Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Majalah Kedokteran Bandung Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Jurnal ORTOPEDAGOGIA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ekonomi dan Akuntansi
Retno Saraswati
Rumah Sakit MH. Thamrin Cileungsi, jalan Narogong Km 16 Limusnunggal Cileungsi Bogor 16820, telepon
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Faith in God, Independence of Law and Independence of Judges (Study of Theistic Legal Realism in legal settlement) Utami, Nofi Sri; Suteki, Suteki; Saraswati, Retno; Budiono, Arief
Justicia Islamica Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i2.1459

Abstract

The condition that law and legal apparatus in all levels including judges, are imprisoned in fatal positivism. This understanding reduces the law only as mere deterministic, mechanistic and esoteric laws and regulations. Solitary law is solitary law without include the transcendence, morality, or custom. The final result of this paradigm is only able to present legal certainty but lack of justice. The roots of all crises and the collapse of public trust in the law are originated from a law that educates only the mouthpiece of the legislation. The law that teaches the legislation as a sacred ideology, the law is just law or regulation. Fresh graduate of law who fill positions of legal apparatus experts have skills but they are lack of empathy, neglect of public justice and corrupt. A new legal choice paradigm is needed, namely theistic legal realism which gives judges and other legal apparatuses the freedom from the shackles of procedural justice in the style of positivism. Through the law with the Theistic Legal Realism paradigm, it is expected that the legal apparatus will have virtue, to be able to read the substance of justice with his faith in Allah rather than merely being a mouthpiece of the law and be able to guard against despicable behavior on the basis of his faith.
URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK – HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (THE PROTECTOR OF CITIZEN’S CONSTITUTIONAL RIGHTS) Novlarang, Putra Diyan; Saraswati, Retno; ALW, Lita Tyesta
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.28 KB)

Abstract

Saat ini banyaknya warga negara yang terjerat kasus hukum, menggunakan pintu pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai wujud upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara ketika hak konstitusionalnya dilanggar. Hal demikian terjadi karena didalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 masih belum mewadahi suatu pengaturan mengenai pertanyaan konstitusional (constitutional question). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai The Protector of Citizen’s Constitutional Rightsserta urgensi penerapan Constitutional Question di Indonesia, sementara yang kedua adalah mengenai bagaimana mekanisme Implementasi Constitutional Question dan prospek pengaturan yang tepat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kedepan. Darihasilpenelitiandisimpulkansebuah kewenanganMahkamahKonstitusi Republik Indonesia untuk menerapkan mekanisme Constitutional Question secara legal formal dengan mengatur dan menambahkan mekanisme constitutional question ke dalam UU MK,dengan meletakkannya sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD sebagaimana dimaksud oleh pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.
KADAR D-DIMER PLASMA SEBAGAI PREDIKTOR KEMATIAN PENDERITA PNEUMONIA USIA 2–59 BULAN Saraswati, Retno; Lukmanul Hakim, Dzulfikar D.; Garna, Herry
Majalah Kedokteran Bandung Vol 44, No 1 (2012)
Publisher : Faculty of Medicine, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1305.772 KB)

