Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Ervina Dwi Indriastuti
Faculty Of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYIMPANGAN FUNGSI DAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PEDOMAN HIDUP DALAM BERMASYARAKA Ervina Dwi Indriastuti
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 16, No 1 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.112 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v16i1.849

Abstract

Pancasila has become the agreement of the Indonesian people as the basis of theUnitary State of the Republic of Indonesia, but in its implementation effortsexperience various obstacles both internal and external. Pancasila as a view of thenation's life needs to be implemented in real life, this has been exemplified by thefounding fathers of the nation through hard work and struggle to produce Indonesianindependence. Concern for the legal conditions that are in favor so far from theelement of justice makes the mind interested in discussing whether the values taughtby Pancasila are still heeded or ignored. Pancasila which is the nation's ideology asa view of life and the foundation in the activities of society, nation and state isimpressed only to be memorized without application, including in the field of law. Thequality of the state which is the benchmark for safeguarding the nation's ideology iseagerly awaited to control the implementation of a just law based on the noble valuesof Pancasila. Pancasila as the basis of the State is based as a source of law inIndonesia. All laws and regulations must be an elaboration of the principlescontained in Pancasila. All laws and regulations that are not in accordance withPancasila, are null and void. Therefore, to be able to understand the accuracy of lawsand regulations, it is necessary to understand the concepts, principles and valuescontained in Pancasila. Pancasila as the basis of the state is implemented to be alegal norm that is compelling, binding and sanctions.
HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Ervina Dwi Indriati; Indira Hastuti
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.713 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v19i1.2171

Abstract

Efforts to form a national legal order that serves national interests (as directed by the GBHN), of course, must pay attention to existing laws (customary law / laws that applyin society and colonial law) as well as laws that are currently developing in the international world. This paper will discuss legal development in Indonesia in terms of a systems approach with customary law as one of the inputs. The process of development (formation) of national law by itself will be influenced by the state of the cultural subsystem, political subsystem and economic subsystem that currently exists and applies in Indonesia. In the context of customary law as input in order to achieve the goal of becoming National Law, its position as input itself has also been influenced by these subsystems.
IMPLEMENTASI MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL Ervina Dwi Indriati
Jurnal JURISTIC Vol 1, No 03 (2020): Jurnal JURISTIC
Publisher : Jurnal JURISTIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan, termasuk dalam Pasal 18 B ayat (2). Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan Negara. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan regulasi untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup da nada di masyarakat. Sejak era reformasi masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan-penuntutan pengakuan kembali hak mereka yang telah dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu.
HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN) Saryana Saryana; Ervina Dwi Indriati; Hadi Karyono
Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jrs.v3i02.3237

Abstract

Hukum dagang di Indonesia diatur dalam kodifikasi hukum yaitu dalam KUH Dagang. KUH Dagang  sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu beberapa pengaturan lain di luar KUH Dagang juga belum lengkap. Penulisan ini untuk mengkaji perlunya dilakukan pembaharuan Hukum Dagang Indonesia dan mencari model pembaharuan hukum dagang yang kita kehendaki supaya dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang pembangunan nasional.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative dengan sumber data sekuder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Beberapa ketentuan KUHDagang sudah ketinggalan zaman, sedangkan bidang hukum yang bersangkutan sudah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini. Pembaharuan hukum dagang Indonesia perlu untuk segera dilakukan agar sesuai dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat nasional maupun kebutuhan internasional. Ada berbagai alternaatif model pilihan dalam pembaharuan hukum dagang Indonesia, antara lain adalah model kodifikasi general hukum dagang Indonesia, model kodifikasi parsial, model kompilasi peraturan perundang-undangan, dan model kodifikasi terbuka dan pengaturan parsial.
Co-Authors Hadi Karyono Indira Hastuti Saryana Saryana