Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Independent
Tjahjani, Joejoen
Fakultas HUkum Universitas Islam Lamongan
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN SURAT OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.B/2013/PN.Unh) Joejoen Tjahjani
Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i2.73

Abstract

Pemalsuan surat merupakan suatu bentuk tindak pidana yang terdapat dalam BUKU II BAB XII KUHP yang menyatakan bahwa „(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” Akibat hukum dari memalsu surat adalah dapat menimbulkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu bahwa kerugian itu harus nyata atau benar-benar ada, baru kerugian itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pemalsu surat itu. Surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun diketik atau ditulis menggunakan mesin tik, dan lain-lain. Salah satu contoh dari pemalsuan surat adalah yang dilakukan oleh Kepala Desa Amboniki sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 60/ Pid.B/ 2013/ PN.Unh. Hakim dalam menjatuhkan putusan menganut beberapa teori antara lain : Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif.Keywords : Akibat hukum, Kepala Desa
FUNGSI DAN KEGUNAAN MOBIL BARANG MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Joejoen Tjahjani
Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i2.55

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan akan sarana tranportasi kian hari dirasakan semakin meningkat sesuai dengan laju perkembangan jaman, sehingga kebutuhan dalam hal ini sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi, bahkan sekarang sudah berubah menjadi suatu kebutuhan primer. Manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mempunyai hak untuk menghormati hak asasi orang lain, seperti contohnya dalam hal berlalu lintas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, untuk bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam prosedur pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun dengan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif, serta pengolahan dan analisis bahan hukum, adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. pengaturan mengenai fungsi dan kegunaan mobil barang menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut orang/manusia yang diatur dalam undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Keywords : Fungsi, Kegunaan, Mobil Barang, Lalu Lintas, Angkutan Jalan
TINJAUAN YURIDIS ASAS SUBSIDIARITAS YANG DIUBAH MENJADI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Joejoen Tjahjani
Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v3i1.37

Abstract

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis secara yuridis asas subsidiaritas yang di ubah menjadi asas ultimum remedium dalam penegakan hokum pidana lingkungan.. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder dan metode pengumpulan serta  pengolahan data dengan studi kepustakaan.Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di pengadilan melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Di luar pengadilan melalui mediasi, litigasi dan arbitrasi.Asas subsidiaritas yang diatur dalam UU no 23 Tahun1997 (UUPLH) telah diubah menjadi asas ultimum remedium seperti yang ditegaskan dalam UU No 32 Tahun 2009.  Pada dasarnya kedua asas tersebut sama yaitu tidak langsung menerapkan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan. Perbedaannya asas subsidiaritas merupakan preventif dalam penegakan hukum pidana lingkungan, tetapi asas ultimum remedium dapat langsung diterapkan apabila pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.Asas  ultimum remedium  mempunyai kelemahan yaitu dalam penafsiran penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil karena sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.Akhirnya penegakan hukum lingkungan hendaknya dilakukan secara optimal baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan ,sehingga kasus penecenaran dan atau perusakan lingkungan dapat ditekan. Disamping itu asas subsidiaritas dan asas ultimum remedium diperjelas pengertiannya sehingga tidak salah tafsir.Keywords : Asas Subsidiaritas, Asas Ultimum Remedium, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
A COMPARATIVE STUDY OF JUDICIAL RESTRAINT AND ACTIVISM ON THE MATERIAL REVIEW OF PRESIDENTIAL THRESHOLD IN THE CONSTITUTIONAL COURT NAHDLIYAH, HADZIQOTUN; SASTRADINATA, DHEVINAYASARI; WINARNO, JATMIKO; TJAHJANI, JOEJOEN; YANTO, M.
Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i1.213

Abstract

AbstractThe doctrine of Judicial Restraint and Judicial Activism has become a debate indemocraticcountriesondecisionsrelatedtothepresidentialnominationthreshold(presidential threshold) made by the Constitutional Court. In the application of judicialrestraint, judges are more self-limiting in deciding a case and are more restrained in theirauthority, in contrast to judicial activism which is more active and brave in providing newlegal breakthroughs on the norms being tested. In this paper, the formulation of the problemto be discussed is How the Decision of the Constitutional Court Judges Applying the Doctrineof Judicial Restraint Against the Presidential Threshold Lawsuit in the Presidential Electionand the Development of Democracy in Indonesia and How the Relationship between theDecision of the Constitutional Court Judges Using the Doctrine of Judicial Activism Againstthe Presidential Threshold Lawsuit in the Presidential Election and the Development ofDemocracy in Indonesia. This paper also uses normative legal research methods, which is aprocess to analyze legal rules, legal principles and legal doctrines. The problem approach inthis writing is the statute approach and conceptual approach.
Application of Human Rights Principles in the Formation of Draft Laws Concerning the Civil Code Muljono, Bambang Eko; Rochmawanto, Munif; Tjahjani, Joejoen
Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i2.266

