experiencing very severe suffering (illness) and is medically incurable. This research aims to determine the regulations for lethal injection (euthanasia) from a positive health and legal perspective in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach which is descriptive. Data sources consist of secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. The data collection method is literature study, then the data is analyzed qualitatively. Euthanasia, whether active or passive, is contrary to human rights. Doctors must not carry out any action that could take the patient's life, because the patient's health and safety is the highest law for doctors. Indonesia does not recognize the right to die as reflected in Article 461 of the Criminal Code, so a patient does not have the right to determine his death even if the request is based on the patient's sincerity
Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; Ahmad Saprudin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1495

Abstract

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, dua sumber utama yang mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan studi hukum normatif. Teknik penelitiannya adalah pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, syarat-syarat dan keadaan-keadaan perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 KHES. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi para pihak, kesepakatan, tujuan, dan sasaran utama perjanjian. Berbeda dengan 15 asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 KHES menyebutkan 17 asas perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perbedaan dalam syarat dan kriteria hukum antara KUHPerdata dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.