Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Komunikasi Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PROGRESIF: Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Journal of Law, Poliitic and Humanities AJCD
Amalia Diamantina
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN Nurhadi, Amalia; Diamantina, Amalia; Indarja, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43526

Abstract

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Permasalahan yang  kerap timbul dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola pelabuhan perikanan serta adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat ketidakselarasan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dengan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang menjadi fokus penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara guna mendukung validitas dan ketepatan data. Untuk menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan telah mengalami perkembangan, terutama terkait asal penugasan dan ruang lingkup tugas pembantuan. Permen KP No. 41 Tahun 2021 lebih fleksibel dan fokus pada kegiatan fisik, sedangkan Permen KP No. 3 Tahun 2023 lebih spesifik dan berbasis pada jenis urusan pemerintahan. Pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jateng No. 1 Tahun 2013 dan PP No. 27 Tahun 2021. Namun, belum dilaksanakan dengan baik, karena Dinas hanya mengelola sebagian pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, yang belum sepenuhnya diikuti oleh semua Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan sehingga menimbulkan potensi penyimpangan hukum. Hambatan utama juga muncul dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang diatasi melalui pendekatan strategis seperti penggunaan dana anggaran dari pusat dan APBD serta pelatihan bagi staf di pelabuhan perikanan untuk menangani kekurangan sumber daya manusia.
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI W. Lesnussa, Andreas Manuel; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar Anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42124

Abstract

AbstrakLembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Tujuan dilakukannya Penulisan Hukum ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawacara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif. Hasil dari pembahasan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan yang meliputi menfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan. Faktor penghambat, sebagai berikut: Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; Kendala Hukum; dan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Faktor pendukung, yaitu: Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua, Pemberlakuan Affirmative action dan Hubungan MRPB dengan Lembaga lainnya.Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua.                                            AbstractThe West Papua People's Assembly institution is a cultural representation of indigenous Papuans, which has certain powers in the context of protecting the rights of indigenous Papuans in West Papua Province based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious harmony. The purpose of this Legal Writing is to find out the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari and the supporting and inhibiting factors in efforts to protect these basic rights. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive research specifications. Types and sources of secondary data through literature study. As a complement to legal materials, interviews are conducted, which are then analyzed using deductive thinking methods. The results of the discussion of the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari are based on the Special Regional Regulation of West Papua Province Number 6 of 2012, in the context of protecting the basic rights of Indigenous Papuans in various fields of life which include facilitating OAP aspirations, the political field, the social, cultural and historical fields, the health sector, the economic sector and the education sector. The inhibiting factors are as follows: Constraints on the West Papuan People's Assembly as Cultural Representation of Indigenous Papuans; Legal Constraints; and Quality of Papuan Human Resources. Supporting factors, namely: The presence of Special Autonomy and the Papuan People's Assembly Institution, Affirmative action and MRPB's relationship with other institutions. Keywords: Implementation of MRPB, Protection of Basic Rights, Indigenous Papuans.
JURIDICAL REVIEW LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS IMPLEMENTED BY LOCAL GOVERMENTS Nur Fasha, Moch Gandi; Diamantina, Amalia
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 8, No 2 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v8i2.472

Abstract

This research discusses the policy guidelines for implementing PSBB, which is one of the models used by the Government in handling Covid-19. The focus is on the legal issues related to the process of determining PSBB at the regional level. The paper uses a normative juridical approach to examine the proposed PSBB policy by the Local Government and its legal implications. The research finds that the proposed PSBB policy has limited the Local Government's ability to set PSBB at the regional level. The legal implications of imposing large-scale social restrictions at the regional level have resulted in a failure to realize the legal benefits of treating the Covid-19 pandemic as an emergency. The direction and legal implications of the proposed PSBB policy are discussed in detail in this paper.
Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang Ninage, Mega Bintang; Diamantina, Amalia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i2.197-212

