Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Ngakan Ketut Dunia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PENGATURAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA Ni Wayan Sri Ertami Damayanti; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.66 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Pengaturan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Rangka Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia”, yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan kebijakan bebas visa kunjungan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia serta mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penerima bebas visa kunjungan yang melanggar dan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Kebijakan bebas visa kunjungan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penerima bebas visa kunjungan yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dapat dilihat dalam Pasal 78 dan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Kata Kunci : Kebijakan, Bebas Visa Kunjungan, Sanksi, Izin Tinggal Kunjungan
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BIOSKOP DI AREA LEVEL 21 MALL DENPASAR I Putu Esa Indrawan; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.632 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kebijakan Hukum Terhadap Keberadaan Bioskop Di Area Level 21 Mall Denpasar. Latar belakang karya ilmiah ini adalah izin usaha bioskop yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPPM) Kota Denpasar ternyata bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Denpasar. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam jika izin usaha bioskop yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPPM) Kota Denpasar bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pendirian Bioskop. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Izin bioskop yang dikeluarkan oleh BPPTSPPM Kota Denpasar bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pendirian Bioskop. Disebutkan pada pasal 2 bahwa pendirian bioskop di Kota Denpasar wajib memenuhi kriteria jarak minimal pembangunan dengan bioskop yang sudah ada, yaitu 5 kilometer. Sedangkan jarak antara bioskop di area Level 21 Mall Denpasar dengan bioskop milik Perusahaan Daerah Kota Denpasar yang berlokasi di Jalan Thamrin hanya sekitar 3 kilometer. Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Keberadaan Bioskop, Level 21 Mall Denpasar
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN GIANYAR Putu Agus Eka Kurniawan; Ngakan Ketut Dunia; I Nyoman Darmadha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.103 KB)

Abstract

This study aims at investigating the implementation of land certificate program through PRONA in Gianyar regency and constraints encountered in implementation. This research belongs to kind of empirical legal research that examines the various regulations on the National Agrarian Operations Project Program (PRONA) in the process, in their interactions, and their application as well as their influence in society. This descriptive study use 2 (two) types of data sources, namely primary data and secondary data. The samples in this study were Gianyar Land Office that was determined through non probability sampling technique that is purposive sampling. The obtained data in this study were analyzed qualitatively and then presented descriptively. Based on the land certificate publishion target for each PRONA participant village in Gianyar regency Fiscal Year of 2011, the realization has met the target is, that are 618 certificate for Lodtunduh village or 100%, 330 certificate for Medahan village or 100%,252 certificate for Siangan village or 100%. The implementation of PRONA of land office in Gianyar regency in Fiscal Year 2011 is carried get through preparation process and land registration process. The Constraints in during the land certification program through PRONA can be viewed from village community side as PRONA participant and Gianyar land office as well.
KEDUDUKAN BANK INDONESIA DALAM HAL KEPAILITAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN BANK DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Gede Irwan Mahardika; Ngakan Ketut Dunia; Dewa Gede Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.002 KB)

Abstract

Construction law on bankruptcy of a bank that is in Bankruptcy Act fully authorizes Bank Indonesia to file for bankruptcy on a bank is not in line with the stages and processes in general insolvency giving sovereignty to the creditor on the basis of the relationship existing debts in making Commercial debtors in bankruptcy court. Results of research conducted in the field Showed that the position of Bank Indonesia as the banking authorities as the only party that can file for bankruptcy on a bank is not in accordance with the principles of the general bankruptcy protection for the rights and interests of creditors. BI Position as the only party authorized to make insolvent banks Because if the bank can Easily be filed by any creditor bankruptcy then the risk is very high, Because of the simple setting of the bank's bankruptcy would result in public confidence in the bank could be lost.
EFEKTIVITAS PENANGANAN MASALAH SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TANGKAS SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Ni Made Trisna Yogi; Ngakan Ketut Dunia
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.908 KB)

Abstract

Penanganan masalah sampah berbasis masyarakat melalui TPS 3R yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tangkas dilatar belakangi oleh adanya himbauan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung agar setiap desa mengelola sampah secara mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan program penanganan masalah sampah berbasis masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tangkas dalam menangani permasalahan sampah dan cara meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dari penelitian yang dilakukan, penanganan sampah berbasis masyarakat melalui TPS 3R yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Tangkas sudah berjalan efektif, tetapi perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk melakukan pengolahan sampah di TPS 3R. Saat ini baik di pinggir jalan maupun di sungai telah terbebas dari sampah dan masyarakat desa ikut dalam melakukan penanganan sampah di setiap rumah. Kata Kunci :Penanganan Sampah, Berbasis Masyarakat dan Efektivitas.
Co-Authors A.A. Gde Agung Darma Kusuma Aditya Surya Bratha Aminuyati Anak Agung Gede Agung Anak Agung Ketut Sukranatha Arga Jongguran Tio Debora Sitinjak Bobby Ferdinal Purwanto Dewa Gde Rudy Dewa Made Delha Saputra Asuntya Gede Irwan Mahardika Herbert Petrus Wiro Simbolon I Dewa Ayu Dindi Maharani Wardana I Gede Adis Suta Sanjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gst Ngr Bagus Andy Surya Wirawan I Gusti Agung Ayu Putri Laksmi I Gusti Agung Lina Verawati I Ketut Markeling I Ketut Sandhi Sudarsana I Komang Indra Kurniawan I Made Dedy Priyanto I Made Wahyudi Anantha I Nyoman Darmadha I Putu Esa Indrawan Ida Ayu Sukihana Komang Gede Indra Parisuda Made Bagoes Wiranegara Wesna Ni Komang Widhi W.S. Ni Made Trisna Yogi Ni Nyoman Kembaryana Ni Putu Purwanti Ni Wayan Sri Ertami Damayanti Nyoman Bob Nugraha Pondang Agustawan Sidauruk Putu Agus Eka Kurniawan Rosia Luckyani Sidauruk Selvi Marcellia