Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMUTUS SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA Hanum Rahmaniar Helmi
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia ternyata mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah eksistensi BPSK dalam memutuskan suatu sengketa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak secara tuntas memberikan peran kepada BPSK sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Beberapa persoalan terkait mengenai eksistensi BPSK itu sendiri. Tidak hanya itu, tetapi ada persoalan lain menyangkut wewenang BPSK. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan BPSK “final dan mengikat” kehilangan makna dan menjadi tidak berarti bagi konsumen yang mencari keadilan melalui BPSK, ketika dihadapkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) di mana terbukanya peluang mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Dalam proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, muncul permasalahan bahwa bagaimana pengadilan harus memperlakukan keberatan atas putusan BPSK tersebut. Upaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri pun terbatas hanya untuk putusan arbitrase oleh BPSK. Lalu bagaimana dengan putusan BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi?. Proses penyelesaian sengketa yang berbelit dan ketidakkonsistenan BPSK dalam memutus suatu sengketa bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Perdata yaitu proses cepat, biaya ringan, dsb. Dalam paper ini, nantinya penulis akan membahas mengenai persoalan tersebut di atas dan memberikan saran demi tercipatanya dunia peradilan di Indonesia yang lebih baik.Kata Kunci : BPSK, sengketa konsumen, pengajuan keberatan.

EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMUTUS SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA Hanum Rahmaniar Helmi
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v1i1.4

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia ternyata mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah eksistensi BPSK dalam memutuskan suatu sengketa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak secara tuntas memberikan peran kepada BPSK sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Beberapa persoalan terkait mengenai eksistensi BPSK itu sendiri. Tidak hanya itu, tetapi ada persoalan lain menyangkut wewenang BPSK. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan BPSK “final dan mengikat” kehilangan makna dan menjadi tidak berarti bagi konsumen yang mencari keadilan melalui BPSK, ketika dihadapkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) di mana terbukanya peluang mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Dalam proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, muncul permasalahan bahwa bagaimana pengadilan harus memperlakukan keberatan atas putusan BPSK tersebut. Upaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri pun terbatas hanya untuk putusan arbitrase oleh BPSK. Lalu bagaimana dengan putusan BPSK yang timbul dari mediasi dan konsiliasi?. Proses penyelesaian sengketa yang berbelit dan ketidakkonsistenan BPSK dalam memutus suatu sengketa bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Perdata yaitu proses cepat, biaya ringan, dsb. Dalam paper ini, nantinya penulis akan membahas mengenai persoalan tersebut di atas dan memberikan saran demi tercipatanya dunia peradilan di Indonesia yang lebih baik.Kata Kunci : BPSK, sengketa konsumen, pengajuan keberatan.

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS DAN PERTANAHAN DI DESA TRAYANG, KECAMATAN NGRONGGOT, KABUPATEN NGANJUK Hanum Rahmaniar Helmi
Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL LAYANAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jlm.v5i1.2021.194-200

In the State of Indonesia, there are many cases of inheritance rights for widows and inheritance rights of adopted children that have been submitted to courts, both district and religious courts. This can have a significant impact related to the inheritance, especially in relation to the distribution received by each. State law regulates inheritance law, but it has not been able to accommodate the needs of the community, so that the problem is often resolved at court. Apart from that, the connection with serial marriages or polygamous marriages also often creates problems in society. Because it can lead to disputes between the family of the heir and the family left behind, based on the perspective of Islamic inheritance law and customary inheritance law, it can be explained more deeply about the rights that should be owned by widows and adopted children to minimize disputes that occur and achieve solutions to problems. win-win solution. Apart from inheritance law cases, there are also cases related to land disputes that often occur in society. For this reason, it is very important to hold community service against the background of the problems mentioned above. The service method is carried out by means of counseling and mentoring. The results obtained under the legal problems experienced by residents were varied, but most of them were in the field of inheritance and land. Therefore, the community service team agreed to provide counseling, guidance regarding inheritance and land laws in the village. At the time of counseling and mentoring, residents were very enthusiastic by asking various kinds of questions about inheritance and land law.AbstrakDi Negara Indonesia terdapat banyak sekali kasus hak waris janda dan hak waris anak angkat yang diajukan pada pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal ini dapat membawa dampak yang cukup signifikan terkait dengan pewarisan tersebut, terutama terkait dengan pembagian yang diterima masing-masing. Hukum negara telah mengatur hukum waris, namun belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga sering kali masalah tersebut diselesaikan di meja hijau. Di samping itu terkait dengan perkawinan serial atau perkawinan poligami juga acapkali menimbulkan masalah di masyarakat. Oleh karena dapat menimbulkan sengketa antar keluarga pewaris dengan keluarga yang ditinggalkan, berdasarkan perspektif hukum waris Islam dan hukum waris adat akan dapat dipaparkan lebih mendalam mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh janda dan anak angkat agar dapat meminimalisir persengketaan yang terjadi dan dicapai pemecahan masalah yang win-win solution. Selain kasus hukum waris, juga terdapat kasus yang terkait dengan sengketa pertanahan yang sering terjadi di masyarakat. Untuk itu sangat penting diadakan pengabdian kepada masyarakat dengan latar belakang permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Metode pengabdian yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan pendampingan. Hasil yang diperoleh bawah Permasalahan hukum yang dialami oleh warga sangat beraneka-ragam, akan tetapi yang paling banyak ada di bidang waris dan juga pertanahan. Oleh karenanya, tim pengabdian masyarakat sepakat untuk melakukan penyuluhan, pembimbingan mengenai hukum waris dan pertanahan di desa tersebut. Pada saat penyuluhan dan pembimbingan warga sangat antusias dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan tentang hukum waris dan pertanahan.

