Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN HUKUM MENGENAI UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (CYBERCRIME GAMBLING) (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Rizki Dwi Putra Siregar; Ediwarman Ediwarman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.896 KB)

ABSTRAK KAJIAN HUKUM MENGENAI UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (CYBERCRIME GAMBLING) (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Rizki dwi putra siregar*) Prof. Dr. Ediwarman **) Dr.Mahmud Mulyadi ***) Dalam penulisan jurnal ini, penulis membahas kajian Hukum mengenai uapaya POLRI dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on-linedi daerah Sumatera Utara. Perjudiano n-line ini merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang perludi cegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsdan tugas nya kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian on-linet ersebut. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian dalam hokum positif di Indonesia, apa faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on-line, bagaimana bagaimana peran dan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on-line. Metode dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative yakni dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitiankepustakaan (library research) dan wawancara (intervew. Dalam hokum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diaturdalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Faktor hambatan yang di hadapi oleh kepolisian yaitu dari faktor internal kepolisian dan faktori eksternal. Adapun peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian on-line dengan upaya pre-emtif, upaya preventiv dan upaya regresif. Kata kunci: kebijakan penanggulangan, tindak pidana perjudian online *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) Fatwa.K.J. Sembiring; Ediwarman Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.611

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi. Bahwa berdasarkan Coruption Perseption Index (CPI) tahun 2009, skor index Indonesia sebesar 2,8 yang masih memprihatinkan mengingat negara tetangga Asean lainnya masih jauh diatas Indonesia misalnya Singapore, Brunai Darussalam dan Malaysia. Bahwa subjek/ objek penelitian ini adalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode penulisan tesis ini berupa spesifikasi penelitian secara deskriptif yang tetap berpedoman pada yuridis normatif yang ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Pengumpulan data melalui mempergunakan data primer dan skunder dengan cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah kota Binjai.

KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) Fatwa K.J Sembiring; Ediwarman Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.605

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.

KAJIAN HUKUM TERHADAP ORANG DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DALAM PRESFEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) Asrul Taufik Harahap; Ediwarman Ediwarman; Triono Eddy
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.282

. Penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunkan narkoba maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut. Hal ini akan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peneliitan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data bersumber dari library research dan field research di Polresrtabes Kota Medan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa faktor-faktor penyhalahgunaan narkoba terhadap penyandang disabilitas ialah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi dan tidak percaya diri. Dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas bagi lingkungan masyarakat yaitu dampaknya sangat luas dan merupaakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, masyarakat juga merasa terganggu dan terkait keluarganya mempengaruhi oleh pengguna narkotika tak terkecuali terhadap penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan narkotika ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan markoba, melakukan giat gotong royong di wilayah rawan narkoba, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan. Polrestabes Kota Medan agar segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terakit hal tersebut agar tidak terjadi.

THE USE OF INDIGOFERA LEAF FLOUR (Indigofera sp.) AS A SUBSTITUTE OF SOYBEAN FLOUR IN THE GROWING FEED OF RED TILAPIA (Oreochromis sp.) Norma Valensi Putri; Siti Hudaidah; Ediwarman Ediwarman; Novita Panigoro; Agus Setyawan
e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan Vol 10, No 2 (2022)
Publisher : University of Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jrtbp.v10i2.p53-64

Feed is one of the most important aspects that cannot be left out in the fish farming process. One of the problems often faced by cultivators is the high price of feed due to the use of imported raw materials, such as soybean meal flour. To reduce the use of soybean meal flour, a new innovation was carried out in the form of substitution of local raw materials, namely Indigofera sp. This study aims to determine the effect of TDI (Indigofera sp.) as a substitute for soybean meal flour on growth performance on rearing red tilapia (Oreochromis sp.). This study used a completely randomized design with 4 treatments and 3 replications. P1 (without TDI usage), P2 (10% TDI usage), P3 (20% TDI usage), P4 (30% TDI usage). The data obtained were analyzed using analysis of variance (ANOVA) then further tested with Duncan's test. Based on statistical analysis, the test feed had a significant effect (p<0.1) on FCR was not significantly different (p>0.1) on the growth of absolute weight, absolute length, SGR, and SR of fish. The result of this study is that the use of TDI (Indigofera sp.) can be used up to a dose of 30% as a substitute for soybean meal flour in red tilapia feed, because it produces the same absolute weight growth, absolute length growth, SGR, and SR as the control feed.

