Garuda - Garba Rujukan Digital

Penembakan Terduga Terorisme Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Terrorism is an extraordinary crime that threatens security and state sovereignty. Therefore, prevention must be carried out with an extraordinary legal basis. The debate that occurred was the policy of firing on the spot against suspected perpetrators of terrorism. So that the process of law enforcement and verification has not yet been carried out, because the perpetrators had been shot dead during the arrest by the police. This is the focus of the discussion in this simple article.Keywords: Terrorism, Extraordinary Crime, Shoot Dead Abstrak:Terorisme merupakan kejahatan luarbiasa yang mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Karenanya, pencegahan yang dilakukan harus dengan payung hukum yang luar biasa pula. Perdebatan yang terjadi adalah kebijakan melakukan tembak di tempat terhadap pelaku yang masih terduga terorisme. Sehingga proses penegakan hukum dan pembuktian belum sempat dijalankan, karena pelaku sudah mengalami tembak mati saat penangkapan oleh pihak kepolisian. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan dalam artikel sederhana ini. Kata Kunci: Terorisme, Kejahatan Luar Biasa, Tembak Mati

Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 11 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kasus korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat mengakar bahkan menjamur. Kejahatan korupsi tersebut tidak hanya telah mengeruk habis keuangan negara, melainkan juga telah menghambat pembangunan nasional serta daerah. Oleh karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung korupsi telah menciderai hak-hak sosial masyarakat secara luas, sebab keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru habis oleh perilaku korup para koruptor.Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 triliun dan suap Rp.211miliar (www.republika.co.id). Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berhasil menghimpun kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun selama 2017 (www.kompas.com). Terlebih, KPK itu sendiri telah menghabiskan anggaran pemberantasan korupsi yang tidak sedikit setiap tahunnya. Jika dikalkulasikan secara matematis, maka upaya pemberantasan korupsi nyatanya tidak mampu mengembalikan sepenuhnya kerugian keuangan negara. Padahal, tujuan pemberantasan korupsi ialah untuk mengembalikan kerugian negara.

Polemik Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 9 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peperangan dan kejahatan kemanusiaan lainnya di berbagai belahan dunia tidak kunjung berhenti terjadi hingga saat ini. Hal ini tentu menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan terhadap masyarakat pada negara-negara yang mengalami permasalahan tersebut. Akibat rasa takut serta ketidaknyamanan tersebutlah, mereka terpaksa mencari perlindungan (suaka) serta mengungsi ke negara-negara tertentu, untuk dapat bertahan hidup sampai konflik di negara asalnya berakhir. Keadaan tersebut telah menjadikan mereka layak untuk disebut sebagai pengungsi dan pencari suaka, serta layak berada di bawah naungan UNHCR.Para pengungsi dan pencari suaka tersebut, mencari perlindungan pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau yang sering disebut sebagai negara ketiga, namun hal ini tentu tidaklah mudah. Sebelum para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan oleh UNHCR di negara ketiga, tidak jarang para pengungsi dan pencari suaka harus singgah terlebih dahulu di negara transit, salah satunya Indonesia. Kesulitan lain yang dialami para pengungsi dan pencari suaka tersebut ialah bahwa mereka harus menunggu waktu yang cukup lama sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asalnya. Maka selama waktu mereka singgah di negara transit seperti Indonesia, Indonesialah yang harus melindungi para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967, bahwa semua pengungsi itu wajib dilindungi oleh setiap negara, baik negara tujuan maupun negara tempat transit para pengungsi international (Setiyono, 2017: 280).

