Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAS (Journal of ASEAN Studies) Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Global Strategis Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Padjadjaran Journal of International Relations Indonesian Perspective
Akim Akim
Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Transportation Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Klaim Sepihak Donald Trump Terhadap Kota Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dalam Perspektif Konstruktivisme Fariz Ruhiat; Akim -
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.705 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v16i1.3361.19-30

Abstract

Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik global yang tidak berujung hingga saat ini. Kota Yerusalem merupakan kawasan yang diperebutkan dan sebagai pemicu konflik sepanjang masa antara Palestina-Israel. Kota ini dianggap merupakan tempat yang begitu sakral bagi umat Islam dan kaum Yahudi sehingga terus menjadi perebutan dua negara tersebut. Kemudian di penghujung tahun 2017, Donald Trump telah memicu konflik memanas kembali dengan pernyataan keberpihakannya terhadap Israel dengan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan klaim sepihak Amerika Serikat dibawah pemerintahan Trump terhadap kota Yerusalem sebagai ibukota Israel dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dalam studi kepustakaan, data dan informasi dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami fenomena yang dikaji. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, bahwa klaim sepihak dilakukan berdasarkan unsur identitas (identity) dan kepentingan (interest), sehingga Amerika Serikat menganggap Israel sebagai ‘kawan’ dan Palestina sebagai ‘lawan’.Kata kunci: Perspektif Konstruktivisme; Kota Yerusalem; Klaim Sepihak Donald Trump.
Diplomasi Publik Korea Selatan di Indonesia Melalui King Sejong Institute Center Indonesia Naomi Karina Hutagalung; Junita Budi Rachman; Akim Akim
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (948.59 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v15i2.3415.131-145

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi dan mengidentifikasi diplomasi publik Korea Selatan melalui King Sejong Institute Center Indonesia (KSIC). KSIC adalah institusi yang bergerak dibidang pendidikan bahasa dan budaya. Kehadirannya di Indonesia sebagai respon atas minat publik Indonesia yang gemar akan budaya Korea Selatan, khususnya budaya populer (Hallyu) yang mendorong keingintahuan mereka untuk lebih mengenal Korea Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan eksploratif dalam mengidentifikasi data pelaksanaan diplomasi publik di lapangan dengan menggunakan kerangka konseptual dimensi strategis diplomasi publik, untuk mengidentifikasi keberadaan elemen-elemennya, yaitu: listening, advocacy, cultural diplomacy, exchange diplomacy dan international broadcasting. Validasi penelitian ini dengan metoda triangulasi: studi literatur dan wawancara terhadap narasumber signifikan dan khalayak peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSIC Indonesia telah melaksanakan diplomasi publik dan menerapkan beberapa elemen-elemennya dalam kegiatan di setiap dimensi strategis. Walaupun demikian tidak semua elemen dapat dicakup dalam setiap dimensi pelaksanaannya. Melalui diplomasi publik yang dilaksanakan, KSIC Indonesia dalam waktu singkat telah dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jakarta di mana tempat KSIC Indonesia berada. Hasil identifikasi terhadap hierarki penerimaan publik Indonesia yang merupakan hasil dari diplomasi publik KSIC Indonesia menandai bahwa KSIC Indonesia telah melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan resmi Negara Korea Selatan.Kata Kunci: Diplomasi Publik; Korea Selatan; King Sejong Institute Center Indonesia
PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN akim - akim; Neneng Konety; Chandra Purnama; Monita Hizma Adilla
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2018): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.48 KB) | DOI: 10.24198/kumawula.v1i1.19258