KIAT MENJADI PENGAJAR BIPA BERKUALITAS Ediwarman Ediwarman
Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/lgrm.v12i1.8271

Kesempatan menjadi pengajar BIPA telah terbuka lebar. Siapapun dapat menjadi pengajar BIPA dengan latar belakang program studi berbagai macam. Pengajar BIPA dapat datang dari program studi pendidikan maupun nonpendidikan. Oleh karena, pengajar BIPA hanya dituntut mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menguasai kebudayaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu penelitian yang mengkaji hasil riset yang dipublikasikan atau tidak. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil dari riset yang dipublikasikan atau tidak dalam jurnal, website, buku Pustaka, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan pembacaan kepustakaan. Hasil pengkajian yaitu pengajar BIPA yang professional mampu mengajarkan Bahasa Indonesia dengan baik dan dapat mengintegrasikan kebudayaan dalam pembelajaran BIPA.Kata kunci: Profesionalitas, Pengajar BIPA

PEMBELAJARAN ONLINE SEBAGAI OBAT PADA PANDEMI COVID-19 Ediwarman Ediwarman
Teks: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia Vol 1, No 1 (2021): TEKS: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Schools in Indonesia are currently based on traditional learning methods. They follow the traditional setting of face-to-face schools in classrooms. Even though many schools have started mixed learning, many of them are stuck with old procedures. The Covid-19 Pandemic caused by the Corona Virus rocked the entire world. The World Health Organization declared it a pandemic. This situation challenges education systems around the world and forces educators to switch to online teaching mode overnight. Many schools that were previously reluctant to change their traditional pedagogical approach had no choice but to switch entirely to online teaching-learning. The article covers the importance of online learning and analysis of the Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Challenges of e-learning mode in times of crisis. This article also highlights the growth of online learning during times of pandemics and natural disasters and includes advice for educational institutions on how to deal with the challenges associated with online learning.

KAJIAN PENJAJAKAN DESA BINAAN: RANTAU BINUANG SAKTI Ediwarman Ediwarman; T Iskandar Johan; Saipul Bahri; Ujang Paman Ismail; Mukhtar Ahmad
DINAMIKA PERTANIAN Vol. 30 No. 1 (2015): Jurnal Dinamika Pertanian Edisi April 2015
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In order to make a decision on the possibility to determine Rantau Binuang Sakti to be an established village of the Islamic University of Riau, a reconnaissance study have conducted as a field study in the mid-January 2015. As an origin of traditional village, which has been famous since in the mid 16th century, but the village are closed and isolated due to bad infrastructure conditions and seemingly rural development program has not yet been in touch to the village, by regency as well as by other upper government institution. The natural resources as a part of the Rokan river wetland area, it well support of the important of fishery to Rokan Hulu Regency, so that recently it will be one of the fishing recreation tourism come from various cities such as Pekanbaru and Duri. Base on the main scientific priority and the persistent of Islamic University of Riau’s expertise on the rural and community development, so that Rantau Binuang Sakti is feasible then as a rural reconstruction of the Islamic University of Riau by means to strengthen the fishery and its resources, develop creative economy embedded with spiritual and eco-tourism as well as possible to be a potential production center for horticultural fruit for the region (inhabitant) consumption.

The Role Of Attorney In Handling Confiscated Articles Of Criminal Offense In Narcotics: A Case Study Of The Humbang Hasundutan District Attorney Office Ratih Intan Gayatri; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; Wessy Trisna
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1073

Keeping confiscated articles related to criminal offenses involving narcotics that have been marked for destruction may lead to concerns about the potential risk of them being sold again and used by unscrupulous law enforcement officers. In reality, however, confiscated narcotics with their confirmed legal status, court- issued case dispositions, and final and conclusive verdicts, are still retained rather than destroyed, perhaps due to their minimal quantity or due to various obstacles. The authority of prosecutors is regulated in Articles 270 to 276 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), Article 30 paragraph (1) letter b of Law No. 11 of 2021 concerning the Indonesian Attorney General's Office, and Article 91 Paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which provide authority in determining the status of narcotic items. The role of prosecutors is described in the Indonesian Attorney General's Office Standard Operating Procedure No. 2 of 2022 in Chapter III which includes recording, research, storage, maintenance, security, provision, return, and resolution of confiscated items. Internal and external obstacles are faced, but preventive and repressive efforts have been undertaken. Efforts are focused on resolving internal and external factors in handling narcotics evidence. The importance of the prosecutor's role in handling narcotics evidence is highlighted, emphasizing the need for more effective efforts to overcome obstacles for improvement in future handling.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search