Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

AKIBAT HUKUM KETIDAKSESUAIAN AKTA NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN: ANALISIS KEWENANGAN DAN KEABSAHAN AKTA OTENTIK Maltufah, Siti; Rahayu, Ervina Dwi; Djulaeka, Djulaeka
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menganalisis akibat hukum ketika akta yang dibuat oleh notaris tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan, dengan fokus pada batas kewenangan pejabat (notaris vs PPAT) dan derajat keabsahan akta otentik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi pembahasan praktik administrasi pendaftaran tanah. Hasil kajian menunjukkan: pertama, perbuatan hukum atas hak atas tanah (peralihan maupun pembebanan) merupakan domain khusus PPAT sebagai dasar pendaftaran pada kantor pertanahan; kedua, akta yang dibuat oleh notaris di luar kompetensi materiil atau tidak memenuhi formalitas mengakibatkan hilangnya keotentikan dan menurunkan kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan sebagaimana rezim Pasal 1868–1869 KUH Perdata; ketiga, secara keperdataan hubungan obligatoir para pihak dapat tetap mengikat sepanjang syarat sah perjanjian terpenuhi, namun tanpa instrumenum yang sah, peralihan hak tidak dapat didaftarkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap pihak ketiga. Implikasi tanggung jawab meliputi ganti rugi perdata serta sanksi administratif/etik terhadap notaris sesuai UU Jabatan Notaris. Rekomendasi kebijakan dan praktik mencakup due diligence kewenangan sebelum penandatanganan, pembuatan ulang akta oleh PPAT sebagai dasar pendaftaran, penguatan dokumentasi transaksi, serta pengaturan alokasi risiko dalam perjanjian pendahuluan. Kontribusi artikel ini adalah memperjelas garis batas kewenangan dan menyediakan kerangka kepatuhan yang operasional bagi praktisi untuk menjaga kepastian hukum transaksi pertanahan. Kata kunci: Notaris, PPAT, akta otentik, keabsahan, pendaftaran tanah, kewenangan pejabat, KUH Perdata, UUJN.
Optimizing the Role of BUMDes Through The Utilization of Herbal Chili Production Potential in Pekandangan Tengah Village, Bluto District, Sumenep Regency Djulaeka, Djulaeka; Zulkifli, Makhmud
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i4.24091

Abstract

This study aims to see or measure the financial performance of BUMDes Bina Sejahtera in Pekandangan Tengah village, Bluto sub-district, Sumenep district, which is expected to be able to improve village welfare through contributions to village original income obtained from BUMDes contributions. This research is a qualitative and quantitative descriptive study by looking at the economic potential of the village and the performance of BUMDes through the ROE (return on equity) ratio. Samples were taken from herbal chili farmers as many as 10 people by purposive sampling and 1 BUMDes. The results of this study indicate that the income of herbal chili farmers is quite good but their sales are through middlemen or agents, while the performance of BUMDes with ROE benchmarks below 2% per year has not contributed to the village's original income (PADes).
Legal Protection of Social Security and Forms of Providing Accountability, Coaching, and Welfare for Indonesian National Athletes Wangsa Chandra, Charlie Putra; djulaeka, Djulaeka
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 2 No. 7 (2024): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v2i7.164

Abstract

The aim of this research is to analyze the legal protection provided by athletes for those who are not included in the social security program in the event of an injury and old-age pension security. National athletes have basic rights such as the right to education, health and protection from exploitation. They also have the right to receive appropriate rewards for their efforts and achievements in sports. Legal protection is necessary to ensure that these rights are respected and protected. The government has an important role in the legal protection of national athletes, including in terms of funding, coaching, accountability, training, sports facilities and sports promotion. The government also has an obligation to protect athletes from exploitation and discrimination. In order to achieve brilliant sporting achievements, strong legal protection for national athletes is very important. This provides encouragement for athletes to fully commit to their sport without having to worry about any legal issues that may arise. Thus, legal protection for national athletes is an essential aspect in advancing sports and encouraging future generations of athletes to achieve higher achievements.
Legal Protection for Unauthorized Copying of Songs on Digital Platforms Through Audio Watermarking Method Baisuni, Hasan; Djulaeka, Djulaeka; Mohammad Ali Sajjad
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3291

Abstract

The objective of this research is to investigate the effectiveness of the Copyright Law in safeguarding digital songs with audio watermarking from illegal duplication, and to analyze the legal responsibilities of those who duplicate songs on digital platforms using such methods under the Copyright Law. The research methodology employed is normative juridical, focusing on the internal aspects of positive law and utilizing literature sources like journals, books, case law, and relevant legislative materials, particularly Law No. 28 of 2014 on Copyright. Legal materials are gathered through a literature review as a secondary data source, along with descriptive analysis to elucidate the legal implications concerning copyright protection in the digital age. The novelty of this research lies in the integration of advanced and effective audio watermarking technology in addressing the challenges of copyright protection in the digital era. The research results highlight the importance of copyright protection in the music industry in the digital era. Audio watermarking methods are used to insert data into digital content to protect content ownership and identify copyright holders. There are efforts to overcome the challenges in preventing illegal acquisition of copyrighted content by utilising watermarking technology. It can thus be concluded that despite efforts made to regulate the digital marketplace and improve legal standards, illegal distribution of material is still quite rampant. YouTube is cited as an effective platform in protecting intellectual property rights by successfully addressing the issue of copyright infringement by removing infringing content.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Hariyanti, Hariyanti; Djulaeka, Djulaeka
Cakrawala Vol. 15 No. 1: Juni 2021
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v15i1.371

Abstract

Praktik pemberian uang kembalian sisa belanja dengan barang dagangan (baca: permen) kerap terjadi pada konsumen yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Pelaku usaha beralasan bahwa pemberian uang sisa belanja dengan barang dagangan dilakukan karena tidak tersedianya nominal uang kecil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Melalui pendekatan faktadengan melakukan wawancara secara langsung di lapangan, serta telaah bahan hukum sebagai data sekunder, kemudian dianalisis dan didiskripsikan menjadi jawaban atasisu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang sisa belanja dalam bentuk barang dagangan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah melanggar hak-hak konsumen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 15 dan Pasal 42 huruf (g), Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dibutuhkan adanya ketegasan sanksi bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan terkait.