Garuda - Garba Rujukan Digital

Meningkatkan Minat Baca Pada Anak Usia Dini Amelia Haryanti; Dindin Dindin
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Jurnal Loyalitas Sosial Vol.2 No.2 September 2020
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v2i2.p103-114

Berkembangnya cara dan metode pembelajaran bagi peserta didik tidak serta merta membuat peserta didik menjadi gemar membaca, apalagi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang semakin modern, membaca buku menjadi hal yang enggan dilakukan oleh anak-anak, karena mereka lebih suka bermain gadget daripada membaca buku. Menyikapi permasalahan ini, kami tim Pengabdian Masyarakat dari program Studi Pendidikan Pancasila Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Pamulang mengadakan Pengabdian Masyarakat pada siswa siwai PAUD Al Amanah yang terletak di Kecamatan Serpong kota Tangerang Selatan. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua dan anak usia dini, khususnya di PAUD Al Amanah tentang pentingnya meningkatkan gemar membaca. Penyuluhan ini disertai dengan tanya jawab peserta penyuluhan kepada narasumber tentang permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Dari hasil pengabdian masyarakat ini, diharapkan adanya peningkatan dalam minat baca sebesar 80% pada anak usia dini, khususnya di PAUD Al Amanah

Implementasi Permendikbud No.44 Tahun 2019 tentang System Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 Amelia Haryanti; Dindin
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol 20 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 20 No. 1 Oktober 2020
Publisher : Program Studi PPKn FIS UNJ & Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jimd.v20i01.16512

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi pada PPDB di Kota Tangerang Selatan dalam upaya melaksanakan pemerataan kualitas dan mutu Pendidikan. Penelitian ini dilakukan selama pelaksanaan PPDB tahun 2020 antara bulan Mei 2020 sampai dengan Juli 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian yakni, kepala SMPN, Kasi Kurikulum SMP dan orang tua calon peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaksanaan PPDB tahun 2020 untuk jenjang tingkat SMP Negeri di kota Tangerang Selatan sudah mengacu pada peraturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan Permendikbud ini adalah daya tampung sekolah negeri yang belum dapat memenuhi kebutuhan lulusan, serta masih banyaknya calon wali murid yang belum memahami diberlakukannya sistem zonasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah negeri dan melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB. Abstract: The purpose of carrying out this research is to determine the implementation of Permendikbud No. 44 of 2019 concerning the Zoning System in PPDB for the First Middle School level in the City of South Tangerang in an effort to distribute the quality and quality of education. This research was conducted during the implementation of PPDB 2020 between May 2020 and July 2020. This research used a qualitative approach with a case study method. The research subjects were the head of the Junior High School, the Head of Junior High School Curriculum and the parents of prospective students. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the study are as follows: Implementation of PPDB in 2020 for the level of SMP Negeri in South Tangerang city has referred to Regulation of Permendikbud No. 44 of 2019, while the inhibiting factors in implementing this Permendikbud are the capacity of state schools that have not been able to meet the needs of graduates, and there are still many prospective student guardians who do not understand the implementation of the zoning system. To overcome this problem, the local government collaborates with the local education office to improve public school facilities and infrastructure and conduct socialization about the zoning system to the community long before PPDB implementation.

Peran orang tua dalam pendidikan karakter peserta didik selama pembelajaran online Amelia Haryanti; Dindin Dindin
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol 21 No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 21 No. 1 October 2021
Publisher : Program Studi PPKn FIS UNJ & Asosiasi Profesi PPKn Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jimd.v21i1.22497

The purpose of this research is to find out the role of parents / guardians of learners in helping the character of learners during online learning in the covid-19 pandemic and the obstacles faced by parents during online learning. This research method uses a qualitative approach with case studies. The research subjects used were parents / guardians of learners in Pondok Benda Village, Pamulang District of South Tangerang City. Data collection techniques use observation, documentation, and interviews. The results of the research obtained are as follows: Parents are more trying to foster the character values of learners during online learning, parents provide real examples between subject matter and real examples in everyday life that can be witnessed and felt directly by learners in the environment where they live, while the obstacles faced by parents are the way of delivery in providing understanding of learning materials to learners, Not as good as teachers in school. To overcome these problems parents create a group with Civic Education teachers to jointly conduct supervision and consultation related to learning materials so that learners are maximal in understanding learning during online learning.

