Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki Unes Law Review Transparansi Hukum Mahadi : Indonesia Journal of Law Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ULJLS
Wessy Trisna
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) Junita Sari; Edy Yunara; Wessy Trisna
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.537 KB)

Abstract

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) Junita Sari Edi Yunara Wessy Trisna Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Abstrak Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana prilaku mengejek, menganiaya teman sendiri bahkan hingga meninggal merupakan hal yang kurang tersorot, padahal sudah banyak terjadi. Proses peradilan terhadap anak sering kali menimbulkan stigmatisasi dan efek buruk terhadap diri anak, salah satu kelemahannya dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal. Perlindungan terhadap korban anak tindak pidana bullying masih kurang mendapat perhatian, begitu juga dengan penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice belum sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Tindak pidana bullying sudah menimbulkan banyak kerugian dan keresahan, seperti kasus di SMA Teladan Binjai yang diawali dengan perkataan hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj). Perlindungan secara khusus harus diberikan terhadap anak termasuk juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Maraknya kasus tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak yang kasusnya kurang mendapat perhatian dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban bullying. Maka dari itu hal ini menjadi latar belakang penelitian hukum yang berjudul “ Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017PN Bnj). Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan anak. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Kata Kunci : Restorative Justice, Bullying, Anak
PELAKSANAAN ASAS AKUSATOR OLEH POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES DAIRI Tioneni Sigiro; Edi Yunara; Wessy Trisna
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.099 KB)

Abstract

ABSTRACT Tioneni Sigiro* Edy Yunara** Wessy Trisna***     This thesis entitled "The implementation of the accusatory principle by the police in the investigation of crime in Polres Dairi". The principle of the accusator is a rule or norm that contains provisions that must be exercised by law enforcement officers in the case of treating suspects in their positions as human beings having dignity and dignity. A suspect must be sealed in every examination as a subject and not as an object of examination. This thesis discusses how the position of the accusator principle in the process of investigation at the police level, how the implementation of the field, and obstacles and obstacles for investigators in applying the principle. The research method used to answer these problems is empirical research method, using the approach of legislation and sociological approach. The results show that basically the application of the accusatory principle has not been fully implemented. There is an element of violence perpetrated by the police as the investigator of the suspect and there are still violations of the rights of the suspect in the examination process. Some of the obstacles encountered by the investigators in applying the accusatory principle on the investigation of the suspects are the non-professional investigators who are unprofessional in their duties, giving rise to acts contrary to the accusatory principle. In the investigation of the suspect, the investigating investigator also often finds it difficult to get information from the suspect because the suspect is silent, suddenly ill, or convoluted in giving his testimony to the investigator and not cooperating. Thus this becomes the trigger of the birth of attitudes or actions of the investigators themselves to be harsh and repressive. On the other hand, the presence of investigator supervisors is often not in accordance with the objectives that should be because of the assumptions and habits as colleagues, then the function of supervision is not going well and properly. The suggestion is that the police force, especially those in the investigation function, no longer engage in violence or threats of violence and other acts contrary to the principle of the accusator, but instead be more professional, and more innovative in finding better ways of digging information of the suspects being examined.     Keywords: Implementation, Basic Accusator, Criminal Investigation.           *Student of Faculty of Law, University of Sumatera Utara. **Lecturer at the Department of Criminal Law Faculty of Law, University of Sumatera Utara *** Lecturer at the Department of Criminal Law Faculty of Law, University of Sumatera Utara  
The Role Of Attorney In Handling Confiscated Articles Of Criminal Offense In Narcotics: A Case Study Of The Humbang Hasundutan District Attorney Office Ratih Intan Gayatri; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; Wessy Trisna
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1073

Abstract

Keeping confiscated articles related to criminal offenses involving narcotics that have been marked for destruction may lead to concerns about the potential risk of them being sold again and used by unscrupulous law enforcement officers. In reality, however, confiscated narcotics with their confirmed legal status, court- issued case dispositions, and final and conclusive verdicts, are still retained rather than destroyed, perhaps due to their minimal quantity or due to various obstacles. The authority of prosecutors is regulated in Articles 270 to 276 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), Article 30 paragraph (1) letter b of Law No. 11 of 2021 concerning the Indonesian Attorney General's Office, and Article 91 Paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which provide authority in determining the status of narcotic items. The role of prosecutors is described in the Indonesian Attorney General's Office Standard Operating Procedure No. 2 of 2022 in Chapter III which includes recording, research, storage, maintenance, security, provision, return, and resolution of confiscated items. Internal and external obstacles are faced, but preventive and repressive efforts have been undertaken. Efforts are focused on resolving internal and external factors in handling narcotics evidence. The importance of the prosecutor's role in handling narcotics evidence is highlighted, emphasizing the need for more effective efforts to overcome obstacles for improvement in future handling.
TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN SUNTIK MATI (MERCY KILLING) OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT KRONIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA Lailan Munibah Lubis; Edi Yunara; Marlina, Marlina; Wessy Trisna
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i6.2368