Abstract

Pada pneumonia berat, terjadi koagulasi intravaskular dan intraalveolar yang merupakan respons proses inflamasi lokal dan sistemik infeksi paru. Konsekuensi klinis dari perubahan koagulasi ini yaitu peningkatan kadar D-dimer plasma sebagai petanda aktivitas koagulasi dan fibrinolisis serta meluasnya disfungsi organ bahkan kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui validitas kadar D-dimer plasma yang tinggi sebagai prediktor kematian penderita pneumonia usia 2 sampai 59 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan prospektif yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Subjek penelitian anak usia 2 sampai 59 bulan yang didiagnosis sebagai pneumonia dan berobat ke Instalasi Gawat Darurat Anak selama bulan Oktober?November 2009. Pemeriksaan D-dimer plasma dilakukan saat penderita datang dan kemudian dilakukan observasi sampai penderita meninggal atau dipulangkan dari rumah sakit. Empat puluh lima anak ikut serta dalam penelitian ini, 15 (33%) di antaranya meninggal selama observasi. Kadar D-dimer plasma menunjukkan hubungan yang bermakna (p=0,04) terhadap kematian penderita pneumonia dengan median dan rentang sebesar 0,60 mg/L (0,1?5,10 mg/L). Cut-off point D-dimer plasma >0,4 mg/L sebagai prediktor kematian penderita pneumonia memberikan sensitivitas 73,3% (IK 95%; 44,9?92,0) dan spesifisitas 70,0% (IK 95%; 50,6?85,2%) dengan akurasi 71,1%. Simpulan, kadar D-dimer plasma yang tinggi dapat memprediksi kematian penderita pneumonia usia 2 sampai 59 bulan. [MKB. 2012;44(1):57?62].Kata kunci: Kadar D-dimer plasma, koagulasi, pneumonia, prediktor kematianPlasma D-Dimer Level as Predictor of Mortality in 2?59-Month-Old Pneumonia PatientsIntravascular and intraalveolar coagulation can be found in severe pneumonia as a response to local and systemic inflammation process in severe pneumonia. Clinical consequences of this coagulation changes is an increase of plasma D-dimer levels as a marker of coagulation and fibrinolyis activation, the number of organ dysfunction even death. The aim of this study was to understand the validity of high plasma D-dimer levels as a predictor of mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients. This was a prospective observational analytic study which washeld in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung. The subjects of this study were 2 to 59 months old children who were diagnosed as pneumonia and visited Pediatric Emergency Departement during October?November 2009. Plasma D-dimer assay was performed at admission and observed until the patient died or discharged from the hospital. Forty-five children were included in this study, 15 (33%) died during observation. Plasma D-dimer level showed significant correlations (p=0.04) with the mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients with median and range of 0.60 mg/L (0.1?5.10 mg/L). Plasma D-dimer cut-off point of >0.4 mg/L gave 73.3% sensitivity (CI 95%, 44.9?92.0%), and 70.0% specificity (CI 95%, 50.6?85.2%) with 71.1% accuracy for predicting mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients. In conclusions, there were significant correlations between elevated plasma Ddimer levels and mortality in 2 to 59-month-old patients with pneumonia. [MKB. 2012;44(1):57?62].Key words: Coagulation, plasma D-dimer levels, pneumonia, predictor of mortality DOI: http://dx.doi.org/10.15395/mkb.v44n1.213
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Marbun, Harseno M.; Saraswati, Retno; Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (982.042 KB)

Abstract

Dalam UUD NRI 1945, Istilah "pemberhentian presiden” diartikan sebagai proses pemberhentian terhadap presiden karena melakukan pelanggaran hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia diketahui bahwa proses dan mekanisme pemberhentian presiden yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme pemberhentian presiden yang dipakai di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian presiden.Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan yaitu, PertamaUndang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak mengatur secara tegas mengenai pemberhentiann presiden dalam masa jabatannya baik mengenai alasan maupun mekanismenya, kemudian Dalam UUD 1945 setelah perubahan alasan dan tata cara pemberhentian presiden diatur dalam pasal 7 A dan 7B UUD NRI 1945. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikatakan bersifat final sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan lainnya.
The Educational Role of The Constitutional Court in Compliance of Indonesian Citizens Marwiyah, Siti; Borman, M Syahrul; Ruba'ie, Ruba'ie; Ramadhani, M Chotib; Saraswati, Retno; Naprathansuk, Non
LAW REFORM Vol 19, No 1 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i1.53971

