Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Akta Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam
Nurfaidah Said
Universitas Hasanuddin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK Mohamad Nur Muliatno Abbas; Ahmadi Miru; Nurfaidah Said
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v17i2.1662

Abstract

Munculnya hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur menyebabkan bank mengabaikan hak debitur. Secara umum debitor hanya bisa menerima keinginan bank. Salah satu contoh klausul baku dalam perjanjian kredit produktif yang sangat memberatkan debitor yaitu “Ketentuan suku bunga kredit dapat direview dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya”. Jika dilihat dari ketentuan klausul tersebut  jelas sangat memberatkan debitor. Klausul seperti ini dipandang hakim sebagai klausul yang sangat membebani debitor dan tidak mencerminkan norma kepatutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep, kemudian penelitian ini menggunakan metode analisa preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Klausula baku perjanjian kredit bank yang dalam hal ini adalah klausula baku perjanjian kredit produktif  Bank Negara Indonesia, dalam perjanjian kredit tersebut mengandung penyalahgunaan keadaan, hal ini tercermin dari banyaknya klausul yang memberatkan debitor, salah satu pihak dalam hal ini adalah bank yang memiliki keunggulan ekonomi kemudian debitor terdesak untuk melakukan perjanjian tersebut. Penyalahgunaan Keadaan terjadi karena pada saat pembuatan kontrak, posisi antara kreditor dan debitor tidak seimbang. Penyalahgunaan Keadaan dapat diminimalisir dengan cara menyeimbangkan perjanjian kredit, dan untuk menguji perjanjian Kredit sudah seimbang atau tidak terdapat tiga aspek untuk menguji yaitu: dilihat dari saat pembuatan perjanjian, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian.
The Legal Analysis of Notary/PPAT Who Takes a Leave but Keep Make Legal Deed Dinnie Angraeni; Nurfaidah Said; Hasbir Paserangi; Muhammad Ilham Arisaputra
Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.614 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v9i2.a10848

Abstract

Notary and Land Registrar (i.e. Pejabat Pembuat Akta Tanah [PPAT]) are general officials authorized to make authentic deeds. If someone is serving as a notary as well as being able to carry out his position, then he must be replaced by someone else temporarily. During the leave period, the land certificate they make is not authentic. The certificate sourced from and made by Notary or PPAT Deed is an authentic one that has perfect verification power. Therefore, every Notary or PPAT in carrying out the position should always be careful and aware of the consequences that can be caused on each deed he makes.
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Irmayanti Sidang; Nurfaidah Said; Ratna wati
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v8i2.4220

Abstract

 Kewajiban suami dalam memberikan hak-hak nafkah terhadap istri yang dicerai talak perlu ditetapkan namun kenyataannya di Pengadilan Agama belum semuanya menetapkan nafkah dalam amar putusannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan perlindungan terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak menetapkan nafkah dalam putusan verstek maupun putusan kontradiktoir karena tidak adanya pihak yang bermohon untuk menuntut hak-haknya, hakim memandang pihak istri yang tidak pernah hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang ada dalam gugatan. Upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian apabila putusan itu dijatuhi putusan verstek maka pihak termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan upaya verzet yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktoir, dapat mengajukan upaya banding.
The Roya HT-EL on Debt Repayment by Third Parties Nurfaidah Said; Marwah Marwah; Sri Wahyuni Yusuf
JURNAL AKTA Vol 10, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i2.32247

Abstract

This study examines the implementation of HT-El Roya as it pertains to the debt repayment of debtors using funds from third parties. This study is an empirical investigation. Purposive sampling was used to determine the sample size, and Technic data was gathered through interviews and analyzed using qualitative methods. According to government regulation No. 5 of 2020 concerning Electronic Dependent Rights Services, the application for HT-El companies conducted after the debtor pays off the debt to creditors can only be submitted through a BPN partner account that belongs to the creditor. With the debtor's obligation satisfied, the application for a dependent right must be submitted immediately in accordance with the most recent land registration principles. To keep the data at the Land Office up-to-date and in accordance with current circumstances, current land registration principles are required. This is intended to prevent future disputes. Roya liability may also be established for a portion of the collateralized debt, which is known as partial Roya. According to the provisions of Article 18 paragraph 1 of the Agrarian Regulation Number 5 of 2020, creditors are required to immediately register the removal of dependent rights upon payment of the receivables. Immediately in the article does not guarantee when the creditor will submit an application for Roya to the Land Office, despite the fact that the debtor has repaid the debt. In this instance, Roya HT-El depends on the creditor's willingness to submit a request for Roya to the Land Office. If funds from Third Parties are used in the repayment process and the old Creditor Party has not submitted a Roya request to the Land Office, the legal position of the new creditor will be affected. The authority to submit requests for HT-El Roya supposedly extends beyond creditors. Given that third parties can facilitate the credit repayment process, which in this context is known as credit takeover or subrogation.
Co-Authors Ahmadi Miru Dinnie Angraeni Hasbir Paserangi Irmayanti Sidang Marwah Marwah Mohamad Nur Muliatno Abbas Muhammad Ilham Arisaputra Ratna wati Sri Wahyuni Yusuf