Abstract

Suntik mati merupakan tindakan euthanasia aktif yang dalam perkembangannya diartikan sebagai pengakhiran kehidupan karena belas kasihan (Mercy Killing). Suntik mati (mercy killing) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya pengobatan untuk menyembuhkan jiwa pasien. Kenyataannya, dokter sering berhadapan dengan kasus permintaan suntik mati, disitulah tuntutan etika, moral, dan hukum dibutuhkan. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pengaturan suntik mati (mercy killing) ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia; Bagaimana pertanggungjawaban pidana Dokter pada pasien ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia; Bagaimana perdebatan terhadap penerapan suntik mati (mercy killing) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengaturan suntik mati (mercy killing) ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 UU No.1 Tahun 2023 dianggap paling mendekati, meskipun kedua pasal tidak menyebut istilah euthanasia secara konkret. Istilah euthanasia aktif disebut dalam penjelasan Pasal 461 UU No.1 Tahun 2023. Pertanggungjawaban pidana Dokter ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia, dokter yang terbukti bersalah memberikan suntikan mematikan kepada pasien, dapat berupa hukuman penjara. Perdebatan yang terjadi terhadap penerapan mercy killing di Indonesia ialah golongan setuju beralasan bahwa tindakan tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki setiap manusia untuk menentukan hidupnya termasuk hak untuk mati yang sejajar dengan hak untuk hidup; dan golongan kontra beralasan bahwa tindakan mercy killing hakekatnya merupakan bunuh diri yang dilarang berbagai agama dan dianggap suatu pembunuhan yang merupakan perbuatan melanggar hukum.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan : (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn) Dea Vony Nifili Zega; Mahmud Mulyadi; Detania Sukarja; Wessy Trisna
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2308

Abstract

In handling cases of criminal acts of corruption, special rules are imposed that stipulate that without the presence of defendants who have been legally summoned at the court hearing, the trial can still proceed with trial in absentia as stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. However, this provision does not formulate and regulate the investigation of corruption cases in absentia. The purpose of this thesis is to analyze and know the importance of trial in absentia in cases of criminal acts of corruption, to analyze and know the implementation and opportunities and challenges of trials in absentia in cases of criminal acts of corruption against suspects who have never been examined at the investigation stage. The research method used in this thesis is normative research with primary data collection and secondary data using literature study techniques and field studies then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively. The urgency of trial in absentia in corruption cases is to realize legal justice in terms of saving state wealth through the return of assets resulting from corruption crimes, providing benefits for many people who have been harmed by social and economic rights as a society. The implementation of trials in absentia in corruption cases as decided in the Corruption Court Decision Number: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn does not only occur in the court examination process but has begun since the investigation stage, where the Suspect is no longer known or has fled after being determined as a Suspect. The trial in absentia of corruption cases against suspects who have never been examined at the investigation stage provides opportunities for the recovery of state financial losses, speeds up the completion of legal proceedings and to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes. The challenges of implementing trials in absentia of corruption cases in terms of legal substance, legal structure, legal culture and fulfillment of human rights.
Legal Analysis of Case Handling Against Children Who Commit Abuse Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Wessy Trisna; Mohammad Ghuffran; Ridho Mubarak
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the justice system for juvenile offenders of violent crimes. Criminal acts are not just committed by grownups but the perpetrator can also be a child. Child are the golden generation for the nation and state, for that children need attention, protection and coaching to ensure their growth and development, mindset, mentality and behavior. Aggressive behavior in children often stems from children's habits in the use of mobile phones that contain video games that refer to violent games. The event that often occurs today is the crime of persecution where the perpetrator is a child. The factor of acts of abuse committed by children is an action taken by children to express their disappointment with the victim which results in physical violence which often results in injuries, disabilities, and even death. This study identifies the procedure for giving demands for cases of abuse committed by children. The prosecution carried out by the child prosecutor is first pre-prosecuted to the child offender, the child prosecutor can track the investigation's development ultimately, public prosecutor obtains an investigation file that has been first finished the investigator will order to subsequently make an indictment and then can be given to the court the process of resolving instances of child abuse indonesia's court system. Instances of child abuse in indonesia's court system. Juvenile justice can use restorative justice and diversion takes place on the basis of the idea that responses and responses to children's criminal behavior in terms of abuse will not be effective nothing community's and involvement of victims, perpetrators. If it turns out that these two methods cannot be carried out, then a trial in court is the last way and effort that must be taken as a last resort.
Differences in Restorative Justice in Indonesia, New Zealand and Saudi Arabia Viewed from Comparative Criminal Law Manurung, Fajar Rudi; Gunanto, Marcus Priyo; Mohammad Ekaputra; Marlina; Wessy Trisna
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Develompment of Legal Science
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v2i1.16665