Abstract

Setiap negara mempunyai tatanan dan kewenangan sendiri untuk mengatur batas izin tinggal bagi warga negara asing. Tidak menutup kemungkinann warga negara asing melakukan penyalahgunaan batas waktu izin tinggal demi mewujudkan kepentingan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kantor Imigrasi Semarang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran batas izin tinggal kunjungan warga negara asing. Metode yang digunakan adalah hukum empiris yakni didasarkan  fakta-fakta yang diperoleh dari hasil hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Imigrasi Semarang. Penelitian ini menunjukan adanya kendala dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan seperti wilayah Kota Semarang yang cukup luas yang mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap WNA, kurangnya jumlah pekerja dari pihak Imigrasi, kurangnya komunikasi dua arah atau lemahnya koordinasi di antara instansi terkait, minim partisipasi dari masyarakat untuk melapor dan membantu pihak Imigrasi mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan warga Negara Asing.
PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Nufus, Ahmad Fahriza Ilun; Herawati, Ratna; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43829

Abstract

Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai presidential threshold yang merupakan salah satu bentuk dari open legal policy, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh MK ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dalam Pemilu di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian penerapan presidential threshold dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia. Jenis penulisan ini deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dalam penulisan ini yaitu berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 bahwa pembentuk UU dalam menggunakan open legal policy tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya dan harus memenuhi beberapa kriteria dalam membuat kebijakan hukum terbuka. Selain itu dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.
Conservation Efforts of Wildlife Habitats Through the Formulation of Local Regulations on Biodiversity Conservation Management Areas Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya; Diamantina, Amalia; Luthfi Hafidz Rafsanjani
AMCA Journal of Community Development Vol. 5 No. 2 (2025): AMCA Journal of Community Development
Publisher : AMCA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51773/ajcd.v5i2.406

Abstract

The protection and management of the environment as the primary life support system for humans in a harmonious, balanced manner through the preservation of biodiversity habitats within biodiversity conservation frameworks are manifestations of safeguarding the fundamental rights of every citizen, which must be continuously protected and ensured for its sustainability. This research aims to understand, analyze, and evaluate the implementation of biodiversity habitat preservation efforts through biodiversity conservation management areas through the enactment of regional legislation, including in the Province of Bangka Belitung Islands, Indonesia. This study utilizes a normative juridical legal research method with statute, case, conceptual, and analytical approaches. Data collection techniques involve literature review, observational methods, and in-depth interviews. This research findings indicate that the regulation regarding biodiversity conservation management has not yet been fully effective, as it primarily focuses on protection and lacks consideration for sustainable utilization. Challenges in biodiversity habitat preservation implementation include synchronization and harmonization issues in regulation, particularly regarding the division of authority between the central and regional governments in natural resource conservation and the limited involvement of communities, including local communities in conservation areas, to access and oversee the sustainable use of biodiversity resources based on local wisdom. Strengthening implementation measures, such as more robust and effective law enforcement, clear delineation of authority among institutional frameworks, and further development of substantive materials through scientific approaches in the field of biodiversity, is essential. Additionally, expanding the involvement of local communities in management and utilization activities in accordance with principles and procedures is necessary.
KAJIAN YURIDIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Diamantina, Amalia; Wisnaeni, Fifiana; Saraswati, Retno; Herawati, Ratna; Anggun, Sekar
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.24

Abstract

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam praktiknya masih sajamendapat pertentangan, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara itu sendiri.Penghinaan terhadap lambang-lambang negara masih banyak dilakukan. Oleh karena itu, perludilakukan pengkajian apakah materi muatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah selaras dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila atau belum, mengingat undang-undang ini merupakan saranapemersatu, identitas, dan eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatannegara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Metode yang digunakan adalahmetode yuridis normatif dengan menganalisis konsep dan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan topik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studipustaka dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi muatan UUNomor 24 Tahun 2009 banyak mengalami tabrakan dengan peraturan lainnya dan kurang sesuaidengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, jugaterdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu adanya upaya harmonisasi dari badan negara yang memiliki kewenangan untuk itu terhadapperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN EFFORTS TO INCREASE ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC Prayitno, Immanuella Christin; Diamantina, Amalia; Wibawa, Kadek Cahya Susila
CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.1.79-92

