Garuda - Garba Rujukan Digital

Elisabeth Dewi

Universitas Katolik Parahyangan

Author-ID : 2583931

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan : Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014 Angelia Maria Valentina; Elisabeth Dewi
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 13 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

United Nations as international organization issued an international convention to eliminate discrimination towards women, called CEDAW (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women). As the one of the nation that ratified the convention, Indonesia, adopted CEDAW articles that becomes UU RI No. 7 Tahun 1984. Indonesia agreed to prevent further discrimination towards women and implement all the policies written on those article. Unfortunately, the success and implementation of CEDAW is still doubtful, especially in political realm. The number of women political participation never reached 30% according to the affirmative action that is stated in Indonesian Constitution. The 2009 and 2014 general election showed that women’s representation in parliament in still low and not having significant change. The success of CEDAW can be seen from women’s political participation, measured by international indicator called GEM (Gender Empowerment Measure). GEM is used to measure shift and effectiveness of the implementation of CEDAW Convention in Indonesia, especially in political participation. This article concluded that CEDAW International Convention in political participation is not effective yet, considering the number of women in parliament not balanced with ratio of women citizen in Indonesia.

The Collaboration Between Indonesia and Pasific Island Countries in Facing Environmental Challenges Vrameswari Omega W; Stanislaus Risadi Apresian; Elisabeth Dewi
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Permasalahan lingkungan masih menjadi isu utama bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu yang paling rentan terkena bahaya alam dan perubahan iklim di dunia.[1] Penelitian terbaru menunjukkan bahwa setidaknya 8 pulau di Samudera Pasifik telah tenggelam akibat naiknya permukaan air laut.[2] Ancaman serupa pun terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang terletak di kawasan Pacific Ring of Fire dan dikelilingi tiga lempeng tektonik menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana. dampak perubahan iklim telah mengancam sekitar 2000 pulau akan tenggelam sebelum tahun 2050.[3] Melihat pada tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh negara-negara di kepulauan Pasifik dan Indonesia, membangun kerja sama yang konstruktif untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi menjadi hal yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan-tantangan keamanan lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan Pasifik, memetakan kerja sama yang sudah dilakukan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik, dan mengelaborasi mengapa kerja sama ini penting. Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini berpendapat bahwa kerja sama yang dilakukan melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan dan Triangulat merupakan upaya untuk memperkuat peran Indonesia dalam menjalin hubungan dengan PICs dan untuk mengatasi tantangan lingkungan.

EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR UNTUK NELAYAN KECIL Wulandari Wulandari; Rulyusa Pratikto; Elisabeth Dewi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8175

Hasil survey Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan tahun 2021 menunjukkan 82,08% nelayan kecil sulit mengakses subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permasalahan inilah yang diteliti melalui evaluasi kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil, dengan empat indikator yaitu: input, process, output dan outcome. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengungkap fakta di lapangan tentang identifikasi masalah, hambatan dan solusi yang disampaikan oleh dua kategori informan yaitu pemerintah dan nelayan kecil. Sumber data berasal dari data primer melalui observasi, wawancara dan Focus Grup Discussion. Data sekunder diperoleh melalui data resmi pemerintah. Faktor penyebab nelayan kecil sulit mengakses subsidi BBM solar yaitu: pertama, regulasi yang mempersulit dengan persyaratan dan prosedur yang panjang. Kedua, nelayan kecil tidak terekam dalam data administrasi dan kapal nelayan. Ketiga, terbatasnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN). Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu: pertama, revisi peraturan hukum subsidi BBM untuk nelayan kecil agar persyaratan dan prosedurnya mudah. Kedua, penggunaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Kartu KUSUKA) untuk akses subsidi BBM solar, yang sistem informasi dan teknologinya terintegrasi dengan lintas kemen-terian/badan. Ketiga, penambahan infrastruktur dan digitalisasi SPBUN. Keempat, subsidi BBM solar disalurkan oleh koperasi melalui program Solar Untuk Koperasi Nelayan (SOLUSI).

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search