Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forum Ilmu Sosial Serat Acitya Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Media Administrasi Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi
Munawar Noor
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA DAN PENCAPAIAN TARGET RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018 Munawar Noor; Jayus Jayus
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.600

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pola Penyusunan Rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2). Bagaimana pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD serta RKPD dan Renja SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Lokus Penelitian pada 3 Instansi di ProvinsiJawa Tengah. yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial kemasyarakatan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (hidden value), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi.pada Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga sebagai unit analisis yang dipilih secara purposive (sengaja). Kesimpulan hasil penelitian : postur RKPD tahun 2016 untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD 2013-1018 perlu diformulasikan ulang guna menjaga keselarasan kebijakan RKPD dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018, sehingga kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sangat penting untuk dilakukan.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Noviana Noviana; Munawar Noor
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.623

Abstract

Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pendekatan kualitatif sebagai dasar unuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan pendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang secara umum relative baik berdasarkan analisis variabel komunikasi, sumber daya,disposisi, struktur birokrasi, Faktor pendukung kir kendaraan bermotor diantaranya kecukupan SDM, alat uji kendaraan. kendaraan operasional dan sistem pelayanan online (daring). Sedangkan faktor diantaranya kualitas SDM sekitar 20% berpendidikan Sd dan SMP dan berumur diatas 50 tahun sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya sosialisasi ke masyarakat terkait sistem online (melalui e-KIR, serta BLU-e), dan juga tidak sebandingnya antara jumlah populasi kendaraan yang selalu bertambah dengan SDM yang menangani kir kendaraan bermotor.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GO DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Safira Fildza; Munawar Noor
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i2.580

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang dan faktor pendorong serta kendala-kendalanya. Penelitian ini menunggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, petugas loket pelayanan dan pemohon layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang. Analisis data secara deskriptif kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang didukung adanya komunikasi yang baik, sumberdaya, adanya diposisi dan struktur birokrasi. (2) Faktor pendorong meliputi adanya kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan; adanya perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan; adanya koordinasi yang baik dengan organisasi perangkat daerah melalui Perjanjian Kerjasama. Faktor kendala yaitu belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; belum optimalnya pengelolaan SIAK, capaian kepemilikan dokumen belum sesuai target; kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi; dan belum adanya Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaan teknis implementasi kebijakan go digital. Selain itu, kendala dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk penggunaan teknologi dalam layanan administrasi kependudukan, dan kendala trouble jaringan.
Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik) Aditya Ari Nugroho; Munawar Noor; Charis Christiani
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.475

Abstract

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Noor, Munawar
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i2.591

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, EMPOWERING yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan. Kata kunci : pemberdayaan
Co-Authors Aditya Ari Nugroho Aditya Ari Nugroho Charis Christiani Charis Christiani Charis Christiani Jayus Jayus Jayus Jayus Muharsih Muharsih Noviana Noviana Noviana Noviana Pratiwi Tedjo Safira Fildza