Abstract

Sebagai kawasan pendidikan, Jatinangor telah mengalami pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi yang mendorong perningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor. Disisi lain, pemerintah menerapkan Undang-Undang no.33 tahun 2014 Jaminan Produk Halal di 2019 semua produk yang bersertifikat halal. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik, dibutuhkan pemahaman dari produsen untuk menyediakan produk-produk halal dan mendaftarkan sertifikasi halal untuk menjamin hak konsumen dan kepuasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman UMKM di Jatinangor dalam menjamin produk-produk makanan halal yang dibuat oleh kepemilikan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, pengamatan dan wawancara semi-terstruktur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemahaman UMKM di Jatinangor pada sertifikasi halal masih relatif rendah. Pangsa pasar produk makanan di Jatinangor tidak cocok oleh ketersediaan makanan yang halal dijamin melalui kepemilikan sertifikasi halal oleh UMKM sebagai penyedia makanan di Jatinangor. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai alasan, tetapi alasan utama adalah kurangnya pengetahuan, informasi, dan Sosialisasi proses sertifikasi halal itu sendiri serta masalah-masalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan sertifikasi halal proses pendaftaran.As an education area, Jatinangor has been encountering a high rate of population and economic improvements which have encourage the development of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in Jatinangor. On the other side, the government implement the Undang-Undang No.33/2014 Jaminan Produk Halal that in 2019 all products have the halal-certified. In order for this policy run properly, it needs understanding from producers to provide halal products and register halal certification to guarantee consumer rights and satisfaction. The purpose of this study is to know the understanding of UMKM in Jatinangor in guaranteeing halal food products made by the possession of halal certificates issued by the authorized halal certification institution. The research method used is quantitative research methods with data collection techniques through questionnaires, observation, and semi-structured interviews. The results of this study indicate that the understanding of UMKM in Jatinangor on halal certification is still relatively low. The market share of food products in Jatinangor has not been matched by the availability of food that is halal guaranteed through ownership of halal certification by UMKM as a food provider in Jatinangor. This condition is caused by a variety of reasons, but the main reason is the lack of knowledge, information, and socialization of the halal certification process itself as well as the problems in terms of costs that must be incurred to carry out the halal certificationregistration process.        
Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Produk Impor Halal dan Nonhalal bagi Siswa Madrasah Aliyah Persis 24 Rancaekek Bandung Akim Akim; Chandra Purnama; Neneng Konety; Febriani Amalina Shalihah
Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2020): Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agrokreatif.6.2.186-199

Abstract

The existence of Indonesia as a country with the largest number of Muslim societies in the world is an allure for foreign producers, coupled with the preference of people who are relatively more interested in imported products resulting in Indonesia's domestic market being flooded with imported products. This condition is a bit dangerous for Muslim consumers when it is associated with the lack of halal awareness in Indonesian society, so that the activities of community awareness are needed, one of which is in the form of socialization activities. This article aims to evaluate the socialization activities carried out among Madrasah Aliyah (Islamic Senior High School) students in Rancaekek Bandung. The socialization activities are carried out using the seminar method in the form of lectures with questions and answers and simulation methods in the form of simulation exercises. Meanwhile, the evaluation of the socialization activities was carried out by conducting pre-test and post-test with the help of IBM SPSS version 21 to measure the effect of socialization on the knowledge of the students of Madrasah Aliyah Persis 24 Rancaekek related to the halal of imported products. From the test results obtained, it can be concluded that the socialization activities carried out succeeded in increasing the knowledge of the students of Madrasah Aliyah Persis Rancaekek regarding the importance of the halal status of imported products circulating in the community.
Questioning the Regional Integration of Higher Education in ASEAN: Equality for All? Dudy Heryadi; Anggia Utami Dewi; Akim Akim; Cecep Hermawan; Waki'ah Waki'ah
JAS (Journal of ASEAN Studies) Vol. 6 No. 2 (2018): Journal of ASEAN Studies
Publisher : Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/jas.v6i2.5120

