Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik)

Siti Nurhalimah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Author-ID : 2539264

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Penembakan Terduga Terorisme Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Terrorism is an extraordinary crime that threatens security and state sovereignty. Therefore, prevention must be carried out with an extraordinary legal basis. The debate that occurred was the policy of firing on the spot against suspected perpetrators of terrorism. So that the process of law enforcement and verification has not yet been carried out, because the perpetrators had been shot dead during the arrest by the police. This is the focus of the discussion in this simple article.Keywords: Terrorism, Extraordinary Crime, Shoot Dead Abstrak:Terorisme merupakan kejahatan luarbiasa yang mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Karenanya, pencegahan yang dilakukan harus dengan payung hukum yang luar biasa pula. Perdebatan yang terjadi adalah kebijakan melakukan tembak di tempat terhadap pelaku yang masih terduga terorisme. Sehingga proses penegakan hukum dan pembuktian belum sempat dijalankan, karena pelaku sudah mengalami tembak mati saat penangkapan oleh pihak kepolisian. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan dalam artikel sederhana ini. Kata Kunci: Terorisme, Kejahatan Luar Biasa, Tembak Mati

Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 11 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kasus korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat mengakar bahkan menjamur. Kejahatan korupsi tersebut tidak hanya telah mengeruk habis keuangan negara, melainkan juga telah menghambat pembangunan nasional serta daerah. Oleh karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung korupsi telah menciderai hak-hak sosial masyarakat secara luas, sebab keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru habis oleh perilaku korup para koruptor.Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 triliun dan suap Rp.211miliar (www.republika.co.id). Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berhasil menghimpun kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun selama 2017 (www.kompas.com). Terlebih, KPK itu sendiri telah menghabiskan anggaran pemberantasan korupsi yang tidak sedikit setiap tahunnya. Jika dikalkulasikan secara matematis, maka upaya pemberantasan korupsi nyatanya tidak mampu mengembalikan sepenuhnya kerugian keuangan negara. Padahal, tujuan pemberantasan korupsi ialah untuk mengembalikan kerugian negara.

Polemik Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 9 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peperangan dan kejahatan kemanusiaan lainnya di berbagai belahan dunia tidak kunjung berhenti terjadi hingga saat ini. Hal ini tentu menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan terhadap masyarakat pada negara-negara yang mengalami permasalahan tersebut. Akibat rasa takut serta ketidaknyamanan tersebutlah, mereka terpaksa mencari perlindungan (suaka) serta mengungsi ke negara-negara tertentu, untuk dapat bertahan hidup sampai konflik di negara asalnya berakhir. Keadaan tersebut telah menjadikan mereka layak untuk disebut sebagai pengungsi dan pencari suaka, serta layak berada di bawah naungan UNHCR.Para pengungsi dan pencari suaka tersebut, mencari perlindungan pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau yang sering disebut sebagai negara ketiga, namun hal ini tentu tidaklah mudah. Sebelum para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan oleh UNHCR di negara ketiga, tidak jarang para pengungsi dan pencari suaka harus singgah terlebih dahulu di negara transit, salah satunya Indonesia. Kesulitan lain yang dialami para pengungsi dan pencari suaka tersebut ialah bahwa mereka harus menunggu waktu yang cukup lama sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asalnya. Maka selama waktu mereka singgah di negara transit seperti Indonesia, Indonesialah yang harus melindungi para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967, bahwa semua pengungsi itu wajib dilindungi oleh setiap negara, baik negara tujuan maupun negara tempat transit para pengungsi international (Setiyono, 2017: 280).

Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Kasus Pidana Adat Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 12 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menggariskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, masyarakat adat memiliki legitimasi yang kuat untuk dapat melaksanakan hak tradisionalnya, termasuk hak untuk tunduk pada hukum yang diamininya. Sehingga, jika suatu permasalahan telah diadili berdasarkan hukum adat, namun diadili kembali di pengadilan, hal ini seakan menunjukkan bahwa negara hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tanpa menghormati hukum yang mereka amini. Hal tersebut senada dengan ungkapan Satjipto Rahardjo bahwa di satu sisi negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun di sisi lain negara seakan mencekik masyarakat adat itu sendiri (Rahardjo, 2009).

Polemik Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Kerangka Demokrasi Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 8 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2017 merupakan ajang perhelatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada)serentak. Agenda tersebut, secara signifikan sangat menentukan kondisi semangat demokrasi masyarakat, karena berhasil atau tidaknya penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal berdampak pula pada konstelasi politik dalam skala nasional. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah masih banyaknya polemik calon pasangan tunggal di beberapa daerah yang menghelat pilkada. Sebagaimana di kemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat enam daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2017 dengan pasangan calon tunggal.

Co-Authors Ahmad Mukri Aji Latipah Nasution Siti Romlah Yunus, Nur Rohim

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : 'ADALAH

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : 'ADALAH