Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tarik Menarik Faktor-Faktor Sosial Psikologis dalam Terbentuknya Sikap Mahasiswa Terhadap Isu Kesetaraan dan Keadilan Gender Ros Mayasari; Mohammad Obaid; Asni Asni
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v13i2.6538

Abstract

Gerakan yang menolak isu-isu kesetaraan gender  dengan menggunakan tafsiran terhadap agama sangat gencar dan sistematis disosialisasikan baik melalui kelompok kajian maupun  di media sosial. Di sisi lain, mahasiswa  sangat familiar dengan media sosial dan juga tertarik mengikuti kajian keagamaan yang banyak tersedia belakangan ini. Bagaimana mahasiswa menyikapi ide-ide kesetaraan dan keadilan gender dalam situasi seperti ini? Faktor faktor apa saja yang penting dalam pembentukan sikap mahasiswa tersebut? Dan bagaimana pengaruh sikap tersebut terhadap perilaku mahasiswa? Penelitian ini mencoba menjawab masalah-masalah tersebut   dengan  pendekatan constructive realism.  Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, mahasiswa  diminta  mengisi  open-ended questionnaire. Data tersebut kemudian dianalisis isinya untuk mengkategorisasikan  sikap responden terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan gender  dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. FGD dilakukan untuk memperoleh jawababn tentang dampak sikap terhadap perilaku mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap mahasiswa cenderung setuju dengan ide-ide kesetaraan dan keadilan gender, namun  terdapat differensiasi sikap terhadap semua isu-isu kesetaraan dan keadilan gender yang dipaparkan. Differensiasi sikap itu muncul terutama pada saat menempatkan posisi dan peran perempuan ketika sudah menikah dan memiliki anak. Pengalaman-pengalaman di rumah, di sekolah, di masyarakat dan di perguruan tinggi, saling tarik menarik dalam membentuk sikap tersebut di samping faktor fleksibilitas berpikir individu.  Sikap terhadap isu-isu kesetaraan  dan keadilan gender berperan penting terhadap  aspirasi pendidikan dan karir bagi mahasiswa.  Khusus bagi mahasiswi, sikap setuju secara positif mempengaruhi mahasiswi  untuk mengembangkan diri secara maksimal, namun sebaliknya sikap tidak setuju membawa mahasiswi membatasi peran dan pengembangan dirinya dengan hanya memusatkan peran ideal perempuan sebagai ibu. 
URGENSI SINKRONISISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK asni asni
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.297 KB) | DOI: 10.24252/jsipakallebbi.v3i2.11896

Abstract

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun di lain sisi, perubahan yang hanya diarahkan pada batas usia nikah tampak belum optimal karena  masih banyak hal yang harus dibenahi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini dikembangkan melalui penelitian hukum yuridis  normatif dengan menggunakan metode sinkronisasi hukum. Studi ini menemukan produk-produk hukum tentang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu disinkronkan dengan produk-produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Studi ini juga mengurai pentingnya asas-asas perlindungan anak dan perempuan, asas keadilan dan kesetaraan gender serta asas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk diakomodir dalam asas-asas perkawinan dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia ke depan.Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun di lain sisi, perubahan yang hanya diarahkan pada batas usia nikah tampak belum optimal karena  masih banyak hal yang harus dibenahi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini dikembangkan melalui penelitian hukum yuridis  normatif dengan menggunakan metode sinkronisasi hukum. Studi ini menemukan produk-produk hukum tentang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu disinkronkan dengan produk-produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Studi ini juga mengurai pentingnya asas-asas perlindungan anak dan perempuan, asas keadilan dan kesetaraan gender serta asas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk diakomodir dalam asas-asas perkawinan dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia ke depan.
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DAN PENCARI NAFKAH DI PASAR BARUGA KOTA KENDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asni Asni
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 12, No. 2, November 2017
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.887 KB) | DOI: 10.31332/ai.v12i2.641

Abstract

This study focuses on the role of women as a head of a family, especially who work as a trader in Baruga Market of Kendari to fulfill their families’ needs. This research is a descriptive qualitative study. The data are collected from the interviews of the widows and the head of the Baruga Market, complemented by the results of observation on the activities of the widows in the market. The results indicate that the widows have a very significant role to finance their family. In the Islamic law perspective, this is relevant to aspects of maintenance of offspring as part of the maqasid al-shari'a theory. On the other hand, they have many problems, such as, employment, social, economic problems and the problems related to their families. While the strategies to solve their problems are creating a work motivation, organize family expenses, maintain good relations with the others, do marketing strategy and manage the time between family and work affairs. The implications of this research are the need for special attention from the government, social organizations and society to women as a head of a family and the need to strengthen their position by the state on a normative side and in terms of policies that could improve their lives
Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender) Asni Asni
Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.798 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v1i2.836

Abstract

This research is motivated by the rise of gender discourse in the last two decades as a reaction to the reality of gender imbalances that have given birth to injustice to women in the form of marginalization, subordination, and violence against women which has also occurred in the family. The existing discourse among others voiced the importance of renewing the various rules of law that are considered gender biased.This study aims to reveal the position of women in family law through a study of the rules contained in the Compilation of Islamic Law as an applied law for the Religious Courts within the framework of gender equality perspectives.The study of the article by article relating to gender relations in the rules of family life, it appears that although some of these rules still have certain parts that seem biased gender, generally it can be concluded that KHI enough to show equality between men and women in family life. Gender equality perspectives include among others the rules on equality of positions of husbands and wives, restrictions on polygamy, common property, divorce, divorce, child domination and inheritance