Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Jurnal Sosiohumaniora Kodepena (JSK) Jurnal Ilmu Hukum The Easta Journal Law and Human Rights Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika West Science Law and Human Rights Jotika Research in Business Law
Ade Pratiwi Susanty
Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN CSR PT ASIA FORESTAMA RAYA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 Suhendro Suhendro; Andrew Shandy Utama; Ade Pratiwi Susanty
Ensiklopedia Social Review Vol 1, No 2 (2019): Volume 1 No 2 Juni 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i2.231

Abstract

Based on Article 11 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 it is stated that the corporate social responsibility work field can be carried out in the fields of education, health, infrastructure, sports and arts, social and religious culture, environmental preservation, populist economic enterprises, empowerment of indigenous peoples, and other fields of work that significantly impact on improving the quality of society. The problem in this research is how is the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya towards improving the economy of the community based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? What are the obstacles in the implementation and how are the efforts to overcome these obstacles? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research that PT Asia Forestama Raya did not implement corporate social responsibility to empower the economy of the community in the District of Rumbai Pesisir, Pekanbaru City. The obstacles in the implementation are from the company point of view, namely the financial condition of PT Asia Forestama Raya is currently in an unstable condition so that for three years there has not been implemented a community economic empowerment program, from the community point of view, namely the lack of community knowledge regarding Riau Provincial Regulation Number 6 Year 2012, while from the government side, there is still weak supervision of the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya. Efforts to overcome these obstacles are based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 which states that if PT Asia Forestama Raya does not implement corporate social responsibility, then the company may be subject to administrative sanctions in the form of written warnings from the Pekanbaru City Government and restrictions on business activities, suspension of business licenses, up to revocation of business licenses.
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN Andrew Shandy Utama; Rai Iqsandri; Rizana; Ade Pratiwi Susanty; Fitri Angelia Permana; Zainuddin
Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK) Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sosiohumaniora Kodepena
Publisher : Kodepena Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54423/jsk.v2i1.60

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat menyimpan dananya di bank karena percaya bahwa keamanan dananya tersebut akan jauh lebih terjamin daripada menyimpannya di dalam rumah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana nasabah yang disimpan di bank tidak termasuk ke dalam kelompok piutang yang diistimewakan apabila sebuah bank dinyatakan pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
PENGAWASAN TERHADAP LABEL MAKANAN KEMASAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ade Pratiwi Susanty
Ensiklopedia of Journal Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.272 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v1i2.52

Abstract

The guidance and supervision of the Pekanbaru City Government on the label of packaged food products, especially home industry products, turned out to not work optimally. Although the government has conducted socialization, the socialization carried out has not been optimal. This is evidenced that there are still many business people who do not understand the label. In addition, supervision carried out by the government is also ineffective because there are still many packaged food products circulating that do not yet have a label that complies with the provisions of applicable legal regulations. The implementation of the regulation of labeling packaged food products as regulated in Law Number 18 of 2012 concerning Food and Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Labels and Food Advertising in the City of Pekanbaru is still not running optimally. This is evidenced by the fact that there are still many business people who are not aware of the regulations governing labels on packaged food products, so that the implementation of the labeling regulations for food products has not been effective.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN KHAS DAERAH DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Ade Pratiwi Susanty; Andrew Shandy Utama
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.424 KB) | DOI: 10.30652/jih.v8i1.6718

Abstract

AbstractTrade secret is information that is not known to the public in the field of technology and / or business, has economic value because it is useful in business activities, and is kept confidential by the owner of a trade secret. The problem is how is the legal protection of regional food products in the Pekanbaru City based on Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets? What are the obstacles in legal protection for regional food products in Pekanbaru City? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research indicate that the typical regional food products and their variations in Pekanbaru City are protected as a trade secret based on Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets because they are confidential, have economic value, and are kept confidential. If there is a violation of the trade secret, then there are strict criminal sanctions in Law Number 30 of 2000 about Trade Secrets. Constraints in legal protection against trade secrets in the Pekanbaru City, namely there are no regional regulations specifically made to regulate and protect regional specialties, businesses do not know and understand the law regarding trade secrets, and regional specialties are the cultural heritage of the people taught hereditary and inherited from generation to generation without registered rights. Keywords: Typical Foods, Trade Secrets, Legal Protection AbstrakRahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Permasalahannya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang? Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap produk makanan khas daerah di Kota Pekanbaru? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk-produk makanan khas daerah maupun variasinya yang ada di Kota Pekanbaru dilindungi sebagai sebuah rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang karena bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut, maka ada sanksi pidana yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Kota Pekanbaru yaitu tidak ada peraturan daerah yang dibuat secara khusus untuk mengatur dan melindungi makanan khas daerah, pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami hukum mengenai rahasia dagang, serta makanan khas daerah merupakan warisan kebudayaan masyarakat yang diajarkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa didaftarkan haknya. Kata Kunci: Makanan Khas Daerah, Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum
Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-source and Creative Commons in Indonesia Andrew Shandy Utama; Ade Pratiwi Susanty
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2023): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v2i01.149