Abstract

Abstract As a rule of law, Indonesia has an obligation to guarantee people's welfare through law. Good legislation is legislation that has a basis or foundation called Grundnorm. Grundnorm is a foundation for forming laws that have the value of justice. Apart from that, good laws and regulations must fulfill principles and concepts, protect human rights, and must pay attention to community participation. Because the purpose of forming laws and regulations is to protect the public. This research aims to find out how good legislation is formed and how the community participates in implementing the formation of legislation. In forming laws and regulations, various aspects must be taken into account. This is so that the aim of forming legislation can be achieved and does not injure the rights of the Indonesian people. The formation of laws and regulations must be democratic, aspirational and participatory. Standard Norms and Regulations (SNP) on Human Rights is a document which is an implementable explanation of various human rights instruments, both international and national, as well as human rights norms which continue to develop dynamically, to suit the context and events, especially in Indonesia. Standard Norms and Regulations regarding the Right to Obtain Justice are expected to become references and guidelines in carrying out discussions and amendments to the Draft Criminal Code.
Downstreaming of Oil And Gas From Environmental Legal Aspects in Indonesia Tjahjani, Joejoen; Albab, Ulil; Aslamiyah, Sun'iya Zahrotul; Wulandari, Rosy Dwi
Jurnal Independent Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v12i1.303

Abstract

Abstract As one of the natural resources owned by the Indonesian state, oil and gas in its utilization process must comply with applicable regulations. Downstreaming of oil and gas has various benefits such as economic diversification, increased investment, and better environmental management. With a normative juridical type of research, this research discusses the regulation of oil and gas downstreaming and reviews of oil and gas downstreaming from the aspect of environmental law. Importance synchronization of various regulations regarding oil and gas downstreaming including policies related to the environment,both in its protection and management and in law enforcement, for the sake of sustainable development towardsIndonesian Energy Security Gold 2045 and Net Zero Emission 2060 which remains environmentally friendly.
C Community Law Inclusivity in Energy Transition Regulation in Indonesia Tjahjani, Joejoen; Nugroho, Fajar Seto; Fitriana, Fatma Indah
Jurnal Independent Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i1.362

Abstract

ABSTRACT Indonesia is currently preparing to make a transition in the energy sector, to achieve Net Zero Emission (NZE). In addition to stakeholders, regulatory support, and real action are needed. Through the G20 meeting, Indonesia is a member of the Just Energy Transition Partnerships (JETP), which subsequently forms the Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Policymakers need to develop a legal framework and provide regulatory support for handling climate change, and can ensure the legal inclusivity of affected communities. This paper aims to find out the regulations that regulate the acceleration of the energy transition in Indonesia and an analysis of the legal inclusivity of the community in the regulation of accelerating the just energy transition in Indonesia, with the type of normative juridical research and critical legal studies analysis.As a result of the analysis, the regulations that regulate the acceleration of the energy transition in Indonesia refer to Presidential Regulation No. 112 of 2022, the inclusivity of community law in the regulation of accelerating the just energy transition in Indonesia has several weaknesses, so that substantive rights and policy synchronization must be fulfilled, in order to achieve Indonesia's equitable energy security.
CLASS ACTION AS A FORM OF COMMUNITY PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT TJAHJANI, JOEJOEN; Fajarwati, Maulidiyah; Diyassandra, Vera Anggie
Jurnal Independent Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v9i2.144

Abstract

ABSTRACT Class action on environmental law enforcement is related to community participation as stated in Article 91 of the Law on Environmental Protection and Management No. 32 of 2009. The right to participate is recognized as a way to get the right to a good and healthy environment. The community is given access to participate in activities that can or have had an impact on the environment and in law enforcement.
The Existence of Indigenous Youth on the Credibility of Customary Law Instruments Tjahjani, Joejoen; M. Yanto; Rupawanti, Nadia
Jurnal Independent Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Independet
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v12i2.336

Abstract

ABSTRACT At the regional level, the government's commitment to the formation of Regional Regulations on the recognition of indigenous peoples as one of the customary law instruments is still low, customary law instruments should be able to form binding forces and provide justice for indigenous peoples. In this case, the existence of indigenous youth is urgently needed in decision-making and their dedicated efforts in climate action, the search for justice, and the creation of intergenerational relationships that preserve their culture and traditions. Indigenous youth are very strategic in mapping customary territories, advocating for policies and succeeding in the management of customary territories based on the culture and wisdom traditions of indigenous peoples. The existence of indigenous youth as the next generation greatly determines the credibility of customary law instruments.
CRIMINATION AS A LAST EFFORT IN A CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM REFLECTING THE PRINCIPLE OF RESTORATIVE JUSTICE Winarno, Jatmiko; Tjahjani, Joejoen; Rochmawanto, Munif; Imam Putri, Intan Dwika
Jurnal Independent Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v10i1.342

Abstract

Abstraction Diversion aims to achieve peace between victims and children, resolve cases of children outside the judicial process, prevent children from deprivation of independence, encourage the community to participate and instill a sense of responsibility in children. Diversion must be carried out at every stage starting from the level of investigation, prosecution and examination at the District Court. Diversion is said to be successful if there is an agreement, and the case can be stopped and restorative justice is achieved, whereas if the diversion is not successful then the case is continued until the child is sentenced.
Co-Authors Aslamiyah, Sun'iya Zahrotul DHEVINAYASARI SASTRADINATA Diyassandra, Vera Anggie Dwi Erarti, Dinda Ayu Fajarwati, Maulidiyah Fitriana, Fatma Indah HADZIQOTUN NAHDLIYAH Imam Putri, Intan Dwika JATMIKO WINARNO M. Yanto Muljono, Bambang Eko MUNIF ROCHMAWANTO Nahdliyah, Hadziqotun Nugroho, Fajar Seto Rochmawanto, Munif Rupawanti, Nadia SASTRADINATA, DHEVINAYASARI Ulil Albab Winarno, Jatmiko Wulandari, Rosy Dwi Yanto, M.