Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA Irman Puansah; Soritua Ritonga
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.744 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.382-392

Abstract

Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan  belanja Negara seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Penggunaan dana desa harus transparan sejak Dana Desa turun, transparan dalam perencanaan pembangunan, transparan dalam proses pelaksanaan dan transparan dalam pelaporan. Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengijinkan masyarakat untuk mengawasi pekerjaan internal dan kinerja organisasi pemerintah. Maka dalam hal ini penggunaan dana desa yang transparan harus menyediakan informasi bagaimana proses penggunan dana desa tersebut sejak dana desa diperoleh, direncanakan, digunakan dan dilaporkan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasinya. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan Dana Desa di kecamatan padangsidimpuan tenggara, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya.
SUATU KAJIAN TERHADAP KEBERADAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI DI DESA MARISI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN Soritua Ritonga
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.925 KB) | DOI: 10.31604/jim.v2i2.2018.116-121

Abstract

Masyarakat Desa Marisi masih ada yang menggunakan jasa dukun bayi dalam proses persalinan, mengingat akan bahayanya persalinan dengan dukun bayi karena tidak memiliki keahlian yang terlatih dan terutama untuk masalah obat-obatan dan pemeriksaan kandungan. Akan tetapi masyarakat masih saja ada yang menggunakan jasa dukun bayi. Desa Marisi sendiri memiliki tenaga kesehatan ahli untuk persalinan yaitu bidan, namun keberadaan bidan sendiri masih belum memiliki pengaruh bagi masyarakat agar tidak menggunakan jasa dukun bayi.Keberadaan bidan desa dan dukun bayi dalam proses persalinan di Desa Marisi sama-sama sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jasa Bidan merupakan tenaga persalinan yang terlatih dan didukung oleh ilmu medis, peralatan kesehatan serta obat-obatan. Sehingga memberi rasa aman dan keselamatan yang maksimal bagi masyarakat yang ingin melakukan persalinan.Sedangkan dukun bayi merupakan tenaga persalinan yang keahliannya diperoleh dari turun-temurun, dan menjadi alternatif pilihan masyarakat yang ingin melakukan persalinan karena biaya persalinan yang relatif murah, bisa dibayar dengan barang, dekat dengan pemukiman dan bisa dipanggil ke rumah masyarakat. Faktor-faktor yang membuat masyarakat memilih dukun bayi dalam persalinan yaitu : faktor ekonomi, jarak tempuh bidan yang jauh dari pada dukun, pendidikan masyarakat yang cukup rendah, kebiasaan masyarakat sejak dahulu secara turun menurun.
Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Irman Puansah; Soritua Ritonga
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.257 KB) | DOI: 10.31604/jim.v4i1.2020.44-54

Abstract

Abstrak Dengan otonomi desa saat ini, sesungguhnya mengarahkan agar desa-desa yang berada di seluruh Indonesia tidak lagi memiliki ketergantungan yang mutlak terhadap Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan juga Pemerintah Kota. Akan tetapai mampu menjalakan aktifitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Untuk mewujudkan otonomi desa tersebut, sesungguhnya telah dibarengai dengan turunnya dana desa yang dikeluarkan dari APBN dengan besaran tergantung desa yang bersangkutan, yang pengelolaannya dibebaskan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi desa sesungguhnya belum dapat dipahami secara baik oleh Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan kata lain penyelenggara Pemerintahan Desa belum paham akan tugas dan fungsinya masing-masing, struktur organisasinya sesungguhnya telah jelas akan tetapi bagaimana aplikasi dari struktur tersebut tidak jalan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan otonomi desa dan untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan aparatur Pemerintah desa Kata Kunci : Otonomi Desa, Pemberdayaan Aparatur, Pemerintah Desa
Eksistensi Dalihan Natolu Pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan Soritua Ritonga; Irman Puansah; Darman Syah Pulungan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.88-94

Abstract

Abstrak Salah satu kearifan lokal masyarakat Batak Mandailing (Angkola) adalah dalihan natolu yang dimana saat ini eksistensinya mulai pudar akibat budaya luar terutama pada kalangan remaja. Terlihat dari masih minimnya remaja yang tidak mengenal partuturan dan sistem kekerabatan dalam dalihan natolu sebagaimana yang terjadi pada remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dalihan natolu pada kalangan remaja dan apa saja yang menjadi penyebab pudarnya eksistensi dalihan natolu pada kalangan remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan sumber informasi berasal dari informan penelitian, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara serta observasi langsung serta beberapa literasi terkait dengan penelitian yang kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalihan natolu pada kalangan remaja di Kelurahan Ujung Padang eksistensinya semakin punah akibat adanya budaya luar, kesadaran remaja terhadap dalihan natolu, kurangnya perhatian dan pengetahuan yang diberikan orangtua untuk mengajarkan anaknya serta kebiasaan di acara pernikahan yang ingin instan menggunakan jasa katering sehingga dalihan natolu diabaikan. Kata Kunci : Eksistensi, Remaja, Dalihan Natolu 
AKULTURASI BUDAYA PERNIKAHAN ETNIS JAWA DENGAN ETNIS MANDAILING DI DESA SIDOJADI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL Effan Zulfiqar; Safran Efendi Pasaribu; Soritua Ritonga; Ali Sahbana Nasution
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.153-157

