Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Amelia Haryanti
Universitas Pamulang, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA ADANYA PENIPUAN STATUS ISTRI Amelia Haryanti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 September 2017
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v4i2.y2017.p121-134

Abstract

Artikel ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri. Metode yang di gunakan adalah metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri. Data primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri. Hasil pengamatan  putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang Pemohon ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.
Peran Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik Tahun 2019 Amelia Haryanti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Maret 2019
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v6i1.y2019.p37-50

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran mengenai hambatan dan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya peran perempuan dalam partisipasi politik adalah karena berbagai macam hambatan yang harus di atasi oleh komisi pemilihan umum agar terjadi peningkatan dalam partisipasi politik yang akan datang. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya untuk mencapai target tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan menerapkan sosialisasi politik dengan menerapkan strategi ofensif dan defensif kepada pemilih perempuan secara bersamaan dengan kelompok sasaran yang berbeda dari pemilih perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam partisipasi politik di Kota Tangerang Selatan pada pemilihan umum mendatang.
KEDUDUKAN MAJLIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Yoyon Mulyana Darusman; Amelia Haryanti; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37110

Abstract

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perluasan kelembagaan pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, setelah dilakukannya perubahan yang ke dua Undang-Undang Dasar 1945. Penambahan kelembagaan dimaksud untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman agar dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berhubungan dengan adanya sengketa perundang-undangan dan politik. MK didirikan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai sebuah mahkamah yang merupakan pintu terakhir pemutusan sengketa diharapkan para aparatur yang ada di MK memiliki integritas dan marwah kehormatannya. Sejah terjadinya kasus korupsi yang menimpa mantan ketua MK Akil Muchtar telah terjadi keguncangan yang merusak dan marwah kehormatan MK. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur pembentukan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisa kedudukan dan kewenangan Maslis Kehormatan MK. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal. Hasil dari penelitian ini, keberdaan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK, diharapkan dapat menjaga marwah dan kehormatan MK dalam menyelesaikan pelanggaran etik dari para hakim MK.
Co-Authors Akhirudin Akhirudin Bambang Santoso Dindin Dindin Dindin Djoko Sumanto Endang Prastini Ferry Kurniawan Moch Khoiri Setiawati Solly Aryza Sri Utaminingsih Susanto Susanto Yoyon Mulyana Darusman Yulita Pujilestari