Abstract

The Covid-19 pandemic has also impacted the Yogyakarta Special Region (DIY) sector. In 2020, the DIY city government anticipated a reduction of original DIY local government revenue from the previous target of 50%. The purpose of this research is to know the urgency of the policy of the provincial government of DIY in terms of the PAD after the pandemic of Covid-19 and to analyse the policy of the local government of DIY in terms of PAD expansion after the Covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research for the study. The researcher used three methods of problem-based approach the statutory approach, the historical approach and the conceptual approach, which have the descriptive and prescriptive methods of specification research. In conclusion, the DIY provincial government policy's urgency in increasing the PAD after the Covid-19 pandemic is that the PAD experienced a contraction of 6,87% in 2021.
Analysis Of The Role Of Regional Governments And The Ministry Of Law And Human Rights In The Formation And Harmonization Of Draft Regional Regulations After UU Nomor 15 Tahun 2019 Mu'ammar, Thoyyib; Diamantina, Amalia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2323

Abstract

Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, was established with the hope that it can serve as a guide in the formation of laws and regulations which are implemented in a definite, standard, and standard manner and method that binds all institutions authorized to form laws and regulations. . However, during its implementation there were several problems in its implementation. Based on this, Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 was promulgated on the Establishment of Legislation. One of the changes in Law No. 15 of 2019 is the authority to harmonize, unify, and consolidate the conception of the Draft Regional Regulation which was originally the authority of the Regional Government to become the authority of the Ministry of Law and Human Rights as long as the Ministry or Institution that carries out affairs in the field of Formation of Legislative Regulations Invitation has not yet been formed. The impact of the change in authority is the occurrence of a wave of requests for harmonization to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java. This thesis research aims to determine the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java in the process of harmonizing, concluding, and strengthening the conception of the Draft Regional Regulation, legal consequences, obstacles faced, and solutions. The type of this thesis research is descriptive qualitative and sociological juridical approach method. By using the theory of the rule of law, the theory of statutory science, and the theory of the formation of laws and regulations from the perspective of Islamic law as the basis for the study, it was concluded that the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java was as an extension of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in harmonizing the Draft Law. Regional Regulations in accordance with the provisions of laws and regulations both vertically and horizontally, Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and ensure that the formation of Provincial/Regency/City Regional Regulations is in accordance with the provisions of the establishment of laws and regulations. The obstacle faced is the lack of coordination which causes it to seem to extend the mechanism for the formation of laws and regulations in the regions.
URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Hardiyanti, Marzellina; Diamantina, Amalia
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44410

Abstract

Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa pada sektor pariwisata dikembangkan melalui konsep “desa wisata”. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau metode yuridis-empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan yang memberikan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari Pemerintah Desa Wonocolo serta ancaman kerusakan lingkungan hidup terhadap kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun sinergitas antara Pemerintah Desa  dengan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dalam pengembangan potensi desa wisata yang berkelanjutan.
Co-Authors Alvianto, Andika Bagus Amiek Soemarmi Anggun, Sekar Edy Kurniawan, Erwin Hidayat Fifiana Wisnaeni Hardiyanti, Marzellina Hardjanto, Untung Sri Indarja, Indarja Isnaini, Syamsudin Kadek Cahya Susila Wibawa Karomi, M. Paiton Abi Luthfi Hafidz Rafsanjani Mu'ammar, Thoyyib Ninage, Mega Bintang Nufus, Ahmad Fahriza Ilun Nur Fasha, Moch Gandi Nurhadi, Amalia Prayitno, Immanuella Christin Ratna Herawati Retno Saraswati Rinaldo, Ilham Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Syamsudin Isnaini W. Lesnussa, Andreas Manuel Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Zia, Nur Khaleda