Abstract

The Constitutional Court (MK) has a strategic position, authority, and obligation to determine the future of the Indonesian nation. This study aims to examine the educational role of the Constitutional Court in developing a constitutional understanding of Indonesian citizens constitutionally. This research used doctrinal legal research method, a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems faced. The results showed the educative role of the Constitutional Court in fostering constitutional understanding of Indonesian citizens by creating programs to promote constitutional understanding of Indonesian citizens, i.e.:  increasing the understanding of citizens' constitutional rights;  disseminating information on the Constitutional Court, and development of constitutional awareness culture.; debate on student constitutions between universities throughout indonesia; telling the values of Pancasila on social media; and increasing understanding of the constitutional rights of civics with outstanding teachers; and educating people's attention. The Constitutional Court's products in the form of decisions contain public education on compliance with the Constitution correctly and rationally. The Constitutional Court's decision will always be linked to the public with the Constitution and the interests of justice seekers because the court examines the interests of justice seekers related to the Constitution.
The Fulfillment of Rights to Citizenship for Migrant Worker Deportees in Nunukan District Mahfud, Muh. Afif; Wibawa, Kadek Cahya Susila; ALW, Lita Tyesta; Saraswati, Retno
LAW REFORM Vol 18, No 1 (2022)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.554 KB) | DOI: 10.14710/lr.v18i1.44655

Abstract

Rights to Citizenship must be protected because it is the basis to be able to access the other rights. Rights to citizenship of migrant workers in Nunukan District is potentially expired and lost if they do not renew their passports. The same case may occur with illegal migrant workers who stay for 5 years abroad. This article aims to analyze the potential of stateless person in Nunukan District, the effort made by the government to handle the issue, and the ideal construction of legal protection for stateless person. This study applied socio legal approach using primary and secondary data which were collected through interview, observation, and in depth interview. Those data then were analyzed qualitatively. Based on the analysis, it is concluded that: (1) the potential of being stateless person in Nunukan District occurred in migrant workers whose passports were expired for more than 5 years, irregular migrant workers who stayed abroad for more than five years, the descendants or children of migrant workers who were born and were raised in Malaysia; (2) the government prevents the occurrence of stateless person: (a) integrated management of handling migrant workers; (b) sweeping in order to prevent irregular migrant workers; (c) simplifying the issuance of Letter of Arrival of Indonesian Citizen (SKDWNI) and Letter of Overseas Arrival (SKDLN); (3)ideal construction of the protection of right to citizenship  for migrant workers is the extension of the scope of migrant workers protection agreement, and the placement of Citizenship and Civil Record Agency officers in order to make the paperwork handling of citizenship document easier.
KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) Apriyanto, Teguh; Saraswati, Retno
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.108-121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Warga Negara Asing (WNA) karena tindak pelanggarannya terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya permasalahan pengenaan sanksi administrasi bagi WNA yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian ditinjau dari prespektif komparasi Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan sanksi administratif di Indonesia kepada WNA atas pelanggarannya di Indonesia belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan dasar pengenaan sanksi administratif keimigrasian, terkait ukuran “tindakan yang membahayakan”, sehingga diperlukan suatu analisis mendalam terhadap sanksi administratif keimigrasian demi memperoleh rumusan sanksi administrasi yang efektif. Caranya yaitu dengan melakukan komparasi dengan sanksi administratif keimigrasian di negara-negara lain, sebagai upaya merumuskan syarat-syarat sanksi administratif keimigrasian yang bisa berlaku efektif di Indonesia.
Kepemilikan Institusional dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba Saraswati, Retno; Rachmawati, Nurul Aisyah
MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2023): Mizania:Jurnal Ekonomi dan Akuntansi
Publisher : Accounting Department UNUSIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/mizania.v3i2.725