STRATEGI MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SELAMA PADEMI COVID-19 DI SMP ISLAM NURULHIDAYAH KOMPLEK PERUMAHAN RENIJAYA UTAMA, PODOK PETIR, BOJONGSARI, DEPOK TAHUN 2020 Sri Utaminingsih; Djoko Sumanto; Amelia Haryanti; Endang Prastini; Ferry Kurniawan
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8765

Dalam keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam dunia Pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 tentang Pencegahan dan Penanganan covid-19 di lingkungan Kemdikbud dan Surat Edaran No. 3 tentang Pencegahan dan Penanganan covid-19 pada Satuan Pendidikan. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet dengan sistem belajar jarak jauh, dimana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non cetak (audio/video), komputer/internet, siaran radio dan televisi, dan ini berlaku di seluruh Indonesia, dan ini terjadi juga di SMP Islam Nurul Hidayah. Dengan pembelajaran online ini, guru dan peserta didik di SMP Nurul Hidayah mempunyai permasalahan yang sama, yaitu menghadapi proses belajar mengajar baru dari yang sebelumnya. Bagi guru permasalahan belajar online cepat mengadopnya, namun bagi siswa sangat besar pengaruhnya, karena banyak factor yang mempengaruhinya, misalnya: faktor ekonomi, situasi dan kondisi, sosial kemasyarakatan, kebersamaan.Kata Kunci : Motivasi, Peran Guru, Hasil Belajar.

PENYULUHAN UU ITE NO.19 TAHUN 2016 "BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT" Yulita Pujilestari; Bambang Santoso; Amelia Haryanti; Setiawati Setiawati; Moch Khoiri
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i2.10493

Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat cepat di Indonesia memudahkan bagi masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa batas, baik itu untuk mengembangkan bisnis, pengetahuan, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang oleh waktu dan tempat, dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Kegiatan PKM yang kepanjangan dari (pengabdian kepada masyarakat) bertujuan umum adalah untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan. . Dari substansi permasalahan tersebut, maka tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: Sosialisasi UU ITE No.19 Tahun 2016. Sosialisasi kendala apa saja yang menghambat masyarakat tidak emngetahui UU ITE. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khusunya guru SMP Plus Pewaris Peradaban yang dikemas dengan nama kegiatan “Penyuluhan UU ITE NO.19 Tahun 2016 Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Masyarakat.”Kata Kunci; Penyuluhan, Bijak, Media Sosial

FUNGSI DAN PERAN BAWASLU DALAM PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Amelia Haryanti; Yulita Pujilestari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Implementasi UU No. 7 tahun 2017, menegaskan kedudukan peran dan fungsi dari Bawaslu akan semakin diperkuat oleh beberapa perubahan aturan. Beberapa dari perubahan ini termasuk peningkatan jumlah anggota Bawaslu dan menambah kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa 2018 dan 2019 akan dilaksanakan pemilihan umum dan pengalaman sejarah masa lalu pemilu di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran, maka peraturan Bawaslu baru yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 2017 akan mempengaruhi kinerja Bawalu di masa depan, dan diharapkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Kehadiran Bawaslu dalam proses pemilu menjadi semakin penting dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan dalam UU Pemilu juga menyebabkan perubahan dalam Bawaslu. Perubahan ini memperkuat Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pemantau pemilu. Kedudukan, peran dan fungsi dari Bawaslu diperkuat pada saat lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 menggantikan UU No. 22 tahun 2007. Perubahan yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mengembalikan kewenangan Bawaslu yang sempat dicabut dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Berdasarkan Pasal 259 UU No. 8 tahun 2012, menyatakan bahwa keputusan Bawaslu untuk menyelesaikan perselisihan pemilu bersifat final dan mengikat.Kata kunci: Undang-Undang, Bawaslu, Pemilu, kewenangan

Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan Amelia Haryanti; Sri Utaminingsih; Akhirudin Akhirudin
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Jurnal Loyalitas Sosial VOL.4 NO.1 Maret 2022
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v4i1.p1-14

Meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga di masa pandemi covid-19 diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya pemasukan keuangan, intensnya suami istri bersama-sama dirumah, dan faktor-faktor lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Metode pengabdian ini adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan, serta berdiskusi dengan peserta yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bagaimana kita menghadapi perilaku pasangan yang melakukan KDRT, dan bagaimana cara kita untuk mencegah KDRT. Kegiatan ini mendapatkan respon yang positif dari peserta, karena dengan adanya kegiatan ini peserta yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga mendapatkan informasi yang berharga bahwa korban KDRT mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya peserta memahami bagaimana menghadapi perilaku pasangan yang melakukan KDRT serta memberikan pemahaman kepada pasangan yang melakukan KDRT bahwa korban KDRT dapat melaporkan KDRT yang menimpanya serta mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Tingkat SMP Untuk Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Amelia Haryanti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.7 No.2 September 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p97-106

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impementasi dari kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh sekolah negeri, baik dari jenjang sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Khusus untuk sekolah menegah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah khusus negeri peraturan yang digunakan menggunakan peraturan gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru. Digunakannya sistem zonasi ini dalam rangka meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek yang digunakan adalah orang tua calon peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kepala sekolah menengah pertama, dan kepala seksi kurikulum SMP. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Tangerang Selatan berjalan cukup baik dan telah berhasil memeratakan serta meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kota Tangerang Selatan, jumlah sebaran siswa dari sisi jarak sudah sesuai dengan domisili dan dari sisi input juga sebaran siswa sudah tersebar diberbagai sekolah, sehingga tidak ada lagi sebutan sekolah favorit dan tidak favorit.

Upacara Adat Ngaruwat Bumi sebagai Kajian Nilai Budaya Masyarakat Adat Banceuy dalam Melestarikan Lingkungan Amelia Haryanti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 September 2018
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v5i2.y2018.p151-166

Upacara adat ngaruwat bumi adalah tradisi yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat di kampung Banceuy Kabupeten Subang Jawa Barat sebagai bentuk dan upaya dalam melestarikan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan nilai-nilai budaya adat dalam melestarikan lingkungan yang dilakukan masyarakat adat Banceuy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskripsi atau menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu gejala sosial, baik individu-individu, kelompok-kelompok, dan keadaan sosial tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan melaksanakan upacara dan ritual adat ngaruwat bumi, masyarakat adat Banceuy dapat mempertahankan dan melestarikan lingkungannya. Untuk itu dibutuhkan usaha dan dukungan dari semua lapisan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan masyarakat adat ini agar keberadaannya tetap terlindungi dari derasnya arus modernisasi yang terus menerus berkembang.

Konsep Diversi sebagai Bentuk Kebijakan Sanksi Cyber Crime terhadap Anak di Bawah Umur Amelia Haryanti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2019
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v6i2.y2019.p105-122

Konsep kebijakan diversi sebagai bentuk alternatif penyelesaian permasalahan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Ketika seorang anak harus berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku kejahatan, maka penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan harus ditegakan melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia.. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada penegak hukum dalam melaksanakan mekanisme penyidikan cyber crime, pelaksanaan kebijakan tindak pidana cyber crime, dan menjelaskan hubungan konsep restorative justice dengan konsep diversi dalam penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penyidikan cyber crime menurut KUHAP dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanakan kebijakan tindak pidana cyber cryme terhadap anak dan hubungan konsep restorative justice dengan konsep diversi pada penyelesaian perkara anak harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan terhadap anak.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search