SETTLEMENT OF DISPUTES OVER THE INHERITANCE PROPERTY DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF JUWONO VILLAGE, NGANJUK Poespasari, Ellyne Dwi; Helmi, Hanum Rahmaniar; Soelistyowati, Soelistyowati; Sumedi, Muhammad; Erlangga, Afga Samudera
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i4.415

Inheritance disputes in the community of Juwono Village, Kertosono, Nganjuk, East Java, occur because there are several family parties who perceive that the distribution of inheritance has not been fair or not getting any part of the inheritance divided by the inheritor. This disagreement can lead to disputes among family members. This research aims to find out the fair inheritance distribution in Juwono Village community and its settlement. This research is a socio-legal research with an analytical descriptive approach. The results of this research indicated that inheritance distribution disputes that often occur in Juwono Village are disputes related to widows, widowers, biological children, adopted children, extra-marital children, and stepchildren who do not get the share of inheritance that has been determined by inheritance law. If the inheritance distribution dispute cannot be resolved through deliberation within the family or with the help of village officials, then the parties can file a lawsuit to the court.

INHERITANCE IN THE COMMUNITY OF JUWONO VILLAGE, KERTOSONO SUBDISTRICT, NGANJUK REGENCY, EAST JAVA Helmi, Hanum Rahmaniar; Poespasari, Ellyne Dwi; Soelistyowati, Soelistyowati; Erlangga, Afga Samudera; Agustine, Rahmawati Emma Audrya
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i4.564

In Juwono Village, Kertosono Subdistrict, Nganjuk Regency, East Java, inheritance follows a parental kinship system where descent is traced from both parents. All children, regardless of gender, have equal rights to their parents' inheritance, including original and joint property. Disputes may arise if any heir is dissatisfied with their share. This research aims to identify the system and the settlement of inheritance distribution in the Juwono Village Community, Kertosono Subdistrict, Nganjuk Regency, East Java. This research is a socio-legal research that can be classified into descriptive analytical research as this research examines the behavior of Juwono Village community members in the tradition of resolving disputes over the distribution of inheritance property to their heirs.The findings of this research revealed that in Juwono Village, inheritance is distributed based on parental kinship, granting equal rights to male and female heirs. Each heir receives an individual share to own and control. However, disputes often arise due to perceived inequities in the distribution, particularly concerning the shares of widows, widowers, biological children, adopted children, and stepchildren. These disputes, driven by differing interests and dissatisfaction, frequently lead to legal conflicts within the community.

Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Anak Angkat Perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Sumatera Utara Helmi, Hanum Rahmaniar; Agustine, Rahmawati Emma Audrya
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): JIPPM - Desember 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.695

Masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara yang masih menjaga eksistensi hukum adatnya terutama dalam hal pewarisan menjadikan banyak masyarakatnya yang belum mengerti adanya perkembangan dalam hukum waris adat masyarakat adat Batak Toba di Sumatera. Dalam hal pembagi-an warisan, mereka masih menggunakan sistem pewarisan patrilineal. Sistem pewarisan tersebut tidak memberikan keadilan bagi anak perempuan baik anak kandung maupun anak angkat. Oleh karena itu pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Batak Toba akan perkembangan hukum waris adat dengan cara mensosialisasikan bentuk perkembangan tersebut. Dalam Yurisprudensi No. 179K/Sip/1961 tertanggal 11 November 1961 menyatakan bahwa terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama dalam mewaris harta warisan orang tuanya. Beranjak dari yurisprudensi tersebut diharapkan masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara dapat adil dalam hal pembagian harta warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuannya baik anak kandung maupun anak angkat.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search