Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Pembaharuan Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Jurnal Suara Pengabdian 45
Agus Wibowo
Fakultas Hukum UNTAG Semarang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN Agus Wibowo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.216 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i2.1179

Abstract

Negara Indonesia dalam operasionalisasi suatu wilayah yaitu desa dalam rangka mewujudkan otonominya membutuhkan anggaran, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di tahun 2019 Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Dan untuk pengalokasian dana desa tersebut, pemerintah semakin memperketat pengawasan dalam pengoptimalan penyerapan dana tersebut melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri. Indonesia telah memiliki regulasi yang sudah cukup signifikan terkait dana desa. Penyaluran dan pemanfaatan dana desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 telah mengatur secara mendetail mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana desa tahun 2019 maka diharapkan dana desa benar-benar dapat sampai ke pihak yang berhak untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Melalui penerbitan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 tersebut, pemerintah mengharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan yang jelas mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana desa.
REKONSTRUKSI FUNGSI PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN Agus Wibowo
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v2i1.1416

Abstract

Corruption increasingly widespread, more systematic and more sophisticated. Corruption in this country is like a vicious circle that is difficult to eradicate. The corrupt one with the other criminalswho help each other, work together and protect each other. Corruption as a phenomenon like “snowball”, if the crimes of corruption committed by one or a group of people uncovered, then another group would come out anyway. Therefore, corruption is an extraordinary crime that eradication also requires extra effort. The role of mass media in the political framework of this criminal according to Hoefnagels aligned with political efforts criminals who else is Criminal Law Application (Practical Criminology), namely prevention crime by means of criminal law and Prevention Without Punishment namely the prevention of offenses through means outside the criminal law.
Penerapan Riset Sistem Bata Kobel dalam Pengabdian Masyarakat di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Susilawati Cicilia Laurentia; H. Ratnawati D. P.; Agus Wibowo
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 2 No 1 (2022): JAMSI - Januari 2022
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.066 KB) | DOI: 10.54082/jamsi.176

Abstract

Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, menghancurkan Dusun Serut, namun muncul kebangkitan untuk membangun infrastruktur dengan pendekatan sinergitas kawasan. Artinya, pembangunan tidak terbatas pada penyediaan infrastruktur dasar saja, tetapi juga mengandung upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan potensi dusun, dalam masterplan desa 2015-2030, didampingi oleh HRC Caritra. Permasalahan timbul bahwa permukiman belum tertata, khususnya Taman Perpustakaan JAYARI, tempat warga melakukan rembuk, yang dimanfaatkan juga untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga menjadi lokasi penting dan strategis. Kebutuhan material bangunan ramah lingkungan, murah dan dapat dilakukan masyarakat sendiri, mendorong penerapan sistem bata Kobel dikembangkan di dusun ini. Langkah penerapan dilakukan dalam kerjasama dengan HRC Caritra, pendamping dusun selama ini, sebagai pembelajaran kolaboratif antara akademisi-mitra-masyarakat dan melibatkan mahasiswa KKN Tematik kurikulum MBKM. Pertama, dilakukan survei untuk menghasilkan rancangan desain. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelatihan sistem bata Kobel. Akhirnya, pelaksanaan dikerjakan dalam pengabdian masyarakat sebagai momen pembelajaran kolaboratif dari berbagai pihak: dosen-mahasiswa; masyarakat dan HRC Caritra, bersinergi melaksanakan pembangunan penataan taman. Hasil kegiatan akhirnya diserah terimakan bersama asset alat pres Bata Kobel. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bata Kobel memberikan kesempatan bagi dosen, mahasiswa, mitra dan masyarakat bersinergi menciptakan suatu taman ramah lingkungan, murah dan terjangkau serta menyatukan unsur akademisi-swasta-masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan dusun.
Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah Di Indonesia Agus Wibowo; Siti Mariyam
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i3.396-406

Abstract

Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  dibidang  pertanahan  diperlukan  adanya  peraturan-peraturan  hukum  pertanahan  yang  mendukung  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  kabupaten  kota melaksanakan tugasnya memberi pelayanan petanahan pada masyarakat. Bangunan hukum agraria, harus   mencerminkan   secara   jelas   hubungan   antara   tanah   dengan   negara,   perseorangan   dan masyarakat dalam otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kontekstualisasi atau keterhubungan hukum agraria dibidang pertanahan setelah otonomi daerah di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan  pertanahan  yang  sebagian  telah  diserahkan  kepada  daerah belum  diserahkan  secara  otonom,  karena  harus  tetap  berpedoman  pada kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan dalam rangka melaksanakan bidang pertanahan secara  otonom  telah ada dalam pengaturan di Indonesia. Kewenangan  pertanahan  telah  diserahkan  kepada  daerah meskipun masih  berpedoman  pada kewenangan pemerintah pusat.
PERAN ORANG TUA TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT DIFTERI PADA ANAK : THE ROLE OF PARENTS ON PREVENTING THE SPREAD OF DIPHTHERIA IN CHILDREN Agus Wibowo; Eva Arief
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.656 KB) | DOI: 10.56444/pengabdian45.v1i1.12

Abstract

Difteri merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria pada hidung dan tenggorokan manusia dan pada beberapa kasus menyerang kulit. Difteri tergolong ke dalam penyakit menular mematikan yang dulu pernah hilang dan sekarang muncul kembali, hal ini di sebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai imunisasi lanjutan difteri yang seharusnya dilakukan setiap 10 tahun sekali,untuk menghilangkan penyakit difteri secara keseluruhan. Fakta di lapangan banyak masyarakat yang memahami kegunaan dari imunisasi, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan imunisasi mandiri. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap bahaya yang di dapat dari penyakit difteri. Keluarga merupakan sebuah sitem terbuka dimana anggota-anggotanya merupakan subsistem. Dukungan adalah sebuah support dan kekuatan di dalam anak untuk melakukan perilaku pencegahan penyakit difteri. Mendasari asuhan yang berpusat pada keluarga, yaitu fasilitasi keterlibatan orang tua dalam perawatan dan peningkatan kemampuan keluarga (ibu) merawat anaknya.
Co-Authors Akrom, Akrom Eva Arief Ratnawati Dwi Putranti Honorata Susilawati Cicilia Laurentia