Abstract

This study navigates Indonesia's shifting IP protection landscape by examining the advantages and challenges of coexisting traditional IP regimes with open-source projects and Creative Commons license. In this age of collaborative innovation, the article focuses on legal strategies for adjusting to the dynamic interplay between proprietary and open models. This study employs a mixed-methods approach, combining legal analysis, case studies, interviews, and surveys, to explore the impact of open-source dynamics, provide flexible legal solutions, and highlight the benefits and drawbacks of existing intellectual property laws. The study's findings contribute to the ongoing discussion about establishing a harmonious atmosphere that fosters innovation while upholding the rights of those who create. The creative community, lawmakers, and companies can all benefit from the recommendations.
PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA SEBAGAI DEBITUR Ade Pratiwi Susanty; A. Mario Manalu; Suhendro Suhendro
Jotika Research in Business Law Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Modal Usaha adalah kredit yang digunakan untuk memodali kegiatan bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga. Kegiatan usaha penyaluran kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian antara bank dan nasabah tertuang kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut “PRESTASI”. Dalam kegiatan penyaluran kredit, apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan dana secara bertahap ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka nasabah debitur dapat dikatakan telah melakukan “WANPRESTASI”. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perkreditan yaitu nasabah debitur terlambat membayar angsuran kredit, nasabah debitur membayar angsuran kredit tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, nasabah debitur tidak membayar angsuran kredit, atau nasabah debitur melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN DUMAI TIMUR Sandra Dewi; Ade Pratiwi Susanty; Andrew Shandy Utama
Jotika Research in Business Law Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai. Pada tahun 2007, terjadi pergeseran paradigma mengenai CSR di Negara Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usaha di Kota Dumai berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana. Kendalanya yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah Kota Dumai seharusnya memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah diperbarui melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2024. perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.
Legal Certainty in Electronic Contracts for E-Commerce Transactions in Indonesia Ade Pratiwi Susanty
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 01 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i01.2587

Abstract

The rapid expansion of e-commerce in Indonesia has led to the extensive use of electronic contracts as the primary legal instrument governing digital transactions. This development raises important legal issues related to legal certainty, particularly concerning the validity, enforceability, evidentiary value, and protection of parties involved in electronic contracts. This study aims to analyze legal certainty in electronic contracts within e-commerce transactions in Indonesia using a normative juridical approach. The research examines statutory regulations, legal principles, and doctrines related to contract law, electronic transactions, and consumer protection. The findings indicate that Indonesian law has formally recognized electronic contracts as legally binding and has acknowledged electronic documents as valid evidence. However, several challenges remain, including ambiguity in electronic consent, limitations in authentication mechanisms, evidentiary reliability, and the imbalance of bargaining power between business actors and consumers. The lack of full harmonization between traditional contract law and electronic transaction regulations also affects the predictability and consistency of legal enforcement. This study concludes that while the existing legal framework provides a basic level of legal certainty, further normative refinement and regulatory harmonization are necessary to strengthen legal protection and enhance trust in e-commerce transactions in Indonesia.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM APLIKASI DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 DI KELURAHAN DELIMA KOTA PEKANBARU Suhendro; Devie Rachmat Ali Hasan Rifai; Ade Pratiwi Susanty
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jppmj.v4i1.148

Abstract

Maraknya penggunaan apikasi digital di smartphone, selain memberikan manfaat bagi masyarakat, ternyata juga dapat membahayakan keamanan data pribadi masyarakat yang mengaksesnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 jam 16.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di rumah salah seorang warga Kelurahan Delima Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan dialog dengan para peserta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Delima yang mencapai angka 88% (delapan puluh delapan perseratus) dari 5 (lima) pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner. Sementara itu, sebelum adanya pengabdian kepada masyarakat, hanya 25% (dua puluh lima perseratus) saja para peserta yang menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan. Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam apnlikasi digital sebaiknya rutin diadakan untuk masyarakat umum yang kurang memahami hukum.
Co-Authors A. Mario Manalu Andrew Shandy Utama Devie Rachmat Ali Hasan Rifai Fitri Angelia Permana Rai Iqsandri Rizana, Rizana Sandra Dewi Suhendro Suhendro Zainuddin