Abstract

One of the methods used to obtain maximum profit is to practice earnings management. The company's way of dealing with earnings management practices is by doing tax planning where the company minimizes the cost of paying taxes so that the profits obtained by the company increase. That way, the role and existence of institutional ownership to oversee fraudulent actions that exist within the company can suppress the occurrence of earnings management practices carried out by management. this study aims to determine and examine: (1) The effect of institutional ownership on earnings management in the Properties & Real Estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021, (2) The effect of tax planning on earnings management in companies Properties & Real Estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The data in this study uses secondary data obtained from the annual financial reports of companies in the Properties & Real Estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2021 period. This type of research is descriptive quantitative using a purposive sampling method with a sample of 40 companies which mere processed using the Stata 14.2 program. Based on the results of hypothesis testing, it was concluded that the independent variables of institutional ownership and tax planning had no significant effect on earnings management. However, simultaneously the independent variables of institutional ownership and tax planning have a significant effect on earnings management.
Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Suhendarto, Bonaventura Pradana; Saraswati, Retno
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i3.382-401

Abstract

Dinamika permasalahan dalam proses pilkada terus berkembang, seperti pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Fenomena fakta hukum pelanggaran administrasi calon terpilih baru diketahui pasca penetapan calon terpilih pilkada menjadi persoalan aktual yang belum mampu diakomodasi dalam Undang-Undang Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian mengenai status calon terpilih dan evaluasi penyelenggaraan pilkada terhadap pelanggaran administrasi peserta pilkada sebagai fakta hukum baru yang diketahui pasca penetapan calon terpilih oleh KPUD. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya dokumen kewarganegaraan lain menyebabkan status kewarganegaraan Indonesia gugur dengan sendirinya, karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Gugurnya status tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh hak politik di Indonesia dan penetapan calon terpilih tersebut harus dibatalkan karena hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Fakta ini terjadi karena ada celah hukum dan kurangnya sinergitas penyelenggara serta kepedulian peserta pilkada maupun masyarakat.
Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha; Saraswati, Retno
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.70-84

Abstract

Presidential threshold dalam Pemilihan Umum Presiden di Indonesia memberi wawasan pandangan tentang tanggung jawab terhadap penyempurnaan hak masyarakat serta hak politik yang telah dijamin dalam konstitusi. Presidential threshold disinyalir mampu membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternative yang berpotensi memarginalkan hak-hak rakyat untuk dalam mengekspresikan aspirasinya. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui relevansi beserta dampak diberlakukannya presidential threshold terhadap pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan presidential threshold menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual namun dalam pelaksanaanya presidential threshold juga perlu mewujudkan hak tiap-tiap Partai Politik guna mengusung calon Presiden dalam Pemilihan Umum sehingga meminimalisir terjadinya resesi demokrasi yang tidak mampu memberi makna bagi kesuksesan semua pihak terutama pada Partai Politik kecil. Maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan mengakomodir hak Parpol tanpa terkecuali, salah satunya dengan menurunkan angka presidential threshold dalam tolok ukur yang menjamin setiap Partai Politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden.
Co-Authors Amalia Diamantina Anggun, Sekar Apriyanto, Teguh Arief Budiono Arnanda Yusliwidaka Borman, M Syahrul Dzulfikar D. Lukmanul Hakim Fifiana Wisnaeni Hananto, Pulung Widhi Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha Herry Garna Jayawibawa, Marcellus Kadek Cahya Susila Wibawa Lita Tyesta ALW Mahesa Rannie Mahramhafiz, Muhammad Marbun, Harseno M. mUH. Afif Mahfud Muhammad Ardhi Razaq Abqa Naprathansuk, Non Novlarang, Putra Diyan Nur Fasha, Moch Gandi Pamuji Pamuji, Pamuji Pennesi, Lorenzo Prananda, Rahandy Rizki Rachmawati, Nurul Aisyah Ramadhani, M Chotib Ratna Herawati Ruba'ie, Ruba'ie Sa'adah, Nabitatus Sally, Novian Uticha Sistyawan, Dwanda Julisa Siti Marwiyah Suhendarto, Bonaventura Pradana Suteki, Suteki Utami, Nofi Sri Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Wiwik Widajati