Examining the Restriction of Human Rights in Government Regulation in Lieu of Law Ahmad Mukri Aji; Siti Nurhalimah
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i2.16504

Abstract:The implementation of human rights (HAM) in Indonesia can be restricted while its implementation is violated others’ rights, or contradicted moral considerations, religious values, security, and public order. This limitation is referring to article 28 J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) which has been regulated under the law. Besides, can human rights restrictions also be stipulated through legal products in the form of Government Regulation in Lieu of Law or Perppu? This question is build upon the understanding that Perppu is equated with the law in the hierarchy of statutory regulations. Nevertheless, Perppu that formed in a precarious and a hurry situation must consist of material content restrictions on crucial matters including human rights restriction. The limited contents of the Perppu should become a concern since it must be applied with extra caution and consideration. As a result, the Perppu which was compiled under abnormal conditions should not be justified in regulating human rights restriction.Keywords: Human Right, Restriction of Human Right, Perppu Menelaah Pembatasan Hak Asasi Manusiadalam Peraturan Pemerintah Pengganti Hukum Abstrak:Di Indonesia, Hak asasi manusia (HAM) dapat dibatasi apabila pelaksanaannya menciderai hak asasi orang lain, betentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan tersebut sesuai pasal 28 J UUD 1945 diatur dalam sebuah undang-undang. Lalu apakah pembatasan HAM juga dapat diatur melalui produk hukum berupa Perppu? Pertanyaan ini didasari oleh pemahaman bahwa Perppu disamakan derajatnya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun jika diresapi kembali Perppu yang dibentuk dalam keadaan yang genting dan terburu-buru, harus memiliki batasan materi muatan menyangkut hal-hal krusial seperti pembatasan HAM. Tentu saja pebatasan materi muatan Perppu ini patut menjadi perhatian, karena meskipun HAM dapat dibatasi, pembatasan HAM tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Sehingga Perppu yang tentu saja disusun dalam kondisi yang tidak normal, sudah sepatutnya tidak dibenarkan untuk mengatur pembatatan HAM.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pembatasan Hak Asasi Manusia, Perppu Рассмотрение ограничения прав человекав государственном регулировании вместо закона Аннотация:В Индонезии права человека могут быть ограничены, если их реализация наносит ущерб правам других людей, противоречит моральным соображениям, религиозным ценностям, безопасности и общественному порядку. Это ограничение в соответствии со статьей 28 J Конституции 1945 года регулируется законом. Тогда можно ли регулировать ограничение прав человека с помощью легального продукта в виде Perppu? Этот вопрос основан на понимании того, что Perppu равняется по рангу с законами в иерархии законодательных норм. Однако, если подумать ещё раз, Perppu, который был сформирован в шаткой и поспешной ситуации, должен иметь материальные ограничения в отношении важных вопросов, таких как ограничения прав человека. Конечно, ограничение содержания Perppu заслуживает внимания, потому что, хотя права человека могут быть ограничены, такие ограничения прав человека должны выполняться очень осторожно и с огромным вниманием. Так что Perppu, который, конечно, был составлен в ненормальных условиях, не должен оправданно применяться в регулировании ограничения прав человека.Ключевые слова: Права человека, ограничения прав человека, Perppu

Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Kasus Pidana Adat Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 12 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menggariskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, masyarakat adat memiliki legitimasi yang kuat untuk dapat melaksanakan hak tradisionalnya, termasuk hak untuk tunduk pada hukum yang diamininya. Sehingga, jika suatu permasalahan telah diadili berdasarkan hukum adat, namun diadili kembali di pengadilan, hal ini seakan menunjukkan bahwa negara hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tanpa menghormati hukum yang mereka amini. Hal tersebut senada dengan ungkapan Satjipto Rahardjo bahwa di satu sisi negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun di sisi lain negara seakan mencekik masyarakat adat itu sendiri (Rahardjo, 2009).

Polemik Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Kerangka Demokrasi Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 8 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2017 merupakan ajang perhelatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada)serentak. Agenda tersebut, secara signifikan sangat menentukan kondisi semangat demokrasi masyarakat, karena berhasil atau tidaknya penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal berdampak pula pada konstelasi politik dalam skala nasional. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah masih banyaknya polemik calon pasangan tunggal di beberapa daerah yang menghelat pilkada. Sebagaimana di kemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat enam daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2017 dengan pasangan calon tunggal.

Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan Siti Nurhalimah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15324

AbstractThe whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.Keyword: Covid-19, Health, Society AbstrakSeluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar (Fundamental Right) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.Kata Kunci: Covid-19, Kesehatan, Masyarakat

OVERVIEW OF INDONESIAN LAW AND INTERNATIONAL LAW ON TERRORISM AS AN EXTRAORDINARY CRIME Nur Rohim Yunus; Siti Romlah; Siti Nurhalimah; Latipah Nasution
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 10, No 1 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v10i1.5921

In terms of unusual crimes, terrorism is one of the most heinous acts. One only needs to look at the crimes that have been committed across national borders to recognize how devastating they can be for the victims and their families. The research method employed in this study is a combination of the Statute Approach and the Literature Approach. Since there are a variety of criminal activities that have been branded as terrorist crimes yet their perpetrators' goals and backgrounds differ, there is no agreed-upon definition of terrorism, according to a study. As an example of a crime that has been condemned as an act of international terrorism at the national level, the WTO event of September 11, 2001, and the Bali Bombing incident of 2002 come to mind. Therefore, it is imperative that all parties, including legal professionals, agree on the limitations of terrorism, as well as work together to prevent this unique crime from occurring.Keywords: Terrorism; National Law; International law; Extraordinary Crime

Examining the Restriction of Human Rights in Government Regulation in Lieu of Law Ahmad Mukri Aji; Siti Nurhalimah
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i2.16504

Abstract:The implementation of human rights (HAM) in Indonesia can be restricted while its implementation is violated others’ rights, or contradicted moral considerations, religious values, security, and public order. This limitation is referring to article 28 J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) which has been regulated under the law. Besides, can human rights restrictions also be stipulated through legal products in the form of Government Regulation in Lieu of Law or Perppu? This question is build upon the understanding that Perppu is equated with the law in the hierarchy of statutory regulations. Nevertheless, Perppu that formed in a precarious and a hurry situation must consist of material content restrictions on crucial matters including human rights restriction. The limited contents of the Perppu should become a concern since it must be applied with extra caution and consideration. As a result, the Perppu which was compiled under abnormal conditions should not be justified in regulating human rights restriction.Keywords: Human Right, Restriction of Human Right, Perppu Menelaah Pembatasan Hak Asasi Manusiadalam Peraturan Pemerintah Pengganti Hukum Abstrak:Di Indonesia, Hak asasi manusia (HAM) dapat dibatasi apabila pelaksanaannya menciderai hak asasi orang lain, betentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan tersebut sesuai pasal 28 J UUD 1945 diatur dalam sebuah undang-undang. Lalu apakah pembatasan HAM juga dapat diatur melalui produk hukum berupa Perppu? Pertanyaan ini didasari oleh pemahaman bahwa Perppu disamakan derajatnya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun jika diresapi kembali Perppu yang dibentuk dalam keadaan yang genting dan terburu-buru, harus memiliki batasan materi muatan menyangkut hal-hal krusial seperti pembatasan HAM. Tentu saja pebatasan materi muatan Perppu ini patut menjadi perhatian, karena meskipun HAM dapat dibatasi, pembatasan HAM tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Sehingga Perppu yang tentu saja disusun dalam kondisi yang tidak normal, sudah sepatutnya tidak dibenarkan untuk mengatur pembatatan HAM.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pembatasan Hak Asasi Manusia, Perppu Рассмотрение ограничения прав человекав государственном регулировании вместо закона Аннотация:В Индонезии права человека могут быть ограничены, если их реализация наносит ущерб правам других людей, противоречит моральным соображениям, религиозным ценностям, безопасности и общественному порядку. Это ограничение в соответствии со статьей 28 J Конституции 1945 года регулируется законом. Тогда можно ли регулировать ограничение прав человека с помощью легального продукта в виде Perppu? Этот вопрос основан на понимании того, что Perppu равняется по рангу с законами в иерархии законодательных норм. Однако, если подумать ещё раз, Perppu, который был сформирован в шаткой и поспешной ситуации, должен иметь материальные ограничения в отношении важных вопросов, таких как ограничения прав человека. Конечно, ограничение содержания Perppu заслуживает внимания, потому что, хотя права человека могут быть ограничены, такие ограничения прав человека должны выполняться очень осторожно и с огромным вниманием. Так что Perppu, который, конечно, был составлен в ненормальных условиях, не должен оправданно применяться в регулировании ограничения прав человека.Ключевые слова: Права человека, ограничения прав человека, Perppu

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search