Abstract

Proses akulturasi atau percampuran budaya pernikahan antara etnis Jawa dengan Mandailing di Desa Sidojadi sudah lama terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses akulturasi budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan apa saja hambatan dalam akulturasi budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal terjadi sejak lama karena penduduk di desa ini lebih banyak beretnis Jawa karena adanya program transmigrasi masa pemerintahan Soeharto lalu menetap di desa tersebut, setelah itu penduduknya banyak yang menikah dengan penduduk etnis Mandailing dan menetap di Desa Sidojadi. Sehingga dalam kehidupan sosialnya penduduk etnis Jawa dan Mandailing sudah hidup berdampingan dan saling berinteraksi sosial, budaya bahkan kegiatan ekonomi hubunganannya sangat baik. Begitu juga dalam prosesi pernikahan sebelum pelaksanaannya kedua belah pihak baik pihak perempuan etnis Jawa dan pria beretnis Mandailing ataupun sebaliknya saling bermusyawarah untuk menentukan budaya apa yang akan dipakai saat acara pernikahan agar dapat menghindari konflik
Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Aek Mual Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 Soritua Ritonga; Safran Efendi Pasaribu
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.500-503

Abstract

Based on Basic Health Research data for 2019, the stunting rate in Indonesia is 27.67%. According to WHO, a public health problem is considered chronic when the prevalence of stunting exceeds 20%. Villages are required to develop programs or activities related to stunting prevention. So the researchers wanted to know the role of the village government of Aek Mual in preventing stunting, so the researchers conducted research on the role of the village government in preventing stunting in Aek Mual Village, Siabu District in 2023. The technique for selecting research subjects was carried out by purposive sampling, which obtained several subjects, namely village officials. Aek Nausea, mothers who have toddlers and village midwives. Data collection techniques were carried out by direct interviews with informants using interview guidelines. From the results of the study it can be concluded that the role of the village government in preventing stunting, especially health, has been carried out well. Both the allocation of funds and the actions and ideas made by the Aek Mual Village Government have prevented Aek Mual Village from stunting, the village government's efforts such as providing additional food, carrying out toddler sweeping activities, child immunization and providing additional food to pregnant women.
PENGUATAN KAPASITAS APARATUR KELURAHAN DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Safran Efendi Pasaribu; Soritua Ritonga
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 4 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i4.1615-1625

Abstract

Pelayanan publik di tingkat kelurahan merupakan cerminan kualitas birokrasi, namun implementasi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas) seringkali belum optimal, di mana kurangnya pemahaman aparatur menjadi tantangan utama. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur di Kantor Lurah Kelurahan Sadabuan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan SPP berbasis prinsip Good Governance. Metode yang digunakan adalah Capacity Building interaktif, meliputi penyuluhan, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dan simulasi studi kasus layanan publik. Efektivitas program diukur melalui perbandingan hasil Pre-test dan Post-test peserta. Hasil PkM menunjukkan terjadi peningkatan signifikan pada rata-rata skor pemahaman aparatur terkait komponen SPP dan indikator Good Governance. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan transfer pengetahuan dan kesiapan aparatur untuk menerapkan layanan yang lebih akuntabel dan responsif. Kontribusi PkM ini adalah terciptanya komitmen kolektif di Kelurahan Sadabuan untuk menyempurnakan alur kerja layanan, yang berdampak langsung pada peningkatan mutu dan kepuasan masyarakat
PENTAHELIX COLLABORATION DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA DI KANTOR CAMAT PADANGSIDIMPUAN UTARA Safran Efendi Pasaribu; Nurhamidah Gajah; Soritua Ritonga; Muhammad Darwis
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1533-1542

Abstract

Pelayanan publik prima merupakan tolok ukur utama keberhasilan reformasi birokrasi, namun realitas keterbatasan sumber daya di tingkat kecamatan menuntut adanya pendekatan sinergis. Artikel pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis efektivitas implementasi kolaborasi Pentahelix dengan melibatkan akademisi, pemerintah daerah, masyarakat, dan media dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Camat Padangsidimpuan Utara. Metode yang digunakan adalah Action Research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Hasil PkM menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix berhasil memitigasi hambatan birokrasi dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam hal penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Intervensi ini secara signifikan meningkatkan indikator kecepatan layanan sebesar 25% dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Model kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan output peningkatan kualitas layanan, tetapi juga menciptakan outcome berupa keberlanjutan inovasi dan knowledge-transfer dari akademisi ke pemerintah daerah. Kegiatan ini merekomendasikan Pentahelix Collaboration sebagai kerangka kerja adaptif yang efektif untuk mereplikasi Pelayanan Publik Prima di wilayah pemerintahan setingkat kecamatan