Abstract

Regional integration in ASEAN, within the framework of ASEAN Community has three pillars. ASEAN Socio-Culture Community as one of the pillars brought the vision of equality of access toward education aligned with the United Nation Sustainable Development Goals. Specifically, integration higher education is institutionally spearheaded by the ASEAN University Network (AUN) established in 1995, which currently is still the only legitimate HEI’s platform under the ASEAN Secretariat. This paper discusses the question on the exclusivity of AUN membership that had created the narratives of doubt among the non-member universities of AUN. The research is conducted with the qualitative methods in triangulation design based on the primary data taken from in-depth interview and structured focus group discussion (FGD), supplemented by the desk study on current research on the area of regional integration and higher education management. The result presented the positive view on the question posed in the research. AUN is adapting to change, with several universities are now holding the status of associate membership. AUN also stated that they are under the preparation of making scheme and procedure of new membership application. As a unique space of integration in ASEAN, AUN is continuously adjusting to accommodate the needs of the greater audience.Keywords—higher education, ASEAN University Network, inclusive, regional integration, ASEAN
Regional Governance on Covid-19 Vaccination in The Southeast Asia Deasy Silvya Sari; Mas Halimah; Akim Akim; Ali Zahid
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v5i2.35964

Abstract

One of the efforts to prevent the spread of Covid-19 is the Covid-19 vaccine. Everyone in the world has the right to access a Covid-19 vaccine, so governance is needed to guarantee that vaccine distribution is fair and equal. This article aims to discuss the regional governance of the COVID-19 vaccination program in Southeast Asia. Furthermore, the concept of regional governance and systematic literature study methods was used. The results showed that states in southeast asia have done bilateral cooperation with vaccine-producing eventough companies or states. On the scheme of regional governance, ASEAN becomes a fasilitator of vaccine distribution in order to guarantee that ASEAN members get the vaccine.
Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan Atanta Gian; Akim Akim
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.681 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v2i1.22247

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori reorientasi kebijakan luar negeri K. J. Holsti. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyimpulkan jawaban terkait rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini. Dalam artikel ini peulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan sangat dipengaruhi oleh terjadinya reorientasi kebijakan luar negeri yang terjadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Reorientasi tersebut terjadi berdasarkan adanya pertimbangan faktor domestik, faktor eksternal, dan faktor latar belakang historis negara Indonesia.
The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia Muhammad Faishal Saifullah Fatah; Akim Akim
Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.285-306

Abstract

Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam transnasional yang paling berpengaruh. Mereka mampu memperluas ruang lingkup operasinya di luar Mesir dan mengilhami berdirinya berbagai organisasi dan gerakan Islam di seluruh dunia hingga menggapai Asia dan Eropa, termasuk Indonesia, di mana pengaruh gagasan Ikhwanul Muslimin dapat ditemukan dalam Jemaah Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pascaruntuhnya rezim orde baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses translokalisasi gagasan Ikhwanul Muslimin sehingga dapat menyebar ke Jemaah Tarbiyah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan travelling theory dari konsep translokalitas, yang merupakan turunan dari transnasionalisme. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang terkandung dalam travelling theory menjelaskan bagaimana gagasan dapat menyebar luas di Indonesia melalui penemuan berbagai media penyebaran, serta ditemukannya proses penyesuaian gagasan Ikhwanul Muslimin dalam pengadopsian dan implementasinya di Indonesia. Selain ituterdapat temuan terkait konsekuensi-konsekuensi tidak terduga dari kebijakan suatu negara, baik yang bertindak sebagai sumber maupun tujuan, terhadap perkembangan dan penyebaran gagasan tersebut. Kata-kata Kunci: Ikhwanul Muslimin, Jemaah tarbiyah, translokalisasi, travelling theories The Muslim Brotherhood is one of the most influential transnational Islamic movements. They were able to expand their scope of operations beyond Egypt and inspired the establishment of various Islamic organizations and movements throughout the world to reach Asia and Europe, including Indonesia, where the influence of the Muslim Brotherhood's ideas can be found in Jemaah Tarbiyah, which later became the Prosperous Justice Party (PKS) after the collapse of the New Order regime. This study aims to explain the process of translocalizing the ideas of the Muslim Brotherhood so that they can spread to the Tarbiyah Jemaah in Indonesia by using a travelling theory approach from the concept of translocality, which is a derivative of transnationalism. The results of this research show that the dimensions contained in travelling theory explain how ideas can spread widely in Indonesia through the discovery of various dissemination media, as well as the finding of the process of adjusting the ideas of the Muslim Brotherhood in their adoption and implementation in Indonesia. In addition, there are findings that suggest unexpected consequences of a country's policy, both acting as a source and a destination for the development and spread of the idea. Keywords: Jemaah Tarbiyah, Muslim Brotherhood, translocalization, travelling theories
ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEPOLISIAN DI POLRES SORONG SELATAN Hary Yudha Siregar; Akim Akim; Yusa Djuyandi
Responsive Vol 6, No 1 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v6i1.40029