Abstract

Resolving criminal cases through the judiciary is considered successful if law enforcers are able to bring the perpetrators to justice and receive punishment. In certain cases, the public hopes that there will be no need for prosecution because the crime committed is not commensurate with the sentence imposed. Provisions about Restorative Justice in Indonesia, the civil law legal system is not yet clearly regulated in the law. New Zealand is a country Common Law who successfully implemented it Restorative Justice at the Correctional Institution. Meanwhile, Saudi Arabia is an Islamic country that most consistently applies Islamic criminal law which has a concept Restorative Justice. The aim of the research is to compare the concept of restorative justice between Indonesia, New Zealand and Saudi Arabia. Through these three different legal systems, which legal system is restorative justice most appropriate to apply? in Indonesia Restorative Justice guided by the internal provisions of the Police, Prosecutor's Office and Courts, which have not yet been stated in New Zealand Law Restorative Justice under the Parole Law of 2002, Saudi Arabia Restorative Justice relies on transcendental rules, namely the Qur’an and Hadits as well as the judge's discretion. The fact that it is applied in different countries is not certain that it will be useful if applied in one's own country or another country. Restorative justice must be in accordance with the social, economic and political conditions of a country.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DALAM TRANSASKI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) (STUDI PUTUSAN NOMOR 976/PID.SUS/2020/PN MKS, PUTUSAN NOMOR 107/PID.SUS/2021/PN KDS, PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2022/PN PGP, PUT Luthvia Meidina; Mohammad Ekaputra; Wessy Trisna
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.6714

Abstract

ABSTRAK Perdagangan kosmetik marak terjadi melalui media online atau marketplace, sehingga perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online membahayakan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online, kajian unsur-unsur pidana dalam tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan menganalisis penerapann hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam transaksi jual beli online dengan Studi Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/Pn Mks, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/Pn Kds, Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/Pn Pgp, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/Pn Ptk. Banyak ditemukan di E-commerce bahwa kosmetik yang di perdagangkan tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik tidak memiliki izin edar dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Taahun 2009 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun dalam putusan yang penulis angkat, ancaman penjatuhan putsan dinilai terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera. Sehingga tidak bermanfaat apabila dikaitkan dengan ancaman pidana yang begitu tinggi. Kata Kunci : Kosmetik, Izin Edar, E-commerce
Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan : (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn) Dea Vony Nifili Zega; Mahmud Mulyadi; Detania Sukarja; Wessy Trisna
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2308

Abstract

In handling cases of criminal acts of corruption, special rules are imposed that stipulate that without the presence of defendants who have been legally summoned at the court hearing, the trial can still proceed with trial in absentia as stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. However, this provision does not formulate and regulate the investigation of corruption cases in absentia. The purpose of this thesis is to analyze and know the importance of trial in absentia in cases of criminal acts of corruption, to analyze and know the implementation and opportunities and challenges of trials in absentia in cases of criminal acts of corruption against suspects who have never been examined at the investigation stage. The research method used in this thesis is normative research with primary data collection and secondary data using literature study techniques and field studies then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively. The urgency of trial in absentia in corruption cases is to realize legal justice in terms of saving state wealth through the return of assets resulting from corruption crimes, providing benefits for many people who have been harmed by social and economic rights as a society. The implementation of trials in absentia in corruption cases as decided in the Corruption Court Decision Number: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn does not only occur in the court examination process but has begun since the investigation stage, where the Suspect is no longer known or has fled after being determined as a Suspect. The trial in absentia of corruption cases against suspects who have never been examined at the investigation stage provides opportunities for the recovery of state financial losses, speeds up the completion of legal proceedings and to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes. The challenges of implementing trials in absentia of corruption cases in terms of legal substance, legal structure, legal culture and fulfillment of human rights.
Co-Authors Dea Vony Nifili Zega Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edy Yunara Ekaputra, Mohammad Gunanto, Marcus Priyo Junita Sari Lailan Munibah Lubis Luthvia Meidina Mahmud Mulyadi Manurung, Fajar Rudi Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Mohammad Ghuffran NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nugraha, Dinda Adistya Ratih Intan Gayatri ridho mubarak Sukarja, Detania Tioneni Sigiro