Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.408

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL SIPAKALEBBI Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Al-'Adl Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review

Asni asni

IAIN Kendari

Author-ID : 2525677

Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

URGENSI SINKRONISISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK asni asni
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun di lain sisi, perubahan yang hanya diarahkan pada batas usia nikah tampak belum optimal karena masih banyak hal yang harus dibenahi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini dikembangkan melalui penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode sinkronisasi hukum. Studi ini menemukan produk-produk hukum tentang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu disinkronkan dengan produk-produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Studi ini juga mengurai pentingnya asas-asas perlindungan anak dan perempuan, asas keadilan dan kesetaraan gender serta asas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk diakomodir dalam asas-asas perkawinan dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia ke depan.Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun di lain sisi, perubahan yang hanya diarahkan pada batas usia nikah tampak belum optimal karena masih banyak hal yang harus dibenahi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini dikembangkan melalui penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode sinkronisasi hukum. Studi ini menemukan produk-produk hukum tentang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu disinkronkan dengan produk-produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Studi ini juga mengurai pentingnya asas-asas perlindungan anak dan perempuan, asas keadilan dan kesetaraan gender serta asas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk diakomodir dalam asas-asas perkawinan dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia ke depan.

PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DAN PENCARI NAFKAH DI PASAR BARUGA KOTA KENDARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asni Asni
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 12, No. 2, November 2017
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

This study focuses on the role of women as a head of a family, especially who work as a trader in Baruga Market of Kendari to fulfill their families’ needs. This research is a descriptive qualitative study. The data are collected from the interviews of the widows and the head of the Baruga Market, complemented by the results of observation on the activities of the widows in the market. The results indicate that the widows have a very significant role to finance their family. In the Islamic law perspective, this is relevant to aspects of maintenance of offspring as part of the maqasid al-shari'a theory. On the other hand, they have many problems, such as, employment, social, economic problems and the problems related to their families. While the strategies to solve their problems are creating a work motivation, organize family expenses, maintain good relations with the others, do marketing strategy and manage the time between family and work affairs. The implications of this research are the need for special attention from the government, social organizations and society to women as a head of a family and the need to strengthen their position by the state on a normative side and in terms of policies that could improve their lives

Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender) Asni Asni
Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

This research is motivated by the rise of gender discourse in the last two decades as a reaction to the reality of gender imbalances that have given birth to injustice to women in the form of marginalization, subordination, and violence against women which has also occurred in the family. The existing discourse among others voiced the importance of renewing the various rules of law that are considered gender biased.This study aims to reveal the position of women in family law through a study of the rules contained in the Compilation of Islamic Law as an applied law for the Religious Courts within the framework of gender equality perspectives.The study of the article by article relating to gender relations in the rules of family life, it appears that although some of these rules still have certain parts that seem biased gender, generally it can be concluded that KHI enough to show equality between men and women in family life. Gender equality perspectives include among others the rules on equality of positions of husbands and wives, restrictions on polygamy, common property, divorce, divorce, child domination and inheritance

Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan Hendra Ahmadi; Muh. Asrianto Zainal; Asni Asni
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i1.3199

This study aims to determine the implementation of the suspect’s rights and the principle of presumption of innocence in the investigation process at the Konawe Selatan Police Station. The results of the study indicate that there are still some rights of the suspect that are not fulfilled, such as the right to obtain legal assistance, the right to get a prompt examination, the right not to be tortured. Likewise, the principle of presumption of innocence has also not been implemented properly, as there are still some suspects who are in the investigation stage experiencing psychological torture. The main things that become obstacles, (1) There is still a strong military culture in the police force so harsh treatments are considered as a matter of course, (2) there are still unscrupulous investigators who are obsessed with pursuing the suspect’s confession, (3) lack of knowledge and understanding of the suspect on the rights of a suspect, (4) the suspect lack of knowledge of the principle of the presumption of innocence

Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan Hidayat Tri Atmojo; Asni Asni; Muh. Asrianto Zainal
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i2.3476

ABSTRACTPenelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Perturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Tenak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam berternak, tetapi tujuan tersebut belum tercapai di Kecamatan Palangga Selatan karena hewan ternak sebagian besar masih berkeliaran, dan melanggar Perda No 3 Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan, apa saja kendala-kendala dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan dan bagaimana solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga Selatan . Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga selatan, mengetahui kendala- kendala dalam proses pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan, dan untuk mengetahui solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan.Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris, yang menggunakan pendekatan Statute Approach dan Sosiologis Hukum, penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Palangga Selatan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta metode penelitan lapangan , kemudian data diolah melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data, serta dalam pengecekan keabsahan data mengguanakan metode triangualsi.Hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan belum terimplementasi dengan maksimal di Kecamatan Palangga Selatan. Kendala dalam proses pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga selatan, adalah masalah sistem hukum yang belum bekerja dengan optimal. Solusi dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan, yaitu dengan mengoptimalkan kinerja dari sitem hukum, baik dari stuktur, subtansi, dan budaya hukum untuk dapat berkerja dan saling bersinergi dengan optimal dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan..

Co-Authors Hendra Ahmadi Hidayat Tri Atmojo Mohammad Obaid Muh. Asrianto Zainal Ros Mayasari

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search