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong selatan belum diterapkan secara optimal dengan implikasi rendahnya pencapaian target kinerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan pada bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dari fungsi pengawasan, meningkatkan kemampuan para petugas dan perlu untuk dilakukan pelatihan bersama antar fungsi sehingga terjalin koordinasi yang baik antar satuan kerja pada Polres Sorong Selatan. The objectives of this study is to analyze the policy of monitoring police programs and activities at the Polres Sorong Selatan. This is a descriptive qualitative research by using library study, observation and interviews were used to collect the primary also secondary data. The results of this study showed that the monitoring of policy implementation on programs and activities at Polres Sorong Selatan has not been optimally implemeted with the implication that the achievement performance and accountability is still low. This is due to constraints in the field of personnel, infrastructure, budget and methods used. Therefore, i tis necessary to conduct socialization to provide understanding of the main tasks of the supervisory function, improve the ability of officers and carry out joint training with related functions so that there is a good relationship between works units in Polres Sorong Selatan.
Indonesia-US Trade Barrier: A Study on the Halal Certification of Imported Chicken Leg Quarters Akim Akim; Arfin Sudirman; Januar Aditya Pratama
Jurnal Hubungan Internasional Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jhi.v12i1.17034

Abstract

This study discussed the background of Indonesia's non-tariff trade barrier implementation against imports of chicken legs from the United States (US) through halal certification. As WTO members, the two countries are bound by the rules and agreements of the WTO, one of which is trade liberalization related to the elimination of various kinds of trade barrier including non-tariff trade barrier such as halal certification. The application of halal certification by Indonesia to imports of chicken legs has prevented imported chicken legs from the US from entering the Indonesian market, even though they have a lower price. This study uses a mercantilism approach in the global political economy, namely the theory of non-tariff trade barrier from Thomas Oatley. The method used by the researcher was a qualitative research method with the type of case study and data collection techniques are carried out through literature study and interviews with related informants. This study concludes that there were two considerations behind the implementation of non-tariff trade barrier by Indonesia to the import of chicken legs from the US through halal certification, namely the consideration of a society-centered approach to protect public confidence, protect producers, and domestic livestock workers and considerations that are state-centered in the context of handling the economic crisis in the livestock sector and saving the state's foreign exchange expenditure.
Co-Authors Ali Zahid Anggia Utami Dewi Arfin Sudirman Atanta Gian Cecep Hermawan Chandra Purnama Chandra Purnama chandra purnama Deasy Silvya Sari Deitra Aisha Fariz Ruhiat Febriani Amalina Shalihah Hary Yudha Siregar Januar Aditya Pratama Junita Budi Rachman Leeja Citra Korina Mas Halimah Monita Hizma Adilla Muhammad Faishal Saifullah Fatah Naomi Karina Hutagalung Neneng Konety Primawanti, Henike R. Dudy Heryadi Waki'ah Waki'ah Windy Dermawan Yusa Djuyandi