Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.161
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL LITIGASI (e-Journal) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Sriwijaya Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ius Constituendum Undang: Jurnal Hukum Nagari Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Ex Aequo Et Bono Journal of Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Nelson, Febby Mutiara
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Simbur Cahaya

 1 
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? Febby Mutiara Nelson
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.448 KB) | DOI: 10.28946/sc.v26i2.459

Abstract

Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam mengembalikan kerugian negara secara signifikan. Walaupun sudah banyak ketentuan terkait penanganan korupsi, pada kenyataannya penanganan  tindak pidana korupsi tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Artikel ini membahas tentang pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA). Artikel ini membahas apakah Indonesia sebagai negara rumpun keluarga Civil Law dapat menerapkan mekanisme ini dan apakah mekanisme ini dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Artikel ini juga membahas pelajaran yang dapat diambil dari penyelesaian DPA yang berkembang di Amerika Serikat dan United Kingdom dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan. Selain itu juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum.
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan Athika Salsabilla Harahap; Febby Mutiara Nelson
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2820

Abstract

Korupsi di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sehingga memiliki dampak dalam menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, padahal konsep korupsi ini mencakup arti atau makna yang sangat luas, lebih luas dari tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara seperti yang dikenal di Indonesia saat ini. Artikel ini akan melakukan studi komparatif dengan membandingkan dan menganalisis tentang jenis tindak pidana korupsi dan konsep sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UK Bribery Act 2010 (United Kingdom), dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694 (Malaysia). Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap United Kingdom dan Malaysia tersebut memiliki beragam perbedaan mulai dari jenis tindak pidana korupsi yang diatur sampai kepada konsep sanksi pidana yang dirumuskan di dalam delik, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya studi komparatif ini dapat dijadikan referensi prospektif bagi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum doctrinal yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Co-Authors Aini, Abni Nur Andini, Priska Putri Anisa, Tasya Annisa Maudi Arsela Ari, Fransiska Athika Salsabilla Harahap Ayuningsih, Irma Reisalinda Azalia Delicia Dumanauw Basry, Arianisti Zulhanita Putri Choky Risda Ramadhan, Choky Risda Danusubroto, Alexia Sonia Edwin Ligasetiawan Emilka Nuradanta Fatmawati Parenrengi Intan Hendrawati Laras Adysti Nariswari Leonardus Agung Putra Utama Murni, Hidayati Nadya Farras Indriati Novian, Muhammad Panji Purnama Pardede, Sonora Gokma Pasaribu, Juwita Patty Pricilla Amelinda Jacob Prosperiani, Maria Dianita Rafiqa Qurrata A’yun Riska Ruth Verarussy Rizky Adi Nugraha Saputra, Rakha Naufal Simanjuntak, Melva Retta Ruby Sondang, Esther Melinia Tasya Anisa Topo Santoso