Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal 'ADALAH JMBA (Jurnal Manajemen dan Bisnis asmi) Inovasi Pendidikan dan Anak Usia Dini JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)

Latipah Latipah

Unknown Affiliation

Author-ID : 2539298

Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Menggagas Etika Dalam Kinerja Parlemen Latipah Latipah
ADALAH Vol 1, No 11 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Etika merupakan hal penting dalam peningkatan kinerja parlemen. karena dengannya maka rakyat akan semakin meningkatkan kepercayaan kepada anggota parlemen.

Korupsi di Parlemen Latipah Latipah
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Korupsi merupakan patologi sosial yang merusak struktur dan tatanan pemerintahan. Ia pun menjadi penghambat utama terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Negara yang di dalam struktur pemerintahannya dikomandoi oleh pejabat yang koruptor, akan menghadapi keterpurukan ekonomi, yang imbasnya tidak hanya pada pembangunan negeri, tetapi juga pada kehidupan ekonomi masyarakat secara luas. DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8199

Diskriminasi Hukum Terhadap Kaum Difabel (Difrently Abled People) latipah latipah
ADALAH Vol 1, No 6 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lahir dalam kondisi kekurangan tentu bukan merupakan suatu keinginan, karena segala sesuatu telah ditetapkan oleh yang Maha kuasa dan kita tidak dapat memilih seperti apa wujud dan dari siapa kita akan dilahirkan. Setiap mahluk tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama oleh karena itu sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia. Hal inipun diaminkan dengan adanya asas persamaan dimuka hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Keadilan tentu tidak hanya melekat pada masyarakat normal pada umumnya, kaum difabilitas juga harus mendapatkan haknya, karena dalam penerapan hukum seringkali terjadi ketimpangan dalam menerapkannya. Sepertihalnya korban dalam suatu kasus kejahatan tindak pidana, seorang saksi dari kaum difabel tidak dapat diterima kesaksiannya karena dinilai tidak dapat membuktikan kesaksiannya karna dinilai tidak memenuhi unsur unsur seorang saksi sepertihalnya yang disebutkan dalam KUHAP “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia liahat sendiri, dan ia alami sendiri” dalam hal ini banyak pengacara yang menjadikan penafsiran saksi menjadi multi tafsir, sehingga kaum difabel tidak dapat diproses kasus hukumnya.

Batasan Kebebasan Beragama Latipah Latipah
ADALAH Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan penting dan mempunyai peranan serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga sangat wajar apabila dalam KUHP terdapat pengaturan terhadap tindak pidana agama. Perlindungan kebebasan beragama termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), akan tetapi pemerintah belum menentukan agama dan kepercayaan apa saja yang diakui secara sah. Walaupun pada akhirnya putusan Presiden di era Gusdur menetapkan enam agama yang diakui secara sah di Indonesia, tetapi status agama lainnya belum diakomodir secara merata. Hukum pidana Indonesia mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya, karena berkaitan dengan fungsinya sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Adanya pengaturan tindak pidana agama adalah amanat konstitusi. Hadirnya konﬂik yang bernuansa agama membuat citra Indonesia menjadi keruh di mata dunia, pasalnya negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi toleransi dan sangat menghormati keanekaragaman bangsanya. Bhineka tunggal ika sebagai semboyan yang diagung-agungkan masyarakatnya berbalik dengan hal itu karena fakta yang terjadi adanya sikap intoleransi masyarakat yang kadang kurang memahami akan pluralnya masyarakat Indonesia sebagai realitas sosial.

Menentang Gagasan Parlemen Anti-kritik latipah latipah
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gagasan Founding Father kita, Soekarno mengenai Pancasila yang dikenal saat ini sejatinya memiliki tujuan khusus, yang sudah sepatutnya dipahami ketika negara Indonesia mengalami kehilangan arah seperti saat ini. Pintu demokrasi yang terbuka lebar secara langsung memberikan ruang tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan negara ternyata tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab. Konflik horizontal yang semakin menunjukkan tidak adanya persatuan, dan demokrasi hanya dianggap sebagai tujuan negara telah menjatuhkan Pancasila dari realitas kebangsaan dan kenegaraan.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor oleh LPSK Latipah Latipah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penindakan kasus korupsi di negara Indonesia belum mencapai titik maksimal, sehingga dibutuhkannya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi untuk melaporkan tindak pindana korupsi yang terjadi di lingkungannya. Menjadi seorang pelapor atau justice collabolator tidaklah mudah karena memiliki banyak resiko, terlebih ancaman teror yang dialami oleh pelapor dan bahkan keluarga pelapor. Maka perlindungan saksi sebagai pelapor perlu dilindungi mengingat pentingnya peran saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi.

Co-Authors Adhe Rama Febrianto Alfa Rohmatin Anita Wulansari Cep Wawan Evi Mulyati Mamat Rahmat Pius Antonius Ndua Siti Rohimah Siti Sarah Nurfadilah

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : 'ADALAH

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : 'ADALAH